Kadipaten Sumenep

Kadipaten Sumenep
1269–1883
Lambang Kadipaten Sumenep pada tahun 1811
Ibu kota	Kota Sumenep
Bahasa yang umum digunakan	Madura, Jawa
Agama	Islam
Pemerintahan	Monarki Keadipatian
Adipati
Sejarah
• Raja Singasari Prabu Kertanegara mendinohaken Arya Wiraraja tahun 1269 - penandatanganan antara Pangeran Puger dengan Kompeni 5 Oktober 1705	1269
• Staatsblad Pemerintah Kolonial	1883
Didahului oleh Digantikan oleh krjKerajaan Singasari Hindia Belanda
Sumenep menjadi daerah keadipatian semenjak Kerajaan Shingasari berkuasa atas tanah Jawa dan Madura, Pada Masa Kerajaan Majapahit daerah ini dibebaskan dari segala Pajak dan Upeti Kerajaan. Pada tanggal 5 Oktober 1705, Kadipaten Sumenep yang semula berada dibawah kekuasaan Kerajaan Mataram jatuh ketangan penjajah akibat perjanjian yang dilakukan Susuhunan Mataram dengan VOC. Pada pemerintahan Raffles, wilayah Kasultanan Sumenep mempunyai kedudukan yang setara dengan Susuhunan di Surakarta dan Sultan di Jogjakarta. Pada tahun 1950 Sumenep resmi menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia yang masuk kedalam wilayah karesidenan Madura

Kadipaten Sumenep (Atau sering dikenal sebagai Kadipaten Madura), adalah sebuah monarki yang pernah menguasai seluruh Pulau Madura dan sebagian daerah tapal kuda. Pusat pemerintahannya berada di Kota Sumenep sekarang.

Pada tahun 1269, dimasa pemerintahan Arya Wiraraja wilayah ini berada dibawah pengawasan langsung Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1559, dimasa pemerintahan Kanjeng Tumenggung Ario Kanduruwan, wilayah yang terletak di Madura Timur ini berada pada kekuasaan penuh Kesultanan Demak dan baru pada pemerintahan Pangeran Lor II yang berkuasa pada tahun 1574, wilayah Kadipaten Sumenep berada dibawah pengawasan langsung Kasultanan Mataram.

Pada tahun 1705, akibat perjanjian Pangeran Puger dengan VOC, wilayah ini berada dalam kekuasaan penuh Pemerintahan Kolonial. Selama Sumenep jatuh kedalam wilayah pemerintahan Hindia-Belanda, wilayah ini tidak pernah diperintah secara langsung, para penguasa Sumenep diberi kebebasan dalam memerintah wilayahnya namun tetap dalam ikatan-ikatan kontrak yang telah ditetapkan oleh Kolonial Kala itu. Selanjutnya pada tahun 1883, Pemerintah Hindia Belanda mulai menghapus sistem sebelumnya (keswaprajaan), Kerajaan-kerajaan di Madura termasuk di Sumenep dikelola langsung oleh Nederland Indische Regening dengan diangkatnya seorang Bupati. Semenjak itulah, sistem pemerintahan Ke-adipatian di Sumenep berakhir.

Peninggalan Kadipaten Sumenep yang terkenal dan masih dapat disaksikan sampai saat ini antara lain Keraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep dan Asta Tinggi yang berada di pusat Kota Sumenep.

Seperti halnya keraton-keraton di Jawa, budaya halus dan tata krama yang sopan serta bahasa sehari-hari yang santun juga menjadi identitas budaya, baik di seputar lingkungan Keraton Sumenep maupun di lingkungan masyarakat Sumenep pada umumnya. Walaupun Keraton Sumenep saat ini sudah tidak berfungsi lagi sebagai istana resmi Adipati Sumenep ataupun pusat pengembangan budaya Madura, tetapi kebiasaan peninggalan masa kejayaan Kadipaten Sumenep masih sangat terasa, tak heran jika banyak orang menjuluki Sumenep sebagai 'Solo of Madura'.

Mata Pencaharian Penduduk

Semenjak dahulu ekonomi daerah ini bergantung pada hasil laut dan pertanian, karena dari Jaman Pemerintahan Arya Wiraraja, daerah ini harus mengirimkan upeti kepada kerajaan diatasnya. Namun pada waktu Arya Wiraraja diangkat sebagai penguasa kerajaan Majapahit timur yang berpusat di Lamajang Kadipaten ini dibebaskan dari segala upeti sampai Kerajaan Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk.

Selain mata pencaharian penduduknya yang bergantung dari hasil pertanian yang kurang menguntungkan, mata pencaharian penduduknya sebagian besar juga bergelut dalam bidang kelautan, hal inilah yang kelak menciptakan pelau-pelaut tangguh dari bumi pulau garam. Selain itu Mata pencaharian penduduknya juga berupa hasil pertanian Garam, pertanian garam sendiri berkembang pada masa pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. Hasil bumi tersebut berpusat di sekitar selat Madura tepatnya di desa Pinggirpapas, Kalianget.

Pengaruh Kerajaan Majapahit terhadap pemerintahan di Kadipaten Sumenep

Wilayah Sumenep mulai dibawah pengaruh kerajaan Majapahit semenjak awal pendirian pembangunnya, dengan Rajanya Raden Wijaya yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawadhana. Selain itu Arya Wiraraja yang semula menjadi Adipati Sumenep dibawah kerajaan Singhasari diangakat sebagai adipati di wilayah timur Jawa Timur meliputi Blambangan dan Lamajhang, sesuai janji Raden Wijaya ketika meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam membabat tanah Jawa. Sebagai ganti kedudukannya di Sumenep, ditunjuklah adik dari Arya Wiraraja yang bernama Arya Bangah sebagai Adipati II di wilayah Kadipaten Sumenep dengan gelarnya Arya Wiraraja II. Pada masa pemerintahannya, wilayah kadipaten Sumenep yang notabene sudah masuk dalam wilayah Kerajaan Majapahit diberi keistimewaan dari dibebaskannya Upeti sampai dengan pemerintahan Hayam Wuruk berkuasa atas Majapahit, Selanjutnya ketika Kerajaan Majapahit diperitah oleh Wikramawardhana, wilayah ini kembali diwajibkan menyetor upeti kepada kerajaan Majapahit. Pada masa pengaruh kerajaan Majapahit, wilayah kadipaten Sumenep meliputi seluruh Pulau Madura den pulau-pulau yang ada di sekitarnya, seperti pulau Sapudi, Kangeyan dan Masalembo.

Pengaruh Kasultanan Demak terhadap pemerintahan di Kadipaten Sumenep

Pengaruh Kerajaan Demak secara resmi di kadipaten Sumenep berlangsung sejak pemerintahan Pangeran Lor dan Pangeran Wetan sampai masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa. Ketika dibawah pengaruh Kesultanan Demak, wilayah Sumenep diwajibkan membayar upeti kepada Ratu Japan sebagai wilayah yang melindunginya. Pada masa-masa ini, Kekuasaan wilayah Kadipaten Sumenep meliputi daerah Sumenep dan Pamekasan yang lebih dikenal dengan sebutan Madura timur (Madura Wetan)

Pengaruh Kasultanan Mataram terhadap pemerintahan di Kadipaten Sumenep

Wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram dalam masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma yang hampir meliputi seluruh Jawa dan Madura

Pemerintahan Kadipaten Sumenep mulai dipengaruhi kerajaan Mataram Pada Masa pemerintahan Raden Mas Anggadipa, namun sebelum dikuasainya wilayah Kadipaten Sumenep oleh kerajaan Mataram, seluruh wilayah Madura bergejolak melawan penyerangan yang dilakukan oleh Mataram ke wilayah Madura. Penyerangan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Lor II beserta Kanjeng Pangeran Ario Cokronegoro I.

Kadipaten Sumenep jatuh ketangan Sultan Agung Mataram pada tahun 1624. Pengaruh Kerajaan Mataram di wilayah kadipaten Sumenep berlangsung hingga pemerintahan Kanjeng Pangeran Ario Yudonegoro.

Pengaruh Kesultanan Mataram begitu terasa di Kadipaten Sumenep sampai saat pembubarannya. Pengaruh yang paling besar adalah pola pemerintahannya dan tata ruang kotanya yang mirip dengan-kota-kota Kerajaan di Jawa.

Stuktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kadipaten Sumenep memakai pola pengorganisasian yang mirip dengan pola pemerintahan di Kasultanan Mataram sebagai ibukotanya. Pemerintahan Lebet di wilayah ini hanya meliputi Gedong Negeri, Pengadilan Karaton, Kapengulon, Paseban, dan Rumah Tangga Keraton. Selain itu pemerintahan desa di wilayah Kadipaten Sumenep dibagi dalam beberapa kelompok desa, antara lain : Desa Daleman, Desa Percaton dan Desa Perdikan.

Pengaruh VOC terhadap pemerintahan di Kadipaten Sumenep

Labhang Mesem (pintu tersenyum), Arsitekturnya dipengaruhi oleh Arsitektur Yunani

Hubungan VOC dengan pemerintahan di Kadipaten Sumenep sebenarnya sudah berlangsung sebelum perjanjian Pangeran Puger pada tahun 1705. Namun karena pada masa itu situasi di lingkungan Kesultanan Mataram goyah, maka pada tahun 1705, VOC memaksakan suatu kehendak mengenai kekuasaan Politik di Madura Timur kepada Pangeran Puger sehingga terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak,dan akhirnya wilayah Sumenep dan Pamekasan diberikan kepada VOC.

Selama menduduki Sumenep, Status wilayah ini masih berupa Ke-Adipatian. VOC tidak serta merta mengubah sitem pola pemerintahan di wilayah ini, para bangsawan Karaton masih diberi kepercayaan untuk memerintah rakyatnya dengan syarat-syarat tertentu yang ditandangani oleh kedua belah pihak. Pemerintahan Kolonial, hanya mengawasi dengan menempatkan seorang wakilnya di Sumenep. Para Adipati juga di beri kesempatan untuk menjaga keamanan wilayahnya, maka oleh karena itu, Kadipaten Sumenep juga diberi kewenangan membentuk tentara keamanan yang berasal dari prajurit-prajurit Karaton.

Pengaruh-pengaruh VOC yang lainnya juga berpengaruh terhadap perkembangan Arsitektur di Sumenep, Sebagian besar bangunan-bangunan pemerintahan dan rumah bangsawan Sumenep sedikit banyak dipegaruhi unsur kebudayaan Eropa.

Pengaruh Pemerintah Hindia Belanda terhadap pemerintahan di Kadipaten Sumenep

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Hindia-Belanda mulai mengekang beberapa kebijakan Adipati, sampai pada tahun 1883, Pemerintah Kolonial mulai mengeluarkan peraturan yang yang menghapuskan pemerintahan pribumi, akibatnya, wilayah Sumenep yang semenjak tahun 1269 merupakan wilayah Kadipaten, harus dihapus sistem pemerintahannya dan memberikan tunjangan kepada para bangsawan agar tidak menimbulkan gejolak. Setelah dihapuskannya Ke-Adipatian di Sumenep, maka pada saat itulah wilayah ini mulai diperintah secara langsung oleh Nederland Indische Regening dengan mengangkat seorang Bupati.

Pustaka

• Zulkarnaen, Iskandar. 2003. Sejarah Sumenep. Sumenep: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sumenep.
• Adurrahchman, Drs.1971.Sejarah Madura Selajang Pandang. Sumenep