Kode QR Standar Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Logo QRIS

Kode QR Standar Indonesia (bahasa Inggris: Quick Response Code Indonesia Standard, disingkat QRIS) adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.

QRIS dapat digunakan untuk semua ponsel cerdas dengan pemindai kode QR. Tidak seperti kode QR biasa yang hanya bisa dipindai dengan satu aplikasi PJSP, QRIS dapat dipindai dengan semua aplikasi PJSP terdaftar. Terdapat dua metode pembayaran yang tersedia: QRIS statis dan QRIS dinamis. QRIS statis biasanya dipajang secara permanen di etalase toko, sedangkan QRIS dinamis muncul pada layar EDC atau monitor.[1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebelum QRIS dibuat, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran menyediakan kode QR yang berbeda-beda untuk tiap merchant. Misalnya, pembeli harus memiliki GoPay jika merchant-nya hanya menyediakan kode QR GoPay. Karena dianggap tidak praktis, Bank Indonesia memutuskan untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran, seperti GoPay, OVO, Dana, LinkAja, ShopeePay, MotionPay, dan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia. BI kemudian mengesahkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019.[2] Standar ini kelak diberi nama Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) diluncurkan bertepatan dengan 74 tahun Indonesia merdeka.[3]

Perry Warjiyo selaku Gubernur BI meluncurkan QRIS dengan jargon "Unggul", yaitu pembayaran bersifat universal, sangat mudah dan aman (gampang), untung karena efisiensi pembayaran dan waktu dan menghasilkan transaksi saling menguntungkan antara pembeli dan penjual, dan langsung (dapat langsung terjadi dengan cepat).[4] QRIS mulai wajib diimplementasikan secara nasional pada 1 Januari 2020.[5]

Dengan merebaknya pandemi koronavirus (COVID-19), para pelaku bisnis mulai dari UMKM hingga usaha besar berbondong-bondong mendaftar QRIS seiring meningkatnya transaksi secara daring dan jarak jauh. Rully Indrawan selaku sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menyebut bahwa dengan mendaftar QRIS, pedagang "...dapat membangun credit profile untuk memudahkan mendapatkan pembiayaan. (...) Transaksi tercatat dengan rapi dan masuk ke rekening (pemilik) dan (tentunya) murah (dan mudah), serta menghindari pencurian dan peredaran uang palsu."[6]

Pada Oktober 2020, BI telah mencatat bahwa QRIS sudah diimplementasikan kira-kira di 3,6 juta UMKM di seluruh Indonesia.[7] Selain UMKM, sejumlah objek wisata,[8] moda transportasi bus,[9] dan aplikasi pemesanan tiket kereta api KAI Access sudah menggunakan QRIS.[10]

Mekanisme[sunting | sunting sumber]

Secara umum, QRIS memanfaatkan format kode QR pembayaran milik EMVCo, baik format kode QR yang ditampilkan oleh pembayar maupun kode yang ditampilkan oleh merchant.[11] Format serupa juga telah sebelumnya dipakai oleh beberapa penyedia jasa pembayaran di Indonesia, termasuk OVO dan BCA (QRKu), serta beberapa penyedia jasa pembayaran luar negeri termasuk Singapura (SGQR).[12] Hal tersebut memudahkan Bank Indonesia dan ASPI untuk mengintegrasikan sistem pembayaran QRIS dengan sistem pembayaran nasional berbasis QR lainnya.

Setiap merchant, baik individu maupun perusahaan, berhak untuk mendaftar dan mendapatkan kode QRIS baru dengan syarat-syarat administratif berupa NIK, NPWP, serta informasi dan bukti tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh mereka. Setiap merchant yang berhasil melalui proses pendaftaran kemudian diberikan sebuah nomor induk merchant, atau yang juga disebut sebagai NMID, yang selalu sama untuk setiap kode QRIS statis dan dinamis yang dikeluarkan antar penyedia jasa pembayaran yang berpartisipasi. Sebagai contoh, sebuah pedagang yang sebelumnya telah memiliki kode QR milik GoPay dan LinkAja kini menerima dua buah kode QRIS baru dengan NMID yang sama.

Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS sama-sama dilakukan menggunakan sistem pembayaran nasional GPN, terutama untuk memudahkan proses pemindahan dana secara cepat dan efisien tanpa memerlukan intervensi dan biaya tambahan dari sistem pembayaran global seperti Mastercard dan Visa. Hal ini juga menjadi salah satu faktor di balik rendahnya biaya transaksi yang dibebankan oleh para merchant dari para pengguna, yakni 0,7% dari bruto transaksi untuk merchant regular, 0,6% untuk kegiatan pendidikan, 0,4% untuk SPBU, serta 0% untuk bantuan, yayasan, dan organisasi sosial. Keempat tarif tersebut masih tergolong lebih rendah daripada transaksi kartu debit yang kerap dikenakan biaya sebesar 1% serta kartu kredit yang dikenakan hingga 2,5%.[13]

Kompatibilitas dengan format kode QR pembayaran yang sebelumnya beredar di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Standarisasi format QR pembayaran yang telah dilakukan melalui QRIS telah mengakibatkan mayoritas format QR pembayaran yang sedang beredar di Indonesia tidak dapat digunakan kembali, baik karena format QR yang beredar tidak sesuai dengan standar EMVCo yang dipakai menjadi acuan atas standar QRIS, maupun karena ketidakadaan informasi NMID milik merchant di dalam kode QR tersebut, sehingga berpotensi menyulitkan sistem pembayaran peserta QRIS untuk mengenalnya. Meskipun demikian, Bank Indonesia dan ASPI mewajibkan setiap peserta QRIS untuk mengganti format kode QR lama menjadi QRIS dengan tenggat waktu 31 Desember 2019, sehingga format-format lawas tersebut sudah tidak berlaku secara sah terhitung mulai 1 Januari 2020.[14]

Jenis QR pembayaran lawas Kompatibilitas Alasan teknis
Bank Syariah Mandiri Tidak kompatibel Beberapa contoh data kode QR Bank Syariah Mandiri yang valid hanya terdiri atas data yang disimpan dalam format Base64.
BluePay / BlueMart Dapat digunakan dengan keterbatasan Meskipun sama-sama menggunakan format EMVCo, tidak semua aplikasi peserta QRIS dapat mengenal dan menerima pembayaran akibat tidak adanya informasi NMID yang terkandung di dalamnya.
DANA Tidak kompatibel[14] Kode QR pembayaran DANA lawas hanya memuat URL yang mengacu kepada aplikasi DANA sendiri.
Dimo Pay / Pay With QR Tidak kompatibel Kode QR pembayaran ini hanya memuat URL yang mengacu kepada aplikasi-aplikasi pembayaran yang hanya didukung oleh Dimo, seperti PayTren.
GoPay Tidak kompatibel Kode QR pembayaran GoPay lawas terdiri atas data yang disusun menggunakan format JSON yang sangat berbeda dengan format EMVCo.
LinkAja Dapat digunakan kecuali kode QR lawas milik T-Cash (Telkomsel) dan BTN Kode QR pembayaran yang dirilis oleh T-Cash (Telkomsel) dan BTN memiliki format data tersendiri yang hanya kompatibel untuk aplikasi masing-masing. Namun, kode-kode yang dikeluarkan baik oleh LinkAja maupun perusahaan-perusahaan lawas yang telah digabungkan dengan LinkAja masih dapat dipakai dengan keterbatasan akibat tidak adanya informasi NMID yang terkandung di dalamnya. Hal ini termasuk kode QR pembayaran lawas milik Yap (BNI).
OttoPay / OttoCash Dapat digunakan dengan keterbatasan Meskipun sama-sama menggunakan format EMVCo, tidak semua aplikasi peserta QRIS dapat mengenal dan menerima pembayaran akibat tidak adanya informasi NMID yang terkandung di dalamnya.
OVO Dapat digunakan dengan keterbatasan Meskipun sama-sama menggunakan format EMVCo, tidak semua aplikasi peserta QRIS dapat mengenal dan menerima pembayaran akibat tidak adanya informasi NMID yang terkandung di dalamnya.
PayTren Tidak kompatibel Kode QR pembayaran ini hanya memuat URL yang mengacu kepada aplikasi-aplikasi pembayaran yang hanya didukung oleh PayTren.
Samsung Pay Indonesia Tidak kompatibel Mengacu kepada kompatibilitas format kode QR lawas DANA.
ShopeePay Dapat digunakan secara utuh Kode QR yang dikeluarkan oleh ShopeePay sudah mengacu terhadap standar QRIS sejak awal peluncuran.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Mengenal Beda QRIS dan Kode QR, Pembayaran Pakai Kamera 'HP'". CNN Indonesia. 2019-08-24. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  2. ^ Sugianto, Danang (2019-08-21). "BI Terbitkan Pedoman Aturan Standar QR Code Indonesia". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  3. ^ Hutauruk, Dina Mirayanti (2019-08-12). Dewi, Herlina Kartika, ed. "BI pastikan standardisasi QR code akan meluncur pada HUT Kemerdekaan RI". Kontan.co.id. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  4. ^ Kurniawan, SS. (2019-08-19). Kurniawan, S.S., ed. "Ini dia empat keunggulan standar QR code". Kontan.co.id. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  5. ^ Sitanggang, Laurensius Marshall Sautlan (2019-08-14). Hidayat, Khomarul, ed. "Mulai jalan 1 Januari 2020, begini ketentuan BI terkait QR code". Kontan.co.id. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  6. ^ Abdila, Reynas (2020-09-21). Sanusi, ed. "Pandemi Covid-19 Jadi Momentum UMKM Terapkan QRIS". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  7. ^ "3,6 Juta UMKM Telah Menggunakan QRIS". pasardana.id. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  8. ^ "Berwisata dan Belanja Nontunai dengan QRIS" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-12-15. 
  9. ^ Ulum, Miftahul (2020-09-25). Bani, Bobi, ed. "Bayar Tiket Trans Batam Terintegrasi dengan Sistem QRIS". Bisnis.com. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  10. ^ "Dengan QRIS, KAI Access Terima Pembayaran Dompet Digital". Republika Online. 2020-10-31. Diakses tanggal 2020-12-15. 
  11. ^ "QR Code". EMVCo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-15. 
  12. ^ "Singapore Quick Response Code (SGQR)". www.mas.gov.sg (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-15. 
  13. ^ "BCA - EDC BCA". www.bca.co.id. Diakses tanggal 2022-09-15. 
  14. ^ a b "DANA - Apa pun transaksinya selalu ada DANA". DANA.id. Diakses tanggal 2022-09-15. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]