Juri Ardiantoro

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Juri Ardiantoro
Ketua Komisi Pemilihan Umum ke-5
Masa jabatan
19 Juli 2016 – 11 April 2017
PresidenJoko Widodo
Informasi pribadi
Lahir6 April 1973 (umur 51)
Brebes, Indonesia
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Juri Ardiantoro, S.Pd., M.Si., Ph.D. (lahir 6 April 1973) adalah Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik.[3] Selain itu Juri juga merangkap jabatan sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Jakarta [4] dan Ketua Panitia Seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu).[5] Ia juga ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Sebelumnya Juri menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum sejak 2016 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 2016.[6] Setelah ‘pensiun’ dari KPU, bersama para mantan komisioner KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia, dia mendirikan dua lembaga yang konsen pada isu Pemilu dan Demokrasi. Yakni Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) dan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). Menjadi penyelenggara pemilu merupakan profesi yang cukup lama ditekuninya dari tahun 2003 hingga 2017.

Setelah purna tugas sebagai Ketua KPU, Juri membantu Presiden RI, Joko Widodo, dengan menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) sejak Mei 2018 hingga Oktober 2019. Di sela kesibukannya dalam berkarier di bidang kepemiluan, demokrasi, dan pemerintahan, Juri juga aktif di berbagai organisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Juri menjabat sebagai salah satu Ketua PBNU periode 2015-2020.

Pada Pemilu 2019, Juri dipercayakan pada posisi sebagai Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden RI nomor urut 1, Ir. Joko Widodo - Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin.

Pada Pemilu 2024, Juri dipercayakan pada posisi sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden RI nomor urut 2, H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Riwayat Hidup[sunting | sunting sumber]

Anak ke-5 dari 6 bersaudara ini, tumbuh di tengah keluarga sederhana yang religius. Kedua orang tuanya buruh tani dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal (buta huruf), namun punya semangat dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi puteranya. Pada tahun 2005, Juri menikah dengan Ratu Dalis L.F. Dari pernikahannya dengan gadis asal Pandeglang itu, Juri dikarunia sepasang putra putri, yakni Moch. Gheysar Pramatya Ardiantoro (11 tahun) dan Queensha Nitisara Ardiantoro (9 tahun)

Pendidikan dan Karier[sunting | sunting sumber]

Ia adalah Ketua Alumni Universitas Negeri Jakarta dan pernah kuliah di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Dia sempat menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013. Di luar sebagai pejabat negara, Juri sempat mengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bung Karno, dan Universitas Indonesia.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Juri menjadi anak yang beruntung karena dapat mengenyam dan menyelesaikan pendidikan dengan baik dibanding, dengan saudara-saudara yang lain. Keadaan ekonomi yang serba susah membuat saudara-saudaranya hanya bersekolah sampai tamat SLTA, bahkan kedua kakak perempuannya sama sekali tidak pernah bersekolah formal. Dengan keyakinan, tekad dan usaha keras, Juri berhasil menuntaskan pendidikan doktoralnya pada tahun 2015, di Departemen Sosiologi dan Antropologi Universitas Malaya (UM) Kuala Lumpur Malaysia.

Juri juga tercatat sebagai alumnus program Magister (S2) Jurusan Ilmu Sosiologi di FISIP Universitas Indonesia (UI) yang lulus pada tahun 2003. Di masa awal perantauannya di Jakarta, Juri mengambil program S1 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta – kini menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan mengambil jurusan Pendidikan Sejarah dan saat yang sama mengambil Program Tambahan (minor) Pendidikan Sosiologi/ Antropologi dan lulus tahun 1999. Dedikasinya terhadap dunia pendidikan, membuat Juri didaulat menjadi Ketua Ikatan Alumni UNJ pada 8 September 2017. Sebelum merantau ke Jakarta, Juri menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya di Kabupaten Brebes. Setamat SD Negeri di desanya, Juri melanjutkan sekolah menengah terbaik di kampungnya yakni SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Brebes dan lulus pada tahun 1992.

Selain pendidikan formal, Juri sejak mahasiswa aktif mengikuti berbagai seminar, kursus dan pelatihan-pelatihan di bidang penulisan dan penelitian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat serta bidang politik dan pemerintahan, khususnya tentang pemilu, demokrasi dan otonomi daerah.

Juri juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Juri tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan wilayah GP Ansor DKI Jakarta periode 2009-2011 dan Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor periode 2011-2016.[7]

Pekerjaan[sunting | sunting sumber]

Juri merasa beruntung mendapat didikan kemandirian sejak dini. Di masa sekolah dasar dan menengah, dia dilibatkan dengan seluruh pekerjaan keras orang tuanya, mulai dari mencari mengurusi ternak kambing ayahnya, mengangkut pasir dari sungai untuk dijual, ikut bongkar muat pasir dan batu, hingga ikut menjadi buruh di setiap musim panen padi dan bawang merah.

Di masa kuliahnya di IKIP, Juri yang aktif di berbagai kegiatan organisasi, juga tidak berhenti berkreatifitas dan melakoni berbagai pekerjaan, demi bertahan hidup dan membiayai kuliah. Sejak S1, ia membiayai hidup dan perkuliahannya secara mandiri, tanpa kiriman uang saku dari orang tua. Di sela kegiatan kuliah, dia pernah berjualan makanan serta barang-barang kebutuhan dosen dan mahasiswa seperti buku dan pakaian dan juga menjadi volunteer (sukarelawan) sejumlah proyek penelitian. Juri juga bekerja di sejumlah lembaga konsultan dan aktif menulis artikel di sejumlah media.

Setelah meraih gelar sarjana, Juri sempat mengabdi sebagai guru SMA Labschool Jakarta. Kemudian menjadi dosen di Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Seleksi penyelenggara Pemilu pada tahun 2003, menjadi lompatan awal bagi Juri. Dia beralih profesi dari guru, karena terpilih menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, periode 2003-2008 dan periode 2008 - 2012. Di pertengahan periode kedua sebagai Komisioner KPU DKI Jakarta, Juri didaulat menjadi Ketua KPU DKI pada tahun 2008-2012. Tahun 2012, Juri terpilih menjadi Komisioner KPU RI periode 2012-2017 dan mengakhiri kariernya usai menjabat Ketua KPU RI tahun 2016-2017. Selepas berkarier di KPU, selain menikmati masa pensiun juga membantu istri menekuni dunia wirausaha. Namun, setahun berikutnya hingga saat ini diminta kembali aktif untuk membantu di Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Tenaga Ahli Utama (TAU) yang merupakan satu jabatan fungsional setingkat eselon 1. Di saat yang bersamaan juga sempat menjadi Komisaris di salah satu BUMN, tetapi karena aktivitasnya di Pemilu 2019 sebagai Tim Kampanye Capres 01, Juri memilih berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris BUMN, untuk menghindari konflik kepentingan (vested interest) sebagaimana diatur UU Pemilu.

Pengalaman Organisasi[sunting | sunting sumber]

Juri merupakan sosok yang dapat dikatakan gila organisasi, terutama sejak kuliah. Secara umum keterlibatan organisasi dapat dikelompokan berdasarkan kategori: (1) bidang kemahasiswaan/Kepemudaan dan lingkungan kampus; (2) Kedaerahan; (3) bidang Kepemiluan dan Demokrasi; serta (4) lingkungan NU dan Keagamaan. Di bidang Kemahasiswaan, Kepemudaan dan lingkungan kampus, Juri pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah, Redaktur Majalah Mahasiswa DIDAKTIKA IKIP Jakarta, terlibat aktif di berbagai aliansi mahasiswa/pemuda di saat Orde baru maupun saat Reformasi; pengurus berbagai organisasi alumni kampus hingga saat menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ). Di lingkungan kedaerahan, pernah aktif di Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB Jakarta); anggota dan Pembina Majelis Silaturahim Masyarakat Brebes (MASIGAB); serta pengurus alumni SMP dan SMA. Di bidang Kepemiluan dan Demokrasi Juri pernah ikut mendirikan dan aktif di Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) hingga menjadi Sekjen KIPP Jakarta; Pendiri dan Direktur Democracy Watch (DEWA INDONESIA), Institute of Social Transformation for Democracy (Inst@d) dan saat ini menjadi Ketua Dewan Pembina Network for Democracy and Electoral Integrity (NETRGIT), sebuah lembaga pemikir bidang demokrasi dan kepemiluan dan dinahkodai oleh 4 orang mantan komisioner KPU RI. Lembaga sejenis yang bersifat nasional juga didirikan dengan menjadi Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), lembaga masyarakat yang konsen bidang kepemiluan dan demokrasi yang beranggotakan mantan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu dan jajarannya) seluruh Indonesia..

Di lingkungan Nahdlatul ’Ulama (NU) dan Keagamaan, Juri pernah aktif di banyak sekali organisasi seperti di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari tingkat komisariat (kampus) hingga saat ini menjadi Sekretaris Majelis Pembina Nasional (MABINAS ) Pengurus Besar PMII dan Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (PB IKA PMII). Pernah Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi DKI Jakarta, Ketua Pengurus Pusat GP Ansor, hingga saat ini menjadi Dewan Instruktur Pengurus Pusat GP Ansor. Pernah menjadi Wakil Ketua PWNU Provinsi DKI Jakarta, Ketua Lembaga Ta’lif wa Nasyr (LTN) PBNU, sebuah lembaga yang membidangi Komunikasi dan Informasi PBNU. Saat ini diberi amanah menjadi salah satu Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Media dan Kebencanaan hingga Tahun 2020. Disamping itu juga ditugaskan PBNU sebagai Pembina di beberapa Perguruan Tinggi milik NU.

Riwayat Jabatan[sunting | sunting sumber]

  • Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta
  • Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta (2008-2012)
  • Komisioner KPU Republik Indonesia (2012-2017)
  • Ketua KPU Republik Indonesia (2016-2017)
  • Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (2018-2019)
  • Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik (2020-2023)

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Prabowo, Dani (7 Juli 2016). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Ketua KPU Husni Kamil Manik Meninggal Dunia". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 8 Juli 2016. 
  2. ^ [1]》Hadar Nafis Gumay ditunjuk secara aklamasi menjadi Plt. Ketua KPU, diakses 13 Juli 2016
  3. ^ "Moeldoko Lantik Lima Deputi KSP" di detik.com
  4. ^ "Profil Juri Ardiantoro, Ph.D, Rektor Unusia Jakarta"
  5. ^ "Profil Juri Ardiantoro, Eks Timses Jokowi yang Pimpin Pansel KPU" di tirto.id
  6. ^ "Resmi, Juri Ardiantoro Jadi Ketua KPU". lampost.co. 19 Juli 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-20. Diakses tanggal 29 Juli 2016. 
  7. ^ "Profil Juri Ardiantoro - VIVA". VIVA.co.id. 2016-12-21. Diakses tanggal 2018-10-20. 
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
Husni Kamil Manik
Hadar Nafis Gumay(Plt. Ketua)
Ketua Komisi Pemilihan Umum
2016–2017
Diteruskan oleh:
Arief Budiman