Lompat ke isi

Masyarakat sipil

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pekan Masyarakat Sipil Internasional 2019

Masyarakat sipil dapat dipahami sebagai "sektor ketiga" dari masyarakat, yang terpisah dari pemerintah dan bisnis, serta mencakup keluarga dan ranah privat.[1] Menurut sejumlah penulis lain, istilah masyarakat sipil digunakan dalam dua pengertian, yakni (1) himpunan organisasi dan lembaga nonpemerintah yang memperjuangkan kepentingan serta kehendak warga negara, atau (2) individu dan organisasi dalam suatu masyarakat yang berdiri secara independen dari pemerintah.[2]

Kadang kala, istilah masyarakat sipil digunakan dalam pengertian yang lebih umum, yakni mencakup "unsur-unsur seperti kebebasan berbicara, peradilan yang independen, dan lain sebagainya, yang membentuk suatu masyarakat demokratis" (Collins English Dictionary).[3] Secara khusus dalam diskursus para pemikir Eropa Timur dan Eropa Tengah, masyarakat sipil juga dipandang sebagai sebuah konsep normatif yang menekankan nilai-nilai kewargaan.

Etimologi

[sunting | sunting sumber]

Dalam karyanya yang berjudul Πολιτικά (Politiká), filsuf Aristoteles memperkenalkan istilah koinōnía politikḗ (κοινωνία πολιτική), yang berarti komunitas politik, seperti kota-negara (polis), yang dibentuk demi kelangsungan hidup bersama.[4] Tujuan atau telos dari komunitas politik sebagaimana didefinisikan Aristoteles adalah eudaimonia (τὸ εὖ ζῆν, tò eu zēn), yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan manusia atau kesejahteraan bersama, di mana manusia dipandang sebagai makhluk "politik (sosial)" (ζῷον πολιτικόν, zōon politikón).[5][6][7][8]

Konsep tersebut kemudian digunakan oleh para penulis Romawi, seperti Cicero, untuk merujuk pada gagasan kuno mengenai republik (res publica). Istilah ini kembali memasuki wacana politik Barat setelah salah satu terjemahan akhir abad pertengahan atas Politics karya Aristoteles ke dalam bahasa Latin oleh Leonardo Bruni, yang menerjemahkan koinōnía politikḗ menjadi societas civilis (“masyarakat sipil”).

Seiring munculnya pembedaan antara otonomi monarki dan hukum publik, istilah ini kemudian memperoleh makna baru untuk menunjuk pada tatanan korporatif (Ständestaat) dari kelas penguasa feodal pemilik tanah, yang berlawanan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh pangeran atau raja.[9]

Istilah masyarakat sipil memiliki sejarah panjang dalam teori kenegaraan dan kembali mengemuka dengan kekuatan baru pada akhir abad ke-20 di Eropa Timur, ketika para anti-komunis seperti Václav Havel pada dekade 1990-an menggunakannya untuk menggambarkan ranah asosiasi warga yang terancam oleh rezim negara komunis yang totalistik dan dominan.[10]

Penggunaan pascamodern pertama dari istilah masyarakat sipil untuk menandakan oposisi politik berasal dari tulisan Aleksander Smolar pada tahun 1978–1979.[11] Namun demikian, istilah ini tidak digunakan oleh serikat buruh Solidarność pada tahun 1980–1981.[11]

Demokrasi

[sunting | sunting sumber]

Bangsa Romawi kuno telah memahami keterkaitan antara demokrasi dan masyarakat yang kooperatif, berlawanan dengan monarki yang cenderung melahirkan masyarakat kompetitif atau tidak kooperatif. Sejarawan Cassius Dio menuturkan sebuah argumen melalui suara Agrippa, jenderal Augustus, yang memohon kepada Augustus—setelah ia mengalahkan para rivalnya dalam perang saudara Romawi—agar tidak menggulingkan Republik Romawi karena dampak buruk yang akan ditimbulkannya terhadap masyarakat.[12]

Kajian mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik demokratis berakar langsung dari filsafat Pencerahan Skotlandia, terutama karya Adam Ferguson berjudul An Essay on the History of Civil Society, serta pemikiran G. W. F. Hegel, yang kemudian diadaptasi oleh Alexis de Tocqueville,[13] Karl Marx,[14] dan Ferdinand Tönnies. Gagasan-gagasan ini dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti abad ke-20 seperti Gabriel Almond dan Sidney Verba, yang menegaskan pentingnya budaya politik dalam menopang tatanan demokratis.[15]

Mereka berpendapat bahwa unsur politik dari organisasi-organisasi politik meningkatkan kesadaran publik dan melahirkan warga yang lebih berpengetahuan, sehingga membuat pilihan suara yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam politik, dan lebih mampu menuntut akuntabilitas pemerintah.[15] Masyarakat sipil berfungsi sebagai wadah bagi individu-individu dengan tujuan dan kepentingan bersama untuk memperdalam nilai-nilai demokrasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat tatanan negara demokratis.[16] Keanggotaan dalam asosiasi semacam ini menjadi sumber informasi yang menurunkan hambatan terhadap aksi kolektif.[17] Kelompok-kelompok ini kemudian dapat memengaruhi kebijakan dengan memberikan tekanan terhadap pemerintah.[18] Dengan demikian, masyarakat sipil dapat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara.[19] Statuta organisasi politik ini bahkan dianggap sebagai “konstitusi mini” karena membiasakan para anggotanya pada formalitas pengambilan keputusan demokratis.

Dalam perkembangannya, Robert D. Putnam berpendapat bahwa bahkan organisasi non-politis dalam masyarakat sipil penting bagi demokrasi, karena mereka membangun modal sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama dalam masyarakat.[20] Modal sosial, yang didefinisikan sebagai jejaring sosial serta norma timbal balik yang menyertainya, membantu masyarakat mengatasi dilema tindakan kolektif; individu dengan jejaring sosial yang kuat lebih mungkin berkomitmen dan menggunakan modal sosial mereka untuk membangun kebaikan publik.[20] Dengan demikian, negara dengan masyarakat sipil yang kuat lebih mungkin berhasil sebagai demokrasi. Sejumlah sarjana kemudian memperluas argumen Putnam dengan menekankan bahwa keberhasilan transisi demokrasi sangat bergantung pada partisipasi organisasi masyarakat sipil non-politis yang berakar pada hubungan keseharian.[21] Hal serupa dikemukakan oleh Gianfranco Poggi, yang menyatakan bahwa kepercayaan antarpribadi merupakan prasyarat bagi kelangsungan masyarakat republik.[22]

Namun, beberapa pemikir mempertanyakan keterkaitan antara masyarakat sipil dan demokrasi yang kokoh. Thomas Carothers menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak selalu terbentuk untuk tujuan yang mulia, dan tidak selalu mempromosikan nilai-nilai demokratis.[23] Sebagai contoh, Sheri Berman berargumen bahwa organisasi masyarakat sipil justru dapat digunakan untuk memobilisasi rakyat melawan demokrasi.[24] Hal ini tampak jelas dalam kejatuhan Republik Weimar di Jerman, ketika kegagalan republik tersebut menghadapi krisis ekonomi dan gejolak sosial melahirkan banyak organisasi masyarakat sipil yang justru memperdalam perpecahan sosial di kalangan rakyat Jerman.[25] Dalam situasi tersebut, partai Nazi berhasil menyusup ke kelompok-kelompok yang kecewa dan menjadikannya tulang punggung gerakan serta propaganda mereka.[24] Akibatnya, partai Nazi berubah dari kekuatan politik kecil pada 1928 (dengan hanya 2,63% suara) menjadi partai terbesar di Reichstag setelah pemilihan tahun 1932.[26] Berlawanan dengan pandangan Putnam, dalam kasus ini jejaring masyarakat sipil yang padat justru meruntuhkan demokrasi.

Bahkan di negara demokrasi yang mapan, keberlimpahan kelompok kepentingan khusus—yang menjadi penanda masyarakat sipil yang kuat—dapat menghambat fungsi lembaga perwakilan dan menyelewengkan kebijakan demi kepentingan kelompok kaya atau berpengaruh.[27] Berdasarkan data survei yang dikumpulkan oleh Kenneth Newton, hanya sedikit bukti bahwa kepercayaan sosial dan kepercayaan politik saling berhubungan, sehingga kekuatan masyarakat sipil tidak selalu sejalan dengan kekuatan demokrasi.[28] Sebagaimana ditegaskan Larry Diamond, memahami bagaimana masyarakat sipil mendukung demokrasi juga menuntut pemahaman atas ketegangan dan kontradiksi yang diciptakannya.[29]

Di Amerika Serikat, Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa kecenderungan masyarakat untuk membentuk asosiasi yang berkembang menjadi masyarakat sipil merupakan faktor kunci keberhasilan demokrasi Amerika.[30] Robert D. Putnam menambahkan bahwa kekuatan masyarakat sipil di AS secara historis telah membangun kepercayaan sosial dan modal sosial yang tinggi di antara warga negara.[31] Namun, ada pula yang menilai bahwa ketergantungan pada masyarakat sipil dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pemerintah dan menciptakan ketegangan sosial.[32]

Dalam konteks Amerika modern, Yuval Levin menulis bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah AS dan warganya.[33] Ada yang berpendapat bahwa masyarakat sipil membantu menjaga kebebasan individu sebagai penyeimbang kekuasaan negara, sementara yang lain melihatnya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mendorong tujuan sosial sekaligus membatasi konsolidasi kekuasaan yang tidak demokratis.[33] David Rieff berargumen bahwa pemerintah AS memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk menangani persoalan sosial dibanding organisasi non-pemerintah, yang sering kali tidak memiliki kekuatan memadai.[34]

Referensi

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ What is Civil Society civilsoc.org Diarsipkan 2 Mei 2009 di Wayback Machine.
  2. ↑ "Civil society – Define Civil society at Dictionary.com". Dictionary.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 Desember 2014. Diakses tanggal 24 Januari 2012.
  3. ↑ "Civil society definition and meaning | Collins English Dictionary". www.collinsdictionary.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 April 2019. Diakses tanggal 25 November 2019.
  4. ↑ Tugendhat, Ernst (1986). Self-Consciousness and Self-Determination. hlm. 239.
  5. ↑ Aristotle, Politics, Bk. 1 passim, esp. 1252a 1–6
  6. ↑ Jean L. Cohen, Civil Society and Political Theory, MIT Press, 1994, hlm. 84–85.
  7. ↑ Bruno Blumenfeld, The Political Paul: Democracy and Kingship in Paul's Thought, Sheffield Academic Press, 2001, hlm. 45–83
  8. ↑ Michael Davis, The Politics of Philosophy: A Commentary on Aristotle's Politics, Rowman & Littlefield, 1996, hlm. 15–32
  9. ↑ Jean L. Cohen, Civil Society and Political Theory, MIT Press, 1994, hlm. 86.
  10. ↑ Frederick W. Powell, The Politics of Civil Society: Neoliberalism Or Social Left?, Policy Press, 2007, hlm. 119–120, 148–149.
  11. 1 2 Pawel Stefan Zaleski, Neoliberalizm i spoleczenstwo obywatelskie (Neoliberalism and Civil Society), Wydawnictwo UMK, Torun 2012 (dalam bahasa Polandia)
  12. ↑ "Cassius Dio — Book 52". penelope.uchicago.edu. Diakses tanggal 2024-11-09.
  13. ↑ Zaleski, Pawel Stefan (2008). "Tocqueville on Civilian Society. A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality" (PDF). Archiv für Begriffsgeschichte. 50. Felix Meiner Verlag. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 9 October 2018.
  14. ↑ Lihat, misalnya, Civil Society and the Conception of History Diarsipkan 2 January 2015 di Wayback Machine. dalam Critique of the German Ideology.
  15. 1 2 Almond, G., & Verba, S.; The Civic Culture: Political Attitudes And Democracy In Five Nations; 1989; Sage
  16. ↑ Barber, Benjamin (1998). Place for us. Hill & Wang. ISBN 0-8090-7656-X. OCLC 173086879.
  17. ↑ Boulding, Carew E.; Nelson-Núñez, Jami (2014). "Civil Society and Support for the Political System in Times of Crisis". Latin American Research Review. 49 (1): 128–154. doi:10.1353/lar.2014.0015. ISSN 0023-8791. JSTOR 43670156. S2CID 73712285. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  18. ↑ Carothers, Thomas (1997). "Think Again: Democracy". Foreign Policy (107): 11–18. doi:10.2307/1149329. JSTOR 1149329. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 4 April 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  19. ↑ Fukuyama, Francis; Fukuyama (2000). "Social Capital and Civil Society". IMF Working Papers (dalam bahasa Inggris) (74): 1. doi:10.5089/9781451849585.001. ISSN 1018-5941. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 July 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  20. 1 2 Robert D. Putnam; Robert Leonardi; Raffaella Y. Nanetti (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press. ISBN 0-691-07889-0.
  21. ↑ Pinckney, Jonathan. "Organizations, Resistance, and Democracy: How Civil Society Organizations Impact Democratization". International Studies Quarterly. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  22. ↑ Putnam, Robert D. (1993). Making democracy work : civic traditions in modern Italy. Princeton Univ. Press. ISBN 0-691-07889-0. OCLC 246779019.
  23. ↑ Carothers, Thomas; Barndt, William (1999). "Civil Society". Foreign Policy. 117 (1999): 18–29. doi:10.2307/1149558. JSTOR 1149558. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 4 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  24. 1 2 Berman, Sheri (1997). "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic". World Politics. 49 (3): 401–429. doi:10.1353/wp.1997.0008. JSTOR 25054008. S2CID 145285276. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 June 2021. Diakses tanggal 3 March 2023.
  25. ↑ Berman, Sheri (13 May 2021). "Revisiting "Civil Society And The Collapse Of The Weimar Republic"". HistPhil. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  26. ↑ Voigtländer, Nico; Voth, Hans-Joachim; Satyanath, Shanker (5 August 2013). "Bowling for Adolf: How social capital helped to destroy Germany's first democracy". VoxEU - CEPR. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  27. ↑ Carothers, Thomas (1997). "Think Again: Democracy". Foreign Policy (107): 11–18. doi:10.2307/1149329. ISSN 0015-7228. JSTOR 1149329.
  28. ↑ Newton, Kenneth (April 2001). "Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy". International Political Science Review. 22 (2): 201–214. doi:10.1177/0192512101222004. ISSN 0192-5121. S2CID 145126824. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2 July 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  29. ↑ Diamond, Larry Jay (1994). "Toward Democratic Consolidation". Journal of Democracy. 5 (3): 4–17. doi:10.1353/jod.1994.0041. ISSN 1086-3214. S2CID 153922136.
  30. ↑ "Making democracy work". Princeton University Press. 11 March 1993. Diakses tanggal 11 March 2023 – via Internet Archive.
  31. ↑ Carothers, Thomas; Barndt, William (1999). "Civil Society". Foreign Policy (117): 18–29. doi:10.2307/1149558. JSTOR 1149558. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 4 March 2023. Diakses tanggal 3 March 2023.
  32. ↑ Berman, Sheri (1997). "Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic". World Politics. 49 (3): 401–429. doi:10.1353/wp.1997.0008. S2CID 145285276.
  33. 1 2 "The American Context of Civil Society (SSIR)". ssir.org. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 4 March 2023. Diakses tanggal 11 March 2023.
  34. ↑ Rieff, David (4 February 1999). "The False Dawn of Civil Society". The Nation.
  • Adam, Thomas (2020). "Civil Society, History of the Concept". Dalam List, Regina A.; Anheier, Helmut K.; Toepler, Stefan (ed.). International Encyclopedia of Civil Society (dalam bahasa Inggris). Springer, Cham. hlm. 1–7. doi:10.1007/978-3-319-99675-2_9507-1. ISBN 978-3-319-99675-2.
  • Alagappa, Muthiah. Civil Society and Political Change in Asia. Stanford: Stanford University Press, 2004. ISBN 0-8047-5097-1
  • Colletti, Lucio. ‘Introduction’, in Karl Marx, Early Writings, Pelican, 1975, pp. 7–56. ISBN 0140216685.
  • Edwards, Michael. Civil Society. Cambridge, England: Polity Press, 2004. ISBN 0-7456-3133-9.
  • Draper, Hal. Karl Marx's Theory of Revolution (Volume 1: State and Bureaucracy, Volume 2: The Politics of Social Classes). New York: Monthly Review Press, 1977 & 1986.
  • Ehrenberg, John. Civil Society: The Critical History of an Idea. New York: New York University Press, 1999.
  • Ginsborg, Paul. Italy and Its Discontents: Family, Civil Society, State (2003)
  • Gosewinkel, Dieter: Civil Society, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: 24 August 2011.
  • Hemmati, Minu. Dodds, Felix. Enayati, Jasmin. and McHarry,Jan downloadable copy of Multistakeholder Processes for Governance and Sustainability:Beyond Deadlock and Conflict
  • Islamoglu, H. (2015). "Civil Society, Concept and History of". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition): 707–712. doi:10.1016/B978-0-08-097086-8.62079-2. ISBN 978-0-08-097087-5.
  • O'Connell, Brian. Civil Society: The Underpinnings of American Democracy. Medford, Mass:Tufts University Press, 1999. ISBN 0-87451-924-1.
  • Perlas, Nicolas. Shaping Globalization – Civil Society, Cultural Power and Threefolding. ISBN 0-9583885-8-X.
  • Pollock, Graham. "Civil Society Theory and Euro-Nationalism," Studies In Social & Political Thought , Issue 4, March 2001, pp. 31–56. online
  • Soper, Steven C. Building a Civil Society: Associations, Public Life, and the Origins of Modern Italy (2013)
  • Tvedt, Terje. Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs & Foreign Aid. Oxford: James Currey, 1998.
  • Whaites, Alan, Let's get civil society straight: NGOs and Political Theory, Development in Practice, 1996, [pranala nonaktif]
  • Whaites, Alan, NGOs, Civil Society and the State: Avoiding theoretical extremes in real world issues,' Development in Practice 1998 [pranala nonaktif]
  • Zaleski, Pawel Stefan, Tocqueville on Civilian Society: A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality, Archiv für Begriffsgeschichte Bd. 50/2008
  • Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, International Encyclopedia of Civil Society, Springer-Verlag New York Inc., New York 2010, ISBN 978-0-387-93996-4

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_sipil&oldid=28608796"