Pejabat Negara: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 14 Juni 2019 17.56

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara^[1] Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Menteri dan jabatan setingkat menteri
Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Gubernur dan wakil gubernur;
Bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota
Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Referensi

^ hukumonline.com: Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

[1] ukumonline.com: Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

[1]

Revisi per 2 November 2018 14.59 sunting AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 868.777 suntingan k Bot: Perubahan kosmetika Tag: PAWS [1.2] ← Revisi sebelumnya		Revisi per 14 Juni 2019 17.56 sunting balikkan LaninBot (bicara \| kontrib) Bot 268.871 suntingan k Perubahan kosmetik tanda baca Tag: PAWS [1.2] Revisi selanjutnya →
Baris 1:		Baris 1:
	'''Pejabat negara''' adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara<ref>[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan hukumonline.com : Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan] </ref> Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah :		'''Pejabat negara''' adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara<ref>[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan hukumonline.com: Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan] </ref> Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

	# Ketua, wakil ketua, dan anggota [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]]		# Ketua, wakil ketua, dan anggota [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]]