Krisis politik Malaysia 2020

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Krisis politik Malaysia 2020
Coat of arms of Malaysia.svg
Tanggal21 Februari 2020  – berlangsung
(451 hari)
MotifNiat untuk membentuk pemerintahan koalisi yang berpusat pada etnis Melayu[1]
Peserta/Pihak terlibat
Hasil

Krisis politik Malaysia 2020, juga dikenal dengan Langkah Sheraton, adalah krisis politik yang sedang berlangsung di Malaysia yang telah menyebabkan pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh dan penunjukan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri kedelapan. Krisis ini juga menyebabkan tumbangnya pemerintahan koalisi petahana Pakatan Harapan (PH) yang telah memerintah selama 22 bulan selepas kemenangan mereka dalam pemilihan umum Malaysia tahun 2018.[2]

Krisis dimulai ketika beberapa partai politik berkonvensi dan mencoba membentuk pemerintahan baru dengan mengklaim kursi mayoritas di Dewan Rakyat, majelis rendah Parlemen Malaysia, tanpa melalui pemilihan. Hal itu dicapai melalui penarikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dari koalisi Pakatan Harapan dan melalui dukungan beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang meninggalkan partai. Akibat manuver politik ini, perdana menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri.[3]

Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Abdullah dari Pahang, kemudian bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik untuk menentukan calon perdana menteri baru yang memiliki dukungan mayoritas. Ia akhirnya menunjuk presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Muhyiddin Yassin, sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah koalisinya akan disebut Perikatan Nasional.[4]

Dua negara bagian, Johor dan Melaka, juga mengalami perubahan dalam pemerintahan ketika Perikatan memperoleh suara mayoritas dalam dewan undangan negeri.[5]

Pada akhir 2020 dan awal 2021, Perikatan Nasional kehilangan mayoritas sederhana di pemerintahan dengan 109 anggota parlemen di pihaknya dari 220 anggota. Tiga anggota parlemen UMNO Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakub, dan Mohamed Nazri Abdul Aziz telah menarik dukungan bagi pemerintah.

Latar belakang dan tokoh kunci[sunting | sunting sumber]

Semua peristiwa mengacu kepada Waktu Standar Malaysia.

Pakatan Harapan (PH) adalah koalisi empat partai politik yang terdiri dari Partai Aksi Demokratis (PAD), Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Amanah Negara (PAN), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) memenangi pemilihan umum Malaysia 2018 melawan Barisan Nasional yang telah berkuasa di pemerintah federal selama 60 tahun. Ketua PPBM dan Presiden PH Mahathir Mohamad terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, sehingga ia menjadi perdana menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun.[6] Ia pernah menjabat sebagai perdana menteri keempat sejak 1981 hingga 2003 ketika masih menyertai UMNO, sebuah partai koalisi Barisan Nasional.[7] Dia meninggalkan UMNO pada tahun 2016 dan mendirikan PPBM untuk menentang perdana menteri keenam Najib Razak yang telah berulang kali didesak mengundurkan diri setelah skandal 1MDB.[8]

Mahathir berdamai dengan mantan saingan politiknya yaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim bagi memenangi pemilihan. Anwar sebelumnya adalah wakil perdana menteri Mahathir sejak 1993 hingga 1998 sebelum ia diberhentikan dan dipenjara sejak 1998 hingga 2004 dengan tuduhan korupsi. Ia selanjutnya kembali dipenjara pada tahun 2014 dengan tuduhan sodomi sebelum menerima pengampunan kerajaan pada tahun 2018 dari Yang di-Pertuan Agong ke-15 Muhammad V dari Kelantan.[9][10] Mahathir telah berjanji untuk menyerahkan posisi perdana menteri kepada Anwar dalam waktu dua tahun.[10] Mahathir mengundurkan diri dari jabatannya pada 24 Februari 2020.[11]

Mohamed Azmin Ali adalah wakil presiden PKR dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pribadi Anwar dari 1993 hingga 1998. Ia diperkenalkan kepada Anwar oleh Mahathir dan dianggap sebagai putra angkat yang terakhir. Ia meninggalkan UMNO Mahathir demi PKR Anwar (kemudian disebut Parti Keadilan Nasional) setelah dipenjara pertama oleh Anwar. Ia ditunjuk oleh Sultan Selangor, Sharafuddin dari Selangor atas istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, sebagai Menteri Besar Selangor dalam sebuah manuver politik yang sangat kontroversial. Ia berdamai dengan Mahathir setelah pemilihan umum 2018, sehingga melepaskan posisinya sebagai Menteri Besar untuk bergabung dengan kabinet Mahathir sebagai Menteri Urusan Ekonomi.[12] Hubungan Azmin dengan Anwar kemudian memburuk manakala Azmin dituduh menjegal Anwar dari jabatan perdana menteri,[13] yang berpuncak kepada pernyataan tidak jelas Anwar mengenai pengkhianatan dalam pidato kebijakannya di kongres nasional tahunan PKR pada bulan Desember 2019 yang diyakini ditujukan kepada Azmin.[14][15]

Muhyiddin Yassin adalah presiden dan anggota pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia.[16] Ia adalah wakil presiden UMNO dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dari 2009 hingga 2015 di bawah perdana menteri keenam, Najib Razak.[17][18] Ia dipecat dari posisinya setelah ia mengkritik Najib karena keterlibatannya dalam skandal 1MDB dan akhirnya dikeluarkan dari partai pada 2016.[18][19] Pada September 2016, Mahathir sempat menyebut Muhyiddin sebagai pilihan utama bagi perdana menteri,[20] tetapi Tan Kok Wai menyebut Anwar tetap menjadi pilihan utama sebagai perdana menteri.[21] Ia kembali ke kabinet setelah pemilihan umum 2018 dan menjadi Menteri Dalam Negeri.[22] Ia diangkat sebagai perdana menteri kedelapan Malaysia seminggu setelah pengunduran diri Mahathir.[23]

Yang di-Pertuan Agong, juga kadang-kadang disebut sebagai Raja Malaysia, adalah raja konstitusional Malaysia dan posisinya digilir di antara sembilan penguasa Melayu setiap lima tahun. Ia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini memegang dukungan mayoritas dari anggota parlemen, sesuai dengan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini dan ke-16 adalah Abdullah dari Pahang yang naik tahta pada Januari 2019.[24] Ia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen berdasarkan Pasal 43 Konstitusi Malaysia.[25] Yang di-Pertuan Agong saat ini adalah Abdullah dari Pahang yang naik takhta pada Januari 2019.[26]

Kronologi[sunting | sunting sumber]

Keruntuhan pemerintahan dan pembentukan koalisi baru[sunting | sunting sumber]

21 Februari[sunting | sunting sumber]

Ketua Armada PPBM Syed Saddiq

Dewan presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan larut malam untuk membahas penyerahan kekuasaan dari Mahathir Mohamad kepada Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan dalam pemilihan umum 2018. Dilaporkan bahwa Anwar menyetujui Mahathir untuk mengizinkan Mahathir memilih tanggal pengunduran dirinya sebagai perdana menteri setelah APEC Malaysia 2020 pada bulan November.[27][28][29] Namun, laporan menunjukkan bahwa pertemuan itu tegang dan memanas selama pembahasan tentang tanggal pengunduran diri Mahathir.[30][31] Kemudian di bulan Mei, rekaman audio yang bocor dari pertemuan tersebut mengungkapkan Ketua sayap pemuda PPBM Armada Syed Saddiq dan Wakil Presiden PKR Azmin memperingatkan Mahathir bahwa dia akan menjadi perdana menteri yang payah jika dia menyetujui jadwal. Pendukung Anwar dari PKR percaya bahwa ia harus menjadi perdana menteri berdasarkan batas waktu yang dijanjikan semula yaitu dua tahun dalam kemenangan pemilihan umum Pakatan Harapan pada 9 Mei 2020.[32]

Sementara itu, Reuters melaporkan Mahathir berencana menjegal Anwar menjadi perdana menteri dengan cara melakukan rencana itu selepas Konferensi APEC. Namun, permintaan 'pendukung' Anwar agar Mahathir memilih tanggal penyerahan mengakibatkan sekutu Mahathir melakukan rencana mereka lebih lanjut yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari.[33]

23 Februari[sunting | sunting sumber]

Pada 23 Februari 2020, sejumlah partai politik mengadakan pertemuan luar biasa. Pertemuan PPBM dilakukan di kantor pusatnya di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, koalisi Muafakat Nasional yang terdiri dari UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mengadakan pertemuan di Janda Baik, Pahang, dan Gabungan Partai Sarawak (GPS) menggelar pertemuan di Kuala Lumpur.[34]

Gedung Pusat Perdagangan Dunia Putra tempat dewan tertinggi UMNO mengadakan pertemuan.

Azmin Ali, the deputy president of PKR and the Minister of Economic Affairs, also held a meeting with several lawmakers from the party and twenty others at Sheraton Hotel in Petaling Jaya, amidst rumours that the formation of a new governing coalition was being undertaken. Wakil Presiden PKR dan Menteri Urusan Ekonomi Azmin Ali juga mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota parlemen dari partainya dan 20 anggota dari partai lainnya dalam Acara Makan Malam Mufakat Anggota Parlemen (Majlis Makan Malam Muafakat Ahli Parlimen) di Hotel Sheraton, Petaling, di tengah desas-desus mengenai pemerintah koalisi yang baru di Parlemen Malaysia.[35] Pertemuan tersebut dikenal dengan luas yaitu Langkah Sheraton.[36][37][38]

Azmin dan faksinya di PKR mendatangi Istana Negara di Kuala Lumpur pada malam hari untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Pemimpin dari lima partai politik lainnya yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri Muhyiddin Yassin (PPBM), Ahmad Zahid Hamidi (UMNO), Abdul Hadi Awang (PAS), Abang Johari (GPS), dan Shafie Apdal (Partai Warisan Sabah) juga hadir.[39] Terdapat spekulasi yang menyebutkan para pemimpin partai berada di sana untuk memberi tahu Agong tentang perkembangan politik terkini. Pembentukan pemerintah koalisi baru dan pernyataan dukungan mereka bagi perdana menteri baru menjegal Presiden PKR Anwar Ibrahim dari jabatan tersebut secara efektif.[40][41] Setelah pertemuan itu, beberapa pemimpin partai oposisi seperti Ismail Sabri Yaakob dari UMNO dan Abdul Hadi dari PAS kemudian bergabung dengan pendukung Azmin di Hotel Sheraton.[42]

Dalam siaran Facebook Live semasa acara salat hajat dan pembacaan Surah Yasin di kediaman Anwar, Anwar mengatakan bahwa ia telah diberitahu bahwa pengkhianatan dilakukan dengan melibatkan mantan teman dari Partai Bersatu dan sekelompok kecil dari PKR.[43][44] Kemudian, Azmin dalam sebuah pernyataan mengklaim tindakannya adalah untuk melindungi Mahathir yang terpaksa memilih tanggal peralihan kekuasaan selama pertemuan presiden Pakatan Harapan pada 21 Februari. Deklarasi berdasarkan undang-undang yang dihadirkan kepada Agong adalah untuk mengukuhkan dukungan kepada Mahathir, bukan untuk memilih perdana menteri baru.[45] Dia mengatakan lebih lanjut bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah faksi yang mencoba merebut Mahathir.[46]

24 Februari[sunting | sunting sumber]

Sabu dan Guan Eng bersama Anwar dan Wan Azizah menemui Mahathir di kediamannya untuk meminta klarifikasi. Sabu dan Guan Eng bersama Anwar dan Wan Azizah menemui Mahathir di kediamannya untuk meminta klarifikasi.
Sabu dan Guan Eng bersama Anwar dan Wan Azizah menemui Mahathir di kediamannya untuk meminta klarifikasi.

Pada pagi hari, Anwar Ibrahim bersama istrinya Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Ismail, Presiden PAN Mohamad Sabu, dan Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng, menemui Mahathir di kediamannya untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa itu.[47] Anwar kemudian menyatakan ia puas dengan hasil pertemuan itu karena Mahathir telah mengklarifikasi dirinya tidak ada hubungannya dengan perjanjian untuk menciptakan pemerintahan koalisi baru.[48][49]

PKR menggelar konferensi pers pada pukul 14.00 ketika Sekretaris Jenderal Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan Azmin dan Wakil Presiden PKR sekaligus Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Zuraida Kamaruddin telah diberhentikan oleh partai tersebut.[50] Saifuddin menjelaskan mereka dikeluarkan karena tindakan mereka pada 23 Februari yang bertentangan dengan prinsip partai terkait posisi perdana menteri.[51] Azmin kemudian mengumumkan akan akan membentuk blok independen di parlemen bersama dengan Zuraida dan sembilan anggota parlemen lainnya. Mereka telah memutuskan untuk keluar dari partai setelah pemecatannya.[52]

Pada sore hari, Kantor Perdana Menteri membenarkan Mahathir telah mengirim surat pengunduran dirinya ke Agong. Setengah jam kemudian, ia juga mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Ketua PPBM setelah Muhyiddin mendeklarasikan penarikan partai dari Pakatan Harapan.[53] Agong mencoba meyakinkan Mahathir agar tidak mengundurkan diri, tetapi Mahathir bersikeras ingin mengundurkan diri.[54] Agong kemudian menerima pengunduran dirinya dan menunjuknya sebagai perdana menteri sementara sampai perdana menteri baru dipilih.[55] Kabinet Malaysia dibubarkan sesuai Pasal 43 Ayat 5 Konstitusi Malaysia.[56][57] Pakatan Harapan kehilangan mayoritas di parlemen setelah PPBM dan faksi PKR beranggotakan sebelas anggota parlemen pimpinan Azmin menarik diri dari koalisi pada pukul 14.00.[58] Seorang perwakilan dari istana kemudian mengumumkan Agong akan mewawancarai kesemua 221 anggota parlemen kecuali Mahathir untuk menimbang dukungan mereka bagi para calon perdana menteri.[59] Sesi wawancara diadakan pada 25 dan 26 Februari, manakala 90 anggota parlemen diwawancarai pada hari pertama dan 131 anggota parlemen lainnya diwawancarai pada hari terakhir.[60]

Pada pukul 21.00, para pemimpin PPBM mengadakan pertemuan darurat di markas besarnya untuk membahas arah masa depan partai.[61] Anggota PPBM menolak pengunduran diri Mahathir sebagai ketua partai dan menjanjikan dukungan mereka bagi jabatan perdana menteri. Sekretaris Jenderal Marzuki Yahya mengatakan anggota dewan tertinggi PPBM sepakat mendukung Mahathir.[62]

Tommy Thomas mengklaim Mahathir bersikeras ingin menjadi perdana menteri sementara walau Agong mengusulkan jabatan itu diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Wan Azizah. Tommy Thomas mengklaim Mahathir bersikeras ingin menjadi perdana menteri sementara walau Agong mengusulkan jabatan itu diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Wan Azizah.
Tommy Thomas mengklaim Mahathir bersikeras ingin menjadi perdana menteri sementara walau Agong mengusulkan jabatan itu diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Wan Azizah.

Pada akhir Januari 2021, Jaksa Agung ke-8 Tommy Thomas mengklaim dalam buku karangannya My Story: Justice in the Wilderness bahwa Agong mengusulkan Wakil Perdana Menteri Wan Azizah sebagai perdana menteri sementara, tetapi Mahathir bersikeras tetap ingin kembali menempati jabatan itu.[63] Klaim tersebut dibantah Mahathir dengan menyebut Wan Azizah tidak disebutkan secara langsung oleh Agong.[64]

25 Februari[sunting | sunting sumber]

Agong memanggil 90 anggota parlemen untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Bermula dari pukul 14.30, Agong menghabiskan dua hingga tiga menit untuk mewawancarai setiap anggota parlemen.[65] Setelah putaran pertama wawancara, UMNO dan PAS mengungkapkan bahwa mereka telah menarik dukungan yang diberikan sebelumnya agar Mahathir melanjutkan sebagai perdana menteri serta sebaliknya menyerukan pembubaran parlemen.[66] Sebelumnya dilaporkan bahwa karena semua faksi politik menyuarakan dukungan mereka untuk Mahathir, dia akan mendirikan pemerintahan persatuan yang tidak dapat disetujui oleh kedua partai.[67][68] Sekretaris Jenderal UMNO Annuar Musa mengatakan dasar perundingan dengan Mahathir adalah UMNO dan PAS akan memberikan dukungan untuk membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, PAS dan UMNO menyatakan dukungan mereka untuk pemilihan umum awal sebagai gantinya.[69]

Pertemuan darurat dewan presiden Pakatan Harapan diadakan di kantor pusat PKR di Petaling Jaya pada malam hari.[70] DAP, PKR, dan PAN mengundang Mahathir ke pertemuan tersebut untuk memulihkan pemerintahan sebelumnya, tetapi Mahathir tidak menghadiri pertemuan bersama tersebut.[71]

Pada 3 Februari 2021, Mahathir mengklaim ketika anggota parlemen Pakatan Harapan membuat deklarasi berdasarkan undang-undang di depan Agong, mereka tidak menunjuknya sebagai calon. Anwar telah meyakinkan anggota parlemen PH bahwa dia mendapat dukungan yang cukup dari anggota parlemen Sabah dan Sarawak serta anggota parlemen PH untuk mendapatkan mayoritas untuk menjadi Perdana Menteri. Mahathir mengatakan, hanya DAP, PAN, dan faksi PKR pendukung Mahathir yang mendukung Anwar. Anwar mendapat 92 dukungan, sedangkan Mahathir hanya mendapat 62. Mahathir menyebut, "Ketika Muhyiddin diangkat sebagai perdana menteri, dia tidak mendapat dukungan mayoritas. Tetapi setelah diangkat, dia dapat menawarkan tempat di kabinetnya kepada anggota yang mendukung saya. Mereka menyeberang dan Muhyiddin meraih mayoritas di semua jabatan."[72]

26 Februari[sunting | sunting sumber]

Mahathir berpidato pada pukul 16.45 tentang keadaan politik. Dia memulai pidatonya dengan meminta maaf kepada warga Malaysia atas kebuntuan politik terkini sebelum membenarkan spekulasi bahwa ia ingin membentuk pemerintah persatuan serta mengatakan pemerintahan baru akan berfokus pada kepentingan nasional alih-alih partai politik. Mahathir membantah tuduhan menggilai kekuasaan dan menegaskan kembali penolakannya untuk bekerja sama dengan UMNO. Mahathir tidak menyebut Anwar atau perjanjian untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Anwar sebagaimana disepakati dengan pertemuan 21 Februari. Mahathir sebaliknya mengatakan keputusan itu diserahkan kepada Dewan Rakyat.[73]

Pakatan Harapan mengumumkan bahwa mereka mencalonkan Presiden PKR Anwar sebagai perdana menteri setelah pertemuan sehari sebelumnya, meskipun menyatakan dukungan secara terbuka untuk Mahathir setelah pidato Mahathir yang disiarkan lewat televisi.[74][75] Anggota parlemen DAP mengatakan Pakatan Harapan memutuskan menentang pemerintahan Mahathir yang nonpartisan karena tidak akan terikat pada partai atau koalisi yang akan memberi Mahathir kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan.[76]

27 Februari[sunting | sunting sumber]

Pada pagi hari, Mahathir sekali lagi mendatangi Istana Negara untuk berjumpa dengan Agong. Keadaan pertemuan itu tidak diketahui meskipun dikatakan untuk membahas pembentukan kabinet baru.[77] Pada sore hari, Sekretaris Jenderal PPBM Marzuki Yahya membenarkan bahwa Mahathir telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua PPBM.[78] Dalam konferensi pers yang tidak terkait pada malam hari, Mahathir mengungkapkan bahwa Agong tidak dapat menemukan siapa pun dengan mayoritas berbeda untuk dipilih sebagai perdana menteri dan bahwa sesi khusus parlemen akan diadakan pada 2 Maret untuk mengatasi keadaan sulit tersebut. Jika semuanya gagal, ia mengisyaratkan bahwa akan ada pemilihan umum awal.[79]

28 Februari[sunting | sunting sumber]

Istana Negara, tempat tinggal resmi Yang di-Pertuan Agong

Pertemuan Majelis Raja-Raja khusus diadakan pada pagi hari di Istana Negara untuk membahas iklim politik terkini di Malaysia dengan dihadiri oleh semua penguasa negara atau putra mahkota mereka.[80] Mereka juga bergabung dengan Panglima Angkatan Tentara Jenderal Affendi Buang dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador.[81]

Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof membantah pengumuman Mahathir sebelumnya tentang sidang khusus parlemen. Ariff mengatakan ia telah menerima surat dari Mahathir yang menyatakan pemerintah menyetujui sidang pada tanggal 2 Maret, tetapi tidak mematuhi Perintah Tetap parlemen.[82] Pada malam hari, istana mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Yang di-Pertuan Agong akan memanggil para pemimpin partai politik yang memiliki anggota di parlemen untuk mengadakan pertemuan bagi memungkinkan mereka mengajukan calon perdana menteri demi memecah kebuntuan. Istana juga menegaskan bahwa Agong belum menemukan calon yang memiliki kepercayaan mayoritas anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.[83]

PPBM kemudian menerbitkan pernyataan yang mengumumkan dukungan mereka untuk Presiden PPBM Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri ke-8 yang didukung oleh 26 anggota parlemen PPBM dan 10 anggota parlemen lainnya yang dipimpin oleh Azmin.[84] Dukungan juga berasal dari 60 anggota parlemen dari pelbagai partai seperti UMNO, PAS, Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), dan Kongres India Malaysia (MIC).[85] Semua anggota parlemen Muafakat Nasional juga telah menandatangani deklarasi undang-undang baru yang mengusulkan Muhyiddin menjadi perdana menteri berikutnya.[86] Ajudan Muhyiddin juga membenarkan Azmin dan 10 mantan anggota parlemen PKR lainnya telah resmi bergabung dengan PPBM.[87] Namun, anggota Dewan Tertinggi PPBM Kadir Jasin mengaku tidak pernah diundang untuk membahas atau mendapat informasi pencalonan Muhyiddin.[88]

29 Februari[sunting | sunting sumber]

Ketua Armada PPBM Syed Saddiq menyatakan bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam korupsi untuk membentuk pemerintahan, merujuk pada UMNO. Armada juga memngunggah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka akan terus mendukung keputusan dewan tertinggi partai dalam pertemuannya pada 24 Februari untuk mendukung Mahathir sebagai perdana menteri, yang menunjukkan perpecahan di Bersatu atas pencalonan Mahathir dan Muhyiddin.[89]

Pada pagi hari, Dewan Presiden Pakatan Harapan mengadakan pertemuan untuk membahas keadaan politik terkini. Mereka kemudian mengumumkan dukungan penuh bagi Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8, sehingga membatalkan pencalonan Anwar sebagai perdana menteri oleh koalisi.[90] Menyusul pengumuman tersebut, Mahathir menyatakan keyakinannya bahwa ia memiliki dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan dan dapat diangkat sebagai perdana menteri untuk ketiga kalinya setelah menerima persetujuan dari Yang di-Pertuan Agong.[91] Pada sore hari, Anwar sebagai perwakilan dari Pakatan Harapan pergi ke Istana Negara untuk memberi tahu perubahan pencalonan kepada Agong.[92] Namun, Muhyiddin Yassin dari PPBM dan sekutunya termasuk pimpinan partai dari UMNO, PAS, Gabungan Partai Sarawak (GPS), Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), dan Partai Solidaritas Dalam Negeri (STAR) telah melakukan pertemuan dengan Agong.[93][94] Ia juga mengumumkan koalisinya yang terdiri dari PPBM, UMNO, PAS, PBRS, GPS, dan STAR akan disebut Perikatan Nasional.[95] Koalisi baru ini mengklaim mereka memiliki dukungan mayoritas di parlemen untuk memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan.[96] Sementara itu di Sarawak, Chong Chieng Jen yang merupakan Wakil Ketua DAP sekaligus Ketua DAP Sarawak mengatakan bahwa mereka bersedia membuat konsesi dan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian GPS dengan tujuan utama untuk melindungi pemerintah federal PH.[97] Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Openg menolak sikap damai Chong kepada koalisi negara bagian. Ia mengingat pernyataan sebelumnya dari Sekretaris Jenderal DAP Guan Eng pada 2019 yang mengutuk Sarawak akan bangkrut dalam tiga tahun mendatang.[98][99] PKR mengumumkan bahwa anggota parlemen GPS Richard Riot Jaem telah membelot untuk bergabung dengan Partai Rakyat Bersatu Sarawak.[100] Namun, Richard membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia masih anggota partai koalisi GPS dan hanya menyuarakan dukungannya untuk Mahathir.[101]

Pada malam hari, istana kerajaan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Muhyiddin dalam penilaian Yang di-Pertuan Agong kemungkinan akan mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen dan akan diangkat sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Upacara pelantikan akan diadakan pada pagi hari tanggal 1 Maret di Istana Negara.[102] Pada tengah malam, Mahathir yang melakukan upaya terakhir menantang pengangkatan Muhyiddin menerbitkan daftar 115 anggota parlemen yang dia klaim mendukungnya dan melampirkan daftar itu dengan surat untuk dikirim ke Agong setelah pertemuan Pakatan Harapan. Anggota parlemen terkemuka yang masuk dalam daftar tersebut adalah Mahathir, putranya Mukhriz Mahathir dan 4 anggota parlemen Bersatu lainnya, anggota PWS, Jeffrey Kitingan dari STAR, Maximus Ongkili dari Gabungan Bersatu Sabah (GBS), Baru Bian, dan Jonathan Yasin yang sebelumnya berada di blok Azmin. Namun, daftar itu masih diperdebatkan karena beberapa anggota parlemen membantah mendukung Mahathir dan beberapa ragu-ragu tentang kesetiaan mereka.[103] Lebih lanjut, Shamrahayu Abd Aziz, seorang akademisi dan ahli konstitusi juga menyatakan bahwa setiap statuta yang ditandatangani setelah pengumuman Agong tidak akan berbeda dan tindakan hukum yang dapat digunakan untuk menggugat pengangkatan Muhyiddin adalah melalui mosi tidak percaya kepada Dewan Rakyat.[104]

1−2 Maret[sunting | sunting sumber]

Beberapa menit sebelum upacara pelantikan Muhyiddin, Mahathir mengatakan dalam konferensi pers bahwa Istana Negara telah menolak bertemu untuk membuktikan bahwa Pakatan Harapan mendapat dukungan dari mayoritas anggota Dewan Rakyat.[105] Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Muhyiddin yang ia tuduh telah bekerja sama membentuk pemerintahan tanpa Pakatan Harapan dalam waktu yang lama. Mahathir juga mengungkapkan bahwa kebingungan atas jabatannya sebagai Ketua PPBM memungkinkan Muhyiddin untuk mengangkat dirinya sebagai ketua yang ia klaim sebagai langkah tidak sah.[106] Muhyiddin Yassin kemudian dilantik sebagai perdana menteri kedelapan di depan Agong di Istana Negara pada pagi hari.[107]

Pada pagi keesokan harinya, Muhyiddin tiba di gedung Perdana Putra yang berfungsi sebagai Kantor Perdana Menteri untuk memulai tugas resminya sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekretaris Mohd Zuki Ali, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Affendi Buang, dan Inspektur Jenderal Polisi Abdul Hamid Bador.[108] Pada malam hari, Muhyiddin berpidato yang disiarkan televisi untuk pertama kali sebagai perdana menteri. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa ia tidak memiliki niat sebelumnya untuk menjadi perdana menteri dan membantah menjadi pengkhianat melainkan karena kekacauan politik di negara itu ia telah melangkah untuk menghindari krisis berkepanjangan lebih lanjut. Dia juga meyakinkan bahwa dia hanya akan memilih pribadi yang bersih, berbudi luhur, dan berkaliber tinggi untuk berada di kabinetnya. Sebelum mengakhiri pidatonya, dia berterima kasih kepada mantan perdana menteri Mahathir atas jasanya kepada negara.[109]

Sidang parlemen[sunting | sunting sumber]

Pada 4 Maret, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof mengumumkan bahwa sidang Dewan Rakyat yang semula dijadwalkan dimulai pada 9 Maret ditunda hingga 18 Mei atas arahan Muhyiddin sehubungan pandemi COVID-19 di Malaysia.[110] Tindakan tersebut diambil untuk memungkinkan perdana menteri baru membentuk kabinetnya dan menteri yang baru diangkat untuk membiasakan diri dengan kementerian mereka sebelum sidang parlemen.[111] Namun, anggota parlemen PKR Wong Chen mengkritik langkah Muhyiddin untuk menunda pembukaan parlemen dengan mengatakan bahwa langkah itu pertanda kelemahan yang jelas karena dia tidak dapat membentuk kabinet dengan cepat.[112]

Pada 7 Mei, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff mengumumkan ia telah menerima surat pada 1 Mei dari pemimpin PWS Shafie Apdal yang berusaha memberikan mosi percaya kepada Mahathir untuk menunjukkan ia dapat memimpin mayoritas di Dewan Rakyat. Ariff menjawab dalam sebuah surat kepada Shafie bahwa hal itu tidak sejalan dengan Pasal 43 Konstitusi Federal karena mempertanyakan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong untuk menunjuk perdana menteri.[113] Di sisi lain, Mahathir meminta mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin sebagai perdana menteri melalui surat yang ditujukan kepada Ariff pada 4 Mei.[114] Pada 8 Mei, Ariff menerima mosi Dr Mahathir dan mosi itu akan diperdebatkan ketika sidang parlemen dilanjutkan pada 18 Mei.[115] Dalam sesi Facebook Live pada 7 Mei, Anwar Ibrahim mengumumkan dirinya menjadi Pemimpin Oposisi Pakatan Harapan di sesi parlemen baru.[116]

Pada 13 Mei, Ariff mengumumkan bahwa atas arahan pemerintah, parlemen yang bersidang pada 18 Mei hanya akan bersidang bagi pidato pembukaan sesi baru oleh Agong tanpa pertemuan setelah pidato. Ini berarti bahwa mosi tidak percaya Mahathir tidak akan diperdebatkan.[117] Sekretaris Dewan Rakyat Riduan Rahmat yang diangkat pada 22 Februari, dua hari sebelum Langkah Sheraton, diturunkan menjadi sekretaris manajemen Dewan Negara pada 14 Mei.[118] Seorang sumber menuduh sekretaris itu berusaha merahasiakan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin oleh Mahathir dan Shafie yang menyebabkan penurunan pangkatnya.[118] Sebagai tanggapan, baik Mahathir dan Shafie bersama dengan para pemimpin Pakatan Harapan mengutuk langkah tersebut dalam sebuah pernyataan bersama dan menuduh pemerintah Perikatan Nasional takut menghadapi oposisi di parlemen.[119]

Agong berpidato di depan Parlemen Malaysia pada 18 Mei. Agong membahas krisis politik dengan menceritakan bahwa dia mencoba meyakinkan Mahathir yang saat itu menjadi perdana menteri untuk tidak mengundurkan diri, tetapi tidak punya pilihan selain menerimanya karena Mahathir bersikeras mengundurkan diri. Agong mengakhiri pidatonya dengan meminta para politikus untuk tidak menyeret negara ke dalam krisis politik lebih lanjut semasa pandemi COVID-19.[120]

Pengaturan tempat duduk yang baru di Dewan Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah Perikatan memiliki 113 kursi di Dewan Rakyat, setelah Masir Kujat dari Parti Sarawak Bersatu (PSB) menjelaskan bahwa dia tidak mendukung pemerintah dan tetap sebagai oposisi di tingkat federal dan negara bagian.[121] Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Mahathir, Shafie, Mukhriz, Guan Eng dan Sabu setelah sidang parlemen, Mahathir menegaskan bahwa PPBM masih menjadi partai anggota Pakatan Harapan karena Dewan Tertinggi PPBM tidak pernah memutuskan untuk keluar dari koalisi. Dalam rekaman audio yang bocor dari rapat dewan tertinggi pada Februari, Muhyiddin diduga memberi Mahathir waktu seminggu untuk memutuskan arah partai sebagai ketuanya. "Tetapi sebelum satu minggu, dia bertindak seolah-olah tidak ada di PH. Ini bertentangan dengan konstitusi partai dan (apapun) persetujuan Majelis Agung PPBM," kata Mahathir. Khususnya, baik Anwar maupun perwakilan PKR tidak menghadiri konferensi pers.[122]

Mahathir, Mukhriz, Syed Saddiq, Maszlee, dan Amiruddin Hamzah dikeluarkan dari PPBM pada 28 Mei.[123] Mereka mengecam langkah tersebut sebagai tindakan tidak sah dan mencerminkan ketidaknyamanan dan kepemimpinan diktator Muhyiddin. Dalam pernyataan bersama, mereka membantah penafsiran keputusan mereka untuk tidak bergabung dengan kursi pemerintahan Muhyiddin di parlemen sebagai bergabung dengan partai lain yang mengakibatkan pencabutan keanggotaan secara otomatis menurut konstitusi PPBM.[124] Namun, Muhyiddin membela langkah tersebut dan bersikeras bahwa lima anggota yang dipecat telah melanggar konstitusi partai dengan duduk bersama oposisi di Parlemen.[125]

Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun yang baru ditunjuk

Ariff diberhentikan dari jabatannya pada sidang parlemen berikutnya pada 13 Juli dengan selisih dua suara, 111 suara mendukung berbanding 109 suara menolak dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (SPRM) Azhar Azizan Harun diangkat menjadi Ketua Dewan Rakyat yang baru. Penunjukan Azhar terjadi di tengah adu mulut antara Pakatan Harapan dan anggota parlemen Perikatan Nasional setelah dia dilantik tanpa sesi pemungutan suara oleh anggota parlemen, mirip dengan proses yang dilakukan untuk mencopot Ketua Dewan Rakyat petahana. Namun, dalam konferensi persnya dengan media kemudian, Azhar menegaskan bahwa pengangkatannya sah dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada sesi pemungutan suara di Dewan Rakyat karena hanya ada satu calon.[126][127] Wakil Ketua Dewan Rakyat Nga Kor Ming asal DAP mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk kesetiakawanan dengan Ariff. Dengan pengunduran diri Nga, Perdana Menteri Muhyiddin mengumumkan Azalina Othman Said dari UMNO untuk menggantikan Nga sehingga menjadikannya sebagai Wakil Ketua Dewan Rakyat wanita pertama.[128][129]

Tawaran Anwar Ibrahim bagi jabatan perdana menteri[sunting | sunting sumber]

Dalam konferensi pers pada siang 23 September, Anwar menyampaikan kepada wartawan dengan mengumumkan dan mengklaim bahwa dia telah memiliki mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan dan selanjutnya mengklaim bahwa administrasi federal Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin" telah jatuh ". Namun, Anwar juga mengungkapkan bahwa rencananya audiensi dengan Yang di-Pertuan Agong kemarin pada 22 September telah ditunda karena rawat inap Agong untuk menerima pengobatan keracunan makanan dan cedera olahraga di National Heart Institute (IJN) pada 21 September. . [132] Ketika Anwar Ibrahim bertemu Agong pada 13 Oktober, dia menyerahkan jumlah 120 anggota parlemen kepada Agong tetapi tidak menyampaikan nama semua anggota parlemen yang mendukungnya.[130]

Penarikan sokongan terhadap pemerintahan dan pernyataan darurat[sunting | sunting sumber]

On 13 December 2020, UMNO veteran Tengku Razaleigh Hamzah held a joint press conference with his longtime rival Mahathir Mohamad, where he publicly declared his rejection of the 2021 budget tabled by Muhyiddin and both men declared the PN government illegitimate.[131] Razaleigh did not attend the subsequent budget vote held on 14 December, which was won by the government with 111 ayes against 108 nays.[132]

With building dissatisfaction within the party ranks over a number of issues, Members of Parliament from UMNO began to publicly call for withdrawal from the PN coalition government. Minister of Federal Territories Annuar Musa, who was firm in his stance of "no Anwar, no DAP" with regards to political cooperation, was sacked on 5 January 2021 as Barisan Nasional Secretary General. Annuar's successor Ahmad Maslan publicly called for a general election and labeled ongoing court cases against leading UMNO figures as "cruel".[133] Annuar himself later alleged in a press conference that a number of UMNO MPs backed by UMNO President Ahmad Zahid Hamidi are planning on leaving Perikatan Nasional to form a coalition government with DAP and possibly other PH component parties.[134] The statement was denied by both former Prime Minister Najib Razak[135] and DAP Secretary-General Lim Guan Eng.[136]

Machang MP Ahmad Jazlan Yaakub held a press conference to personally and publicly announced his withdrawal of support for the PN government and resignation as Chairman of the Malaysian Palm Oil Board (MPOB) and declared he was no longer aligned with PN as an MP although his coalition is, on 9 January 2021, resulting in further collapse of the PN administration led by Prime Minister Muhyiddin Yassin after PN lost the majority support by commanding the support of only 110 out of 220 MPs (at least 111) in the Dewan Rakyat, Parliament. His withdrawal of support is the second one from his coaliton after the withdrawals of support of Tengku Razaleigh Hamzah (Gua Musang MP). [137] Jazlan cited Bersatu's repeated attempts to "bully" UMNO as the primary reason for withdrawing support.

On 12 January, the Yang di-Pertuan Agong consented to a national emergency proclamation under Article 150 of the Malaysian Constitution to contain the COVID-19 pandemic, effective from 12 January 2021 to 1 August 2021. With the proclamation, parliament is officially suspended and no snap elections can be held.[138] Mohamed Nazri Abdul Aziz held a press conference on the same day to publicly and personally announce his withdrawal of support, declaring he was no longer aligned with PN as an MP although his coalition is, resulting in further collapse of the PN administration led by Prime Minister Muhyiddin Yassin after PN lost the majority support by garnering the support of only 109 out of 220 MPs (at least 111) in the Dewan Rakyat, Parliament. His withdrawal of support is the third one from his coalition after the withdrawals of support of Tengku Razaleigh Hamzah (Gua Musang MP) and Ahmad Jazlan Yaakub (Machang MP). Nazri told the press that the proclamation is only further evidence that Muhyiddin is unable to prove he commands majority support in parliament if a confidence motion was held.[139]

On 18 January 2021, Khairuddin Abu Hassan sued Muhyiddin and his adminisitration over the latter's announcment of a nationwide state of emergency. Khairuddin believes that what Muhyiddin was unlawful and unconstitutional, since Muhyiddin had already lost the majority needed to hold government. [140]

On 23 January 2021, opposition leader Anwar Ibrahim says up to 115 MPs are against the proclamation of the emergency. Media reports had previously claimed that many MPs had submitted an appeal letter to the King to end the state of emergency imposed on Jan 13 to fight Covid-19. The opposition claimed the prime minister's move was only to hold on to power, with Parliament suspended.[141]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Malaysia's Mahathir says he has support to return as PM". WAtoday. 29 Februari 2020. 
  2. ^ Melissa Goh (22 September 2015). "Malaysia's opposition band together under new Pakatan Harapan alliance" (dalam bahasa Inggris). Channel NewsAsia. Diakses tanggal 3 Oktober 2015. 
  3. ^ "Malaysia's opposition pulls off shocking election win". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). 10 Mei 2018. Diakses tanggal 11 Agustus 2018. 
  4. ^ "Malaysia's Mahathir Mohamad sworn in after shock comeback victory" (dalam bahasa Inggris). BBC News. 10 May 2018. Diakses tanggal 12 Juni 2018. 
  5. ^ Spillius, Alex (31 Oktober 2003). "Mahathir bows out with parting shot at the Jews". The Daily Telegraph (dalam bahasa Inggris). UK. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 November 2011. Diakses tanggal 5 Februari 2011. 
  6. ^ "Malaysia's Mahathir Mohamad sworn in after shock comeback victory". BBC News. 10 May 2018. Diakses tanggal 12 June 2018. 
  7. ^ Spillius, Alex (31 October 2003). "Mahathir bows out with parting shot at the Jews". The Daily Telegraph. UK. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 November 2011. Diakses tanggal 5 February 2011. 
  8. ^ "Mahathir quits Umno, calling it 'Najib's party'". The Straits Times (dalam bahasa Inggris). 1 Maret 2016. Diakses tanggal 3 Maret 2020. 
  9. ^ "Kronologi hubungan Mahathir - Anwar" [Mahathir - Anwar relationship chronology]. Harian Metro (dalam bahasa Melayu). 24 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  10. ^ a b "Anwar walks free after royal pardon, meets Dr Mahathir". The Edge. 16 May 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 August 2018. Diakses tanggal 11 August 2018. 
  11. ^ "Malaysia's Mahathir submits resignation, 'quits' his party". Al Jazeera. 24 February 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 February 2020. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  12. ^ "PM umum senarai menteri Kabinet". Sinar Harian (dalam bahasa Melayu). 18 Mei 2018. Diakses tanggal 21 Mei 2018. 
  13. ^ Tashny Sukumaran (6 December 2019). "Sex scandal, fist fight set scene for Malaysia's ruling PKR party AGM". South China Morning Post. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  14. ^ Tashny Sukumaran (18 December 2019). "How Anwar Ibrahim and Azmin Ali's mentor-protégé relationship turned sour". South China Morning Post. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  15. ^ Ahmad Fairuz Othman (7 December 2019). "Anwar denies policy speech aimed at Azmin". New Straits Times. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  16. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama register
  17. ^ "Najib names 28-member Cabinet (Update-6)". The Star (Malaysia). 9 April 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 April 2009. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  18. ^ a b "1MDB scandal: Malaysia PM Najib Razak sacks deputy, attorney-general as corruption allegations mount". ABC News (Australia). 29 July 2015. Diakses tanggal 31 July 2015. 
  19. ^ "UMNO sacks former Malaysian DPM Muhyiddin Yassin and Mukhriz Mahathir". Channel NewsAsia. 24 June 2016. Diakses tanggal 27 June 2016. 
  20. ^ "Dr M: Muhyiddin jadi PM jika pembangkang menang, tapi..." Malaysiakini. 27 September 2016. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  21. ^ Carvalho, Martin (27 September 2016). "Anwar still our pick for PM, Opposition tells Dr M". The Star. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  22. ^ "(Updated) Guan Eng, Muhyiddin and Mat Sabu now cabinet ministers". New Straits Times. 12 May 2018. Diakses tanggal 20 March 2020. 
  23. ^ "Malaysia's new prime minister has been sworn in – but some say the political crisis is 'far from over'". CNBC. 2 March 2020. Diakses tanggal 20 March 2020. 
  24. ^ "Sultan Pahang sah YDP Agong baharu". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 24 Januari 2019. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  25. ^ "What is Agong's role in choosing a PM?". MalaysiaKini. 26 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  26. ^ "Sultan Pahang sah YDP Agong baharu" [Sultan Pahang is officially the new YDP Agong]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 24 January 2019. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  27. ^ "Isu peralihan kuasa dimuktamad dalam mesyuarat Majlis Presiden PH 21 Februari ini" [Power transition issue to be resolved in PH's Presidential Council this 21 February]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 13 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  28. ^ "Malaysia's ruling coalition in danger as Anwar Ibrahim says 'former friends and traitors' want to oust government". South China Morning Post. 24 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  29. ^ "Dr M insists he will step down after Apec Summit". The Star (Malaysia). 19 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  30. ^ "Meeting turns tense". New Straits Times. 23 February 2020. Diakses tanggal 4 March 2020. 
  31. ^ "Rakaman mesyuarat Majlis Presiden PH pada 21 Februari lalu tular" [Audio recording of PH Presidential Council meeting on 21 February went viral]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 17 May 2020. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  32. ^ "How 2 factions clashed in first 45 mins of PH's final meeting". Free Malaysia Today. 18 May 2020. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  33. ^ "Malaysian machinations: How Southeast Asia's veteran leader lost the plot". Reuters. 6 March 2020. Diakses tanggal 7 March 2020. 
  34. ^ "Apa maksud 5 mesyuarat politik diadakan serentak hari ini?". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 23 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Februari 2020. 
  35. ^ Kasthuri Jeevendran (23 February 2020). "Azmin mesyuarat di hotel, Hamzah Zainuddin dan Baru Bian turut hadir". Malaysia Gazette (dalam bahasa Melayu). Diakses tanggal 24 February 2020. 
  36. ^ "Selepas Langkah Sheraton, kerajaan di 4 negeri rapuh" [After Sheraton Move, government in four states become fragile]. Malaysian Insight (dalam bahasa Melayu). 26 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  37. ^ "Mandat akhir milik rakyat" [Final mandate belongs to the people]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 27 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  38. ^ "Mahathir breaks silence on 'Sheraton Move', and 9 news from yesterday". MalaysiaKini. 27 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  39. ^ "New coalition: Anwar in emergency meeting, Azmin vows to continue reform agenda". Malaysia Kini. 23 Februari 2020. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  40. ^ Sadho Ram (23 February 2020). "PAS, UMNO, Bersatu, Amanah And 10 PKR MPs Said To Be Forming A New Coalition Govt". SAYS. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  41. ^ Ratcliffe, Rebecca (24 February 2020). "Malaysia's PM Mahathir Mohamad resigns amid political turmoil". The Guardian. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  42. ^ Yiswaree Palansamy (23 Februari 2020). "Azmin arrives at Sheraton Hotel, first sighting since rumoured new coalition". Malay Mail (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 Februari 2020. 
  43. ^ "Anwar Ibrahim says he has been betrayed by Pakatan Harapan partners amid talk of new ruling coalition". Channel Newsasia. 23 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  44. ^ Azizilah, Ilah Hafiz (23 Februari 2020). "Anwar anjur majlis bacaan Yasin, solat hajat". Berita Harian. Diakses tanggal 23 Februari 2020. 
  45. ^ "Team Azmin distributes SD to cement support for Dr M, not form new govt, says ex-PKR leader". Free Malaysia Today (dalam bahasa Inggris). 25 Februari 2020. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  46. ^ "'Move was to protect Mahathir': Azmin Ali". The Sun Daily (dalam bahasa Inggris). 25 Februari 2020. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  47. ^ "Pemimpin PH jumpa Dr Mahathir". Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 24 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Februari 2020. 
  48. ^ "Anwar Hails 'Good Meeting' With Mahathir Amid Malaysia Rumors". Bloomberg. 24 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  49. ^ "Malaysia's Mahathir will not ally with previous ruling coalition - Anwar". Reuters. 24 February 2020. Diakses tanggal 2 March 2020. 
  50. ^ "Azmin, Zuraida sacked from PKR". MSN. 24 February 2020. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  51. ^ "Azmin, Zuraida sacked from party of Malaysia's Anwar Ibrahim". The Jakarta Post. 24 February 2020. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  52. ^ "Azmin and Zuraida seen entering Dr M's Seri Kembangan house after his resignation as PM". Malay Mail. 24 February 2020. Diakses tanggal 24 February 2020. 
  53. ^ "Tun Mahathir letak jawatan Perdana Menteri, Pengerusi Bersatu". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 24 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Februari 2020. 
  54. ^ Hayati Ibrahim (18 May 2020). "Agong kongsi situasi pelantikan PM kelapan". Harian Metro (dalam bahasa Melayu). Diakses tanggal 19 May 2020. 
  55. ^ "Malaysian king appoints Mahathir as interim PM after accepting his resignation". Channel Newsasia. 24 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  56. ^ "Semua jawatan menteri Kabinet, timbalan menteri dan setiausaha politik dihentikan". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 24 Februari 2020. Diakses tanggal 24 Februari 2020. 
  57. ^ Wikisource link to Konstitusi Malaysia - Pasal 43: Kabinet. Wikisource. 
  58. ^ "PH hilang majoriti jadi Kerajaan Pusat". Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 24 Februari 2020. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  59. ^ "Agong to personally interview each MP on PM candidate". The Edge Market (dalam bahasa Inggris). 25 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Februari 20200. 
  60. ^ "90 MPs meet YDP Agong today". New Straits Times (dalam bahasa Inggris). 25 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Februari 2020. 
  61. ^ Muhammed Ahmad Hamdan (24 February 2020). "Bersatu holds emergency meeting after Dr M quits as chairman, PM". The Edge Markets. Diakses tanggal 17 May 2020. 
  62. ^ Marcheilla Ariesta (25 Februari 2020). "Partai Bersatu Tolak Pengunduran Diri Mahathir Mohamad". Medcom.id. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  63. ^ Zainury, Mohd. Azlim (31 Januari 2021). "Tommy Thomas dakwa Dr Mahathir tak setuju Wan Azizah jadi PM". Sinar Harian. Diakses tanggal 31 Januari 2021. 
  64. ^ Zain, Irwan (3 Februari 2021). "Dakwaan Tommy Thomas YDP Agong mahukan Wan Azizah karut - Tun Mahathir". Astro Awani. Diakses tanggal 3 Februari 2021. 
  65. ^ Radzi Razak (25 February 2020). "In unprecedented move, Agong to interview each MP to determine who commands majority". Malay Mail. Diakses tanggal 17 May 2020. 
  66. ^ "Muafakat Nasional cadang bubar Parlimen, tarik balik SD sokong Dr M" [Muafakat Nasional propose the dissolution of Parliament, retract SDs supporting Dr M]. Bernama (dalam bahasa Melayu). 25 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  67. ^ "Dr Mahathir proposes to lead 'unity government' — sources". The Edge Markets. 25 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  68. ^ Justin Ong (26 February 2020). "Malaysia still in limbo as Agong continues search for new PM". Yahoo! News. Diakses tanggal 17 May 2020 – via Malay Mail. 
  69. ^ "Umno and PAS withdraw support for Dr M". Malaysiakini. 25 February 2020. Diakses tanggal 27 February 2020. 
  70. ^ Tarrence Tan (25 February 2020). "Top leaders from PKR, DAP, Amanah arrive for special meeting at PKR HQ". The Star (Malaysia). Diakses tanggal 17 May 2020. 
  71. ^ "Mahathir refused to commit to Pakatan Harapan manifesto after resignation, says DAP". Channel News Asia. 27 February 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  72. ^ Mohamad, Mahathir (3 Februari 2020). "Jawapan Dr M terhadap pendedahan buku Tommy Thomas". The Malaysian Insight. Diakses tanggal 3 Februari 2020. 
  73. ^ "Dr M apologises for political imbroglio and reveals plan for new gov't". MalaysiaKini. 26 February 2020. Diakses tanggal 26 February 2020. 
  74. ^ "Romance of the three factions: 'Sheraton Move' drives Malaysia into impasse". Malaysiakini. 26 Februari 2020. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  75. ^ "Yeo Bee Yin gives the reasons for PH's support for Anwar as PM". The Edge Markets (dalam bahasa Inggris). 26 Februari 2020. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  76. ^ "DAP reps say Pakatan went with Anwar as 'Mahathir government' would give Dr M carte blanche". Malay Mail (dalam bahasa Inggris). 26 Februari 2020. Diakses tanggal 28 Februari 2020. 
  77. ^ "Tun M tiba di Istana Negara untuk menghadap Agong". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 27 Februari 2020. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  78. ^ "Dr Mahathir terima semula jawatan Pengerusi BERSATU - Marzuki". Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 27 Februari 2020. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  79. ^ "No clear majority, wait for special Dewan vote, says Dr M". Free Malaysia Today (dalam bahasa Inggris). 27 Februari 2020. Diakses tanggal 27 Februari 2020. 
  80. ^ "Malay Rulers special meeting to discuss the country's political turmoil". Astro Awani. 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  81. ^ "Malay Rulers at Istana Negara for special meeting (updated)". The Star (Malaysia). 28 February 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  82. ^ "'No Parliament meeting on Monday as request does not follow house rules'". New Straits Times. 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  83. ^ "YDP Agong akan adakan pertemuan dengan ketua-ketua pimpinan parti politik - Istana Negara" [YDP Agong to meet political party leaders - National Palace]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  84. ^ "Bersatu calonkan Muhyiddin Yassin sebagai PM Ke-8" [Bersatu nominate Muhyiddin Yassin as the 8th PM]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  85. ^ "Muafakat Nasional, MCA, MIC sokong Muhyiddin sebagai PM-8" [Muafakat Nasional, MCA, MIC support Muhyiddin as the 8th PM]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  86. ^ "Tuan Ibrahim: All PAS, Umno MPs signed SD for Muhyiddin to be PM". Bernama. 27 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  87. ^ "Azmin's gang now in Bersatu? President's aide says yes, but supreme council member says 'no clue'". Malay Mail. 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  88. ^ "Muhyiddin didn't get party's blessing to be 8th PM, says Kadir Jasin". Free Malaysia Today. 28 February 2020. Diakses tanggal 28 February 2020. 
  89. ^ "Bersatu's Syed Saddiq: I will never work with the corrupt to form a government". Malay Mail. 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  90. ^ "PH sokong Tun M sebagai calon PM" [PH supports Tun M as PM's candidate]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  91. ^ "Tun M calon PM Pakatan Harapan" [Tun M PH's PM candidate]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  92. ^ "Anwar keluar Istana Negara selepas 10 minit" [Anwar left National Palace after 10 minutes]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  93. ^ "Wakil pemimpin parti tiba di Istana Negara pagi ini" [Party leaders' representatives arrived at the National Palace this morning]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  94. ^ "Muhyiddin ketuai Perikatan Nasional jumpa Agong" [Muhyiddin lead Perikatan Nasional to have audience with the Agong]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  95. ^ "Muhyiddin wakili Perikatan Nasional: GPS, STAR juga bersama?" [Muhyiddin representing Perikatan Nasional: Are GPS, STAR allies?]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  96. ^ "Gabungan 'Perikatan Nasional' dakwa miliki blok terbesar" ['Perikatan Nasional' coalition claim having the largest bloc]. Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  97. ^ "DAP Sarawak willing to set aside differences to work with GPS to preserve PH govt, says Chong". The Borneo Post. 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  98. ^ Lumandan, Larissa (29 February 2020). "We are not stupid, Sarawak CM tells DAP after peace offer". Free Malaysia Today. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  99. ^ Lumandan, Larissa (22 Juni 2019). "Sarawak boleh bankrap dalam 3 tahun di bawah GPS, kata Guan Eng". Free Malaysia Today. Diakses tanggal 1 Maret 2020. 
  100. ^ "PKR says Serian MP has defected to its side". MalaysiaKini. 29 February 2020. Diakses tanggal 29 February 2020. 
  101. ^ "'Saya tidak pernah isi borang permohonan, apatah lagi sertai PKR' - Richard Riot" ['I have never fill in a registration form, let alone join PKR' - Richard Riot]. Astro Awani (dalam bahasa Melayu). 1 March 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  102. ^ "Muhyiddin dilantik PM ke-8, angkat sumpah esok". Berita Harian (dalam bahasa Melayu). 29 Februari 2020. Diakses tanggal 29 Februari 2020. 
  103. ^ "Dr M publishes list of 115 MPs, hopes Agong will accept". MalaysiaKini. 29 February 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  104. ^ "'New SDs made after Agong's decree do not hold water'". New Straits Times. 29 February 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  105. ^ "Dr M claims palace refuses to grant him audience to prove majority support". Malay Mail. 1 March 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  106. ^ "Dr M says feel betrayed by Muhyiddin and his extensive scheming for power". Malay Mail. 1 March 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  107. ^ "Muhyiddin selesai angkat sumpah PM8" [Muhyiddin finished taking the 8th PM's oath]. Harian Metro (dalam bahasa Melayu). 1 March 2020. Diakses tanggal 1 March 2020. 
  108. ^ "Muhyiddin clocks in as PM". Berita Harian. 2 March 2020. Diakses tanggal 2 March 2020. 
  109. ^ Joseph Loh (2 March 2020). "PM: I'm not a traitor, I only wanted to save the country". The Star. Diakses tanggal 2 March 2020. 
  110. ^ "Speaker: March 9 Dewan Rakyat sitting moved to May 18". Malaysiakini. 4 March 2020. Diakses tanggal 4 March 2020. 
  111. ^ "Tunda takwim Parlimen untuk bentuk Kabinet" [Postpone parliament's timetable to form the Cabinet]. Harian Metro (dalam bahasa Melayu). 5 March 2020. Diakses tanggal 19 July 2020 – via Bernama. 
  112. ^ "Postponing Dewan Rakyat sitting a sign of weakness, PKR MP tells PM". Malaysiakini. 4 March 2020. Diakses tanggal 4 March 2020. 
  113. ^ "Speaker says rejected Shafie's motion of confidence for Dr M, since unconstitutional". Malay Mail. 7 May 2020. Diakses tanggal 7 May 2020. 
  114. ^ "Mahathir seeks no-confidence motion against Malaysian PM Muhyiddin in Parliament". The Straits Times. 8 May 2020. Diakses tanggal 19 July 2020. 
  115. ^ "Speaker accepts Dr M's motion for no-confidence vote against Muhyiddin". Malay Mail. 8 May 2020. Diakses tanggal 8 May 2020. 
  116. ^ "Anwar goes from PM-in-waiting to new Opposition leader". Malay Mail. 7 May 2020. Diakses tanggal 7 May 2020. 
  117. ^ "Malaysia's parliament sitting on May 18 will only feature royal address: Speaker". Channel Newsasia. 13 May 2020. Diakses tanggal 15 May 2020. 
  118. ^ a b "Dewan Rakyat Secretary replaced over 'no-confidence' motion fiasco". Malay Mail. 14 May 2020. Diakses tanggal 15 May 2020. 
  119. ^ "Opposition slams half-day Parliament session, claims Perikatan govt afraid of meeting them". Malay Mail. 14 May 2020. Diakses tanggal 15 May 2020. 
  120. ^ "King tells lawmakers not to drag the country into another political mess amid Covid-19". Malay Mail. 18 May 2020. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  121. ^ "Perikatan govt majority falls to two after Sarawak MP Masir Kujat insists still part of Opposition bloc". Malay Mail. 18 May 2020. Diakses tanggal 18 May 2020. 
  122. ^ "PPBM still part of PH, Dr M insists". Free Malaysia Today. 18 May 2020. Diakses tanggal 19 May 2020. 
  123. ^ "Former Malaysian PM Mahathir and supporters removed from ruling Bersatu party". The Straits Times. 28 May 2020. Diakses tanggal 4 June 2020. 
  124. ^ "Mahathir and four others say their removal from Bersatu is illegal and reflects PM Muhyiddin's insecurities". The Straits Times. 29 May 2020. Diakses tanggal 4 June 2020. 
  125. ^ "Malaysian PM Muhyiddin defends removal of Mahathir and supporters from ruling Bersatu party". The Straits Times. 30 May 2020. Diakses tanggal 4 June 2020. 
  126. ^ "Azhar Harun made Speaker without a vote amid ruckus, kicks Shah Alam MP out of Parliament in first ruling". The Edge Markets. 13 July 2020. Diakses tanggal 20 July 2020. 
  127. ^ Palansamy, Yiswaree (13 July 2020). "Art Harun named new Speaker without a vote, boots Amanah MP Khalid Samad out of Parliament". Malay Mail. Diakses tanggal 20 July 2020. 
  128. ^ Chang, Cecelia (13 July 2020). "Nga Kor Ming Resigns As Deputy Speaker Of The Parliament, Azalina Othman Takes His Place". World of Buzz. Diakses tanggal 20 July 2020. 
  129. ^ "Who is Azalina Othman Said, the first woman to hold Deputy Dewan Rakyat Speaker's post?". Malay Mail. 13 July 2020. Diakses tanggal 20 July 2020. 
  130. ^ Krishnan, Dhesegaan Bala (2020-10-13). "Istana Negara: Anwar did not submit names of '120' MPs | New Straits Times". NST Online (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-10-16. 
  131. ^ Phovera, Adib (2020-12-14). "Ku Li: PN is not a legitimate government | New Straits Times". NST Online (dalam bahasa Inggris). 
  132. ^ https://asia.nikkei.com/Politics/Malaysia-in-transition/Malaysia-s-Muhyiddin-narrowly-passes-final-budget-vote-test
  133. ^ https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/01/08/najib-clarifies-ahmad-maslans-cruel-court-cases-remark/
  134. ^ https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/01/06/sacked-as-bn-sec-gen-annuar-accuses-zahid-of-steering-umno-to-conspire-with/1937841
  135. ^ https://malaysia.news.yahoo.com/najib-dismisses-annuar-claim-umno-094815443.html
  136. ^ https://malaysia.news.yahoo.com/guan-eng-rejects-annuar-musa-111549222.html
  137. ^ Razak, Radzi (2020-01-09). "Ku Li: PN is not a legitimate government | New Straits Times" (dalam bahasa Inggris). 
  138. ^ https://www.malaysiakini.com/news/558548 Padang Rengas MP
  139. ^ https://www.youtube.com/watch?v=tBLAJ8ZW-aM
  140. ^ https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/01/18/khairuddin-files-legal-challenge-against-muhyiddin039s-advice-to-king-over-emergency-proclamation
  141. ^ Kaur, Minderjeet (2021-01-23). "At least 115 MPs reject emergency, claims Anwar". Free Malaysia Today (FMT) (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-01-30.