Masyarakat Telematika Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Masyarakat Telematika Indonesia
Logo MASTEL tanpa tagline.png
Gambaran Umum
SingkatanMASTEL
Didirikan1 Desember 1993; 27 tahun lalu (1993-12-01)
SifatPerkumpulan
Kementerian atau lembaga terkaitKementerian Sekretariat Negara, Kemenko Polhukam, Kemenko Marinves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhannas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Komisi I DPR RI
Struktur
Ketua UmumSarwoto Atmosutarno
Ketua Dewan PengawasDarmoni Badri
Para PendiriSetyanto P. Santosa, Ai Moelyadi, Rahardjo Tjakraningrat, Darmoni Badri
Kantor pusat
Jalan Tambak Raya No. 61, Menteng, Jakarta Pusat
Situs web
www.mastel.id

Masyarakat Telematika Indonesia atau disingkat MASTEL, merupakan salah satu lembaga nirlaba di Indonesia yang didirikan pada 1 Desember 1993. MASTEL merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan penyiaran yang terdiri dari pelaku usaha, organisasi, asosiasi, dan profesional.[1] Ketua Umum MASTEL periode 2021 - 2024 adalah Sarwoto Atmosutarno.[2] Ketua Umum MASTEL ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

MASTEL memainkan peran yang sangat strategis sebagaimana amanah Undang-Undang 36 tahun 1999[3] kepada Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Atas dasar tersebut, susunan pengurus MASTEL periode 2018-2021, mendapatkan pengukuhan dari Menkominfo yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 405 tahun 2018.[4]

Survei MASTEL yang sering menjadi referensi adalah survei berjudul Wabah Hoax Nasional yang diadakan pada tahun 2017[5] dan survei yang diselenggarakan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, terkait kesadaran akan perlunya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat di internet.[6]

MASTEL memublikasikan surat-surat rekomendasi kebijakan, regulasi, dan strategi kepada berbagai Kementerian/Lembaga pada situs web resminya.[7] Termasuk surat-surat yang ditujukan kepada MASTEL yang berasal dari beragam Kementerian/Lembaga, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara,[8] Kemenko Polhukam[9] dan Kementerian Kominfo.[10]

Dalam menjalankan perannya, MASTEL aktif menjalin komunikasi dengan beragam Kementerian/Lembaga. Hal ini berkaitan dengan kebijakan, regulasi pemanfaatan teknologi digital, dan transformasi digital yang merambah ke seluruh sektor sehingga dalam berbagai seminar maupun diskusi kelompok terarah, MASTEL mengundang pembicara dari berbagai Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Polhukam,Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS,[11] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional,[12] Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional, dll. Di samping bermitra dengan Kementerian/Lembaga, MASTEL juga bermitra dengan beberapa alat kelengkapan DPR dalam rangka pemberian masukan, pandangan maupun rekomendasi terkait perundang-undangan maupun kebijakan. Alat Kelengkapan yang dimaksud, diantaranya Komisi I[13] (Komisi yang membidangi urusan Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Panitia Kerja.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

MASTEL didirikan pada tanggal 1 Desember 1993[14] melalui Musyawarah Nasional Ke-1. Pada awal berdirinya, MASTEL bernama Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, yang sebenarnya dideklarasikan di Hotel Panghegar Bandung pada akhir 1990, menjelang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)[15] pada awal tahun 1991. Deklarasi saat itu didorong oleh kesadaran bahwa untuk memajukan telekomunikasi Indonesia sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat, bersinergi bersama semua pemangku kepentingan.

Kepanjangan MASTEL dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia diubah menjadi Masyarakat Telematika Indonesia melalui Musyawarah Nasional Ke-3 pada tanggal 20 Februari 2000. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan Industri telekomunikasi yang lingkupnya meluas menjadi industri telematika (ICT/TIK). Lebih lanjut, Industri telematika berkembang menjadi Industri Digital yang menjadi enabler bagi seluruh sektor. Maka, pada Musyawarah Nasional Ke-9 tanggal 12 April 2018, ruang lingkup Industri yang menjadi perhatian MASTEL diperluas mencakup seluruh cabang, sektor dan bidang Industri Digital.

MASTEL memenuhi kriteria sebagai lembaga mandiri untuk memberikan pemikiran dan pandangan, karena MASTEL merupakan satu-satunya lembaga yang keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, intelektual di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 36 tahun 1999. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksud adalah berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai situasi dan arah pengembangan pertelekomunikasian (mencakup penyiaran dan internet). Pemikiran dan pandangan MASTEL menjadi salah satu acuan dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang Telekomunikasi/TIK.

Dengan peran dan posisi yang sedemikian strategis, MASTEL menjembatani dan mengkomunikasikan para pihak dalam rangka bersama-sama mengawal kepentingan nasional Indonesia di semua aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM.

Ketua Umum MASTEL dari masa ke masa
No Nama Masa Bakti
1 Didi Kamarga 1993-1997
2 Soekarno Abdulrahman 1997-2000
2000-2003
3 Giri Suseno Hadihardjono 2003-2006
2006-2009
4 Setyanto P. Santosa 2009-2012
2012-2015
5 Kristiono 2015-2018
2018-2021
6 Sarwoto Atmosutarno 2021-2024

Keanggotaan[sunting | sunting sumber]

Keanggotaan MASTEL terdiri dari profesional dan akademisi (perorangan), perusahaan, asosiasi, organisasi nirlaba, dan anggota kehormatan.[16]

Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi[sunting | sunting sumber]

Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi Tahun
Tanggapan MASTEL Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Tentang BRTI[17] 2011
Usulan Butir-Butir Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran[18] 2011
Masukan MASTEL untuk Penyusunan RUU Penyiaran Pengganti UU 32/2002[19] 2011
Evaluasi Langkah BRTI Berkaitan dengan Layanan Jasa Pesan Premium[20] 2011
Rekomendasi Netral Teknologi dan Konsolidasi pada Layanan Telekomunikasi Berbasis CDMA[21] 2013
Masukan Mengenai Indonesia Broadband Plan[22] 2014
Masukan MASTEL Mengenai PERMEN USO kepada Kemenkominfo[23] 2015
Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend[24] 2015
Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend (additional information)[25] 2015
Pandangan MASTEL tentang Kedaulatan Cyber NKRI[26] 2015
Masukan MASTEL mengenai RPP TPMSE kepada Mendag[27] 2015
Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)[28] 2015
Masukan MASTEL atas Revisi Perpres No.39 tahun 2014 tentang DNI[29] 2015
Rekomendasi Mengenai Netflix dan Konten Serupa[30] 2016
Rekomendasi MASTEL Terkait OTT Global di Indonesia[31] 2016
Tanggapan Terhadap Dokumen Penyusunan RUU Telekomunikasi[32] 2016
Tanggapan Atas RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000[33] 2016
Tanggapan Atas Pro-Kontra Tarif Interkoneksi Baru[34] 2016
Dukungan Terhadap Upaya Pemerintah Menarik Pajak dari Google Indonesia[35] 2016
Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran & Penataan Industri Penyiaran[36] 2016
Rekomendasi mengenai Perwujudan Kedaulatan NKRI di Wilayah Cyber Indonesia[37] 2016
Tanggapan Umum Atas Draft RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000[38] 2016
Pembahasan Rencana Revisi UU Telekomunikasi Bersama MASTEL[39] 2017
Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran[40] 2017
Pandangan dan Usulan Mastel terhadap keanggotaan Indonesia di ITU Council[41] 2017
Usulan Mastel mengenai Revisi UU Telekomunikasi[42] 2017
Masukan Mastel mengenai RPM Penyediaan Layanan OTT[43] 2017
Peringkat Indonesia pada ICT Development Index 2016[44] 2017
Rekomendasi mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi[45] 2018
Pandangan dan Pemikiran MASTEL terkait Revisi PP 82/2012[46] 2018
Penyampaian Update terkait Rencana Perubahan PP 82 Tahun 2012[47] 2019
Permintaan Dukungan kepada KADIN Indonesia untuk Peninjauan Kembali RPP Revisi PP 82[48] 2019
Masukan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Digital[49] 2019
Pandangan MASTEL dan Asosiasi terkait Draft Perubahan PP 82/2012[50] 2019

Buku Terbitan MASTEL[sunting | sunting sumber]

Judul Buku Tahun Terbit
Membangun Indonesia di Era Cyber: Bunga Rampai Pemikiran MASTEL untuk Indonesia[51] 2016
Membangun Industri Perangkat Digital Indonesia[52] 2017
Penguatan Infrastruktur Ekonomi Digital Nasional Melalui Penyehatan Industri, Kemandirian Perangkat dan Aplikasi Digital, dan Kedaulatan Siber dan Data[53] 2019
Buku Putih Indonesia ICT Industry Outlook 2021[54] 2020

Survey[sunting | sunting sumber]

Survey yang pernah dipublikasikan MASTEL

Judul Survey Tahun
Survey Ekosistem DNA (Device, Network & Apps)[55] 2016
Survey Wabah Hoax Nasional[5] 2017
Digital Inclusion Index Indonesia[56] 2017
Survey Wabah Hoax Nasional Vol. 2[57] 2019

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ KOMINFO, PDSI. "Menkominfo Ajak Mastel Kembangkan Ekosistem TIK Indonesia". Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-08. 
  2. ^ Liputan6.com (2021-04-09). "Sarwoto Atmosutarno Ditunjuk Jadi Ketua Umum Mastel Periode 2021-2024". liputan6.com. Diakses tanggal 2021-04-17. 
  3. ^ "UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  4. ^ "Kepmen Kominfo RI | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2018-05-04. Diakses tanggal 2020-07-08. 
  5. ^ a b "Infografis Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-02-13. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  6. ^ "Survei Mastel-APJII: Pengguna Internet Butuh Campur Tangan Pemerintah Lindungi Privasi dan Data Pribadi | Dailysocial". dailysocial.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-07-08. 
  7. ^ "Rekomendasi Kebijakan | Website Masyarakat Telematika Indonesia" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-17. 
  8. ^ "Tembusan Surat dari Kemensetneg perihal RPP PSTE | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2019-01-23. Diakses tanggal 2020-07-08. 
  9. ^ "Rekomendasi Menkopolhukam tentang RPP Perubahan PP 82/2012 (PP PSTE) | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2019-01-31. Diakses tanggal 2020-07-09. 
  10. ^ "Pembahasan RUU Telekomunikasi Bersama MASTEL | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2020-07-09. Diakses tanggal 2020-07-09. 
  11. ^ "Kementerian PPN/Bappenas :: Berita". www.bappenas.go.id. Diakses tanggal 2020-07-08. 
  12. ^ "Keputusan Menteri Timlak Wantiknas 2020 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2020-07-09. Diakses tanggal 2020-07-09. 
  13. ^ "Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2020-07-09. Diakses tanggal 2020-07-09. 
  14. ^ "Profil | Website Masyarakat Telematika Indonesia". 2015-09-21. Diakses tanggal 2020-07-09. 
  15. ^ "PP No. 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) [JDIH BPK RI]". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  16. ^ "Daftar Anggota | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2018-07-16. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  17. ^ "Tanggapan MASTEL Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Tentang BRTI | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2011-01-11. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  18. ^ "Usulan Butir-Butir Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2011-01-26. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  19. ^ "Masukan MASTEL untuk Penyusunan RUU Penyiaran Pengganti UU 32/2002 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2012-03-21. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  20. ^ "Evaluasi Langkah BRTI Berkaitan dengan Layanan Jasa Pesan Premium | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2011-11-16. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  21. ^ "Rekomendasi Netral Teknologi dan Konsolidasi pada Layanan Telekomunikasi Berbasis CDMA | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2013-06-24. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  22. ^ "Masukan Mengenai Indonesia Broadband Plan | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL. 2014-01-20. Diakses tanggal 2019-08-09. 
  23. ^ "Masukan MASTEL Mengenai PERMEN USO kepada Kemenkominfo | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-05-12. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  24. ^ "Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-06-19. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  25. ^ "Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend (additional information) | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-08-14. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  26. ^ "Pandangan MASTEL tentang Kedaulatan Cyber NKRI | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-09-04. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  27. ^ "Masukan MASTEL mengenai RPP TPMSE kepada Mendag | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-10-16. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  28. ^ "Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO) Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-10-27. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  29. ^ "Masukan MASTEL atas Revisi Perpres No.39 tahun 2014 tentang DNI | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2015-12-07. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  30. ^ "Rekomendasi MASTEL Mengenai Netflix dan Konten Serupa | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-01-14. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  31. ^ "Rekomendasi MASTEL Terkait OTT Global di Indonesia | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-02-12. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  32. ^ "Tanggapan Terhadap Dokumen Penyusunan RUU Telekomunikasi | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-07-02. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  33. ^ "Tanggapan Atas RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-09-02. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  34. ^ "Tanggapan Atas Pro-Kontra Tarif Interkoneksi Baru | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-09-02. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  35. ^ "Dukungan Terhadap Upaya Pemerintah Menarik Pajak dari Google Indonesia | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-09-23. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  36. ^ "Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran & Penataan Industri Penyiaran | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-10-06. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  37. ^ "Rekomendasi mengenai Perwujudan Kedaulatan NKRI di Wilayah Cyber Indonesia | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-10-10. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  38. ^ "Tanggapan Umum Atas Draft RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 2000 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2016-11-20. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  39. ^ "Pembahasan Rencana Revisi UU Telekomunikasi Bersama MASTEL | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-03-03. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  40. ^ "Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-05-19. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  41. ^ "Pandangan dan Usulan Mastel terhadap keanggotaan Indonesia di ITU Council | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-09-04. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  42. ^ "Usulan Mastel mengenai Revisi UU Telekomunikasi | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-09-08. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  43. ^ "Masukan Mastel mengenai RPM Penyediaan Layanan OTT | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-10-03. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  44. ^ "Peringkat Indonesia pada ICT Development Index 2016 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-10-20. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  45. ^ "Rekomendasi mengenai Rancangan Undang-Undang | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2018-07-06. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  46. ^ "ARGUMENTASI TAMBAHAN | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2018-12-27. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  47. ^ "Penyampaian Update terkait Rencana Perubahan PP 82 Tahun 2012 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2019-01-18. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  48. ^ "Permintaan Dukungan KADIN Indonesia untuk Peninjauan Kembali RPP Revisi PP 82 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2019-02-01. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  49. ^ "Masukan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Digital | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2019-02-15. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  50. ^ "Pandangan MASTEL dan Asosiasi terkait Draft Perubahan PP 82-2012224 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2019-07-11. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  51. ^ Harsono, Nonot, 1965-,; Siswadi, Jhony,; Jarot, Sigit Puspito Wigati,. Membangun Indonesia di era cyber : bunga rampai pemikiran Mastel untuk Indonesia (edisi ke-Cetakan pertama). Menteng, Jakarta Pusat. ISBN 9786026045003. OCLC 1009476122. 
  52. ^ penyusun, Nonot Harsono [and eight others]. Membangun industri perangkat digital Indonesia (edisi ke-Cetakan pertama). Menteng, Jakarta. ISBN 9786026045010. OCLC 1084628559. 
  53. ^ Penguatan Infrastruktur Ekonomi Digital Nasional Melalui Penyehatan Industri, Kemandirian Perangkat dan Aplikasi Digital, dan Kedaulatan Siber dan Data. ISBN 9786026045027. 
  54. ^ Buku Putih Indonesia ICT Industry Outlook 2021. Masyarakat Telematika Indonesia. hlm. 40. ISBN 978-602-60450-4-1. 
  55. ^ "Release: Hasil Survey MASTEL & APJII 2016 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2017-01-10. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  56. ^ "Digital Inclusion Index Indonesia 2017 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2018-08-28. Diakses tanggal 2019-07-18. 
  57. ^ "Hasil Survey Wabah HOAX Nasional 2019 | Website Masyarakat Telematika Indonesia". MASTEL (dalam bahasa Inggris). 2019-04-10. Diakses tanggal 2019-07-18.