Lawallu, Soppeng Riaja, Barru

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Lawallu
Negara Indonesia
ProvinsiSulawesi Selatan
KabupatenBarru
KecamatanSoppeng Riaja
Kode Kemendagri73.11.04.2003 Edit the value on Wikidata
Luas6,1 Km2

Lawallu adalah desa di kecamatan Soppeng Riaja, Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Kisah dari Lawallu (Dari Abon Hingga Musrenbang)

Masih ada kisah yang tersembunyi di daerah pantai Desa Lawallu, Kecamatan Soppengliliarja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Ketika musim pancaroba atau peralihan musim tiba, warga desa yang sebagian besar nelayan sulit memperoleh hasil tangkapan yang bagus.

Hj. Syamsudduha, Kepala Desa Lawallu mengkisahkan di tengah masa paceklik itu, sekitar 60 persen warga desa yang merupakan kaum perempuan tidak bisa berbuat banyak. “Warga saya itu kebanyakan perempuan. Mereka tidak memiliki keahlian apa-apa. Aktivitas mereka tidak lebih melayani suami-suami mereka pulang melaut,” ujarnya saat ditemui Kabar Pesisir, September 2011.

Banyaknya jumlah perempuan di desa itu tidak menyurutkan semangat Syamsudduha menjalankan amanah sebagai Kepala Desa Lawallu, karena banyak di antara warganya khususnya kaum perempuan itu yang belum berbuat banyak untuk memperbaiki kehidupan keluarga mereka.

Data kantor desa menyebutkan, 40 persen penduduk pria di wilayah pemerintahannya berprofesi sebagai nelayan. Jika musim kemarau tiba, laki-laki di desa itu terpaksa turun ke laut untuk menyambung hidup keluarga mereka. “Musim kering berlangsung selama tujuh bulan di daerah kami. Biasanya mulai terjadi di bulan-bulan April hingga awal Oktober, itu terjadi setiap tahunnya,” keluh dia

Rentang antara waktu itu, para nelayan tidak bisa mengoptimalkan hasil tangkapan khususnya ikan tuna. Kecepatan angin laut di musim kering itu membuat nelayan sulit memprediksi hasil tangkapan ikan tuna. “Adapun hasil tangkapan ikan tuna cukup besar. Harganya pun belum bisa menutupi kebutuhan keluarga selama masa paceklik tiba,” kata dia.

Hasil tangkapan ikan tuna biasanya dijual secara mentah di pasardengan harga bervariasi tergantung ukuran ikan tersebut. Ikan tuna ukuran besar biasanya hanya dihargai sekitar Rp7.000 per ekor, demikian ikan tuna kecil hanya dijual seharga Rp5.000 per ekor.

Syamsudduha mengatakan ketika perempuan pesisir membutuhkan pelatihan dan pendidikan keterampilan mengolah hasil laut tangkapan suami-suami mereka, Saat itu pula Oxfam bekerjasama dengan Canadian Internasional Development Agency (CIDA) masuk ke daerah itu memperkenalkan program restorasi penghidupan pesisir (Restoring Coastal Livelihoods, RCL).

Sejak adanya program RCL, banyak warga desa Lawallu mulai membentuk kelompok usaha, misalnya nelayan pembuat abon ikan dan kelompok kerang-kerangan. “Kedua kelompok ini didominasi kaum perempuan. Hasil tangkapan suami-suami mereka diolah dan dikemas rapi untuk dipasarkan ke kios-kios kecil,” ucap dia.

Pengelolaan daging ikan tuna menjadi abon, di lakukan secara sederhana tanpa sentuhan mesin pabrik. Kemasan produknya pun hanya dibungkus plastik dan dikerjakan dengan tangan. “Biasanya mereka beramai-ramai mengeringkan daging ikan tuna. Kemudian dikemas dengan cara manual,” ucap Pak Syamsudduha.

Meskipun, produk rumahan ini belum bisa menembus pasar-pasar modern seperti supermarket,hasil penjualan di kios-kios sekitar pemukiman mereka lumayan besar, karena harga jual abon ikan itu berkisar Rp10.000 – Rp25.000 per bungkus.

“Kami sangat terbantu dengan program RCL. Kaum perempuan desa kami sudah banyak yang mulai membantu suami mengolah hasil tangkapan mereka di laut,” kata Pak Syamsudduha lagi.

Bahkan, perempuan pesisir yang selama ini masih terbatas menyampaikan pendapatnya dalam rapat Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) desa, belakangan ini sudah mulai diberikan tempat, hanya saja masih banyak perempuan pesisir yang malu berbicara di depan umum.

Inilah tantangan yang harus dilalui Syamsudduha saat memperjuangkan persamaan kaum perempuan pesisir dengan laki-laki. Suara perempuan pesisir dalam setiap diskusi atau pertemuan Musrenbang tingkat desa belum menjadi prioritas. Pengambilan keputusan saat pertemuan Musrenbang desa masih didominasi kalangan laki-laki.

“Di daerah kami, masih ada tradisi di kalangan orang tua yang merasa malu, jika anak gadis yang berusia diatas 20 tahun belum menikah. Hal inilah yang terus kami perjuangkan dengan memberikan pemahaman kepada orang tua-orang tua desa kami, agar anak perempuan atau gadis mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ucap dia.

Program RCL, menurut dia perlahan-lahan membantu aparat pemerintahan desa mengubah pandangan warga setempat meningkatkan kapasitas SDM kaum perempuan. Bahkan, mereka menjamin peningkatan kapasitas itu tidak akan mempengaruhi tradisi yang turun temurun diyakini masyarakat setempat.

Perempuan pesisir mulai beradaptasi dengan kemajuan informasi dan pengetahuan, setelah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan yang di lakukan Oxfam. Kini kaum perempuan mulai berperan dan berbaur dalam berbagai pertemuan maupun diskusi di tingkat desa. “Harapan kami, perempuan di wilayah pesisir suatu saat nanti sudah ada yang bisa menduduki jabatan penting di pemerintahan tingkat kabupaten hingga provinsi,” ucap dia.[1]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Laporan: E. Basir/Oxfam

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

  • Blog: ogi-to-lawallu.blogspot.com