Kota Padang: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 318: Baris 318:
Dengan dikeluarkannya [[Peraturan Pemerintah]] Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal [[18 April]] [[2011]], pusat [[pemerintahan kota Padang]] secara resmi dipindahkan dari kecamatan [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] ke kecamatan [[Kototangah, Padang|Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011].</ref> Disamping untuk mengurangi konsentrasi [[masyarakat]] di kawasan [[pantai]] dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di [[timur]] dan [[utara]] kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap adanya kemungkinan bencana [[tsunami]].<ref>www.minangkabaunews.com [http://minangkabaunews.com/artikel-1533-wako-padang--pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-aia-pacah-wujudkan-pemerataan.html Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan]. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref> Selain itu, pasca [[Gempa bumi Sumatera Barat 2009|gempa bumi 30 September 2009]] lalu, banyak [[infrastruktur]] pemerintahan kota yang mengalami kerusakan, sehingga beberapa di antaranya tidak dapat digunakan.<ref>www.haluankepri.com [http://www.haluankepri.com/news/andalas/21648-pusat-pemerintahan-kota-padang-diresmikan.html Pusat Pemerintahan Kota Padang Diresmikan]. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref>
Dengan dikeluarkannya [[Peraturan Pemerintah]] Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal [[18 April]] [[2011]], pusat [[pemerintahan kota Padang]] secara resmi dipindahkan dari kecamatan [[Padang Barat, Padang|Padang Barat]] ke kecamatan [[Kototangah, Padang|Kototangah]].<ref>www.presidenri.go.id [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/619.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011].</ref> Disamping untuk mengurangi konsentrasi [[masyarakat]] di kawasan [[pantai]] dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di [[timur]] dan [[utara]] kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap adanya kemungkinan bencana [[tsunami]].<ref>www.minangkabaunews.com [http://minangkabaunews.com/artikel-1533-wako-padang--pemindahan-pusat-pemerintahan-ke-aia-pacah-wujudkan-pemerataan.html Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan]. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref> Selain itu, pasca [[Gempa bumi Sumatera Barat 2009|gempa bumi 30 September 2009]] lalu, banyak [[infrastruktur]] pemerintahan kota yang mengalami kerusakan, sehingga beberapa di antaranya tidak dapat digunakan.<ref>www.haluankepri.com [http://www.haluankepri.com/news/andalas/21648-pusat-pemerintahan-kota-padang-diresmikan.html Pusat Pemerintahan Kota Padang Diresmikan]. Diakses pada 14 Januari 2012.</ref>


Pembangunan pusat [[pemerintahan kota Padang]] di kecamatan Kototangah ini menempati lahan seluas 55,43 hektare. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun [[2012]] dengan membangunan kantor [[wali kota]], selanjutnya gedung DPRD kota dan [[masjid]].<ref>[http://nasional.vivanews.com/news/read/258596-rp800-m-untuk-pindahkan-pusat-kota-padang Rp800 M untuk Pindahkan Pusat Kota Padang]. [[VIVAnews]]. Diakses pada 28 Januari 2012.</ref> Kemudian secara bertahap akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor SKPD di lingkungan pemerintahan kota.<ref>[http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10783:masa-depan-padang-di-kawasan-aie-pacah&catid=13:haluan-kita&Ite
Pembangunan pusat [[pemerintahan kota Padang]] di kecamatan Kototangah ini menempati lahan seluas 55,43 hektare. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun [[2012]] dengan membangunan kantor [[wali kota]], selanjutnya gedung DPRD kota dan [[masjid]].<ref>[http://nasional.vivanews.com/news/read/258596-rp800-m-untuk-pindahkan-pusat-kota-padang Rp800 M untuk Pindahkan Pusat Kota Padang]. [[VIVAnews]]. Diakses pada 28 Januari 2012.</ref> Kemudian secara bertahap akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor SKPD di lingkungan pemerintahan kota.<ref>[http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10783:masa-depan-padang-di-kawasan-aie-pacah&catid=13:haluan-kita&Itemid=81 Masa Depan Padang di Kawasan Aie Pacah]. [[Harian Haluan]]. Diakses pada 28 Januari 2012.</ref>


== Pendidikan ==
== Pendidikan ==

Revisi per 28 Januari 2012 07.25

Kota Padang
Daerah tingkat II
Pelabuhan Teluk Bayur
Pelabuhan Teluk Bayur
Lambang resmi Kota Padang
Motto: 
Padang Kota Tercinta
Letak Padang di Sumatera Barat
Letak Padang di Sumatera Barat
Kota Padang di Indonesia
Kota Padang
Kota Padang
Letak Padang di Indonesia
Koordinat: 0°57′0″S 100°21′11″E / 0.95000°S 100.35306°E / -0.95000; 100.35306
Negara Indonesia
ProvinsiSumatera Barat
Tanggal berdiri7 Agustus 1669
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kecamatan: 11[1]
  • Kelurahan: 104
Luas
 • Total694,96 km2 (268,33 sq mi)
Ketinggian
2 m (7 ft)
Populasi
 (2010)[2]
 • Total833.584
 • Kepadatan1,200/km2 (3,100/sq mi)
Demografi
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
25xxx
Kode BPS
1371
Kode area telepon+62 751
Kode Kemendagri13.71
Kode SNI 7657:2023PAD
DAURp. 711.730.929.000,-
Situs webwww.padang.go.id

Kota Padang adalah kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

Nama kota ini dirujuk menjadi sebutan lain untuk kelompok etnik Minangkabau, dan juga digunakan untuk menyebut masakan khas mereka, yang pada umumnya dikenal dengan nama Masakan Padang.[3]

Saat ini kota Padang menjadi pusat perekonomian karena memiliki pendapatan per kapita tertinggi di Sumatera Barat,[4] serta juga menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, disebabkan jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, dibandingkan kota-kota lain di Sumatera Barat.

Sejarah

Padang sekitar tahun 1795
Muara Padang pada tahun 1883-1889 (litografi berdasarkan aquarel (cat air) oleh Josias Cornelis Rappard)

Tidak ada data yang pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Diperkirakan kota ini pada zaman dahulu berupa sebuah lapangan atau dataran yang sangat luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang.[5] Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari dataran tinggi (darek). Tempat pemukiman pertama adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang.[6] Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan daerah pesisir pantai barat Sumatera berada di bawah pengaruh kerajaan Pagaruyung.[7] Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bahagian dari kedaulatan kesultanan Aceh.[8][9]

Kota Padang pada masa penjajahan Belanda

Kota Padang telah dikunjungi oleh pelaut Inggris pada tahun 1649,[10] kemudian mulai berkembang sejak kehadiran VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.[11] Selain memiliki muara yang bagus, VOC tertarik membangun pelabuhan dan pemukiman baru di pantai barat Sumatera untuk memudahkan akses perdagangan dengan kawasan pedalaman Minangkabau, selanjutnya pada tahun 1668, VOC telah berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh dan menanamkan pengaruhnya di sepanjang pantai barat Sumatera, hal ini diketahui dari surat regent Jacob Pits kepada Raja Pagaruyung, yang berisi permintaan dilakukannya hubungan dagang kembali dan mendistribusikan emas ke kota ini.[12] Walaupun pada tanggal 7 Agustus 1669, terjadi pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan monopoli VOC, namun dapat diredam oleh VOC. Peristiwa ini dikemudian hari diabadikan sebagai tahun lahir kota Padang.[13]

Pada tahun 1781 Inggris berhasil menguasai kota ini[14] akibat rentetan perang Anglo-Belanda ke-4,[15] namun kemudian dikembalikan kepada VOC setelah ditandatanganinya perjanjian Paris tahun 1784.[16]

François Thomas Le Même, seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius dengan kapal utama berkuatan 12 meriam, menguasai dan menjarah kota ini pada tahun 1793, keberhasilan Le Même diapresiasi oleh pemerintah Republik Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan.[17]

Kemudian pada tahun 1795, kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris,[15] namun pasca peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui perjanjian Traktat London yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1824.[18]

Pada tahun 1833, residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi di Padang, yang diperkirakan berkekuatan 8.6-8.9 skala Richter serta menimbulkan tsunami,[19] dan sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami melanda pesisir kota Padang, dan menyebabkan kerusakan pada kawasan pantai Air Manis.[19]

Pada tahun 1837, pemerintah Hindia-Belanda menjadikan kota Padang sebagi pusat pemerintahan wilayah Gouvernement Sumatra's Westkust[20] yang meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada tanggal 1 Maret 1906.

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada tanggal 17 Maret 1942, kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka, dan disaat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia.[21] Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya,[22] dan setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.[23]

Berita kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, baru sampai ke kota Padang sekitar akhir bulan Agustus, namun pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan.[24]

Pada tanggal 9 Maret 1950, kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia yang sebelumnya merupakan negara bagian melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah kota Padang.[23] Pada tanggal 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui surat keputusan nomor 1/g/PD/1958, secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975, yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian, setelah menampung segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980, yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah kota Padang sebagai pemerintah daerah.[25]

Reruntuhan Hotel Ambacang akibat gempa bumi 30 September 2009

Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana.[13]

Pada tanggal 30 September 2009, kota ini mengalami gempa berkekuatan 7.6 skala Richter,[26] dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25 % infrastruktur yang ada di kota ini.[27] Dalam kunjungan serta mengawasi secara langsung proses evakuasi dan pemulihan karena bencana ini, presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengutamakan kegiatan tanggap darurat kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi serta rekonstruksi.[28] Pada tanggal 27 Oktober 2010 presiden SBY kembali ke kota ini untuk meninjau dan memastikan kegiatan tanggap darurat atas bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di kepulauan Mentawai.[29]

Geografi

Berkas:Kota Padang dari udara.jpg
Salah satu sudut kota Padang dari udara

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan kota Padang adalah 694,96 km²[30] atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Dari luas tersebut, lebih dari 60%, yaitu ± 434,63 km², merupakan daerah perbukitan yang ditutupi hutan lindung, sementara selebihnya merupakan daerah efektif perkotaan.

Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah (di antaranya yaitu pulau Sikuai dengan luas 4.4 Ha di kecamatan Bungus Teluk Kabung, pulau Toran seluas 25 Ha[31] dan pulau Pisang Gadang[32] di kecamatan Padang Selatan). Daerah perbukitan membentang dibagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran.

Wilayah daratan kota Padang ketinggiannya sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C-32 °C pada siang hari dan 22 °C-28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%-81%.[33] Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir, pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.[34]

Kependudukan

Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatera Barat, berdasarkan data kependudukan tahun 2008, diketahui rasio jenis kelamin 99.13, sedangkan jumlah angkatan kerja 344.497 orang dengan jumlah pengangguran 50.343 orang.[30] Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.[36][37][38]

Tahun 1819 1874 1930 1971 1980 1990 2008 2010
Jumlah penduduk 8.500 25.000 52.054 195.912 480.607 631.263 856.815 833.562
Sejarah kependudukan kota Padang
Sumber:[11][30][39]

Etnis

Penduduk kota Padang sebagian besar beretnis Minangkabau. Etnis lain yang juga menjadi penghuni adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil.

Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.[40]

Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk kota Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri.

Suasana pelabuhan Emmahaven saat menyambut Gubernur jenderal Johan Paul van Limburg Stirum sekitar tahun 1916

Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang.[40] Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.

Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di kota Padang sudah melupakan budayanya.[41]

Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).[40]

Orang Minang di kota Padang merupakan perantau dari daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1970, jumlah pendatang sebesar 43% dari seluruh penduduk, dengan 64% dari mereka berasal dari daerah-daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1990, dari jumlah penduduk kota Padang, 91% berasal dari etnis Minangkabau.[11]

Agama

Mayoritas penduduk kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau.

Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di kota Padang.

Berkas:Masjidrayaganting.jpg
Masjid Raya Ganting

Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution.[42] Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini.[43] Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.[44]

Gereja katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933[45] di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.[46]

Dalam rangka mendorong kegairahan penghayatan kehidupan beragama terutama bagi para penganut agama Islam pada tahun 1983 untuk pertama kalinya di kota ini diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-13.[46]

Pemerintahan

Masa kolonial

Di dorong oleh pertumbuhan beberapa kawasan yang sedemikian pesat telah menimbulkan masalah baru bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Meskipun mekanisme dan kegiatan pemerintahan telah bertambah maju, namun pemerintahan yang mencakup kepulauan yang terpencar-pencar dan saling berjauhan itu tidak dapat terawasi secara efektif. Keadaan tersebut akhirnya menyebabkan warga kolonial menginginkan pemodelan urusan pemerintahannya sebagaimana model di negeri Belanda sendiri, di mana sistem kekotaprajaan yang diperintah oleh seorang walikota dan bertanggung jawab kepada Dewan Kotapraja. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1906, berdasarkan ordonansi (STAL 1906 No.151) yang ditanda tangani oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz sistem pemerintahan desentralisasi mulai diperkenalkan di Hindia Belanda, dan sejak 1 April 1906 termasuk kota Padang telah berstatus gemeente (kota), yang kemudian diiringi dengan pembentukan Dewan Kotapraja dengan tugas utama adalah perbaikan tingkat kesehatan masyarakat dan transportasi, termasuk penanganan masalah-masalah bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta penerangan jalan-jalan, begitu pula pengontrolan sanitasi, kebersihan selokan dan sampah-sampah, pengelolaan persediaan air, pengelolaan pasar dan rumah potong, perluasan kota dan kawasan pemukiman, tanah pekuburan, dan pemadam kebakaran.[47]

Balai kota Padang tempo dulu

Pada tahun 1928 dipilih sebagai Burgemeester (walikota) pertama adalah Mr. W.M. Ouwerkerk yang memerintah sampai tahun 1940 yang kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangun Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota di Eropa, memiliki ciri khas sebuah menara dengan jam, sebagai kantor pusat pemerintahan kota Padang yang sampai hari ini gedung tersebut masih berfungsi sebagai balai kota Padang.

Awal kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai walikota pertama kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda,[48] yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.[49] Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai walikota kedua,[50] atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid,[51][52] seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan kota Padang.[53]

Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Said Rasad dipilih sebagai penganti, dan menjadi Walikota ketiga. Kemudian, ia memindahkan pusat pemerintahan ke kota Padangpanjang.[23] Namun, pada bulan September 1947, Belanda menunjuk Dr. A. Hakim, untuk menjadi walikota Padang.[23]

Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi walikota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi.[23] Kemudian, pada tahun 1956, B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari kota Bukittinggi, terpilih sebagai walikota Padang berikutnya.[48] Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak[54] oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia.[55] Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.[56]

Setelah PRRI, pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi walikota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara.[56] Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.[24]

Orde baru

Gedung DPRD kota Padang

Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi walikota oleh pihak militer mengantikan walikota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu.[24][46] Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai walikota berikutnya.[13]

Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat walikota mengantikan walikota sebelumnya, dan tahun 1973 terpilih menjadi walikota definitif, memimpin kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983,[57] sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H.,[58] yang menjadi walikota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S.,[59] yang juga memimpin kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.

Pemilihan langsung

Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Drs. Fauzi Bahar, M.M, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai walikota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.[60]

Perwakilan

DPRD kota Padang 2009-2014
Partai Kursi
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat 17
Lambang Partai Demokrat PKS 6
Lambang Partai Golkar Partai Golkar 5
Lambang PAN PAN 5
Lambang Partai Hanura Partai Hanura 4
Lambang PPP PPP 3
Lambang PBB PBB 2
Lambang Partai Gerindra Partai Gerindra 2
Lambang PDI-P PDI-P 1
Total 45
Sumber:[61]

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Untuk kota Padang, anggota DPRD kota adalah sebanyak 45 orang.[60]

Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan juga membawa perubahan peta politik di kota Padang, walau sebelumnya pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar, selanjutnya pemilu legislatif 2004-2009, seiring dengan perubahan beberapa regulasi penyelenggaraan otonomi daerah, PAN mulai mengerogoti dominasi partai Golkar secara bersama menguasai parlemen kota,[62] kemudian dari hasil pemilu legislatif 2009-2014, tersusun DPRD kota Padang dari perwakilan sembilan partai,[61] dan partai Demokrat muncul sebagai kekuatan baru yang mendominasi DPRD kota Padang, sekaligus mendapat jatah otomatis pada posisi ketua DPRD kota Padang berdasarkan UU nomor 27 tahun 2009.[63]

Pemindahan pusat pemerintahan

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan kota Padang secara resmi dipindahkan dari kecamatan Padang Barat ke kecamatan Kototangah.[64] Disamping untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di timur dan utara kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap adanya kemungkinan bencana tsunami.[65] Selain itu, pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu, banyak infrastruktur pemerintahan kota yang mengalami kerusakan, sehingga beberapa di antaranya tidak dapat digunakan.[66]

Pembangunan pusat pemerintahan kota Padang di kecamatan Kototangah ini menempati lahan seluas 55,43 hektare. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun 2012 dengan membangunan kantor wali kota, selanjutnya gedung DPRD kota dan masjid.[67] Kemudian secara bertahap akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor SKPD di lingkungan pemerintahan kota.[68]

Pendidikan

Berkas:Rektorat Universitas Andalas samping.JPG
Kampus Universitas Andalas di Limau Manis

Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatera Barat. Tercatat pada tahun 1864, jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang.[69]

Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi siswa dan orang tua murid, pemerintah kota bekerja sama dengan UNP dan Telkom sejak 1 Juli 2010 kembali menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online untuk sekolah negeri jenjang SMP dan SMA, dengan perbaikan pola dan sistem dibandingkan tahun sebelumnya.[70][71] Melalui sistem ini seluruh siswa yang akan melanjutkan pendidikannya di masing-masing tingkatan pendidikan akan termotivasi, mereka dapat memilih sekolah favoritnya berdasarkan rangking nilai yang mereka dapat dan diketahui secara langsung dan transparan.[72]

Saat ini, perguruan tinggi yang berada di kota ini terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik, di antaranya Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang yang berlokasi di Limau Manis, Universitas Negeri Padang (sebelumnya bernama IKIP Padang) di Air Tawar, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol di Lubuk Lintah, Politeknik Kesehatan Padang di Siteba, dan Akademi Teknologi Industri Padang di Tabing. Beberapa perguruan tinggi swasta juga berada di kota ini, seperti Universitas Bung Hatta yang terletak di pinggir pantai Ulak Karang, Institut Teknologi Padang yang terletak di jalan Gajah Mada, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang terletak di Pasir Jambak.

Perpustakaan Daerah Sumatera Barat terletak di kota Padang termasuk salah satu perpustakaan terbaik di Indonesia, dengan jumlah koleksi yang mencapai 30.000 judul, termasuk fasilitas dan pengelolaan yang maksimum, serta jumlah pengunjung pustaka yang tinggi.[73] Pasca gempa bumi kegiatan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat sejak 1 Februari 2010 untuk sementara dipindahkan ke Tabing, menunggu pembangunan gedung baru yang sebelumnya mengalami kerusakan parah.[74]

Pendidikan formal SD atau MI negeri dan swasta SMP atau MTs negeri dan swasta SMA negeri dan swasta MA negeri dan swasta SMK negeri dan swasta Perguruan tinggi
Jumlah satuan 477 129 49 10 42 58
Data sekolah di kota Padang
Sumber:[75][76][77]

Kesehatan

Sebagai ibukota provinsi, kota Padang telah memiliki beberapa pusat fasilitas kesehatan yang cukup lengkap di provinsi Sumatera Barat. Selain memiliki beberapa rumah sakit yang bertaraf nasional, juga telah didukung oleh beberapa perguruan tinggi yang berkaitan dengan kesehatan, salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil[78] yang berafiliasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Politeknik Kesehatan Padang. Pasca gempa 30 September 2009, kondisi bangunan dan peralatan rumah sakit ini memprihatinkan.[79] Rumah Sakit M. Djamil saat ini tengah berusaha memperbaiki program Hospital Disaster untuk mengantisipasi kejadian serupa nantinya.[80]

Sementara pemerintahan kota Padang sendiri juga telah memiliki rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin.[81] Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pemerintahan kota Padang juga telah mendirikan sebanyak 20 buah puskesmas dan 58 buah puskesmas pembantu pada wilayah kecamatan di kota ini. Untuk tahun 2007, satu puskesmas di kota Padang rata-rata melayani 41.000 orang. Angka ini lebih tinggi dari konsep ideal wilayah puskesmas yang hanya untuk melayani 30.000 orang saja, sehingga jika ditinjau dari penyebaran, sarana kesehatan sudah memadai, namun jika ditinjau dari aspek mutu pelayanan kesehatan masih jauh dari yang diharapkan.[82]

Data kesehatan kota Padang
Izin Praktek Jumlah
Dokter spesialis 36
Dokter umum 100
Dokter gigi 36
Bidan 407
Perawat 214
Asisten Apoteker 373
Apotek 180
Optikal 25
Toko obat 98
Rumah bersalin 55
Klinik pengobatan tradisional 31
Sumber:[82]

Selain itu, di kota ini juga terdapat rumah sakit yang dikelola oleh BUMN, Kepolisian, TNI AD dan pihak swasta. PT. Semen Padang saat ini merelokasi Rumah Sakit Semen Padang pada kawasan baru, yang dirancang berlantai tujuh dengan luas tanah 19.500 m²[83] dan diperkirakan dapat beroperasi pada tahun 2011.[84] Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo yang dikelola oleh TNI AD terletak pada kawasan cagar budaya Ganting, rumah sakit ini berdiri pada komplek bangunan peninggalan zaman Belanda dan sebelumnya merupakan tempat peristirahatan para tentara kolonial.[51] Rumah Sakit Selasih merupakan rumah sakit swasta yang dikelola secara bersama dengan pihak Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) Sdn Bhd dari Malaysia,[85] namun akibat gempa bumi 30 September 2009 rumah sakit ini mengalami kerusakan berat.[86]

Pelayanan umum

Untuk melayani kebutuhan akan air bersih, pemerintah kota melalui PDAM kota Padang sampai tahun 2007, telah memiliki 13 unit sumur bor dan Instalasi Pengolahan Air Lengkap (IPAL) di wilayah Gunung Pangilun dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Lubuk Minturun, Ulu Gadut, Pegambiran dan Bungus.[87] Sekitar 60% akan kebutuhan air bersih dipasok dari perusahaan pemerintah daerah ini.[88] Selain itu pada tahun 2006 kota ini diharapkan telah memiliki fasilitas untuk penyediaan air siap minum.[89]

Sedangkan untuk mengantisipasi kebutuhan akan energi listrik, di kota ini telah dibangun sebuah PLTU Teluk Sirih unit I yang terletak di kecamatan Bungus Teluk Kabung dan ditargetkan selesai pada Desember 2011 dengan kapasitas 1x112 MW.[90] Namun karena banyaknya kendala selama pembangunan konstruksinya, proyek ini kemungkinan baru dapat diselesaikan pada bulan Juli 2012.[91][92][93]

Untuk jaringan telekomunikasi, hampir disetiap kawasan dalam kota ini telah terjangkau terutama untuk jaringan telepon genggam, dan pada kawasan tertentu telah tersedia layanan gratis internet tanpa kabel (Wi-Fi) atau dikenal juga dengan hotspot yang terdapat pada beberapa perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, hotel, bahkan kantor polisi.[94][95]

Dalam menangani masalah sampah, pemerintah kota memfungsikan lahan pada kecamatan Koto Tangah di TPA Air Dingin seluas 30.3 ha, yang berjarak 17 km dari pusat kota serta berjarak 7 km dari kawasan pemukiman. Dari 1.432 m³ sampah per hari yang dihasilkan di kota Padang, hanya 800 m³ sampah per hari yang dapat dikelola di TPA tersebut.[96] Selain itu kota ini juga masih terkendala dengan jumlah armada untuk mengangkut sampah yang tidak sebanding dengan banyaknya sampah, idealnya kota ini memiliki 150 buah armada pengangkut sampah yang saat ini baru tersedia sebanyak 63 buah.[97]

Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi masyarakat merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam partisipasinya kepada rakyat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang telah menyediakan lahan untuk penggunaan tersebut pada beberapa kawasan, di antaranya TPU Tunggul Hitam dan TPU Air Dingin.[98]

Sejak dahulu kota Padang sangat rawan terhadap banjir, pemerintah kolonial Hindia-Belanda telah mencoba menanggulangi di antaranya dengan menata tata ruang dan tata kota terutama memperbaiki beberapa bantaran sungai yang membelah kota ini,[99] namun belakangan hal ini terabaikan sehingga baru-baru ini banjir sampai merendam beberapa kawasan di kota Padang.[100] Sebelumnya beberapa kawasan terutama di kecamatan Koto Tangah merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air namun pemerintah kota menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah perkembangan perumahan sehingga menjadi daerah pemukiman padat penduduk. Perubahan fungsi ini berdampak jika curah hujan cukup tinggi (>223,03 mm/jam) maka menimbulkan banjir pada kawasan tersebut seluas 44.09 Ha dengan tinggi genangan air mencapai 60 cm selama lebih dari 6 jam.[101] Sementara sistem jaringan drainase kota Padang terdiri dari 19 areal dengan luas cakupan 3.986 Ha, yang kesemuanya mengalir ke arah sungai utama yaitu Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin.[96]

Kota Padang termasuk kota di Indonesia yang berada pada kawasan berkategori rawan gempa bumi dan tsunami, untuk mengantisipasi hal itu pemerintah setempat telah membangun beberapa kawasan tertentu sebagai lokasi evakuasi terhadap kemungkinan bencana alam tersebut.[102][103] Namun belajar dari pengalaman gempa bumi 30 September 2009, beberapa jalur jalan evakuasi yang telah dirancang sejak tahun 2005 belum dapat memberikan sistem penyelamatan massive yang baik bagi masyarakat yang umumnya berada di zona merah bahaya tsunami.[104] Tingginya tingkat kekacauan lalu lintas, serta kurangnya koordinasi pada masyarakat waktu itu,[105] membuat pemerintah setempat perlu memikirkan mitigasi bencana yang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi pada masa depan.[106][107][108]

Perhubungan

Angkutan kota di Padang
Stasiun kereta api Tabing, Padang

Sebelumnya, rute utama yang menghubungkan kawasan rantau (kota Padang) dengan darek (pedalaman Minangkabau) masa lalu, adalah jalur yang pernah ditempuh Raffles pada tahun 1818 untuk menuju Pagaruyung melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang.[109]

Saat ini ada tiga ruas jalan utama yang menghubungkan kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera. Jalan ke utara menghubungkan kota ini dengan Kota Bukittinggi, dan di sana bercabang ke kota Medan dan Pekanbaru. Terdapat pula cabang jalan di dekat Lubuk Alung ke arah kota Pariaman. Jalan ke timur menuju kabupaten Solok dan kota Solok, yang tersambung dengan Jalan Lintas Sumatera bagian tengah. Sebelumnya, di Arosuka terdapat persimpangan menuju kabupaten Kerinci melalui kabupaten Solok Selatan. Jalan ke selatan yang menyusuri pantai barat Sumatera menghubungkan kota Padang dengan provinsi Bengkulu, melalui kabupaten Pesisir Selatan.

Terminal Regional Bingkuang (TRB) berada di Air Pacah dan selesai dibangun tahun 1999. Terminal ini menggantikan Terminal Lintas Andalas di Olo Ladang. Penggunaan TRB ini tidak seperti yang diharapkan, dan sampai beberapa tahun sesudahnya belum juga dapat menggantikan terminal lama.[110] Setelah gempa tanggal 30 September 2009, TRB dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan daerah kota Padang untuk sementara waktu.[111] Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011, tentang persetujuan relokasi pusat pemerintahan Kota Padang, dalam hal ini kawasan TRB kemudian dialih fungsikan menjadi kawasan pusat pemerintahan kota. Selanjutnya sebagai penganti pemerintah Kota Padang membangun terminal angkutan penyangga pada 3 lokasi yakni, arah utara di Lubukbuaya Kecamatan Kototangah, arah selatan di Gaung Kecamatan Lubukbegalung dan arah timur di Bandarbuek Kecamatan Lubukkilangan.

Penemuan cadangan batubara di kota Sawahlunto mendorong Pemerintah Hindia Belanda membangun rel kereta api serta rute jalan baru melalui kota Padangpanjang sekarang, yang diselesaikan pada 1896.[112] Jalur kereta api ini selain menghubungkan kota Padang dengan kota Sawahlunto, juga mencapai kota-kota lain seperti kota Solok, kota Pariaman, kota Padangpanjang, kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh. Saat ini rel kereta api yang aktif hanyalah jalur Pariaman-Padang untuk kereta api wisata, dan Teluk Bayur-Indarung untuk pengangkutan semen.

Angkutan dalam kota dilayani oleh bis kota, mikrolet dan taksi. Selain itu di pusat kota masih dapat ditemukan bendi (sejenis kereta kuda), sedangkan ojek biasanya beroperasi di perumahan dan pinggiran kota.

Kota Padang memiliki beberapa kawasan pelabuhan, tercatat sejak tahun 1770 diberangkatkan dari pelabuhan kota ini sebanyak 0.3 milyar pikul lada dan 0.2 milyar gulden emas per tahunnya.[113] Pelabuhan Muara sekarang ini berfungsi melayani transportasi laut untuk kapal ukuran sedang terutama untuk tujuan ke atau dari kabupaten Kepulauan Mentawai dan kawasan sekitarnya. Sedangkan pelabuhan Teluk Bayur melayani pengangkutan laut untuk ukuran kapal besar baik ke kota-kota lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Pelabuhan Teluk Bayur mulai beroperasi pada tahun 1892, dan sebelumnya bernama Emmahaven. Sekarang kedua pelabuhan ini dikelola oleh PT Pelindo II.

Sampai tahun 2005, Bandar Udara Tabing melayani perhubungan udara Padang dengan kota-kota lain, seiring meningkatnya permintaan penumpang namun kondisi bandar udara ini yang tidak dapat didarati oleh pesawat berbadan besar serta posisinya yang juga terhalang Gunung Pangilun dan Bukit Sariak sehingga pengembanganya menjadi terbatas.[114] Maka tanggal 23 Juni 1999 ditetapkan lokasi baru penganti bandar udara ini.[115] Dengan selesainya pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau[116] di Ketaping, kabupaten Padang Pariaman, penerbangan sipil dialihkan ke bandara baru tersebut.

Perekonomian

Kantor Javaansche Bank di Padang tempo dulu
Berkas:Gedung Bank Indonesia Padang.jpg
Gedung Bank Indonesia di Padang

Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad ke-19 telah mengalami pertumbuhan ekonomi cepat yang didorong oleh tingginya permintaan kopi dari Amerika, sehingga pada tahun 1864 telah berdiri salah satu cabang Javaansche Bank yakni bank yang bertanggung jawab terhadap mata uang di Hindia Belanda serta telah mengikuti standar selaras dengan yang ada di negara Belanda. Seiring itu pada 1879 juga telah muncul bank simpan pinjam, hal ini mencerminkan tingginya tingkat peredaran uang di kota ini.[117]

Kota ini menempatkan sektor industri, perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan dengan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakatnya. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Walaupun disisi lain industri pengolahan di kota ini telah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup berarti.[118]

Di kota ini terdapat sebuah pabrik semen yang bernama PT Semen Padang dan telah beroperasi sejak didirikan pada tahun 1910. Pabrik semen ini berlokasi di Indarung dan merupakan pabrik semen yang pertama di Indonesia,[119] dengan kapasitas produksi 5.240.000 ton per tahun.[120] Hampir 63% dari produksinya[119] (baik dalam bentuk kemasan zak maupun curah) didistribusikan melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan Teluk Bayur. Selepas reformasi politik dan ekonomi, masyarakat Minang umumnya menuntut pemerintah pusat untuk melaksanakan spin off (pemisahan) PT. Semen Padang dari induknya PT. Semen Gresik,[121][122] yang mana sejak tahun 1995 telah di merger (penggabungan) secara paksa oleh pemerintah pusat, walau tuntutan akuisisi PT. Semen Padang menjadi perusahaan yang mandiri lepas dari PT. Semen Gresik telah dikabulkan Pengadilan Negeri Padang,[123] namun penyelesaian persoalan tersebut masih belum jelas sampai sekarang.[124] Apalagi ditengarai terjadi kemerosotan kinerja perusahaan sejak penggabungan tersebut.[125] Hal ini karena pemerintah pusat masih menganggap restrukturisasi beberapa BUMN melalui pembentukan holding terhadap beberapa BUMN yang memiliki keterkaitan atau kesamaan usaha merupakan penyelesaian terbaik untuk membangun keunggulan daya saing BUMN tersebut agar lebih menjamin perolehan laba di atas rata-rata perusahaan pesaing lainnya.[126]

Batang Kuranji dengan latar Basko Grand Mall

Meskipun kota Padang diguncang gempa bumi pada 30 September 2009, inflasi tinggi tidak terjadi. Dilaporkan bahwa tingkat inflasi kota Padang pada Oktober 2009 sebesar 1,78%, dengan laju inflasi tahunan kota Padang tercatat sebesar 4,36% dan laju inflasi tahun kalender sebesar 3,27%.[127] Setelah pemulihan ekonomi pasca gempa, inflasi tahunan kota Padang pada akhir triwulan-I 2010 masih rendah dan berada pada kisaran 3,05%.[128]

Plaza Andalas sebagai salah satu pusat perdagangan modern di kota Padang, yang ditutup pasca gempa, pada tanggal 1 April 2010 mulai beroperasi kembali dan pemerintah setempat berharap dapat menjadi pemicu bangkitnya kembali perekonomian masyarakat,[129][130] walaupun beberapa pasar tradisional masih berada dalam keadaan pasar darurat, menunggu selesainya proses rekonstruksi dan rehabilitasi.[131][132] Sementara Basko Grand Mall yang juga pusat perbelanjaan modern di kota Padang, direncanakan akan mulai beroperasi kembali pada awal Juni 2010.[133]

Dalam mendorong kelancaran aktivitas perekonomian, pasar sebagai tempat perputaran ekonomi masyarakat, memerlukan adanya peran aktif dari pemerintah setempat dalam penyediaan sarana dan prasarana. Konflik yang terjadi antara para pedagang dan pemerintah setempat dalam hal rekonstruksi, rehabilitasi maupun relokasi terutama pasca gempa bumi, tentunya akan memperburuk perekonomian kota itu sendiri.[134] Pembangunan pasar saat ini dilakukan secara bertahap, untuk tahap pertama tahun 2010 telah dikerjakan dengan dana sebesar 64,5 milyar rupiah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dana pendamping sebesar 59 milyar rupiah dari APBD.[135]

Pariwisata

Museum Adityawarman di Padang
Klenteng See Hin Kiong di Padang

Kota Padang terkenal akan legenda Siti Nurbaya dan Malin Kundang, dan saat ini kota Padang sedang berbenah ke arah pembangunan kepariwisataan.[136]

Kota ini memiliki sebuah museum yang terletak di pusat kota yang bernama Museum Adityawarman. Museum ini mengkhususkan diri pada sejarah dan budaya suku Minangkabau, suku Mentawai dan suku Nias. Museum ini memiliki 6.000 koleksi, dengan gaya arsitektur bangunannya berbentuk rumah adat Minangkabau (Rumah Gadang), model Gajah Maharam, serta di halaman depan museum terdapat dua lumbung padi.

Di kawasan pelabuhan Muara banyak dijumpai beberapa bangunan peninggalan sejak zaman Belanda, beberapa bangunan di kawasan tersebut ditetapkan pemerintah setempat sebagai cagar budaya, di antaranya Masjid Muhammadan bertarikh 1843, merupakan masjid berwarna hijau muda yang dibangun oleh komunitas keturunan India, Klenteng Kwan Im yang bernama See Hin Kiong tahun 1861 kemudian direnovasi kembali tahun 1905 setelah sebelumnya terbakar.[137] Dari sehiliran Batang Arau, terdapat sebuah jembatan yang bernama jembatan Siti Nurbaya. Jembatan itu menghubungkan sebuah kawasan bukit yang dikenal juga dengan nama Gunung Padang. Konon, pada bukit ini terdapat kuburan Siti Nurbaya.[138] Kawasan bukit ini juga dahulunya menjadi tempat pemukiman awal masyarakat etnis Nias di kota Padang.[139]

Kemudian di pelabuhan Teluk Bayur terdapat beberapa kawasan wisata seperti pantai Air Manis, tempat batu Malin Kundang berdiri.[140] Selain itu, terus ke selatan dari pusat kota juga terdapat kawasan wisata pantai Caroline, dan pantai Bungus,[141] serta sebuah resort Wisata yang terletak di pulau Sikuai.[142]

Sedangkan ke arah kecamatan Koto Tangah, terdapat kawasan wisata pantai Pasir Jambak, serta kawasan wisata alam Lubuk Minturun,[143] yang populer dalam tradisi balimau dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama sehari sebelum masuk bulan Ramadhan.[144]

Sementara pada kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha.[145] Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.[146]

Sejak tahun 1995 Pemerintah Kota Padang telah mulai mengembangkan Hutan Kota termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman dan indah, juga sebagai salah satu sarana rekreasi terutama bagi warga kotanya.[147] Selain tetap mempertahankan beberapa RTH yang telah ada seperti RTH Imam Bonjol[148] dan RTH Taman Melati, pemerintah kota berencana membangun Hutan Kota pada kawasan Delta Malvinas yang berada pada sehiliran Batang Kuranji.[149]

Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebahagian besar masyarakat Indonesia, masakan ini juga populer sampai ke mancanegara.[150] Makanan yang populer di antaranya seperti Gulai, Rendang, Ayam Pop, Terung Balado, Gulai Itik Cabe Hijau, Nasi Kapau, Sate Padang dan Karupuak Sanjai. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Meskipun begitu, yang dinamakan sebagai "masakan Padang" sebenarnya dikenal sebagai masakan etnis Minangkabau secara umum.[3]

Dalam mendorong pariwisata di kota Padang, pemerintah kota menggelar Festival Rendang untuk pertamakalinya pada tahun 2011. Setelah sebelumnya Rendang dinobatkan oleh CNN International sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World’s 50 Most Delicious Foods (50 Hidangan Terlezat Dunia).[151] Festival yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol ini diikuti oleh kelurahan se-Kota Padang dan berhasil memasak 5,2 ton daging, sehingga mendapatkan piagam Museum Rekor Indonesia untuk kategori peserta dan daging terbanyak.[152]

Panorama pelabuhan Muara pada sehiliran Batang Arau tempo dulu

Olahraga, Seni dan Budaya

Stadion Agus Salim yang diresmikan pada tahun 1985

Beberapa klub utama sepak bola, di antaranya PS Semen Padang, PSP Padang, dan Minangkabau FC, bermarkas di kota ini. Ketiga kesebelasan ini menggunakan Stadion Agus Salim sebagai tempat untuk pertandingan laga kandang, stadion ini terletak pada kawasan gelanggang olah raga (GOR) yang mulai dibangun sejak tahun 1957.[46]

Kota ini juga memiliki lapangan pacuan kuda, yang setiap tahunnya diadakan lomba pacu kuda pada kawasan Tunggul Hitam yang memiliki panjang lintasan 1.600 m.[153] Perlombaan pacu kuda ini sudah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Minangkabau khususnya, saat ini sudah menjadi rangkaian perlombaan dengan beberapa kota/kabupaten lain di Sumatera Barat yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah satu kali tiap tahunnya, sementara pesertanya juga ada dari luar Sumatera Barat.[154]

Sebuah pertunjukan Barongsai di Padang

Perlombaan selaju sampan atau dikenal dengan nama lomba perahu naga biasanya diadakan setiap tahunnya di sungai Banda Bakali. Lomba perahu naga ini kemungkinan dipengaruhi oleh etnis Tionghoa, termasuk kesenian tarian tradisional Barongsai yang pernah mewakili kota Padang pada beberapa perlombaan tingkat internasional.[155]

Kawasan Lubuk Minturun populer dalam tradisi balimau di Padang

Kota Padang termasuk kota yang menjadi bagian dari tahapan perlombaan balap sepeda Tour de Singkarak, dan pada tahun 2011, telah memasuki tahun ketiganya. Kejuaraan ini secara resmi telah menjadi agenda perhelatan tahunan Union Cycliste Internationale (UCI).[156]

Dalam memperingati hari jadinya, kota ini setiap tahunnya menyelenggarakan pesta telong-telong, berupa perayaan pada malam hari yang dimeriahkan dengan pemasangan obor atau lampion.[157] Sementara itu menjelang masuk bulan Ramadhan masyarakat muslim di kota ini selalu menyelenggarakan tradisi balimau yaitu mandi keramas, biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian.[158]

Salah satu tradisi adat Minangkabau yaitu persembahan (pasambahan) dalam upacara pemakaman masih dilaksanakan pada kecamatan Kuranji.[159] Sementara pada kecamatan Pauh dikenal dengan tradisi silat Pauh (Silek Pauah),[160] yang memiliki pengaruh sampai mancanegara[161] serta juga digunakan dalam mengembangkan beberapa aliran tarekat di Padang.[162]

Perpaduan budaya berbagai etnis dapat dilihat pada tari Balanse Madam yang berasal dari komunitas Nias di Padang. Tari yang diciptakan pada abad ke-16 ini dipengaruhi oleh budaya Portugis, Minangkabau dan budaya Nias sendiri. Pada masa kini tari ini juga ditampilkan oleh masyarakat etnis lain, seperti Minangkabau dan Tamil.[163][164]

Kota ini juga menjadi sumber inspirasi bagi para seniman untuk menuangkan kreasinya, beberapa karya seni yang berkaitan dengan kota ini antara lain roman/novel berjudul Siti Nurbaya berkisah tentang wanita yang dipaksa kawin dengan lelaki bukan pilihannya dan diracun sampai meninggal,[165] karya Marah Rusli,[166] yang kemudian pada tahun 1990 TVRI mengangkat cerita ini menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul Sitti Nurbaya yang dibintangi oleh Novia Kolopaking, Gusti Randa dan HIM Damsyik. Begitu juga dengan roman Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sutan Sati,[167] mengambil latar kota Padang dan suasana Minangkabau tempo dulu. Roman ini menceritakan pengembaraan seorang tokoh utamanya bernama Midun,[168] yang kemudian juga diangkat oleh TVRI tahun 1991 menjadi film layar kaca/sinetron dengan judul yang sama, serta dibintangi oleh Sandy Nayoan dan Desy Ratnasari.[169]

Sementara lagu berjudul Teluk Bayur diciptakan oleh Zainal Arifin dan dinyanyikan oleh Ernie Djohan menjadi lagu cukup populer di masyarakat tahun 60-an.[170][171][172]

Pers dan Media

Radio Republik Indonesia (RRI) Padang
TVRI Sumatera Barat di Padang

Kota Padang, sejak zaman Hindia-Belanda sudah menjadi tempat penerbitan surat kabar. Sumatera Courant merupakan koran pertama yang terbit di kota Padang, bahkan Sumatera antara tahun 1859[173] dan 1860,[174] serta disaat bersamaan juga muncul Padangsche Nieuws en Advertentieblad pada 17 Desember 1859 oleh R.H. Van Wijk Rz. Setelah itu, kota Padang banyak menerbitkan koran-koran berbahasa Melayu, Belanda, dan Tionghoa, di antaranya Padangsche Handelsblad (1871) oleh H.J. Klitsch & Co, Bentara Melayu (1877) oleh Arnold Snackey, Pelita Kecil (1 Februari 1886) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, Pertja Barat (1892) di bawah pimpinan Dja Endar Moeda, Tjahaya Soematra (1897) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, De Padanger (1900) oleh J. van Bosse, Warta Berita (1901) oleh Mahyuddin Datuk Sutan Marajo, dan banyaknya surat kabar yang dipimpin Mahyuddin Datuk Sutan Marajo serta aktifitasnya di dunia pers, dikemudian hari ia dianggap sebagai perintis pers di Sumatera.[175] Selanjutnya, pada tahun 1911, muncul surat kabar Soeting Melajoe yang merupakan surat kabar khusus perempuan, yang dikelola oleh Rohana Kudus. Pada tahun yang sama juga muncul surat kabar dua mingguan yang bernama al-Munir.[176] Berikutnya tahun 1914 muncul Sinar Soematra, kemudian dikelola oleh Liem Koen Hian seorang tokoh nasionalis Tionghoa, yang menjadi redaksi tahun 1918-1921,[177] pada tahun yang sama juga telah muncul Bintang Tionghoa, Soeara Rakjat, Warta Hindia, Sri Soematra, Soematra Tengah, dan Oetoesan Melajoe.[178]

Hingga saat ini kota Padang masih menjadi kota penerbitan surat kabar, di antaranya yang cukup terkenal adalah Harian Haluan dan Singgalang. Kedua surat kabar ini masih konsisten menyediakan rubrik dalam bahasa Minang.[179]

Beberapa stasiun radio juga terdapat di kota ini, seperti RRI Padang,[180][181] Radio Classy FM.[182] dan Pronews 90 FM.[183] Stasiun radio ini memainkan peranan penting, terutama dalam kasus gempa bumi 30 September 2009, di saat beberapa media komunikasi dan informasi tidak dapat diakses oleh masyarakat, stasiun radio ini dapat mengudara dan menyampaikan informasi dari pemerintah setempat kepada seluruh masyarakat, 30 menit setelah gempa bumi tersebut sehingga sedikit banyaknya mengurangi kepanikan yang timbul di masyarakat saat itu.[184]

Selain TVRI Sumatera Barat yang berada di kota Padang, juga terdapat beberapa stasiun TV swasta yang beroperasi di kota ini, di antaranya Padang TV dan Favorit TV. Setelah bergulirnya otonomi daerah, TVRI Sumatera Barat yang pendanaannya dibebankan kepada APBD kota/kabupaten di Sumatera Barat sempat dipertanyakan oleh beberapa pemerintah kota dan kabupaten yang menuntut komitmen TVRI Sumatera Barat untuk memberikan kontribusi yang jelas kepada mereka.[185]

Rujukan

  1. ^ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
  2. ^ "BPS: Jumlah Penduduk Sumbar 4.845.988 Jiwa". antara-sumbar.com. 2010-09-1. 
  3. ^ a b Masakan Padang. Jakarta: Galangpress Group. 2009. ISBN 978-602-8328-22-7. 
  4. ^ Sjafrizal. Ekonomi Regional. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-17475-2-3. 
  5. ^ Colombijn, Freek. Paco-Paco (Kota) Padang. hlm. 55. 
  6. ^ Colombijn, Freek. Paco-Paco (Kota) Padang. hlm. 56. 
  7. ^ Cortesão, Armando (1944). The Suma Oriental of Tomé Pires. 2. London: Hakluyt Society. 
  8. ^ Kathirithamby-Wells, J. (1969). Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan of 1663. JSEAH 10. 3:453-479. 
  9. ^ Abdullah, Taufik. "Some Notes on the Kaba Tjindua Mato: An Example of Minangkabau Traditional Literature" (PDF). Diakses tanggal 2010-03-30. 
  10. ^ Keane, A.H. (1892). Eastern Geography: A Geography of the Malay Peninsula, Indo-China, the Eastern Archipelago, the Philippines, and New Guinea. E. Stanford. 
  11. ^ a b c Colombijn, Freek (1996). "Padang". 13 (4): 281–288. doi:10.1016/0264-2751(96)00010-8. 
  12. ^ NA. VOC 1277. Mission to Pagaruyung. fols. 1027r-v.
  13. ^ a b c Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), 326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat, Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT. Buana Lestari.
  14. ^ Marsden, William (1784). The History of Sumatra: Containing an Account of the Government, Laws, Customs and Manners of the Native Inhabitants, with a Description of the Natural Productions, and a Relation of the Ancient Political State of That Island. 
  15. ^ a b Moore, B., Nierop, H.F.K. (2003). Colonial Empires Compared: Britain and the Netherlands, 1750-1850. Ashgate Publishing. ISBN 0-7546-0492-6.
  16. ^ Tarling, Nicholas (1964). "Anglo-Dutch Rivalry in the Malay World, 1780-1824". Historical Journal. 7: 177–179. 
  17. ^ Piat, Denis (2007). Pirates and Corsairs in Mauritius. Christian le Comte. ISBN 978-99949-905-3-5. 
  18. ^ Keat, G.O. (2004). Southeast Asia: a Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor. ABC-CLIO. 1-57607-770-5. 
  19. ^ a b Natawidjaja, D. H. (2006). "Source parameters of the great Sumatran megathrust earthquakes of 1797 and 1833 inferred from coral microatolls" (PDF). Journal Of Geophysical Research. 111 (B06403): B06403. doi:10.1029/2005JB004025. 
  20. ^ Asnan, Gusti (2002). Transportation on the West Coast of Sumatra in the Nineteenth Century. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, On the road The social impact of new roads in Southeast Asia 158. No. 4. Leiden. hlm. 727-741. www.kitlv-journals.nl.
  21. ^ Muljana, Slamet (2008). Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan. PT LKiS Pelangi Aksara. hlm. 2. ISBN 979-1283-57-5. 
  22. ^ Aqsha, Darul (2005). K. H. Mas Mansur, 1896-1946. Erlangga. hlm. 72. ISBN 979-781-145-X. 
  23. ^ a b c d e Safwan, Mardanas (1987). Sejarah Kota Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 
  24. ^ a b c Kahin, A. (1999). Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998. Amsterdam University Press. ISBN 90-5356-395-4. 
  25. ^ legislasi.mahkamahagung.go.id Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang. Diakses pada 27 Juli 2010.
  26. ^ McCloskey, J.; et. al. (2010). "The September 2009 Padang Earthquake". Nature Geoscience. 3: 70–71. doi:10.1038/ngeo753. 
  27. ^ sirrma.bppt.go.id Bencana Gempa Bumi dan Kolateral Longsor dan Kebakaran di Sumbar. Diakses pada 26 Juli 2010.
  28. ^ www.indonesiavancouver.org Sambutan Presiden RI pada Rapat Terbatas Penanganan Gempa Bumi di Padang dan Jambi. Diakses pada 27 Juli 2010.
  29. ^ www.presidenri.go.id Presiden Tiba di Padang, Sumatera Barat. Diakses pada 29 Oktober 2010.
  30. ^ a b c sumbar.bps.go.id Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kota Padang.
  31. ^ www.kp3k.dkp.go.id Kawasan Konservasi. Diakses pada 27 Juni 2010.
  32. ^ www.ppk-kp3k.dkp.go.id Profil Pulau Pisang Gadang. Diakses pada 27 Juni 2010.
  33. ^ www.padang.go.id Profil Geografis Kota Padang.
  34. ^ Tempo. 10. Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya. 1980. 
  35. ^ iklim.bmg.go.id Rata-Rata Suhu Udara Kota Padang.
  36. ^ www.padang.go.id Depdagri Tetapkan Pemko Padang KTP Berbasis NIK.
  37. ^ nasional.kontan.co.id Depdagri Ujicoba Penerapan KTP Berbasis NIK di 4 Kota.
  38. ^ www.jakartacitydirectory.com Pemutakhiran Data Kependudukan di Padang.
  39. ^ padangkota.bps.go.id Angka Final Sensus Penduduk 2010 Kota Padang. Diakses pada 28 Juni 2011.
  40. ^ a b c Amran, Rusli (1988). Padang Riwayatmu Dulu. Yasaguna. 
  41. ^ Colombijn, Freek. Paco-Paco (Kota) Padang. hlm. 69–77. 
  42. ^ Zein, Abdul Baqir (1999). Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia. Gema Insani. ISBN 979-561-567-X. 
  43. ^ Soekarno (1990). Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam, 1953-1966. Haji Masagung. ISBN 979-412-167-3. 
  44. ^ tourism.padang.go.id Masjid Raya Gantiang. Diakses pada 10 November 2010.
  45. ^ Nas, P. (1993). Urban symbolism. BRILL. hlm. 65. ISBN 90-04-09855-0. 
  46. ^ a b c d Colombijn, Freek, (1994), Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space, Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.
  47. ^ Nas, P.J.M. (2003). The Indonesian Town Revisited. LIT Verlag Münster. ISBN 3-8258-6038-8. 
  48. ^ a b Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-640-6. 
  49. ^ Husein, Ahmad (1992). Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau 1945-1950. 1. Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau. ISBN 978-979-405-126-9. 
  50. ^ Sudarmanto, J. B. (2007). Jejak-Jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia. Grasindo. ISBN 978-979-759-716-0. 
  51. ^ a b Fatimah. Siti, Amri. Emizal, Ayu. Yasrina, Zed. Mestika (2007). Bgd. Azizchan, 1910-1947: Pahlawan Nasional dari Kota Padang. Universitas Negeri Padang. ISBN 978-979-3458-14-4.
  52. ^ Rasyid. Sutan Mohamad (1981). Rasjid-70. Panitia Peringatan Ulang Tahun Mr. Rasjid ke-70.
  53. ^ Tim Penulis. Pahlawan Indonesia. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1481-60-1.
  54. ^ Poesponegoro. Marwati Djoened, Notosusanto. Nugroho (1992). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-412-1.
  55. ^ Ong H.H (1965). Sapta Marga Berkumandang di Sumatera: Operasi-Operasi Menumpas Pemberontakan PRRI. Jakarta: Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata.
  56. ^ a b Syamdani (2009). PRRI, Pemberontakan atau Bukan. Media Pressindo. ISBN 978-979-788-032-3. 
  57. ^ Durin, H.B. (1997). Catatan Seorang Pamong: Hasan Basri Durin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Barat 1987-1997. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-285-5. 
  58. ^ Anwar, Rosihan (1986). Perkisahan Nusa, Masa 1973-1986. Grafitipers. 
  59. ^ Dusky Pandoe, Marthias (2001). A Nan Takana (Apa yang Teringat): Memoar Seorang Wartawan. Kompas. ISBN 978-979-709-002-9. 
  60. ^ a b Haris, Syamsuddin (2007). Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten Kota. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. ISBN 978-979-799-052-7. 
  61. ^ a b www.padangkini.com Inilah Anggota DPRD Padang yang Telah Ditetapkan KPU. Diakses pada 10 Juli 2010.
  62. ^ Zuhro, R.S. (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali. Ombak. ISBN 602-8335-09-6. 
  63. ^ www.dpr.go.id UU Nomor 27 Tahun 2009.
  64. ^ www.presidenri.go.id Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011.
  65. ^ www.minangkabaunews.com Wako Padang: Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Aia Pacah Wujudkan Pemerataan. Diakses pada 14 Januari 2012.
  66. ^ www.haluankepri.com Pusat Pemerintahan Kota Padang Diresmikan. Diakses pada 14 Januari 2012.
  67. ^ Rp800 M untuk Pindahkan Pusat Kota Padang. VIVAnews. Diakses pada 28 Januari 2012.
  68. ^ Masa Depan Padang di Kawasan Aie Pacah. Harian Haluan. Diakses pada 28 Januari 2012.
  69. ^ Graves, Elizabeth E. (2007). Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-661-1. 
  70. ^ www.padang.go.id. Diakses pada 10 November 2010.
  71. ^ psb.diknaspadang.or.id PSB Online Dinas Pendidikan Kota Padang.
  72. ^ www.diknas-padang.org PSB Online Dicontoh. Diakses pada 10 November 2010.
  73. ^ www.padangmedia.com Perpustakaan Wilayah Sumbar Termasuk 4 Besar di Indonesia. Diakses pada 10 November 2010.
  74. ^ www.sumbarprov.go.id Pelayanan Perpustakaan Daerah Sumbar Mulai Aktif. Diakses pada 10 November 2010.
  75. ^ www.diknas-padang.org Profil Sekolah.
  76. ^ www.padang.go.id Dinas Pendidikan.
  77. ^ nisn.jardiknas.org Data Siswa.
  78. ^ Ikatan Dokter Indonesia (1995). Kiprah Dokter Dalam Era 50 Tahun Indonesia Merdeka. Ikatan Dokter Indonesia. ISBN 978-979-8129-74-2. 
  79. ^ www.tempointeraktif.com Kondisi Rumah Sakit M. Djamil Memprihatinkan. Diakses pada 2 Oktober 2010.
  80. ^ www.antara-sumbar.com RS M. Djamil Perbaiki Hospital Disaster. Diakses pada 2 Oktober 2010.
  81. ^ www.padang.go.id RSUD Rasidin Berbenah Diri.
  82. ^ a b www.depkes.go.id Buku Profil Kesehatan Tahun 2007 Kota Padang. Diakses pada 26 juni 2010.
  83. ^ www.semenpadang.co.id RS Semen Padang Mulai Dibangun. Diakses pada 14 Oktober 2010.
  84. ^ www.antara-sumbar.com RS Semen Padang Rampung Awal 2011. Diakses pada 14 Oktober 2010.
  85. ^ announcements.bursamalaysia.com KPJ-Milestone.
  86. ^ www.deplu.go.id Press Release Pusat Komunikasi Publik Untuk Gempa Padang. 4 Oktober 2009. Diakses pada 10 November 2010.
  87. ^ www.pdampadang.com Tingkatkan Pelayanan, PDAM Bentuk Tim Khusus. Diakses pada 26 Juni 2010.
  88. ^ www.tempointeraktif.com PDAM Kota Padang Kesulitan Memperbaiki Jaringan Air. Diakses pada 26 juni 2010.
  89. ^ www.pdampadang.com PDAM Padang Akan Memproduksi Air Siap Minum. Diakses pada 2 Oktober 2010.
  90. ^ bataviase.co.id PLTU Teluk Sirih Rampung Akhir 2011. Diakses pada 26 juni 2010.
  91. ^ padang-today.com PLTU Teluk Sirih Baru Lima Puluh Persen. Diakses pada 1 Januari 2012.
  92. ^ www.pln.co.id PLTU Teluk Sirih Sudah 68 Persen. Diakses pada 1 Januari 2012.
  93. ^ www.dpr.go.id Komisi VII DPR RI Kecewa. Diakses pada 1 Januari 2012.
  94. ^ www.kpii.co.tv Daftar Alamat Akses Internet Gratis Menggunakan WIFI di Indonesia. Diakses pada 16 Oktober 2010.
  95. ^ www.wawasannews.com Biaya Pembuatan SIM/STNK di Padang Naik 40%. Diakses pada 16 Oktober 2010.
  96. ^ a b ciptakarya.pu.go.id Kota Padang. Diakses pada 18 September 2010.
  97. ^ www.classyfm.co.id Kota Padang Kekurangan Armada Sampah. Diakses pada 18 September 2010.
  98. ^ padang-today.com TPU Tunggul Hitam Sudah Tak Layak Lagi.
  99. ^ www.rumahamangempa.net Mitigasi Tata Ruang Kota Padang Berlandaskan Kearifan Lokal. Diakses pada 14 Oktober 2010.
  100. ^ beta.antaranews.com Ratusan Rumah di Padang Terendam Banjir. Diakses pada 14 Oktober 2010.
  101. ^ Syahrial, Fadly (2007). Evaluasi Pengelolaan Sistem Drainase Kota Padang (Tesis). Diakses tanggal 6 November 2010. 
  102. ^ nasional.vivanews.com Padang Sebar Peta Evakuasi Tsunami. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  103. ^ dspace.ipk.lipi.go.id Kajian Sistem Evakuasi Vertikal Secara Detail di Kota Padang. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  104. ^ Tempo. 36 (2007). Badan Usaha Jaya Press Jajasan Jaya Raya.
  105. ^ www.tempointeraktif.com Warga Padang Minta Pemerintah Siapkan Jalur Evakuasi. Diakses pada 28 November 2010.
  106. ^ www.classyfm.co.id Pemerintah Kota Padang Akan Membangun Jalur Evakuasi Di 8 Titik Desember Mendatang. Diakses pada 28 November 2010.
  107. ^ regional.kompas.com TNI AU Buka Jalur Evakuasi Tsunami. Diakses pada 28 November 2010.
  108. ^ www.antaranews.com Padang Siapkan Tujuh Jalur Evakuasi Tsunami. Diakses pada 28 November 2010.
  109. ^ Raffles, Sophia (1830). Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles. London: J. Murray. 
  110. ^ Akar Persoalan Terminal Bingkuang. Kompas.
  111. ^ Kantor Pemerintah Kota Padang Akan Dipindahkan ke Timur. Tempo Interaktif, 22 Oktober 2009.
  112. ^ Colombijn, Freek. Paco-Paco (Kota) Padang. hlm. 65. 
  113. ^ Jacobs, E.M. (2006). Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company During the Eighteenth Century. CNWS Publications. ISBN 90-5789-109-3. 
  114. ^ transportasi.bappenas.go.id New Padang Airport Construction Project. Diakses pada 10 November 2010.
  115. ^ hubud.dephub.go.id Keputusan Menteri Perhubungan. Diakses pada 10 November 2010.
  116. ^ www.kimpraswil.go.id Presiden Resmikan Bandaran Internasional Minangkabau dan Ruas Jalan Tabing–Duku. Situs Resmi Departemen Kimpraswil.
  117. ^ Kato, Tsuyoshi (2005). Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: PT Balai Pustaka. ISBN 979-690-360-1. 
  118. ^ Sutaat (2002). Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja di Sektor Industri Tahun 2002. Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial, Republik Indonesia. 
  119. ^ a b Profil Daerah Kabupaten dan Kota. 2. Penerbit Buku Kompas. ISBN 978-979-709-054-8. 
  120. ^ www.semenpadang.co.id Kapasitas Produksi. Diakses pada 9 Juni 2010.
  121. ^ Aspinall, Edward (2003). Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-230-202-6. 
  122. ^ www.bpkp.go.id Tuntutan Spin Off dan Bahaya Kartel.
  123. ^ www.korantempo.com Semen Gresik Diperintahkan Batalkan Akuisisi Semen Padang.
  124. ^ Afrizal (2007). The Nagari Community, Business, and the State: The Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests in West Sumatra, Indonesia. Sawit Watch. ISBN 979-15188-1-5. 
  125. ^ Menyongsong Era Hub Internasional. Kasatua Pub. 2003. 
  126. ^ Lauw, Andreas (1996). "Kinerja & Restrukturisasi BUMN". Informasi. 17 (191-196). 
  127. ^ Kantor Bank Indonesia Padang. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat: Triwulan III - 2009. Diakses pada 9 Juni 2010.
  128. ^ Kantor Bank Indonesia Padang. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Barat: Triwulan I - 2010. Diakses pada 9 Juni 2010.
  129. ^ www.padang.go.id Plaza Andalas Mulai Dioperasikan Kembali. Diakses pada 9 Juni 2010.
  130. ^ padang-today.com Besok Plaza Andalas Mulai Operasi. Diakses pada 9 Juni 2010.
  131. ^ www.menitriau.com Wako Padang Minta APBN untuk Bangun Pasar Raya. Diakses pada 2 Oktober 2010.
  132. ^ www.padang.go.id Minta Dukungan Pembangunan Pasar dan Shelter. Diakses pada 2 Oktober 2010.
  133. ^ www.riaumandiri.net Anak Yatim Tamu Pertama Basko Hotel dan Grand Mall. Diakses pada 9 Juni 2010.
  134. ^ www.antaranews.com Kadin: Konflik Pasarraya Perburuk Perekonomian Padang. Diakses pada 9 Juni 2010.
  135. ^ rripadang.co.id Pembangunan Pasar Raya Padang Diharapkan Cepat Selesai. Diakses pada 16 November 2010.
  136. ^ "Potensi Kota Padang". Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Diakses tanggal 2010-10-02. 
  137. ^ bataviase.co.id Menjenguk Kota Tua Padang setelah Gempa. Diakses pada 10 November 2010.
  138. ^ Rusli, Marah (1991). Sitti Nurbaya: Kasih Tak Sampai. PT Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-167-0. 
  139. ^ Anatona (1996). Pemukiman Migran Asal Nias di Kota Padang dan Sekitarnya: Suatu Tinjauan Historis. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian, Universitas Andalas. 
  140. ^ Dwi Elisa, Caroline Johnson (2000). Malin Kundang: Folktales From West Sumatra. Penerbit PT Framedia Widiasarana Indonesia. ISBN 978-979-669-872-1. 
  141. ^ Witton, P. (2003). Indonesia. Lonely Planet. ISBN 1-74059-154-2. 
  142. ^ www.newsikuai-island.com New Sikuai Island Resort.
  143. ^ Backshall, Stephen (2003). The Rough Guide to Indonesia. Rough Guides. hlm. 403. ISBN 1-85828-991-2. 
  144. ^ Gamma. 1. Garda Media Mandiri. 1999. 
  145. ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1986 Tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya DR. Mohammad Hatta.
  146. ^ tourism.padang.go.id Taman Hutan Raya Bung Hatta.
  147. ^ Peraturan Daerah No. 5 tahun 1995 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Padang
  148. ^ opac.unila.ac.id Pemeliharaan Lansekap Ruang Terbuka Hijau Imam Bonjol Kota Padang Sumatera Barat.
  149. ^ www.dephut.go.id Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota.
  150. ^ Ramli, Andriati (2008). Masakan Padang: Populer & Lezat. Niaga Swadaya. ISBN 978-979-1477-09-3. 
  151. ^ World’s 50 Most Delicious Foods by CNN GO. Diakses pada 8 Januari 2012.
  152. ^ Memasak 5,2 Ton Rendang Pecahkan Rekor MURI. Metrotvnews.com. Diakses pada 8 Januari 2012.
  153. ^ "Track Pacu Updates". Diakses tanggal 2010-10-02. 
  154. ^ travel.kompas.com Pacu "Kudo" Bangkitkan Pariwisata Lokal. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  155. ^ www.antara-sumbar.com Karnaval Sipasan dan Barongsai. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  156. ^ "Tour de Singkarak". www.tourdesingkarak.com. Diakses tanggal 6 Juni 2011. 
  157. ^ tourism.padang.go.id Pawai Telong-Telong. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  158. ^ Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Sumatera Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat. 1942. 
  159. ^ Pasambahan Dalam Upacara Kematian di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. 2005. 
  160. ^ Draeger, D.F. (1972). Weapons and Fighting Arts of the Indonesian Archipelago. C. E. Tuttle Co. 
  161. ^ www.paulusembilan.nl Pencak Silat Paulu Sembilan. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  162. ^ silatindonesia.com Silat Pauh. Diakses pada 28 Oktober 2010.
  163. ^ Indrayuda. "Fungsi Tari Balanse Madam dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Nias Bandar Raya Padang". Wacana Seni Journal of Art Discourse (dalam bahasa Bahasa Malaysia). Universiti Sains Malaysia. 
  164. ^ Risnawati; Soedarsono, R.M. (2003). "Tari Balanse Madam dalam Masyarakat Nias di Padang Sumatera Barat". Sosiohumanika. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 26 (3). 
  165. ^ Brakel, L.F. (1976). Handbuch der Orientalistik. Brill Archive. ISBN 90-04-04331-4. 
  166. ^ Kusmayadi, I. (2002). Think Smart Bahasa Indonesia. PT Grafindo Media Pratama. ISBN 979-758-685-5. 
  167. ^ Sati, T.S. (1991). Sengsara Membawa Nikmat. Balai Pustaka. ISBN 979-407-360-1. 
  168. ^ Mahayana, S.M. (2007). Ringkasan dan Ulasan Novel Indonesia Modern. Grasindo. ISBN 979-025-006-1. 
  169. ^ Yundiafi, S.Z. (1992). Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI 1990/1991. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN 979-459-254-4. 
  170. ^ Malioboro: Djokdja Itoe loetjoe. Hanindita. 2002. ISBN 979-8849-25-6. 
  171. ^ Prisma. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (Indonesia). 1991. 
  172. ^ Yayasan Untuk Indonesia (2005). Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. ISBN 979-8682-52-1. 
  173. ^ "Surat Kabar Pertama di Indonesia". Diakses tanggal 2010-10-02. 
  174. ^ "Trübner's American and Oriental Literary Record" (1-24). Trübner & Co. 1865. 
  175. ^ Poesponegoro, M.D. (1992). Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda. Jakarta: PT Balai Pustaka. ISBN 979-407-411-X. 
  176. ^ Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Penerbit Serambi. ISBN 978-979-024-115-2. 
  177. ^ Setyautama, S. (2008). Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia. ISBN 979-9101-25-5. 
  178. ^ Abdullah, T. (2009). Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933). Equinox Publishing. ISBN 602-8397-50-4. 
  179. ^ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (1999). Pesona Bahasa Nusantara Menjelang Abad ke-21. Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 46. ISBN 978-979-9023-34-6. 
  180. ^ Lund-Johansen, Oluf (1975). World Radio TV Handbook. Billboard Publications. 
  181. ^ rripadang.co.id RRI Padang.
  182. ^ www.classyfm.co.id Radio Classy FM.
  183. ^ www.pronewsfm.com PT. Radio Swara Carolina.
  184. ^ www.jtic.org 30 Minutes in the City of Padang.
  185. ^ Sudibyo, Agus (2004). Ekonomi Politik Media Penyiaran. PT LKiS Pelangi Aksara. ISBN 979-3381-51-5. 

Bacaan selanjutnya

  • Colombijn, Freek (2006). Paco-Paco (Kota) Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 

Pranala luar

Koordinat: 0°57′2.76″S 100°21′41.64″E / 0.9507667°S 100.3615667°E / -0.9507667; 100.3615667

Galeri

  Kota Provinsi Populasi     Kota Provinsi Populasi
1 Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10.562.088 Kota Padang
Kota Padang
7 Makassar Sulawesi Selatan 1.423.877
2 Surabaya Jawa Timur 2.874.314 8 Batam Kepulauan Riau 1.196.396
3 Medan Sumatera Utara 2.460.858 9 Bandar Lampung Lampung 1.166.066
4 Bandung Jawa Barat 2.444.160 10 Pekanbaru Riau 983.356
5 Palembang Sumatera Selatan 1.668.848 11 Padang Sumatera Barat 909.040
6 Semarang Jawa Tengah 1.653.524 12 Malang Jawa Timur 843.810
Sumber: Sensus Penduduk BPS, 2020. Catatan: Tidak termasuk kota satelit.