Medali Kepeloporan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Medali Kepeloporan
TipeTanda jasa
Negara Indonesia
Dipersembahkan olehPresiden Indonesia
StatusMasih dianugerahkan
Didirikan2009
Diberikan perdana2011
Diberikan terakhir2020
Pita tanda jasa
Keutamaan
SetaraMedali Kejayaan
Medali Perdamaian

Medali Kepeloporan adalah tanda jasa yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Medali Kepeloporan diberikan kepada seorang perintis, penemu, maupun pengembang suatu karya atau bidang yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan pembangunan Indonesia.[1]

Ikhtisar[sunting | sunting sumber]

Medali Kepeloporan merupakan salah satu dari tiga tanda jasa di Indonesia. Tanda jasa ini dapat diberikan kepada seorang warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kriteria penerima tanda jasa ini adalah perintis atau pengembang suatu bidang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, penemu dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pencipta suatu karya yang bermanfaat bagi pembangunan. Sama seperti tanda jasa lainnya, kedudukan medali ini berada setingkat di bawah Bintang Mahaputera dan setingkat di atas Bintang Yudha Dharma.[1]

Bentuk[sunting | sunting sumber]

Medali Kepeloporan terdiri atas kalung, patra, dan miniatur. Medali Kepeloporan merupakan tanda jasa berbentuk segi lima berwarna emas dan terbuat dari logam kuningan. Tepat di tengah medali terdapat lukisan peta Indonesia yang di bawahnya tertulis "Kepeloporan". Di sekitar peta dan tulisan tersebut, melingkar setangkai padi dan kapas. Pita kalung medali dan miniatur tanda jasa ini berwarna dasar hijau dengan lajur biru tua di tengahnya.[2]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan" (PDF). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-13. Diakses tanggal 2021-04-20. 
  2. ^ Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010" (PDF). JDIH Kementerian Sekretariat Negara. Diakses tanggal 2021-04-20.