Hak atas pembangunan

Hak atas pembangunan adalah salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Pengakuan hak atas pembangunan secara resmi disampaikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia. Hak atas pembangunan kemudian dibahas lebih lanjut dalam hukum Internasional melalui Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan ­Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan ­Budaya. Definisi hak atas pembangunan menjadi gamblang setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Hak Atas Pembangunan melalui resolusi Nomor 41/128 pada tanggal 4 Desember 1986. Dalam Deklarasi Deklarasi Hak Atas Pembangunan, hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut dan dimiliki oleh setiap individu dan seluruh umat manusia. Hak atas pembangunan berlaku dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keberadaan hak atas pembangunan ditegaskan kembali melalui konsesus yang menghasilkan D­eklarasi Wina dan Program Aksi pada tahun 1993. Pernyataan terhadap hak atas pembangunan kembali dipertegas pada tahun 1995 melalui Deklasasi Copenhagen. Dalam Deklarasi Copenhagen dijelaskan mengenai hubungan antara hak asasi manusia dan pembangunan. Konsensus dalam Deklarasi Copenhagen menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi pusat perhatian dalam memperoleh hak atas pembangunan yang meliputi pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, peningkatan pekerjaan secara penuh dan produktif, serta integrasi sosial yang stabil, aman, dan berkeadilan sosial.