Peraturan Presiden (Indonesia): Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 28 Mei 2018 00.41

Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang Dibuat Oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Revisi per 17 Desember 2013 09.57 sunting Bennylin (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 255.180 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 28 Mei 2018 00.41 sunting balikkan Bocah Sableng1 (bicara \| kontrib) 260 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 1:		Baris 1:
	'''Peraturan Presiden''' disingkat '''Perpres''' adalah [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia\|Peraturan Perundang-undangan]] yang ~~dibuat~~ ~~oleh~~ [[Presiden Republik Indonesia\|Presiden]]. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk ''melaksanakan'' [[Peraturan Pemerintah]].		'''Peraturan Presiden''' disingkat '''Perpres''' adalah [[Peraturan Perundang-undangan di Indonesia\|Peraturan Perundang-undangan]] yang Dibuat Oleh [[Presiden Republik Indonesia\|Presiden]]. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk ''melaksanakan'' [[Peraturan Pemerintah]].

	Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di [[Indonesia]], yakni sejak diberlakukannya [[Undang-Undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] Nomor 10 Tahun [[2004]].		Perpres merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di [[Indonesia]], yakni sejak diberlakukannya [[Undang-Undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] Nomor 10 Tahun [[2004]].