Masalah keagenan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Masalah keagenan adalah masalah yang mungkin timbul antara pemegang saham dengan manajemen. Masalah keagenan biasanya terjadi ketika ada konflik kepentingan dalam hal kebijakan yang harus dilakukan di dalam sebuah hubungan keagenan.[1] Keadaan ini dapat terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial. Perusahaan yang memiliki masalah keagenan akan mengalami penurunan saham.[2] Penetapan masalah keagenan digunakan untuk mengurangi tindakan pengelolaan perusahaan yang dapat merugikan pihak pemilik modal.[3] Perhitungan tingkat masalah keagenan ditentukan melalui selisih antara hasil nyata dan hasil yang diharapkan.[4]

Sebab-akibat[sunting | sunting sumber]

Masalah keagenan dapat timbul akibat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik modal. Manajemen sebagai agen dari pemilik modal memiliki kepentingan untuk menghindari risiko sehingga dapat berselisih dengan kepentingan pemilik modal.[5] Penyebaran pemegang sahan juga mempengaruhi masalah keagenan yang timbul. Semakin banyak pemegang saham maka semakin sulit pengawasan saham oleh pihak manajer sehingga masalah keagenan dapat timbul.[6] Masalah keagenan menimbulkan biaya keagenan. Biaya ini timbul untuk menyelesaikan masalah keagenan. Semakin banyak masalah keagenan, maka keuntungan pemilik modal semakin berkurang.[7]

Konflik dalam hubungan keagenan[sunting | sunting sumber]

Di sebuah perusahaan dapat terbentuk tiga hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemegang saham dan kreditur, hubungan antara manajer dari dalam perusahaan dan pemilik dari luar perusahaan, serta hubungan antara pemegang saham dan manajer kontrak.[8] Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan keagenan yaitu:[9]

  1. Masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham. Konflik ini dapat timbul pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dana dan cara melakukan investasi terhadap dana yang telah diperoleh. Kecenderungan manajer pada kondisi ini adalah mengambil keputusan untuk kepentingan diirinya dibandingkan melakukan penngumpulan dana secara maksimal.
  2. Masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditur. Sebagian laba perusahaan menjadi hak kreditur sebagai bentuk pembayaran bunga dan pinjaman pokok perusahaan. Selain itu, kreditur memiliki bagian terhadap aset perusahaan jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Keputusan yang berisiko dapat dilakukan oleh pemegang saham. Ini menimbulkan kerugian bagi kreditur jika perusahaan memutuskan suatu proyek dengan risiko kebangkrutan yang tinggi.
  3. Masalah keagenan akibat ketidak-stabilan keuangan. Masalah ini dapat timbul ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Penentuan keputusan tentang pemberhentian perusahaan atau keberlanjutannya akan menimbulkan masalah antara manajer dan pemilik perusahaan. Ini dikarenakan keberlangsungan perusahaan dapat lebih bernilai jika diakhiri dan merugikan jika terus beroperasi. Penyelesaian masalah ini kemudian memerlukan biaya keagenan untuk membiayai pengeluaran pengawasan dalam pengambilan keputusan.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ CHAPTER 1 - Introduction to Corporate Finance, The Agency Problem and Control of the Corporation.
  2. ^ Wijayati, Fitri Laela (Desember 2015). "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan". Jurnal Ebbank. 6 (2): 2. ISSN 2442-4439. 
  3. ^ Muhamad 2014, hlm. 7.
  4. ^ Muhamad 2014, hlm. 8.
  5. ^ Hardiningsih, P., dan Oktaviani, R.M. (Mei 2012). "Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Theory dan PEcking Order Theory)". Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. 1 (1): 14. 
  6. ^ Zakiyah, Tuti (Januari 2017). "Analisis Konflik Agency Theory dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Tergabung dalam LQ 45 (Studi Kasus Tahun 2011-2015)". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 6 (1): 2. doi:10.32639/jiak.v6i1.124. 
  7. ^ Damayanti, Ratna Ayu (Juni 2011). "Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi". Ekuitas. 15 (2): 150. ISSN 2548-298X. 
  8. ^ CHAPTER 13 Agency Conflicts and Corporate Governance, Agency Conflicts.
  9. ^ Purdwiastuti, M.M., dan Nofiyanti, R. (2012). "Biaya Keagenan dan Kebijakan Deviden: Implikasi Afiliasi Grup Bisnis". UG Jurnal. 6 (2): 16. ISSN 1978-4783. 

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]