Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Omdo (bicara | kontrib)
2.334 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Omdo (bicara | kontrib)
2.334 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 43: Baris 43:
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.

⚫
== Referensi ==
⚫
{{reflist}}


==Pranala luar==
==Pranala luar==
{{wikisource}}
* [http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgov.shtml Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri] yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
* [http://www.un.org/en/decolonization/nonselfgov.shtml Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri] yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
* [http://www.un.org/en/decolonization/ga_resolutions.shtml Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]
* [http://www.un.org/en/decolonization/ga_resolutions.shtml Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]
Baris 50: Baris 54:
* [http://www.un.org/en/decolonization/trusteeship.shtml Dewan Perwalian PBB]
* [http://www.un.org/en/decolonization/trusteeship.shtml Dewan Perwalian PBB]
* [http://www.un.org/en/decolonization/its.shtml Sistim Perwalian Internasional PBB]
* [http://www.un.org/en/decolonization/its.shtml Sistim Perwalian Internasional PBB]

⚫
== Referensi ==
⚫
{{reflist}}




Revisi per 27 Februari 2014 18.22

Berkas:Trust and Non-Self-Governing Territories.djvu
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I): Daftar Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri berdasarkan Transmisi informasi sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 73e (Dipublikasikan pada tahun 2002)

Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah daftar negara-negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

1946

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal73e.[1]

1947

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 142(II) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 143(II) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 144(II) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 145(II) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 146(II) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e .

1960

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.

1961

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1654 (XVI) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.

1966

1990-2000

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.

2001-2010

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2007/25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2011-2020

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.

Referensi

  1. ^ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I)
  2. ^ Koleksi Treaty PBB: Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  3. ^ Koleksi Treaty PBB: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilayah_Perwalian_dan_Non-Pemerintahan-Sendiri_yang_terdaftar_pada_Majelis_Umum_Perserikatan_Bangsa-Bangsa&oldid=7685753"