Kebijakan luar negeri Jepang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Tanggung jawab utama untuk kebijakan luar negeri Jepang, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi 1947, dilaksanakan oleh kabinet dan tunduk pada pengawasan keseluruhan dari Diet Nasional. perdana menteri diwajibkan untuk membuat laporan berkala tentang hubungan luar negeri kepada Diet, yang majelis tinggi dan rendahnya masing-masing memiliki sebuah komite urusan luar negeri. Setiap komite melaporkan pertimbangannya ke sesi pleno dari kamar tempatnya berada. Panitia khusus dibentuk sesekali untuk mempertimbangkan pertanyaan khusus. Anggota diet memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kebijakan terkait—secara resmi disebut interpelasi—kepada menteri luar negeri dan perdana menteri. Perjanjian dengan negara asing memerlukan ratifikasi oleh Diet. Sebagai kepala negara, kaisar melakukan fungsi seremonial untuk menerima utusan asing dan membuktikan perjanjian asing yang diratifikasi oleh Diet.

Secara konstitusional tokoh dominan dalam sistem politik, perdana menteri memiliki kata akhir dalam keputusan kebijakan luar negeri utama. Menteri luar negeri, seorang anggota senior kabinet, bertindak sebagai kepala penasihat perdana menteri dalam hal perencanaan dan pelaksanaan. Menteri dibantu oleh dua wakil menteri: satu bertanggung jawab atas administrasi, yang berada di puncak struktur Kementerian Urusan Luar Negeri sebagai pejabat karir seniornya, dan yang lainnya bertanggung jawab hubungan politik dengan Diet. Jabatan penting lainnya dalam kementerian termasuk anggota Sekretariat kementerian, yang memiliki divisi yang menangani fungsi konsuler, emigrasi, komunikasi, dan pertukaran budaya, dan direktur berbagai biro regional dan fungsional dalam kementerian.

Peran politik dalam negeri[sunting | sunting sumber]

Kepuasan umum di Jepang dengan perdamaian dan kemakmuran yang telah dibawa ke negara itu membuat sulit bagi partai-partai oposisi untuk mengumpulkan banyak dukungan untuk gerakan radikal ke kiri dalam kebijakan luar negeri Jepang. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan kebrutalan rezim komunis yang dipublikasikan secara luas di Asia pada akhir 1980-an semakin mengurangi minat populer Jepang dalam menggeser kebijakan luar negeri ke kiri.

Sementara itu, LDP yang berkuasa mengubah basis kekuatan politiknya. Pada 1980-an, itu telah secara nyata menggeser komposisi sosial dukungan LDP dari ketergantungan konservatif tradisional pada bisnis dan kelompok pedesaan untuk memasukkan setiap kategori pemilih. Pergeseran ini merupakan hasil dari upaya politisi LDP untuk menyelaraskan berbagai kepentingan lokal dalam pengaturan yang saling menguntungkan dalam mendukung kandidat LDP. LDP telah mengumpulkan berbagai kandidat dan kelompok kepentingan pendukung mereka dan telah mencapai konsensus kebijakan untuk mengejar pembangunan ekonomi sambil sangat bergantung pada payung keamanan Amerika Serikat.

Tantangan politik domestik terhadap dominasi LDP meningkat dan berkurang kemudian pada 1980-an ketika partai menghadapi skandal besar yang menjajakan pengaruh dengan kepemimpinan yang lemah dan terbagi, seperti skandal penyuapan Lockheed dan skandal perekrutan. Pada tahun 1989 oposisi Partai Sosialis Jepang memenangkan kendali atas Dewan Penasihat Diet. Tetapi posisi ideologis Partai Sosialis Jepang di masa lalu tentang kebijakan luar negeri tampaknya lebih merupakan kewajiban daripada aset dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1990, dan partai tersebut berusaha untuk mengubah sejumlah posisi yang menyerukan untuk mendorong kebijakan luar negeri ke kiri. Sebaliknya, pembawa standar LDP, Perdana Menteri Toshiki Kaifu, menggunakan identifikasi dengan Amerika Serikat dan Barat untuk keuntungannya dalam upaya LDP yang berhasil untuk mempertahankan kendali Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari 1990.

Pada tahun 1993 pemerintah koalisi Perdana Menteri Morihiro Hosokawa berjanji untuk melanjutkan kebijakan LDP tentang hubungan ekonomi dan keamanan dengan Amerika Serikat; menanggapi ekspektasi domestik dan internasional atas kontribusi politik dan ekonomi Jepang yang lebih besar; dan kerjasama internasional melalui PBB dan organisasi internasional lainnya dalam tujuan perdamaian dunia, perlucutan senjata, bantuan untuk negara-negara berkembang, dan kerjasama pendidikan dan teknis. Pidato kebijakan luar negeri oleh perdana menteri dan menteri luar negeri disebarluaskan, dan pamflet serta buklet tentang pertanyaan kebijakan luar negeri utama sering dikeluarkan.

Kelompok politik yang menentang kebijakan luar negeri pemerintah menyampaikan pandangan mereka secara bebas melalui partai politik dan media massa, yang mengambil posisi vokal dan independen pada isu-isu eksternal yang luas. Beberapa elemen yang menentang termasuk adalah kaum kiri yang berusaha memberikan pengaruh melalui perwakilan mereka di Diet, melalui organisasi massa, dan kadang-kadang melalui rapat umum dan demonstrasi jalanan. Sebaliknya, kelompok-kelompok kepentingan khusus yang mendukung pemerintah—termasuk komunitas bisnis dan kepentingan pertanian—memberikan tekanan pada perdana menteri, anggota kabinet, dan anggota Diet, biasanya melalui negosiasi dan kompromi di belakang layar.

Aktivitas politik partisan dari semua tendensi ideologis dilakukan secara bebas dan terbuka, tetapi perbedaan dalam perspektif kebijakan luar negeri semakin terlihat pada 1980-an karena lebih sedikit berasal dari ideologi daripada dari pertimbangan yang lebih pragmatis. Secara umum, ketidaksepakatan partisan di antara berbagai kelompok yang bersaing memperebutkan kekuasaan berpusat pada pertanyaan keselamatan Jepang dari ancaman atau serangan eksternal. Pandangan dominan adalah bahwa meskipun Jepang harus bertanggung jawab untuk mempertahankan tanah air mereka, mereka juga harus melanjutkan hubungan keamanan mereka dengan Amerika Serikat, setidaknya sampai mereka bisa mendapatkan kepercayaan yang cukup dalam kekuatan pertahanan diri mereka sendiri, yang telah ditafsirkan sebagai tidak dilarang oleh Pasal 9 konstitusi. Pendukung pandangan ini setuju bahwa kemampuan pertahanan diri ini harus didasarkan pada senjata konvensional dan bahwa setiap perisai nuklir harus disediakan oleh Amerika Serikat di bawah perjanjian keamanan tahun 1960.

Pemulihan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat pada 1970-an dan kakunya hubungan Jepang-Soviet pada 1980-an menyebabkan partai-partai oposisi kurang berkeras tentang perlunya mengakhiri perjanjian keamanan. Partai Sosialis Demokrat dan Kōmeitō menunjukkan kesiapan mereka untuk mendukung perjanjian tersebut, sementara Partai Sosialis Jepang membatalkan tuntutannya untuk segera dibatalkan. Hanya Partai Komunis Jepang yang tetap bersikeras.

Terlepas dari perbedaan partisan, semua partai dan kelompok politik hampir sepakat selama tahun 1970-an dan 1980-an bahwa Jepang harus lebih mandiri dan berinisiatif dalam urusan luar negeri dan tidak tampak begitu siap untuk mengikuti Amerika Serikat dalam hal-hal yang mempengaruhi kepentingan Jepang. Mereka juga sepakat bahwa Jepang harus terus melarang masuknya senjata nuklir ke negara itu. Pandangan bersama ini berasal dari kebangkitan nasionalisme selama era pasca-Perang Dunia II dan dari kebanggaan rakyat Jepang atas warisan mereka sendiri dan dalam pencapaian ekonomi pada dekade-dekade pascaperang. Meskipun ada indikasi bahwa "alergi nuklir" yang dihasilkan oleh pengalaman traumatis Jepang dengan serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 mulai moderat, senjata nuklir tetap menjadi isu politik yang sensitif.

Kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, sebagian besar masalah luar negeri melibatkan kepentingan ekonomi dan terutama menarik perhatian kelompok-kelompok tertentu yang terkena dampak. Peran kelompok kepentingan dalam merumuskan kebijakan luar negeri bervariasi dengan masalah yang dihadapi. Karena terlibat dalam masalah perdagangan dan penanaman modal, misalnya dalam hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan Korea Selatan, dunia usaha semakin menjadi pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan urusan luar negeri. Demikian pula, ketika hak penangkapan ikan atau impor pertanian sedang dinegosiasikan, perwakilan dari industri yang terkena dampak bekerja dengan para pemimpin politik dan birokrasi urusan luar negeri dalam membentuk kebijakan.

Karena kontrol pemerintah yang terus menerus dinikmati oleh LDP sejak pembentukannya pada tahun 1955, badan pembuat kebijakan LDP telah menjadi pusat perumusan kebijakan pemerintah. Karena keinginan bersatu dari partai mayoritas hampir selalu menang dalam Diet, beberapa pengamat percaya bahwa Diet telah direduksi menjadi sekadar dewan suara untuk pernyataan kebijakan pemerintah dan pengesahkan keputusan yang dibuat oleh perdana menteri dan kabinetnya. Situasi ini berarti bahwa perdebatan dan pertimbangan yang signifikan mengenai masalah kebijakan luar negeri pada umumnya tidak terjadi di Diet tetapi dalam pertemuan tertutup dari LDP yang memerintah. Musyawarah terjadi misalnya antara perwakilan Bagian Luar Negeri Dewan Riset Kebijakan LDP dan pejabat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Internasional, atau pemimpin kelompok pendukung LDP utama, seperti Federasi Organisasi Ekonomi (Keizai Dantai Rengokai—lebih dikenal sebagai Keidanren). Hilangnya mayoritas LDP dalam pemilihan Dewan Perwakilan Juli 1993 pasti akan mempengaruhi situasi ini, tetapi masih harus dilihat bagaimana hal itu akan mempengaruhinya.

Peran opini publik dalam perumusan kebijakan luar negeri selama periode pascaperang sulit ditentukan. Jepang terus sangat peduli dengan opini publik, dan jajak pendapat menjadi fitur mencolok dari kehidupan nasional. Banyaknya jajak pendapat tentang masalah kebijakan publik, termasuk masalah kebijakan luar negeri, yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, organisasi pemerintah lainnya, dan media menyebabkan anggapan para analis bahwa pendapat kolektif pemilih benar. memberikan pengaruh yang signifikan pada pembuat kebijakan. Sikap publik terhadap kebijakan luar negeri yang telah berlangsung selama sebagian besar periode pascaperang tampaknya telah bergeser pada 1980-an. Jajak pendapat mencerminkan peningkatan nyata dalam kebanggaan nasional dan harga diri. Selain itu, diskusi publik tentang masalah keamanan oleh pejabat pemerintah, pemimpin partai politik, komentator pers, dan akademisi telah menjadi kurang stabil dan doktriner dan lebih terbuka dan pragmatis, menunjukkan secara tidak langsung bahwa sikap publik tentang hal ini telah berkembang juga.

Media massa, khususnya pers, sebagai pembela kepentingan publik dan kritikus pemerintah, terus membentuk sikap publik yang kuat. Media adalah sumber utama tuntutan agar pemerintah menjalankan diplomasi yang lebih independen dan tidak terlalu "lemah" mengingat situasi dunia yang berubah dan status Jepang yang meningkat di dunia. Contoh dari sikap ini adalah dukungan berkelanjutan untuk perburuan paus melalui Komisi Perpausan Internasional yang telah membawa peningkatan oposisi dari beberapa negara mitra dagang penting seperti AS, Inggris, Selandia Baru dan Australia.[1][2]

Anti-terorisme Sebagai Bagian dari Kebijakan Luar Negeri Jepang[sunting | sunting sumber]

Jepang, sejak akhir Perang Dunia II telah beroperasi melalui kebijakan pasifisme dan pasivis. Ini mulai berubah pada akhir tahun delapan puluhan dan awal tahun sembilan puluhan, seiring dengan pergeseran identitas nasional, sebagaimana dipahami melalui perubahan dalam konsepsi peran internasionalnya sebagai kekuatan ekonomi yang besar. Di antara katalis utama adalah pergeseran tujuan keamanan nasional Jepang, dan kritik luas terhadap kebijakan “diplomasi buku cek” selama Perang Teluk pertama. Pergeseran ini, pada akhirnya, memindahkan Jepang dari ranah pasifisme menjadi kekuatan yang lebih asertif aktivis. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam organisasi internasional dan regional (secara moneter) dan dengan meningkatnya partisipasi dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian global dan dalam resolusi konflik secara lebih luas, di bawah payung PBB. Kebijakan anti-terorisme Jepang dapat dilihat sebagai bagian dari program kebijakan luar negeri yang lebih luas ini, karena berasal dari tujuan besar ini. Kebijakan anti-terorismenya merupakan bagian integral dari tujuan kebijakan luar negerinya yang lebih besar, yaitu 1) mempertahankan aliansi keamanan AS/Jepang 2) melanjutkan perdamaian dan keamanan internasional 3) membangun pertahanan yang moderat. Tujuan terakhir ini baru, dan akhirnya sangat terkait dengan kebijakan anti-terorismenya. Hal ini mewakili beberapa kekhawatiran bagi AS karena menandakan awal dari Jepang yang lebih merdeka di masa depan, tetapi untuk saat ini belum menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kemerdekaan Jepang dari AS dalam hal pembentukan kebijakan luar negeri, terutama sebagai ini berkaitan dengan anti-terorisme.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "The forces that drive Japanese whaling", BBC News, Thursday, 15 June 2006, 10:30 GMT 11:30 UK.
  2. ^ Julie Eilperin, "U.S. Joins Anti-Whaling Effort", Washington Post, Monday, June 26, 2006; Page A03.

Bacaan lebih lanjut[sunting | sunting sumber]

  • Cooney, Kevin J. Japan's Foreign Policy Since 1945 (2006)
  • Hook, Glenn D. et al. Japan's International Relations: Politics, Economics and Security (2011) excerpt and text search
  • Inoguchi, Takashi. Japan's foreign policy in an era of global change (A&C Black, 2013)
  • Langdon, Frank. Japan's foreign policy (U. British Columbia Press, 2011)
  • Maslow, Sebastian, Ra Mason and Paul O’Shea, eds. Risk State: Japan’s Foreign Policy In An Age Of Uncertainty (Ashgate. 2015) 202pp excerpt
  • Peng Er, Lam, ed. Japan's Foreign Policy in the Twenty-First Century: Continuity and Change (2020) excerpt
  • Scalapino, Robert A., and Edwin O. Reischauer, eds. The Foreign Policy of Modern Japan (1977)
  • Zakowski, Karol et al. eds. Japan’s Foreign Policy Making: Central Government Reforms, Decision-Making Processes, and Diplomacy (Springer. 2018)


Historis[sunting | sunting sumber]

  • Akagi, Roy Hidemichi. Japan's Foreign Relations 1542-1936: A Short History (1979) online 560pp
  • Beasley, William G. Japanese Imperialism, 1894–1945 (Oxford UP, 1987)
  • Burns, Richard Dean, and Edward Moore Bennett. Diplomats in Crisis: United States-Chinese-Japanese Relations, 1919-1941 (ABC-Clio, 1974); bibliography
  • Iriye, Akira. Japan and the wider world: from the mid-nineteenth century to the present (Longman, 1997)
  • Jung-Sun, Han. "Rationalizing the Orient: The" East Asia Cooperative Community" in Prewar Japan." Monumenta Nipponica (2005): 481-514. in JSTOR
  • Lafeber, Walter. The Clash: A History of U.S.-Japan Relations (1997), a standard scholarly history
  • Langer, William L. The diplomacy of imperialism: 1890-1902 (2nd ed. 1951), world diplomatic history
  • Morley, James William, ed. Japan's foreign policy, 1868-1941: a research guide (Columbia UP, 1974), comprehensive coverage of diplomatic & military & cultural relations
  • Flaviu Vasile, Rus, ed.The cultural and diplomatic relations between Romania and Japan. 1880-1920, Cluj-Napoca, Mega Publishing, 2018.
  • Nish, Ian. Japanese Foreign Policy, 1869-1942: Kasumigaseki to Miyakezaka (2001)
  • Nish, Ian Hill. The origins of the Russo-Japanese war (1985)
  • Nish, Ian. (1990) "An Overview of Relations between China and Japan, 1895–1945." China Quarterly (1990) 124 (1990): 601-623. online
  • Shimamoto, Mayako, Koji Ito (Author) and Yoneyuki Sugita. Historical Dictionary of Japanese Foreign Policy (2015) excerpt
  • Sun, Youli, and You-Li Sun. China and the Origins of the Pacific War, 1931-1941 (New York: St. Martin's Press, 1993)
  • Takeuchi, Tatsuji. War And Diplomacy In The Japanese Empire (1935) online; scholarly coverage
  • Togo, Kazuhiko. Japan's Foreign Policy, 1945-2003: The Quest for a Proactive Policy (2005)
  • White, John Albert. The Diplomacy of the Russo-Japanese War (Princeton University Press, 1964)