Korupsi di Ukraina

Peta dunia untuk Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International.

  90–100

  80–89

  70–79

  60–69

  50–59

  40–49

  30–39

  20–29

  10–19

  0–9

  Tidak ada data

Korupsi di Ukraina adalah masalah signifikan yang mempengaruhi masyarakat yang dimulai sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet, Ukraina menghadapi serangkaian politikus dari berbagai sisi spektrum politik, serta bos kriminal dan oligarki, yang menggunakan korupsi polisi, partai politik, dan industri untuk mendapatkan kekuasaan. Ukraina masih dianggap sebagai salah satu negara paling korup di Eropa, tetapi telah membuat kemajuan yang stabil sejak tahun 2015.

Sejarah

Periode modern korupsi di Ukraina dapat ditelusuri kembali ke integrasi individu yang terkait dengan kejahatan terorganisir Soviet ke dalam nomenklatura (elit penguasa Soviet, termasuk Ukraina) pada tahun 1980-an. Sebagai perdana menteri, Pavlo Lazarenko diduga telah menggelapkan antara 114 hingga 200 juta dolar AS.

Setelah merdeka, Ukraina menghadapi periode korupsi yang cukup brutal pada tahun 1990-an dan awal 2000-an. Menurut bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat, diplomat-diplomat AS menggambarkan Ukraina di bawah Presiden Kuchma (menjabat dari 1994 hingga 2005) dan Yushchenko (menjabat dari 2005 hingga 2010) sebagai kleptokrasi.

Karena pendapatan dari industri, pariwisata, dan pelabuhan, masalah ini terutama terjadi di Oblast Donetsk. Pada tahun 2005, kuburan massal pengusaha, hakim, pengacara, dan penyelidik ditemukan di Donetsk. Mantan Gubernur Donetsk Viktor Yanukovych dan Partai Daerahnya termasuk di antara banyak yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan kejahatan terorganisir. Namun demikian, Yanukovych terpilih sebagai Presiden Ukraina pada pemilu 2010. Pada tahun 2014, ia digulingkan dalam Pemberontakan Maidan, yang pecah setelah ia menolak menandatangani perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Banyak pengunjuk rasa menyebut korupsi sebagai alasan utama ketidakpuasan mereka. Yanukovych dianggap lebih pro-Rusia daripada pendahulunya, sehingga kaum nasionalis Ukraina berpendapat bahwa korupsi terkait dengan hubungan negara mereka dengan Rusia. Sejak Revolusi Maidan, reformasi antikorupsi telah melihat beberapa keberhasilan di Ukraina, dengan pengurangan pemborosan berkat reformasi kepolisian, pengadaan publik, dan pembubaran industri milik negara, meskipun para pengkritik mencatat bahwa kemajuan ini terbatas.

Ukraina berada di bawah pengawasan yang semakin ketat terkait masalah korupsi di tengah bantuan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberikan kepada negara tersebut selama invasi Rusia tahun 2022. Pada Januari 2023, beberapa pejabat senior, termasuk lima gubernur provinsi, kehilangan jabatan mereka akibat skandal korupsi. Wakil Menteri Pertahanan Viacheslav Shapovalov, setelah skandal pengadaan besar di kementeriannya, serta wakil kepala Kantor Presiden Ukraina, Kyrylo Tymoshenko, juga mengundurkan diri. Beberapa hari sebelumnya, seorang wakil menteri di Kementerian Infrastruktur dipecat setelah badan antikorupsi menahannya saat menerima suap sebesar $400.000, menurut otoritas Ukraina.

Meski ada perbaikan, korupsi tetap menjadi bidang yang harus ditangani agar Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa.