Partai Bintang Reformasi: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 16 Juli 2008 14.54

Partai Bintang Reformasi adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, partai ini bernomor urut 29.

Presiden :

Wapres :

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

@@ Baris 10: / Baris 10: @@
 }}
 '''Partai Bintang Reformasi''' adalah salah satu [[partai politik]] di [[Indonesia]]. Dalam [[Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009]], partai ini bernomor urut 29.
+==Daftar Calon Anggota Parlemen==
+==Daftar Calon Presiden/Wakil Presiden (Wapres)==
+Presiden :
+Wapres   :
 {{parpol2009}}

l b s Partai politik peserta pemilihan umum legislatif Indonesia 2009
Nasional	Partai Amanat Nasional Partai Barisan Nasional Partai Bintang Reformasi Partai Bulan Bintang Partai Buruh Partai Damai Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Demokrasi Pembaruan Partai Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Hati Nurani Rakyat Partai Indonesia Sejahtera Partai Kasih Demokrasi Indonesia Partai Karya Peduli Bangsa Partai Karya Perjuangan Partai Keadilan dan Persatuan Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Nasional Ulama Partai Kedaulatan Partai Matahari Bangsa Partai Merdeka Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Partai Patriot Partai Peduli Rakyat Nasional Partai Pelopor Partai Pemuda Indonesia Partai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Partai Perjuangan Indonesia Baru Partai Persatuan Daerah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Partai Persatuan Pembangunan Partai Republika Nusantara Partai Sarikat Indonesia
Lokal Aceh	Partai Aceh Partai Aceh Aman Seujahtra Partai Bersatu Aceh Partai Darul Aceh Partai Rakyat Aceh Partai SIRA
Keterangan: Tebal - mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan ambang batas parlemen.