Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia
MM UI.jpeg
JenisOrganisasi Kemahasiswaan
Lembaga Yudikatif
Kantor pusatGedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, Kampus UI
Depok, Jawa Barat
Ketua
William Aditya Sarana
Wakil Ketua
Muhammad Badru
Organisasi induk
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(IKM UI)

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia merupakan Lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif yang dalam UUD IKM UI disebutkan sebagai Lembaga yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam menjalankan Peradilan di IKM UI untuk menegakkan Hukum dan Keadilan. Mahkamah Mahasiswa dalam struktur kelembagaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Mempunyai Kedudukan yang sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Audit Keuangan, Majelis Wali Amanat, serta Unit Kegiatan Mahasiswa. Mahkamah Mahasiswa beranggotakan 5 Orang Hakim Konstitusi, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah satu tahun yang dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret. Ketentuan mengenai Mahkamah Mahasiswa tertuang dalam Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang disahkan pada 29 April 2009 silam.

Pada periode 2017-2018, kepengurusan hakim konstitusi MM UI terdiri dari William Aditya Sarana, Muhammad Badru, Maria Isabel Tarigan, Rido Pradana, dan Ahmad Sarinawi.[1]

Wewenang dan kewajiban[sunting | sunting sumber]

Wewenang
  1. Menafsirkan Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
  2. Menguji Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI;
  3. Menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat universitas;
  4. Menyelesaikan permasalahan keanggotaan IKM UI;
  5. Menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas.

Kewajiban

  1. Memberikan putusan atas Pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM menurut UUD IKM UI;
  2. Memberikan putusan atas Pendapat DPM mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota MWA Unsur Mahasiswa menurut UUD IKM UI;
  3. Memberikan putusan atas Pendapat DPM dan/atau BAK mengenai dugaan bahwa anggota BAK telah bersalah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota BAK;
  4. Memberikan putusan atas pendapat Forma mengenai dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BO;
  5. memberikan putusan atas pendapat BEM mengenai dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BSO.

Referensi[sunting | sunting sumber]