Sabam Sirait

Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah Sirait.

Sabam Sirait
ᯘᯅᯔ ᯘᯪᯒᯤᯖ᯲
Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Masa jabatan 15 Januari 2018 – 29 September 2021
Presiden	Joko Widodo
Daerah pemilihan	Jakarta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 28 Oktober 2005 – 1 Oktober 2009
Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 1 Oktober 2004
Masa jabatan 1 Oktober 1992 – 1 Oktober 1997
Masa jabatan 10 Maret 1973 – 1 Oktober 1982
Masa jabatan 1 Februari 1967 – 1 Oktober 1971
Daerah pemilihan	Sumatra Utara (1973 – 1982) Irian Jaya (1992 – 1997; 1999 – 2004) Jakarta (2005 – 2009)
Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Masa jabatan 3 Mei 1983 – 1 Oktober 1992
Presiden	Soeharto
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia
Masa jabatan 13 Januari 1973 – 18 April 1986
Presiden	Soeharto
Pendahulu jabatan dibentuk Pengganti Nico Daryanto
Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia
Masa jabatan 17 Oktober 1967 – 11 Januari 1973
Presiden	Soekarno Soeharto
Pendahulu Christoffel Joseph Mooy Pengganti jabatan dihapuskan
Informasi pribadi
Lahir	(1936-10-13)13 Oktober 1936 Tanjungbalai, Asahan, Sumatra Utara, Hindia Belanda
Meninggal	29 September 2021(2021-09-29) (umur 84) RS Siloam Karawaci, Tangerang, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Afiliasi politik lainnya	Partai Kristen Indonesia Partai Demokrasi Indonesia
Suami/istri	dr. Sondang Br. Sidabutar, M.M. ​ ​ (m. 1969)​
Anak	Maruarar Sirait Batara Imanuel Sirait Johan Bakti Porsea Sirait Mira Sirait
Dikenal karena	pengabdian berkelanjutan dalam politik Indonesia selama lebih dari 60 tahun
Tanda tangan
Sunting kotak info • L • B

Sabam Gunung Panangian Sirait (13 Oktober 1936 – 29 September 2021) adalah politikus senior Indonesia. Ia menjabat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sejak 15 Januari 2018 menggantikan A.M. Fatwa yang wafat pada Desember 2017. Sabam merupakan ayah mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Maruarar Sirait. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Ia adalah pimpinan sementara MPR tertua untuk periode 2019–2024.

Kehidupan awal

Sabam Sirait lahir 13 Oktober 1936, di Tanjungbalai, Sumatra Utara, anak pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Frederick Hendra Sirait dan pedagang beras Julia Sibuea. Ayahnya kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Kristen Indonesia.

Pendidikan

• SD, Pematangsiantar (1949)
• SMP, Pematangsiantar (1952)
• SMA Nasrani Medan (1955)
• Fakultas Hukum UI, Jakarta (tidak selesai, 1960)

Karier politik

Latar belakang

Sabam memulai karir politiknya sejak tahun 1958, saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada politik tumbuh setelah pembubaran partai politik oleh Soekarno pada tahun 1960. Ia aktif sebagai ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jakarta.

Partai Kristen Indonesia

Sabam Sirait, c. 1971

Setelah menjadi ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Jakarta, ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Dia dengan cepat naik jabatan, dan pada tahun 1961 dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Parkindo, dan tujuh tahun kemudian dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai.

Pada tahun 1965, sehari setelah upaya kudeta September 1965, ia diundang untuk membahas penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai wakil dari Parkindo. Dalam diskusi itu, ia berpendapat bahwa PKI harus dibubarkan tetapi tidak dengan menyerahkan sepenuhnya prosesnya kepada Angkatan Darat. Dia berpendapat bahwa semua elemen masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut. Argumentasi tersebut ditolak oleh semua perwakilan dalam diskusi, dan keputusan akhir adalah mempercayakan penumpasan PKI sepenuhnya kepada Angkatan Bersenjata.

Setelah Soeharto menjadi presiden Indonesia pada tahun 1967, ia mengeluarkan perintah untuk menyederhanakan partai politik berdasarkan ideologi. Awalnya, Parkindo dan Partai Katolik digabung menjadi kelompok agama dan membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Setelah mengamati dominasi Islam di Partai Persatuan Pembangunan, Sabam dan tokoh politik lain dari kedua partai menolak penggabungan dan mengusulkan untuk melebur menjadi kelompok baru, tetapi gagasan ini tidak mendapatkan penerimaan luas oleh tokoh politik lainnya. Akhirnya, kedua belah pihak dilebur ke dalam kelompok nasionalis.

Akibatnya, pada tanggal 7 Maret 1970, Sabam bersama perwakilan dari berbagai partai mengadakan pertemuan untuk membahas pengelompokan partai. Pada pertemuan kedua pada tanggal 9 Maret 1970 diadakan pertemuan kedua untuk memulai penyusunan pernyataan bersama tentang kelompok. Pernyataan bersama itu selesai dan dilaporkan kepada presiden pada 12 Maret 1970, yang menyatakan kesediaan partai-partai politik dalam kelompok nasionalis untuk bekerja sama untuk pembangunan Indonesia.

Selama kampanye pemilihan umum 1971, Sabam ditangkap dua kali. Pertama, dia ditangkap polisi setelah dilaporkan palsu karena mengeluarkan pernyataan bahwa "Tentara Indonesia adalah kelompok fasis". Kedua, ditangkap usai menggelar aksi unjuk rasa bersama sekelompok aktivis mahasiswa di Jakarta menentang pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilai terlalu mahal oleh para demonstran.

Partai Demokrasi Indonesia

Setelah penggabungan partai politik menjadi kelompok, kelompok nasionalis termasuk Parkindo dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada 10 Januari 1973. Sabam menandatangani Deklarasi Fusion mewakili Parkindo. Hasil peleburan itu disiarkan secara luas oleh media, dan tiga hari kemudian, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia terbentuk, dengan Sabam terpilih sebagai Sekretaris Jenderal partai. Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat disahkan pada Kongres I Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 11–13 April 1976.

Undang-undang Anti Monopoli

Selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, Sabam dikenal karena advokasi melawan monopoli di Indonesia. Ia kerap mengungkit masalah itu pada masa jabatan pertamanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan menyusun undang-undang anti monopoli. Dia sering ditertawakan oleh rekan-rekannya ketika membicarakan masalah ini.

Sabam kembali mengangkat masalah itu saat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pada tahun 1987, ia berdebat tentang hal itu selama enam jam dengan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Baharuddin Lopa. Akhirnya, mereka semua sepakat bahwa diperlukan undang-undang anti monopoli, dan surat dikirim ke presiden tentang undang-undang anti monopoli. Undang-undang tersebut disahkan sebelas tahun kemudian selama krisis keuangan Indonesia. Dia berpendapat, jika undang-undang itu disahkan pada 1987, Indonesia akan bisa terhindar dari krisis keuangan.

Pemilihan umum Indonesia

Pada tahun 1992, dalam sidang yang diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Wahono, Sabam menginterupsi sidang dan pergi ke meja Wahono untuk meminta amandemen Ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu tentang pemilihan umum, yang ia anggap tidak demokratis. Setelah sesi itu, dia didakwa dengan subversi dan anti-pembangunan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Setelah perpecahan PDI, partai itu dibagi menjadi dua faksi yang dipimpin oleh Soerjadi yang didukung pemerintah dan oleh Megawati secara reseptif. Karena aliansi partainya dengan PNI pada 1970-an, Sabam bergabung dengan faksi Megawati. Pilihan ini membuatnya diinterogasi oleh pemerintah setelah insiden 27 Juli 1996.

Dukungan Palestina

Sabam Sirait mengenakan selendang dengan bendera Palestina untuk menunjukkan dukungannya kepada Palestina.

Sabam secara terbuka mendukung pengakuan Palestina dan mengkritik Israel karena sering melakukan pelecehan terhadap rakyat Palestina. Ia menilai, penderitaan rakyat Palestina harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan umat Kristiani. Sejak 2007, Sabam telah menghadiri berbagai demonstrasi untuk mendukung perjuangan Palestina, yang sebagian besar diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sabam sering memuji partai tersebut atas dukungannya yang konsisten terhadap perjuangan Palestina melalui demonstrasi dan sumbangan rutin. Sabam juga mengkritik partainya dan pihak lain yang tidak menunjukkan dukungan terhadap pengakuan Palestina.

Sabam sudah berkali-kali mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi nama salah satu jalan di Jakarta untuk menghormati Palestina.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Nomor urut surat suara Sabam adalah 39 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Jakarta tahun 2019.

Pelantikan Sabam Sirait sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sabam mengikuti pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Jakarta. Meski berada di urutan kelima dengan 237.273 suara, ia dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah pengganti antar waktu pada 15 Januari 2018, menggantikan Andi Mappetahang Fatwa yang sudah meninggal.

Sabam kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Jakarta. Pada rekapitulasi suara Dewan Perwakilan Daerah Jakarta, Sabam Sirait berada di urutan kedua dengan 626.618 suara, di belakang Jimly Asshiddiqie.

Keluarga

Sabam Sirait menikah dengan Sondang Sidabutar, seorang dokter dari Universitas Sumatera Utara, pada 25 Maret 1969. Pada peringatan 50 tahun pernikahan mereka di Balai Kartini, Jakarta, Sabam merilis buku berjudul Berpolitik Bersama 7 Presiden. Ulang tahun pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, seperti Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Wafat

Sabam meninggal di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, pada 29 September 2021 dalam usia 84 tahun, dua minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-85. Penyebab kematiannya saat ini belum diketahui.

Riwayat Pekerjaan

• Pegawai Administrasi di SMA PSKD di Jakarta (1957–1958)
• Pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta (1958–1960)
• Anggota DPR GR / MPRS (1967–1971)
• Wakil Ketua Badan Pekerja DPR GR / MPRS (1971–1973)
• Anggota DPR RI Fraksi PDI (1973–1977)
• Anggota DPR RI Fraksi PDI (1977–1982)
• Angota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (1983–1988)
• Angota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) (1988–1992)
• Anggota DPR RI Fraksi PDI (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) (1992–1997)
• Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (1999–2004)

Riwayat Partai Politik

• Wakil Sekretaris Jendral Partai Kristen Indonesia (Parkindo) (1961–1967)
• Sekretaris Jendral Partai Kristen Indonesia (Parkindo) (1967–1973)
• Deklarator Partai Demokrasi Indonesia (PDI) saat Fusi 10 Partai Politik (10 Jan 1973)
• Sekjen Koordinator DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (1973–1976)
• Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (1976–1986)
• Anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan (2005–2021)

Latar Belakang

Sabam memulai karier politiknya ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1958. Ia tertarik, "Karena melihat kekosongan setelah partai-partai dibubarkan Bung Karno." Anak pertama dari tiga bersaudara ini aktif sebagai ketua cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta. Selain itu, rupanya, ia memang meneruskan jejak ayahnya, F.H. Sirait, pensiunan Departemen PU & T, salah seorang pendiri Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Sedangkan ibunya, Julia Sibuea adalah pedagang beras

Sabam banyak terlibat dalam kegiatan organisasi politik. Sebelum menjabat Sekjen DPP PDI, ia Sekjen DPP Parkindo. Sebelum Pemilu 1982, ia anggota DPR-RI dengan jabatan Wakil Ketua Komisi II, dan Wakil Ketua Badan Pekerja MPR-RI.

Menikah dengan Sondang Br.Sidabutar, dokter lulusan Universitas Sumatra Utara (USU), Sabam kini ayah empat anak dan delapan cucu. Kegemarannya, di samping membaca, suka berkunjung ke berbagai daerah, dan berenang.

Wafat

Sabam wafat di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, pada tanggal 29 September 2021. Penyebab kematiannya adalah sakit pada paru-paru.

Referensi

Bibliografi

• Sirait, Sabam (2006), Meniti Demokrasi Indonesia, Jakarta: Q Communications 
• Sihotang, Fernando (2009), Fusi Partai Demokrasi Indonesia Tahun 1973: Studi Pada Dampak Kebijakan Soeharto Terhadap Internal Partai (PDF), hlm. 120, diakses tanggal 13 May 2019