Jusuf Wibisono: Perbedaan antara revisi
k replaced: karirnya → kariernya |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
| Baris 70: | Baris 70: | ||
{{DEFAULTSORT:Wibisono, Jusuf}} |
{{DEFAULTSORT:Wibisono, Jusuf}} |
||
| ⚫ | |||
{{indo-bio-stub}} |
{{indo-bio-stub}} |
||
| ⚫ | |||
Revisi per 1 Juli 2020 09.58
Jusuf Wibisono | |
|---|---|
 | |
| Menteri Keuangan Indonesia Ke-7 | |
| Masa jabatan 24 Maret 1956 – 9 April 1957 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Ali Sastroamidjojo |
| Masa jabatan 27 April 1951 – 3 April 1952 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Soekiman Wirjosandjojo |
| Wakil Menteri Kemakmuran Indonesia Ke-1 | |
| Masa jabatan 2 Oktober 1946 – 3 July 1947 | |
| Presiden | Soekarno |
| Perdana Menteri | Sutan Sjahrir |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 28 Februari 1909 Magelang, Hindia Belanda |
| Meninggal | 15 Juni 1982 (umur 73) Surabaya, Indonesia |
| Partai politik | Masyumi |
| Alma mater | Rechtscoogeschool te Batavia |
  | |
Jusuf Wibisono (Magelang, 28 Februari 1909 – Surabaya,15 Juni 1982) adalah pejabat pemerintahan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kemakmuran pada Kabinet Sjahrir III, Menteri Keuangan pada Kabinet Sukiman-Suwirjo dan dipercayakan menjabat dengan posisi yang sama pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II.
Latar Belakang
Dia bersekeolah dan ulus tahun 1928 di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan melanjutkan ke Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung dan lulus tahun 1931. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtscoogeschool te Batavia) di Jakarta. Tahun 1937 melanjutkan pendidikan di tempat yang sama dan mendapatkan gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1941.[1]
Sebagai Menteri
Perjalanan kariernya di Kementerian Keuangan dirintis sejak diangkat menjadi Menteri Keuangan di era Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kebijakan yang dilakukan adalah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sirkulasi. Pada tanggal 6 Desember 1951 disahkan Undang-undang (UU) mengenai Nasionalisasi De Javasche Bank resmi menjadi milik Indonesia.[2] UU ini menyebabkan presiden De Javasche Bank, Dr. A. Houwink mengundurkan diri. Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Ali II), ia dipercaya kembali sebagai Menteri Keuangan. Kebijakan yang dilakukan untuk menyukseskan program Kabinet Ali II di bidang ekonomi keuangan yaitu dengan memberi kuasa pada bank-bank swasta nasional yang dianggap mampu untuk memberi kredit pada pengusaha-pengusaha nasional dengan jaminan dari pemerintah. Selain itu, ia juga mengusahakan peningkatan mutu serta kesejahteraan para pegawai negeri dengan jalan merencanakan rasionalisasi dalam kalangan pegawai negeri dan melakukan penghematan pengeluaran negara. Kebijakan ini lebih dikenal dengan “pemribumian perekonomian”.[3]
Referensi
- ^ Notodidjojo, S. Ilham. 1980. Jusuf Wibisono, karang di tengah gelombang. Gunung Agung: Tangerang
- ^ Korporasi Pegawai Perben. 2013. 67 Tahun Oeang Repoeblik Indonesia: Bertransformasi untuk melangkah ke masa depan bangsa yang gemilang.Kementerian Keuangan: Jakarta
- ^ Rupiah di tengah rentang sejarah : 45 tahun uang Republik Indonesia, 1946-1991. 1991. Departemen Keuangan
Pranala luar
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Syafruddin Prawiranegara |
Menteri Keuangan Indonesia 1951–1952 |
Diteruskan oleh: Sumitro Djojohadikusumo |
| Didahului oleh: Sumitro Djojohadikusumo |
Menteri Keuangan Indonesia 1956–1957 |
Diteruskan oleh: Sutikno Slamet |
| Posisi baru | Wakil Menteri Kemakmuran Indonesia 1946–1947 |
Diteruskan oleh: IJ Kasimo |
| Diteruskan oleh: A. Tjokronegoro | ||
 | Artikel bertopik biografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |