Lembaga Pemasyarakatan: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman [[Sahardjo]] pada tahun [[1962]]. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun [[2005]], jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran [[narkoba]] di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas. |
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman [[Sahardjo]] pada tahun [[1962]]. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun [[2005]], jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran [[narkoba]] di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas. |
||
Pemasyarakatan berkembang bukan sebagai penjara lagi tapi sebagai wadah perubahan bagi para napi itu sendiri |
|||
== Lihat pula == |
|||
* [[Penjara]] |
|||
* [[Sipir]] |
|||
* [[Rutan]] |
|||
* [[Nusa Kambangan]] |
|||
* [[Rumah Tahanan Negara]] |
|||
* [[Tersangka]] |
|||
* [[Premanisme]] |
|||
* [[Bukti pelanggaran|Tilang (Bukti pelanggaran)]] |
|||
* [[Buronan]] |
|||
* [[Penggelapan]] |
|||
* [[Pencurian]] |
|||
* [[Perkelahian]] dan [[pertikaian]] |
|||
* [[Pidana]] |
|||
* [[Hukum pidana]] |
|||
* [[Kitab Undang-undang Hukum Pidana]] |
|||
* [[Penyidikan dan Penyelidikan]] |
|||
* [[Hukum Acara Pidana]] |
|||
* [[Hukum Pidana Militer]] |
|||
* [[Delik Perkara]] |
|||
* [[Detektif]] |
|||
* [[Polisi]] |
|||
* [[Pengadilan]] |
|||
* [[Penegakan hukum]] |
|||
* [[Kehakiman]] dan Kejaksaan |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
Revisi per 17 Oktober 2020 15.11
Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.
Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.
Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.
Pemasyarakatan berkembang bukan sebagai penjara lagi tapi sebagai wadah perubahan bagi para napi itu sendiri
Referensi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Fokus: Mengantar Maut di Lembaga Pemasyarakatan. Harian Kompas tanggal 21 April 2007.
Catatan
| Unsur pembantu pimpinan |  | |
|---|---|---|
| Unsur pelaksana | ||
| Unsur pengawas | ||
| Unsur pendukung | ||
| Unsur pelaksana tugas pokok di daerah | ||