Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2007

Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007 diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC), Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia mulai tanggal 3 Desember-14 Desember 2007 untuk membahas dampak pemanasan global. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia untuk mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kedaluwarsa pada tahun 2012.

Konferensi yang diadakan oleh badan PBB United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) ini merupakan kali ke-13 dan diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat. Konferensi internasional ini diliput oleh lebih dari tiga ratus media internasional dengan jumlah wartawan lebih dari seribu orang.

Latar belakang Konferensi[sunting | sunting sumber]

Konferensi ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembicaraan juga akan membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan dunia.

Konferensi kali ini mendapat tekanan untuk segera dapat mencari persetujuan global baru untuk memotong tingkat gas rumah kaca yang terus bertambah. Saat ini dari negara-negara maju emiten karbon utama dunia yang menolak menjadi bagian dari Protokol Kyoto, hanya Australia dan Amerika Serikat yang menolak menandatangani Protokol Kyoto, namun dalam konferensi kali ini, delegasi Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang baru, Kevin Rudd, berjanji untuk meratifikasi Protokol Kyoto, yang akan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara maju tunggal yang menolak ratifikasi tersebut.

Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Permasalahan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung. Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi. Inilah logika berpikir di belakang kebijakan REDD, reforestation dan CDM.

Konferensi Bali ini merupakan:

Sesi ketiga belas Konferensi Para Pihak/KPP-12 (bahasa Inggris: Conference of Party/COP) dan agendanya^{[pranala nonaktif permanen]}
Sesi ketiga Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol/CMP-3 dan agendanya^{[pranala nonaktif permanen]}
Sesi keduapuluh tujuh Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice/SBSTA-27
Sesi keduapuluh tujuh Subsidiary BOdy for Implementation/SBI-27
Sesi keempat lanjutan Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol/AWG-4

Persiapan Konferensi[sunting | sunting sumber]

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana Rp 28 miliar dalam enam bulan terakhir untuk mempersiapkan konferensi. Menurut Ketua Pelaksana Pertemuan Bali Agus Purnomo, dana tersebut merupakan hibah dari negara lain yang digunakan untuk melakukan persiapan, survei metodologi kehutanan, perubahan iklim, dan pertemuan pra-KPP di Bogor

Pertemuan pra-konferensi[sunting | sunting sumber]

Joint Implementation Supervisory Committee (26-27 November)
CDM Executive Board (28-30 November)
Consultations on the Adaptation Fund (29-30 November)
DNA Forum (29-30 November)
Expert Group on Techonology Transfer (EGTT)(29-30 November)

Pengamanan Konferensi[sunting | sunting sumber]

Aparat keamanan menerapkan kondisi siaga satu di sekitar lokasi acara konferensi. Polisi dan TNI tampak di setiap tempat strategis di kawasan wisata Nusa Dua. Mereka menyiapkan 3.500 personel untuk pengamanan konferensi. Polisi dari kesatuan Brimob bersiaga dengan senjata laras panjang. Kapolri Jenderal Sutanto juga meninjau langsung kesiapan pengamanan itu, sejak ring I hingga III. Peralatan pengamanan yang digunakan termasuk peralatan anti-CBRB atau senjata antibahan kimia, biologi, radiasi, dan nuklir.

Setiap jarak 500 meter di bandara Ngurah Rai, ada dua polisi yang berjaga dengan senjata lengkap. Dua tenda polisi dibangun di halaman bandara. Mobil Tim Gegana juga disiagakan. Selain polisi, sejumlah anggota TNI juga berjaga di bandara. Antara lain, terlihat sejumlah personel Paskhas TNI-AU berbaret oranye. Di terminal kedatangan internasional, tampak detektor logam.

Selain itu pengamanan ketat juga disiagakan di titik masuk darat Bali, yaitu Ketapang, Banyuwangi. Orang-orang yang masuk di Bali digeledah. Ke-297 anggota Polda Jatim yang bertugas juga menggunakan anjing pelacak untuk membantu pengamanan. Polisi akan mengamankan kabel di bawah laut agar pasokan listrik aman dari serangan sabotasi listrik selama konferensi dilaksanakan.

Pasukan dari PBB yang telah datang ke Bali hanya melakukan pengamanan di lokasi konferensi di kawasan Nusa Dua.

Jalannya Konferensi[sunting | sunting sumber]

3 Desember[sunting | sunting sumber]

Pembukaan konferensi dilakukan oleh Presiden Organisasi Pelaksana UNFCCC Konferensi Para Pihak/KPP-12 (bahasa Inggris: Conference of Party/COP) David Mwiraria dari Kenya dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden KPP-13.

Pada acara pembukaan di Ruang Plenary yang dihadiri 1172 utusan dari 180 negara tersebut, Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, terpilih sebagai Presiden COP-13, menggantikan Presiden COP sebelumnya, David Mwiraria dari Kenya. Acara pembukaan diisi dengan penayangan rekaman video hari raya Nyepi di Bali yang disampaikan oleh Gubernur Bali Dewa Made Beratha yang menyebutkan bahwa perayaan Nyepi dapat mengurangi emisi 20 ribu ton karbon dioksida (CO2) dalam sehari.

Kemudian klimaks acara pembukaan adalah artis duta lingkungan Indonesia, Nugie, yang membawakan lagu Dunia Berbagilah yang menyerukan agar umat manusia sedunia untuk mencintai lingkungan.

Usai upacara pembukaan, peserta menjalani agenda hari pertama, yakni pembagian komisi sidang konferensi. Beberapa agenda yang dibahas dalam komisi adalah upaya penghijauan kembali hutan oleh negara-negara berkembang, dampak efek rumah kaca, dan amendemen sejumlah artikel dalam Protokol Kyoto.

Delegasi Australia secara tegas menyatakan bergabung dengan Protokol Kyoto. Ini artinya pemerintahan negeri Kanguru di bawah kepemimpinan Kevin Rudd, secara resmi meratifikasi Protokol Kyoto. Sikap Australia ini disampaikan secara resmi dalam pemandangan umum hari pertama konferensi. Secara konkret sikap Australia ini akan diteken PM Kevin Rudd, dalam pertemuan tingkat kepala negara tanggal 10-14 Desember.

Topik tentang Nyepi[sunting | sunting sumber]

Lebih lanjut, gagasan hari raya Nyepi di Bali sebagai salah satu upaya mengatasi perubahan iklim dewasa ini, mendapat tanggapan serius dari para delegasi.

Setidaknya banyak delegasi dari berbagai penjuru dunia penasaran bagaimana dalam sehari semalam (24 jam) tanpa aktivitas. Misalnya, bagaimana dunia ini berhenti tanpa aktivitas. Dalam benaknya pula para delegasi menanyakan konsep yang ditawarkan Bali cukup menarik.

Karena itu, ratusan peserta dari kalangan Non Government Organitation (NGO), langsung bergeser ke sidang Acara Penunjang yang dihelat di ruang Biofuel.

Mereka dengan serius mendengarkan konsep yang telah dimiliki Bali yang secara faktual mampu mengurangi emisi CO2 sedikitkan 20 ribu ton dalam sehari.

Pengurangan itu dapat diukur karena dalam sehari itu pula Bali berhenti dari segala aktivitas. Baik kendaraan bermotor, penerbangan, dapur dan industri terhenti total.

Anggota delegasi[sunting | sunting sumber]

Beberapa kepala negara hadir dalam pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua tersebut, termasuk dari Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono), Australia (Kevin Rudd), Norwegia (Jens Stoltenberg), Maladewa (Maumoon Abdul Gayyoom), dan Papua Nugini (Michael Somare).

Delegasi Indonesia diketuai oleh Emil Salim serta menyertakan 78 ahli.

Kritik terhadap konferensi ini[sunting | sunting sumber]

Sementara itu, Muhammad Ridwan dengan Anand Krishna, anggota delegasi Indonesia, mengkritik^[1] bahwa pemerintah Indonesia hanya mengejar uang kompensasi Rp 37,5 triliun dari negara-negara dunia untuk biaya perawatan hutan di Indonesia. Dijelaskan bahwa perdagangan karbon seperti itu suatu saat dapat menjadi bumerang jika suatu ketika nanti negara-negara maju meminta suatu imbalan atas hutan yang turut mereka biayai. Dijelaskan bahwa dengan menerima uang tersebut negara Indonesia hanya akan menjadi penjaga hutan saja, bukan lagi pemiliknya, sebab seluruh dunia akan merasa turut memiliki hutan Indonesia. Walaupun ini tak tertera diatas kertas, mereka beranggapan bahwa suatu saat nanti jika Indonesia dimintai oleh negara-negara lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan kehutanan Indonesia, pemerintah tidak akan dapat berbuat banyak. Dikatakan bahwa jika pemerintah menerima uang kompensasi tersebut, maka mereka akan menjual hutan Indonesia kepada negara-negara lain.

Dijelaskan lebih lanjut solusi yang diambil seharusnya adalah Indonesia memelihara sendiri hutan Indonesia, sementara negara maju harus menanam hutan sendiri di negara mereka, bukannya menyuruh negara lain untuk memelihara hutan. Indonesia dapat memberi contoh kepada dunia dengan cara menghentikan penggunaan plastik dan mengurangi transportasi penghasil emisi karbon.

Mereka juga mencurigai apabila Indonesia jadi menerima uang kompensasi, maka uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan para penguasa, terutama mendekati pemilihan umum 2009 nantinya.

Komunike Bali[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 30 November 2007, para pemimpin bisnis dari 150 perusahaan global yang terbesar di dunia ─ termasuk di antaranya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, Eropa, Australia ─ menerbitkan komunike bersama kepada para pemimpin dunia untuk membuat suatu bingkai kerja PBB yang mengikat untuk mengatasi perubahan cuaca global. Komunike ini disponsori oleh Universitas Cambridge, Inggris.

Diharapkan bahwa Komunike Bali ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Konferensi Bali 2007. Komunike ini menyerukan:

sebuah bingkai kerja PBB yang komprehensif dan mengikat secara hukum untuk mengatasi perubahan iklim
target pengurangan emisi yang diarahkan oleh sains
negara-negara industri haruslah mengeluarkan usaha yang terbesar
para pemimpin dunia mampu menangkap peluang dan setuju untuk membuat suatu rancangan kerja dan negosiasi untuk memastikan bahwa suatu protokol yang baru dapat diterapkan setelah 2012 (saat Protokol Kyoto kedaluwarsa)

Perusahaan-perusahaan yang menandatangani Komunike Bali di antaranya adalah: Anggota Korporasi Britania dan Uni Eropa:

Perusahaan-perusahaan lain:

Aksi[sunting | sunting sumber]

Sehubungan dengan konferensi ini, berbagai LSM di seluruh dunia akan menggelar aksi demonstrasi serentak pada 8 Desember 2007. Aksi ini menggunakan semboyan "Kyoto Now!". Diperkirakan ratusan ribu orang dari 60 negara (dan terus bertambah) akan turun ke jalan menuntut para pemimpin dunia agar mengambil tindakan segera dan pasti yang diperlukan untuk mencegah bencana besar kekacauan iklim.^[2]

Di Bali, Global Day Action pada Sabtu (8 Desember) dibuka di Gedung Wantilan DPRD Bali, ribuan peserta aksi bergerak mengelilingi Lapangan Puputan Margarana yang berada di pusat pemerintahan Provinsi Bali. Ribuan massa tersebut merupakan organisasi atau aliansi dari Walhi, Friends of Earth, Greenpeace, Gerak Lawan, Solidaritas Perempuan, Republik Mimpi, Kelompok Penyandang Cacat.

Tema yang diteriakan, seperti penolakan terhadap REDD, isu Climate Justice diteriakkan oleh Walhi dan Friends of The Earth. Tema lain yang diusung adalah keadilan iklim dengan melibatkan perempuan, penolakan utang, sejahterakan petani nelayan, singkirkan kapitalisme dan anti globalisasi dunia serta persamaan gender. Tuntutan untuk memperoleh rasa keadilan dan hak dasar hidup juga diteriakkan oleh para korban lumpur lapindo yang turut ikut dalam global action day.^[3]

Kampung Forum Masyarakat Sipil (Civil Society Forum)[sunting | sunting sumber]

Kampung Forum Masyarakat Sipil berbentuk deretan rumah-rumah bambu di lapangan kantor Bali Tourism Development Corporation (BTDC), yang dijadikan pusat diskusi, workshop dan berkumpulnya masyarakat sipil, bersamaan dengan digelarnya Konfrensi Perubahan Iklim di Bali. Kampung ini diinisasi oleh Civil Society Organization (CSO) Forum. Sejumlah 31 anggotanya menjadikan venue yang disebut Kampung CSF ini sebagai paralel event dari gelaran United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC).^[4]

Lokasinya tak jauh, hanya sekitar 10 menit jalan kaki dari The Westin Resort di Nusa Dua, tempat para juru runding dari berbagai negara mulai bersidang dalam konferensi tentang perubahan iklim. Namun, suasananya sungguh berbeda. Jika di The Westin Resort dibutuhkan pendingin berkapasitas 5 PK setiap 100 meter dari 5.000 meter luas area konferensi, di Kampung CSF pembicaraan berlangsung di ruang terbuka.^[5]