Polisi militer: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Image:Joint_Security_Area_observation_tower.jpg|thumb|right|Polisi militer di [[Zona Demiliterisasi Korea]]]] |
[[Image:Joint_Security_Area_observation_tower.jpg|thumb|right|Polisi militer di [[Zona Demiliterisasi Korea]]]] |
||
'''Polisi militer''' (MP) ialah [[polisi]] dari [[organisasi militer]]. |
'''Polisi militer''' (MP) ialah [[polisi]] dari [[organisasi]] [[militer]]. |
||
Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (termasuk penyelidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan [[tahanan perang]], [[tahanan militer]], pengendalian lalu lintas, penandaan rute dan memasok kembali manajemen rute. Tak semua organisasi militer berkaitan dengan area tugas tadi. Di beberapa negara, angkatan polisi militer - umum dikenal sebagai ''gendarmerie'', meski masih ada ragam nama lain - juga bertugas sebagai angkatan polisi nasional, sering bertindak sebagai ''back-up'' kuat untuk polisi sipil dan/atau menjaga ketertiban daerah pinggiran. |
Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (termasuk penyelidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan [[tahanan perang]], [[tahanan militer]], pengendalian lalu lintas, penandaan rute dan memasok kembali manajemen rute. Tak semua organisasi militer berkaitan dengan area tugas tadi. Di beberapa negara, angkatan polisi militer - umum dikenal sebagai ''gendarmerie'', meski masih ada ragam nama lain - juga bertugas sebagai angkatan polisi nasional, sering bertindak sebagai ''back-up'' kuat untuk polisi sipil dan/atau menjaga ketertiban daerah pinggiran. |
||
Revisi per 17 April 2008 07.16
Polisi militer (MP) ialah polisi dari organisasi militer.
Polisi militer bertugas di wilayah penegakan hukum (termasuk penyelidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer, keamanan instalasi, perlindungan pribadi perwira militer senior, pengaturan tahanan perang, tahanan militer, pengendalian lalu lintas, penandaan rute dan memasok kembali manajemen rute. Tak semua organisasi militer berkaitan dengan area tugas tadi. Di beberapa negara, angkatan polisi militer - umum dikenal sebagai gendarmerie, meski masih ada ragam nama lain - juga bertugas sebagai angkatan polisi nasional, sering bertindak sebagai back-up kuat untuk polisi sipil dan/atau menjaga ketertiban daerah pinggiran.
Polisi militer di Indonesia
Di Indonesia, pada awalnya Pusat Polisi Militer ada dibawah kendali Mabes TNI AD, sehingga membuat adanya kendala psikologis yang dihadapi aparat polisi militer jika berhadapan dengan aparat dari kesatuan lain seperti TNI AU dan TNI AL. Pada tahun 2004, dikeluarkan keputusan untuk memisah-misahkan Polisi Militer di antara tiap-tiap angkatan. Pembawahan Puspom oleh Mabes TNI ini otomatis menjadikan Danpuspom TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI.