Navtej Singh Johar v. Union of India

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search
Navtej Singh Johar v. Union of India
Emblem of the Supreme Court of India.svg
Pengadilan Mahkamah Agung India
Judul lengkap kasus Navtej Singh Johar & Ors. versus Union of India (through Secretary Ministry of Law and Justice)
Diputuskan tanggal 6 September 2018
Nomor kasus W. P. (Crl.) No. 76 of 2016
D. No. 14961/2016
Peraturan yang dikutip
Majelis Hakim
Hakim Dipak Misra, CJI; Rohinton Fali Nariman, J.; A.M. Khanwilkar, J; D. Y. Chandrachud, J; dan Indu Malhotra, J
Pendapat
Diputuskan oleh Dipak Misra, R. F. Nariman, D. Y. Chandrachud, dan Indu Malhotra
Mayoritas Dipak Misra, diikuti oleh A. M. Khanwilkar
Menyetujui Rohinton Fali Nariman
Menyetujui D. Y. Chandrachud
Menyetujui Indu Malhotra

Navtej Singh Johar & Ors. versus Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice (Navtej Singh Johar, dkk. v. Persatuan India [melalui Kementerian Hukum dan Keadilan]) adalah sebuah kasus penting di Mahkamah Agung India pada tahun 2018 yang melegalkan seluruh aktivitas seks konsensual, atau suka sama suka, antara orang dewasa secara tertutup, termasuk seks homoseksual.[1]

Pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India, pasal dari zaman penjajahan India, yang salah satu isinya melarang perilaku homoseksual serta menyebutnya sebagai "tindakan yang tidak natural". Pada tanggal 6 September 2018, seluruh hakim mahkamah menyatakan bahwa hukum tersebut inkonstitusional dengan melarang aktivitas seksual suka sama suka antara orang dewasa.[2] Sebagian isi lainnya dari pasal 377 mengenai aktivitas seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan paksa seperti pemerkosaan dan persetubuhan dengan hewan tetap berlaku.[3]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 27 April 2016, lima orang dari masyarakat LGBT India menerbitkan petisi writ yang ditujukan kepada Mahkamah Agung India mempertanyakan keabsahan pasal 377 Undang-Undang Hukum Pidana India. Lima orang tersebut menilai bahwa masalah-masalah yang mereka tulis di dalam petisi mereka sangat bermacam-macam di antaranya seperti kasus Koushal v. Naz tahun 2013 ketika Mahkamah Agung India menolak pengujian terhadap pasal 377. Kasus Naz tersebut telah diajukan untuk diuji kembali oleh mahkamah oleh sebuah petisi lain tahun 2017. Para pemohon di dalam petisi 2016 ini adalah penari Navtej Singh Johar, wartawan Sunil Mehra, juru masak Ritu Dalmia, pengusaha Aman Nath, Keshav Suri, dan Ayesha Kapur.[4] Para pemohon petisi menyebutkan bahwa pasal 377 merupakan pelanggaran langsung terhadap hak-hak dasar dan hal tersebut menindas mereka.[5][6] Dalam sebuah survei bulan April 2017 yang dilakukan oleh pemerintah India, hanya sekitar 25% dari kalangan pemuda di India mendukung hubungan homoseksual.[7]

Persidangan[sunting | sunting sumber]

Petisi tersebut diserahkan kepada Hakim S. A. Bobde dan Hakim A. K. Bhushan tanggal 29 Juni 2016 dengan perintah lanjutan untuk menyerahkan kasus kepada Hakim Agung India, Dipak Misra yang akan menentukan apakah kasus akan ditangani oleh majelis hakim konstitusi atau tidak.[8][9] Pada tanggal 8 Januari 2018, Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani oleh majelis hakim konstitusi.[10][11][12]

Persidangan dimulai pada tanggal 17 Januari 2018 yang dihadiri oleh majelis hakim konstitusi Mahkamah Agung yang beranggotakan lima orang hakim.[13] Pada tanggal 10 Juli 2018, mahkamah memulai agenda mendengarkan keterangan pihak pemohon.[14][15][16] Majelis hakim selesai mendengarkan keterangan pemohon dan pemerintah pada tanggal 17 Juli dan meminta kedua pihak untuk menyerahkan keterangan mereka dalam bentuk tertulis pada tanggal 20 Juli.[17]

Putusan[sunting | sunting sumber]

Berkas putusan.

Pada tanggal 6 September 2018, dalam pembacaan putusan, seluruh hakim menilai bahwa bagian dari isi pasal 377 mengenai persetubuhan konsensual, atau suka sama suka, antara orang dewasa merupakan kalimat inkonstitusional.[18][19] Putusan ini juga membatalakan putusan mahkamah tahun 2013 dalam kasus Suresh Kumar Koushal vs. Naz Foundation.[18][20] Bagian lain dari pasal 377 mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan yang dilakukan dengan pemaksaan, yaitu pemerkosaan dan persetubuhan dengan hewan, tetap berlaku.[3]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Navtej Singh Johar & Ors. v. Union of India thr. Secretary Ministry of Law and Justice, , W. P. (Crl.) No. 76 of 2016 . “21. CONCLUSION i. In view of the aforesaid findings, it is declared that insofar as Section 377 criminalises consensual sexual acts of adults (i.e. persons above the age of 18 years who are competent to consent) in private, is violative of Articles 14, 15, 19, and 21 of the Constitution. It is, however, clarified that such consent must be free consent, which is completely voluntary in nature, and devoid of any duress or coercion.”
  2. ^ Safi, M. (2018-09-06). "Campaigners celebrate as India decriminalises homosexuality". The Guardian. Diakses tanggal 2018-09-07. 
  3. ^ a b Pundir, Pallavi. ""I Am What I Am. Take Me as I Am"". Vice News. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  4. ^ "Gay sex decriminalised: History owes apology to LGBT community and kin, says Supreme Court". The Indian Express. 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  5. ^ Ganz, K. "Read the wonderful new 377 challenge by 5 out-and-proud celebrities that'll hit SC today". Legally India. Diakses tanggal 2018-01-15. 
  6. ^ "Navtej Singh Johar & ors. vs. UoI: Supreme Court petition 29 June 2016 – Orinam Section 377". Orinam Section 377 (dalam bahasa Inggris). 2016-06-29. Diakses tanggal 2018-01-15. 
  7. ^ Harikrishnan, C. (2017-04-23). "Indian youth is a strange mix of conservative and liberal attitudes: Survey". The Economic Times. Diakses tanggal 2018-09-11. 
  8. ^ FP Staff (2016-06-29). "Section 377: Supreme Court refers fresh petition on homosexuality to CJI". Firstpost. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  9. ^ "Supreme Court Order - Navtej Johar vs Union of India - 29 June 2016" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-01-15. 
  10. ^ T., Richa (2018-01-08). "Section 377: All you need to know". NDTV. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  11. ^ "Section 377 verdict: What has happened so far in the case". India TV. 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  12. ^ "Supreme Court Order - Navtej Johar vs Union of India - 8 January 2018" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-01-15. 
  13. ^ "All You Want To Know About 8 Cases Listed For Hearing By Constitution Bench From Wednesday (17 Jan)". Live Law. 2018-01-15. Diakses tanggal 2018-01-15. 
  14. ^ Correspondent, Legal; Correspondent, L. (2018-07-10). "SC to hear pleas to scrap Section 377". The Hindu. ISSN 0971-751X. Diakses tanggal 2018-07-10. 
  15. ^ "Section 377 hearing: Live Updates from the Supreme Court". Bar & Bench. 2018-07-10. Diakses tanggal 2018-07-10. 
  16. ^ "Fall of Sec. 377 will embolden LGBTQ people: CJI". Centre for Law and Policy Research. 
  17. ^ "Marathon hearing on Section 377 concludes, SC reserves verdict". The News Minute. 2018-07-17. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  18. ^ a b "Historic India ruling legalises gay sex". BBC News. 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  19. ^ Gettleman, J.; Schultz, K.; Raj, S. (2018-09-06). "India Strikes Down Colonial-Era Law Against Gay Sex". The New York Times. Diakses tanggal 2018-09-06. 
  20. ^ "Homosexualität ist in Indien nicht mehr strafbar". Süddeutsche Zeitung. 2018-09-06. Diakses tanggal 2018-06-09. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]