Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Adopsi infobox dari enwiki |
k mengunggah foto yang lebih cocok |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
| subtitle = |
| subtitle = |
||
| partof = [[Pandemi Covid-19 di Indonesia]] |
| partof = [[Pandemi Covid-19 di Indonesia]] |
||
| image = |
| image = PPKM covid 19 roadblock indonesia.jpg |
||
| caption = |
| caption = Penyekatan di jalan raya yang menuju [[Jakarta]] semasa PPKM [[Covid-19]] |
||
| date = 11 Januari 2021 - ''sekarang'' |
| date = 11 Januari 2021 - ''sekarang'' |
||
| place = [[Indonesia]] |
| place = [[Indonesia]] |
||
Revisi per 11 Juli 2021 11.01
 | Artikel ini mendokumentasikan suatu kebijakan pihak berwenang terkait pandemi COVID-19 terkini. Informasi mengenai hal itu dapat berubah dengan cepat jika informasi lebih lanjut tersedia; laporan berita dan sumber-sumber primer lainnya mungkin tidak bisa diandalkan. Pembaruan terakhir untuk artikel ini mungkin tidak mencerminkan informasi terkini mengenai kebijakan pihak berwenang terkait pandemi COVID-19 ini untuk semua bidang. |
| Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | |
|---|---|
| Bagian dari Pandemi Covid-19 di Indonesia | |
 | |
| Tanggal | 11 Januari 2021 - sekarang |
| Lokasi | Indonesia |
| Sebab | Pandemi Covid-19 di Indonesia |
| Tujuan | Penanggulangan pandemi |
| Metode | Pembatasan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massal |
| Status | Sedang diterapkan |
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi COVID-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.
Latar belakang
Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat.[1] Wakil Ketua KPC-PEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam.[2]
Pelaksanaan
Ringkasan
Tabel berikut ini berisi ringkasan pelaksanaan PPKM dan PPKM mikro yang terdiri atas beberapa tahap.
| Kebijakan | Tahap | Mulai | Hingga | Dasar | Wilayah | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPKM | 11 Januari 2021 | 25 Januari 2021 | Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2021 | 7 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali) |
[3] | |
| 26 Januari 2021 | 8 Februari 2021 | Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2021 | 7 provinsi | [4] | ||
| PPKM mikro |
9 Februari 2021 | 22 Februari 2021 | Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 | 7 provinsi | [5] | |
| 23 Februari 2021 | 8 Maret 2021 | Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2021 | 7 provinsi | [6] | ||
| 9 Maret 2021 | 22 Maret 2021 | Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 2021 | 10 provinsi (tambahan: Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) |
[7] | ||
| 23 Maret 2021 | 5 April 2021 | Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2021 | 15 provinsi (tambahan: Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) |
[8] | ||
| 6 April 2021 | 19 April 2021 | Instruksi Mendagri No. 7 Tahun 2021 | 20 provinsi (tambahan: Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, Papua) |
[9] | ||
| 20 April 2021 | 3 Mei 2021 | Instruksi Mendagri No. 9 Tahun 2021 | 25 provinsi (tambahan: Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung) |
[10] | ||
| 4 Mei 2021 | 17 Mei 2021 | Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 2021 | 30 provinsi (tambahan: Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat) |
[11] | ||
| 18 Mei 2021 | 31 Mei 2021 | Instruksi Mendagri No. 11 Tahun 2021 | 30 provinsi | [12] | ||
| 1 Juni 2021 | 14 Juni 2021 | Instruksi Mendagri No. 12 Tahun 2021 | 34 provinsi (tambahan:Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat) |
[13] | ||
| 15 Juni 2021 | 28 Juni 2021 | Instruksi Mendagri No. 13 Tahun 2021 | 34 provinsi | [14] | ||
| 22 Juni 2021 | 5 Juli 2021 | Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 2021 | 34 provinsi | [15] | ||
| PPKM darurat | 3 Juli 2021 | 20 Juli 2021 | P. Jawa dan Bali | [16] |
PPKM jilid pertama
PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yakni Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sejumlah kabupaten/kota di tiap-tiap provinsi diprioritaskan untuk melaksanakan PPKM.[3] Terdapat empat unsur yang digunakan sebagai parameter bagi provinsi, kabupaten, atau kota dalam penerapan PPKM, yaitu memiliki (1) tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, (2) tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, (3) tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional, dan (4) tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk intensive care unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70%.
Pembatasan kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 yaitu
- membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75% dan kerja dari kantor (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- melaksanakan kegaitan belajar mengajar secara daring;
- sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
- kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai pukul 19.00 WIB;
- mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
PPKM jilid kedua
Pemerintah memperpanjang PPKM melalui Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021. PPKM jilid kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pada tahap kedua ini, jam operasional pusat perbelanjaan/mall diubah menjadi hingga pukul 20.00 WIB. Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan terhadap 73 kabupaten/kota yang telah menerapkan PPKM, sebanyak 29 kabupaten/kota masih berada di zona risiko tinggi, 41 kabupaten/kota berada di zona risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota sisanya berada di zona risiko rendah.[4]
PPKM berbasis mikro
 | Bagian ini memerlukan pemutakhiran informasi. |
Setelah dilaksanakan selama dua jilid dan hasilnya tidak efektif, PPKM diubah menjadi PPKM berbasis mikro sejak tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Sama seperti sebelumnya, PPKM mikro diberlakukan di sejumlah wilayah di tujuh provinsi. Namun, berbeda dengan PPKM, pada PPKM mikro ada pengaturan tentang pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan[17], jam operasional pusat perbelanjaan/mall diatur dengan lebih longgar yaitu hingga pukul 21.00 WIB, serta pembatasan perkantoran yang lebih longgar yaitu 50% kerja dari kantor dan 50% kerja dari rumah.[18]
Pada PPKM mikro, pembatasan dilakukan hingga pada tingkat rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW). Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, terdapat empat zona pengendalian wilayah persebaran COVID-19 di masing-masing RT.
- Zona hijau — tidak terdapat kasus penularan COVID-19 dalam satu wilayah RT. Skenario pengendalian: surveilans aktif, pengetesan seluruh suspek, dan pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
- Zona kedua — terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian: menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- Zona oranye (jingga) — terdapat 6 hingga 10 rumah yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian:
- menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta isolasi mandiri pada pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat,
- menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya, selain untuk sektor esensial yang masih diperbolehkan untuk beroperasi.
- Zona merah — terdapat lebih dari sepuluh rumah yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir. Skenario pengendalian:
- menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat,
- melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat,
- menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial,
- melarang kerumunan lebih dari tiga orang,
- membatasi keluar masuk wilayah RT maksimum hingga pukul 20.00 WIB, dan
- meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
Setelah dilaksanakan selama dua pekan, pemerintah memperpanjang PPKM mikro berkali-kali. Pada 7 Juni 2021, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito melakukan evaluasi PPKM Mikro, belajar dari lonjakan kasus Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah.[19]
PPKM Darurat
PPKM Darurat berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021, yang menargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian hingga di bawah 10 ribu kasus per hari. Program ini diberlakukan pada 121 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, dengan membedakan tingakt penanganan berdasarkan nilai asesmen melalui menggunakan pendekatan antara indikator tingkat penularan dan kapasitas respons, termasuk pula tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.[20][21]
Pengetatan aktivitas yang dilakukan meliputi:[16][22]
- 100% kerja dari rumah untuk sektor nonesensial;
- Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring;
- Untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf kerja dari kantor (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum WFO dengan protokol kesehatan. (Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor; cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari; untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;
- Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup;
- Restoran dan rumah makan tidak menerima makan di tempat;
- Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan daring) dan kendaraan sewa) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- Resepsi pernikahan dihadiri maksimum 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang;
- Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimum vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
- Satpol PP pemerintah daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3;
- Penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan. Pengujian perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1000 penduduk per minggu, dan perlu terus ditingkatkan sampai tingkat positivitas kurang dari 5%, serta perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat; penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi dan karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi, kontak erat harus segera diperiksa dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina. Perawatan perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021
Dari 121 kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang memberlakukan PPKM Darurat, terdapat 45 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 4, serta 76 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3.[23]
| Provinsi | Nilai Asesmen Level 4 | Nilai Asesmen Level 3 |
|---|---|---|
| Banten |
|
|
| DKI Jakarta |
|
- |
| Jawa Barat |
|
|
| Jawa Tengah |
|
|
| DI Yogyakarta |
|
|
| Jawa Timur |
|
|
| Bali | - |
|
Tanggapan
![[icon]](/wiki/Berkas:Wiki_letter_w_cropped.svg){kind=small} | Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Lihat pula
- Karantina di Indonesia
- Pembatasan sosial berskala besar
- Pembatasan sosial berskala besar di Indonesia
Referensi
- ^ "PSBB Diganti PPKM, Prioritas di Ibu Kota Tujuh Provinsi". Jawa Pos. 8 Januari 2021. Diakses tanggal 20 Februari 2021.
- ^ Arbar, Thea Fathanah (4 Februari 2021). "Sudah ada PPKM, Luhut: Kita tidak akan mau PSBB Lagi!". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 20 Februari 2021.
- ^ a b "Daftar 7 Provinsi dan 73 Kabupaten/Kota yang Berlakukan PPKM". CNN Indonesia. 11 Januari 2021. Diakses tanggal 20 Februari 2021.
- ^ a b Arnani, Mela (26 Januari 2021). "PPKM Jilid 2 Dimulai Hari Ini, Simak Begini Aturan Pembatasannya Halaman all". Kompas. Diakses tanggal 20 Februari 2021.
- ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Tingkat Desa & Kelurahan". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-02-08. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai Perpanjangan PPKM Mikro dan Pengoptimalan Posko COVID-19 Tingkat Desa & Kelurahan". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-02-21. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ Mediatama, Grahanusa (2021-03-07). "PPKM mikro diperpanjang hingga 22 Maret, ini kata pengusaha". kontan.co.id. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 15 Provinsi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-03-20. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 20 Provinsi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-04-06. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 25 Provinsi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-04-21. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro di 30 Provinsi". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-04. Diakses tanggal 2021-05-05.
- ^ "Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 31 Mei dan Lakukan Pengetatan 3T". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-10. Diakses tanggal 2021-06-29.
- ^ "Pemerintah Terapkan PPKM Mikro di Seluruh Provinsi Mulai 1 Juni". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-05-24. Diakses tanggal 2021-06-29.
- ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Mengenai Pelaksanaan PPKM Mikro Tahap X". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-06-15. Diakses tanggal 2021-06-29.
- ^ "Mendagri Terbitkan Instruksi Terkait Pengetatan PPKM Mikro". Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2021-06-23. Diakses tanggal 2021-07-01.
- ^ a b "Mal Ditutup Selama PPKM Darurat Jawa-Bali 3–20 Juli, Ini Aturan Lengkapnya". Berita Satu. 1 Juli 2021. Diakses tanggal 1 Juli 2021.
- ^ Times. "Jokowi Sidak PPKM Mikro, Lurah Jamin Makan Isoman". Times.id. Diakses tanggal 2021-06-25.
- ^ "PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya dengan PPKM?". Kompas. 9 Februari 2021. Diakses tanggal 22 Februari 2021.
- ^ "Fungsi PPKM Mikro di Kudus Lemah, Ketua Satgas Covid-19 Evaluasi". Times ID. Diakses tanggal 2021-06-08.
- ^ Indonesia, C. N. N. "Daftar Lengkap Kabupaten/Kota PPKM Darurat Versi Luhut". nasional. Diakses tanggal 2021-07-02.
- ^ BeritaSatu.com. "Masuk Kriteria Level 3 dan 4, Ini Daerah yang Menerapkan PPKM Darurat". beritasatu.com. Diakses tanggal 2021-07-02.
- ^ Media, Kompas Cyber (2021-07-01). "Aturan Lengkap PPKM Darurat Jawa-Bali, Berlaku 3-20 Juli 2021 Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-07-02.
- ^ LIVE: Keterangan Pers Menko Kemaritiman dan Investasi terkait PPKM Darurat, Jakarta, 1 Juli 2021, diakses tanggal 2021-07-02
Bacaan lanjutan
- Agustino, Leo (24 Agustus 2020). "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia". Jurnal Borneo Administrator. 16 (2): 253–270. doi:10.24258/jba.v16i2.685. ISSN 2407-6767.
- Pemerintah Indonesia (6 Januari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia[pranala nonaktif permanen].
- Pemerintah Indonesia (22 Januari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia[pranala nonaktif permanen].
- Pemerintah Indonesia (5 Februari 2021), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (PDF), Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia[pranala nonaktif permanen].
- Pujaningsih, N.N.; Sucitawathi, I.G.A.A.D. (2020). "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar". Moderat. 6 (3): 458–470. doi:10.25157/moderat.v6i3.3537.
- Ristyawati, Aprista (1 Juni 2020). "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". Administrative Law and Governance Journal. 3 (2): 240–249. doi:10.14710/alj.v3i2.240-249. ISSN 2621-2781.