Sinode: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

Sebaris

Revisi per 6 April 2018 14.10

Sinode menurut sejarah adalah sidang majelis Gereja yang lazimnya diselenggarakan untuk memutuskan perkara doktrin, tadbir, atau pengajuan permohonan resmi. Pada zaman modern, kata ini seringkali digunakan sebagai sebutan bagi badan pengurus Gereja tertentu, bersidang maupun tidak bersidang. Adakalanya kata ini juga digunakan sebagai sebutan bagi Gereja yang dipimpin oleh suatu sinode.

Kata "sinode"^[1] berasal dari kata σύνοδος (sinodos) dalam bahasa Yunani yang berarti "sidang majelis" atau "muktamar", semakna dengan kata concilium (konsili) dalam bahasa Latin. Mula-mula sinode adalah muktamar para uskup, dan sampai sekarang masih digunakan sebagai sebutan bagi muktamar para uskup dalam Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Ortodoks Timur.

Kadang-kadang frasa "sinode umum" atau "konsili umum" digunakan sebagai sebutan bagi konsili oikumene (muktamar waligereja sedunia). Kata "sinode" juga digunakan sebagai sebutan bagi majelis permusyawaratan uskup-uskup tertinggi dalam Gereja-Gereja Ortodoks Timur bertaraf swakepala (Yunani: αὐτοκεφαλία, autokefalia). Tata kelola Gereja-Gereja Katolik Timur bertaraf kebatrikan dan keuskupan agung utama juga dipercayakan kepada suatu sinode tetap.

Penggunaan istilah sinode dalam berbagai persekutuan Gereja

Gereja Ortodoks

Di kalangan Gereja Ortodoks, sinode para uskup adalah sidang majelis para uskup di tiap-tiap Gereja swatantra. Sinode para uskup merupakan sarana utama untuk memilih uskup-uskup dan menetapkan tertib hukum gerejawi antarkeuskupan.

Sobor (bahasa Slavi Gereja: съборъ, sidang majelis) adalah pertemuan resmi atau muktamar para uskup bersama utusan-utusan dari kalangan rohaniwan dan umat awam sebagai perwujudan Gereja untuk membahas perkara-perkara iman, kesusilaan, tata ibadat, serta tertib hukum dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.^[2] Sinode di Gereja-Gereja Barat juga mirip dengan sobor namun lazimnya terbatas untuk kalangan para uskup saja.^[2]

Istilah sobor digunakan sebagai padanan bagi kata "sinode" oleh Gereja Ortodoks Timur di negara-negara penutur Rumpun bahasa Slavi (Gereja Ortodoks Rusia, Gereja Ortodoks Ukraina, Gereja Ortodoks Bulgaria, Gereja Ortodoks Serbia, Gereja Ortodoks Makedonia), dan digunakan pula oleh Gereja Ortodoks Rumania (Gereja Ortodoks Timur di Rumania, salah satu negara penutur rumpun bahasa Romawi).

Sidang majelis

Utusan-utusan dari kalangan rohaniwan dan umat awam diikutsertakan guna menelaah mufakat Gereja mengenai perkara-perkara penting; meskipun demikian, para uskup merupakan majelis tinggi dalam sobor, dan keputusan mereka tidak dapat diganggu gugat oleh umat awam.

Menurut keterangan dalam naskah Tawarikh Rus Kiev, sobor pertama Gereja Slavi Timur diselenggarakan di Kiev pada 1051. Semenjak itu sobor diselenggarakan secara berkala; salah satu sobor yang istimewa adalah sobor 1415 yang menetapkan pembentukan metropolia tersendiri bagi jemaat-jemaat di wilayah Kadipaten Agung Lituania.^[2]

Sidang-sidang sobor yang penting dalam Sejarah Gereja Ortodoks Rusia adalah:

Sobor Vladimir pada 1276
Sobor Stoglav (Sobor Seratus Bab) pada 1551
Sobor Moskwa 1666–1667, diselenggarakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul akibat perombakan-perombakan gerejawi yang dilakukan oleh Batrik Nikon
Sobor Seluruh Rusia 1917, yang memulihkan Kebatrikan Moskwa dan memilih Santo Tikhon menjadi Batrik Moskwa modern yang pertama
Sobor Seluruh Rusia 1988, diselenggarakan bertepatan dengan peringatan 1000 tahun Pembaptisan Rus untuk menuntun Gereja selepas glasnost, seiring mengendurnya cengkeraman Soviet dari Gereja

Seorang uskup boleh saja menyelenggarakan sobor di keuskupan yang dipimpinnya. Sobor tingkat keuskupan ini diselenggarakan untuk membahas perkara-perkara penting, dan dihadiri oleh utusan-utusan dari kalangan rohaniwan, biara-biara, serta paroki-paroki di wilayah keuskupan yang bersangkutan. Sobor semacam ini dapat diselenggarakan setahun sekali atau hanya bila dirasa perlu.

Gereja Katolik

Dalam Gereja Katolik, istilah sinode dan konsili secara teoretis bermakna sama, karena meskipun berasal dari dua bahasa yang berbeda, yakni bahasa Yunani dan bahasa Latin, kedua-duanya berarti muktamar otoritatif para uskup demi kepentingan tadbir Gereja di bidang ajaran (iman dan kesusilaan) atau tata kelola (tata tertib atau hukum). Meskipun demikian, pada zaman modern, sinode dan konsili dijadikan sebutan khusus bagi bentuk-bentuk tertentu dari muktamar para uskup, sehingga makna kedua istilah ini tidak lagi benar-benar berpadanan. Pada umumnya sinode diselenggarakan tiga tahun sekali, sehingga disebut sebagai "sidang umum biasa" (Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup). Akan tetapi, sinode-sinode "luar biasa" (Sidang Umum Luar Biasa Sinode Para Uskup) dapat saja diselenggarakan untuk membahas permasalahan-permasalahan tertentu. Ada pula sinode-sinode "istimewa" yang diselenggarakan demi kepentingan Gereja di wilayah atau kawasan geografis tertentu, misalnya sinode istimewa yang diselenggarakan pada 10-24 Oktober 2010 untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi Gereja di Timur Tengah (Sidang Istimewa Sinode Para Uskup untuk Timur Tengah).

Sinode para uskup

Jika "sinode" dan "konsili" biasanya mengacu pada suatu pertemuan tidak tetap, maka istilah "Sinode Para Uskup"^[3] digunakan sebagai sebutan bagi suatu badan tetap^[4]^[5] yang dibentuk pada 1965 sebagai badan penasihat Sri Paus. Sinode para uskup menyelenggarakan sidang-sidang yang menghimpun uskup-uskup dan pemimpin-pemimpin tarekat yang dipilih oleh konferensi-konferensi waligereja atau serikat-serikat pemimpin tarekat, atau yang ditunjuk oleh Sri Paus, guna memberi suara atas proposal-proposal (propositiones) yang akan diajukan untuk dipertimbangkan oleh Sri Paus, dan yang pada praktiknya digunakan oleh Sri Paus sebagai dasar pembuatan "imbauan apostolik pascasinode" Sri Paus mengenai tema-tema yang dibahas. Meskipun boleh menyuarakan kehendak bersama, sinode para uskup tidak mengeluarkan keputusan, kecuali jika diberi wewenang untuk itu oleh Sri Paus dalam kasus-kasus tertentu, dan sekalipun telah diberi wewenang untuk itu, keputusan sinode para uskup masih harus meminta pengesahan dari Sri Paus.^[6] Sri Paus berkedudukan sebagai ketua sidang atau pihak yang berwenang menunjuk ketua sidang, pihak yang berwenang menentukan agenda sidang, serta pihak yang berwenang membuka, menunda, dan mengakhiri sidang.

Tema-tema sinode Katolik modern:

"Uskup: Pelayan Injil Yesus Kristus untuk pengharapan dunia", tema Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup ke-10, 1998
"Ekaristi: Sumber dan puncak dari hidup dan misi Gereja", tema Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup ke-11, 2005
"Firman Allah dalam hidup dan misi Gereja", tema Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup ke-12, 2008
"Evangelisasi baru untuk menyebarkan iman Kristen", tema Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup ke-13, 2012
"Tantangan-tantangan pastoral keluarga dalam konteks evangelisasi", tema Sidang Umum Luar Biasa Sinode Para Uskup, 2014

Konsili

Muktamar-muktamar para uskup di wilayah Kekaisaran Romawi sudah diselenggarakan semenjak pertengahan abad ke-3 Masehi. Konsili Nikea I yang diselenggarakan pada 325 Masehi terhitung sebagai muktamar para uskup yang kedua puluh. Sesudah konsili ini, masih ada ratusan lagi penyelenggaraan muktamar para uskup sampai abad ke-6. Muktamar-muktamar para uskup yang diselengarakan atas persetujuan kaisar dan yang seringkali dihadiri pula olehnya, disebut sebagai muktamar yang "oikumene", yang berarti "sedunia" (dunia yang dikenal oleh masyarakat di belahan dunia barat kala itu).^[7] Dalam hukum kanon Gereja Katolik sekarang ini, istilah "konsili" lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi muktamar-muktamar yang tidak diselenggarakan secara berkala, dan yang dihadiri oleh seluruh uskup yang senegara, sekawasan, atau sedunia, dengan maksud untuk membahas dan menetapkan aturan-aturan yang bersifat mengikat. Penjelasan mengenai konsili dalam hukum kanon adalah sebagai berikut:

Konsili oikumene adalah suatu muktamar yang tidak diselenggarakan secara teratur, dan yang dihadiri oleh segenap uskup dalam persekutuan dengan Sri Paus, dan yang bersama-sama dengan Sri Paus merupakan kewenangan legislatif tertinggi dari Gereja sejagat (kanon 336). Hanya Sri Paus yang berhak menyelenggarakan, menunda, dan membubarkan suatu konsili oikumene; Sri Paus juga memimpin jalannya konsili oikumene atau memilih orang lain untuk memimpin serta menentukan agenda (kanon 338). Kekosongan Takhta Suci secara otomatis menunda jalannya suatu konsili oikumene. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh suatu konsili oikumene memerlukan konfirmasi dari Sri Paus, yakni satu-satunya pihak yang berhak mengundang-undangkan hukum-hukum atau ajaran-ajaran itu (kanon 341). Peran Sri Paus dalam suatu konsili oikumene adalah salah satu ciri khas Gereja Katolik.
Konsili-konsili paripurna, yakni muktamar-muktamar segenap uskup yang senegara (termasuk negara yang hanya merupakan satu provinsi gerejawi), diselenggarakan oleh konferensi waligereja nasional.
Konsili-konsili provinsial, yang dihadiri uskup-uskup dalam satu provinsi gerejawi yang lebih kecil daripada suatu negara, diselenggarakan oleh uskup metropolit dengan persetujuan sebagian besar uskup sufragan dalam provinsi gerejawi yang bersangkutan.

Gereja Anglikan

Di lingkungan Komuni Anglikan, sinode dipilih oleh para rohaniwan dan awam. Di kebanyakan gereja-gereja Anglikan, ada hierarkhi sinode yang dibagi menurut geografinya, dengan Sinode Umum di puncaknya; para uskup, rohaniwan dan kaum awam bertemu sebagai "kelompok" di dalam sinode.

Sinode diosis dihimpun oleh seorang uskup di dalam diosisnya, dan terdiri atas rohaniwan dan anggota awam yang terpilih.

Sinode dekanat dihimpun oleh Dekan rural (atau Dekan Wilayah) dan terdiri atas semua rohaniwan yang ditunjuk ke masing-masing paroki di lingkungan dekanan, ditambah anggota-anggota awam yang diangkat.

Gereja Lutheran

Dalam tradisi Lutheran sinode dapat merupakan suatu wilayah administratif setempat yang serupa dengan sebuah diosis, seperti misalnya Sinode Daerah Minneapolis dari Evangelical Lutheran Church in America (Gereja Lutheran Injili di Amerika), atau menunjuk kepada keseluruhan tubuh gereja, seperti misalnya Lutheran Church - Missouri Synod (Gereja Lutheran - Sinode Missouri, sebuah denominasi Lutheran yang konservatif). Kadang-kadang kata ini juga digunakan untuk pertemuan para pendeta dari sebuah diosis. Dalam hal ini, kata tersebut tidak mengandung makna administratif.

Gereja Presbyterian

Dalam sistem pemerintahan Gereja Presbyterian kata sinode adalah tingkat administrasi antara klasis setempat dan General Assembly (Persidangan Umum), sebagai lembaga tertinggi pemerintahannya. Beberapa denominasi menggunakan kata sinode, seperti misalnya Presbyterian Church in Canada (Gereja Presbyterian di Kanada), Uniting Church in Australia (Gereja Bersatu di Australia), dan Presbyterian Church (USA) (Gereja Presbyterian di AS). Namun, sebagian gereja lainnya tidak menggunakan kata sinode sama sekali, dan Gereja Skotlandia membubarkan sinodenya pada tahun 1980-an, lihat Daftar Sinode dan klasis Gereja Skotlandia.

Gereja-gereja Reformasi

Di Swiss dan Gereja-gereja Reformasi Jerman Selatan Gereja-gereja Reformasi ditata sebagai gereja-gereja mandiri yang dinamai menurut wilayahnya (mis. Gereja Reformasi Injili Zürich, Gereja Reformasi Berne), sinode mempunyai kedudukan sejajar dengan Persidangan Umum dari Gereja-gereja Presbyterian. Di Belanda, Gereja-gereja Reformasi (dan di kalangan Gereja-gereja Reformasi orang-orang Belanda di Amerika Utara), "sinode" adalah persidangan denominasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing klasis setempat.

Penggunaan di Kongo oleh Protestan

Di Republik Demokratik Kongo, sebagian besar denominasi Protestan telah bergabung dalam sebuah institusi keagamaan yang dinamai Gereja Kristus di Kongo atau CCC, yang di Kongon sendiri biasa dirujuk sebagai Gereja Protestan. Dalam struktur CCC, sinode nasional adalah persidangan umum dari berbagai gereja yang membentuk CCC. Dari Sinode ini dibentuk sebuah Komisi Eksekutif, dan sekretariat. Ada pula sinode-sinode CCC di setiap provinsi Kongo, yang disebut sebagai sinode provinsi. CCC terdiri atas 62 denominasi Protestan.

Beberapa sinode penting

Lihat pula

Rujukan

^ arti kata "sinode" dalam KBBI daring.
^ ^a ^b ^c Arti kata sobor dalam Encyclopedia of Ukraine daring
^ "Sinode Para Uskup" adalah padanan bahasa Indonesia yang digunakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia untuk istilah-istilah asing seperti "eo:Sinodo de la Episkopoj", "es:Sínodo de los obispos", "fr:Synode des évêques", "it:Sinodo dei vescovi"
^ Motu proprio Apostolica sollicitudo, I
^ Synodal Information
^ Code of Canon Law, canon 343
^ MacMullen, Ramsay. Voting About God in Early Church Councils, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2006. ISBN 978-0-300-11596-3

Pranala luar

(Inggris) Informasi Katolik Giga
(Inggris) Paus Benediktus menyelenggarakan sinode yang pertama
(Inggris) "Synod" dalam Catholic Encyclopedia

[1] rti kata "sinode" dalam KBBI daring.

[EoU-2] Arti kata sobor dalam Encyclopedia of Ukraine daring

[3] "Sinode Para Uskup" adalah padanan bahasa Indonesia yang digunakan oleh Konferensi Waligereja Indonesia untuk istilah-istilah asing seperti "eo:Sinodo de la Episkopoj", "es:Sínodo de los obispos", "fr:Synode des évêques", "it:Sinodo dei vescovi"

[4] Motu proprio Apostolica sollicitudo, I

[5] Synodal Information

[6] Code of Canon Law, canon 343

[7] MacMullen, Ramsay. Voting About God in Early Church Councils, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2006. ISBN 978-0-300-11596-3

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

@@ Baris 48: / Baris 48: @@
 Muktamar-muktamar para uskup di wilayah Kekaisaran Romawi sudah diselenggarakan semenjak pertengahan abad ke-3 Masehi. [[Konsili Nicea Pertama|Konsili Nikea I]] yang diselenggarakan pada 325 Masehi terhitung sebagai muktamar para uskup yang kedua puluh. Sesudah konsili ini, masih ada ratusan lagi penyelenggaraan muktamar para uskup sampai abad ke-6. Muktamar-muktamar para uskup yang diselengarakan atas persetujuan kaisar dan yang seringkali dihadiri pula olehnya, disebut sebagai muktamar yang "oikumene", yang berarti "sedunia" (dunia yang dikenal oleh masyarakat di belahan dunia barat kala itu).<ref>MacMullen, Ramsay. ''Voting About God in Early Church Councils'', Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2006. {{ISBN|978-0-300-11596-3}}</ref> Dalam [[hukum kanon]] Gereja Katolik sekarang ini, istilah "konsili" lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi muktamar-muktamar yang tidak diselenggarakan secara berkala, dan yang dihadiri oleh seluruh uskup yang senegara, sekawasan, atau sedunia, dengan maksud untuk membahas dan menetapkan aturan-aturan yang bersifat mengikat. Penjelasan mengenai konsili dalam hukum kanon adalah sebagai berikut:
-*''[[Konsili-konsili oikumene Katolik|Konsili oikumene]]'' adalah suatu muktamar yang tidak diselenggarakan secara teratur, dan yang dihadiri oleh segenap uskup dalam persekutuan dengan Sri Paus, dan yang bersama-sama dengan Sri Paus merupakan kewenangan legislatif tertinggi dari Gereja sejagat (kanon 336). Hanya Sri Paus yang berhak menyelenggarakan, menunda, dan membubarkan suatu konsili oikumene; Sri Paus juga memimpin jalannya konsili oikumene atau memilih orang lain untuk memimpin serta menentukan agenda (kanon 338). [[sede vacante|Kekosongan]] [[Takhta Suci]] secara otomatis menunda jalannya suatu konsili oikumene. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh suatu konsili oikumene memerlukan konfirmasi dari Sri Paus, yakni satu-satunya pihak yang berhak mengundang-undangkan hukum-hukum atau ajaran-ajaran itu (kanon 341). Peran Sri Paus dalam suatu konsili oikumene adalah salah satu ciri khas Gereja Katolik.
+* ''[[Konsili-konsili oikumene Katolik|Konsili oikumene]]'' adalah suatu muktamar yang tidak diselenggarakan secara teratur, dan yang dihadiri oleh segenap uskup dalam persekutuan dengan Sri Paus, dan yang bersama-sama dengan Sri Paus merupakan kewenangan legislatif tertinggi dari Gereja sejagat (kanon 336). Hanya Sri Paus yang berhak menyelenggarakan, menunda, dan membubarkan suatu konsili oikumene; Sri Paus juga memimpin jalannya konsili oikumene atau memilih orang lain untuk memimpin serta menentukan agenda (kanon 338). [[sede vacante|Kekosongan]] [[Takhta Suci]] secara otomatis menunda jalannya suatu konsili oikumene. Hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang dikeluarkan oleh suatu konsili oikumene memerlukan konfirmasi dari Sri Paus, yakni satu-satunya pihak yang berhak mengundang-undangkan hukum-hukum atau ajaran-ajaran itu (kanon 341). Peran Sri Paus dalam suatu konsili oikumene adalah salah satu ciri khas Gereja Katolik.
-*''Konsili-konsili paripurna'', yakni muktamar-muktamar segenap uskup yang senegara (termasuk negara yang hanya merupakan satu [[provinsi gerejawi]]), diselenggarakan oleh [[konferensi waligereja]] nasional.
+* ''Konsili-konsili paripurna'', yakni muktamar-muktamar segenap uskup yang senegara (termasuk negara yang hanya merupakan satu [[provinsi gerejawi]]), diselenggarakan oleh [[konferensi waligereja]] nasional.
-*''Konsili-konsili provinsial'', yang dihadiri uskup-uskup dalam satu provinsi gerejawi yang lebih kecil daripada suatu negara, diselenggarakan oleh [[uskup metropolit]] dengan persetujuan sebagian besar [[uskup sufragan]] dalam provinsi gerejawi yang bersangkutan.<!--
+* ''Konsili-konsili provinsial'', yang dihadiri uskup-uskup dalam satu provinsi gerejawi yang lebih kecil daripada suatu negara, diselenggarakan oleh [[uskup metropolit]] dengan persetujuan sebagian besar [[uskup sufragan]] dalam provinsi gerejawi yang bersangkutan.<!--
 Konsili paripurna dan konsili provinsial digolongkan sebagai konsili partikuler. Konsili partikuler adalah konsili yang dihadiri oleh segenap uskup  yang sewilayah (termasuk [[uskup koajutor|uskup-uskup koajutor]] dan [[uskup auksilier|uskup-uskup auksilier]]) as well as other ecclesiastical ordinaries who head particular churches in the territory (such as [[territorial abbot]]s and [[vicar apostolic|vicars apostolic]]). Each of these members has a vote on council legislation.  Additionally, the following persons by law are part of particular councils but only participate in an advisory capacity: [[vicar general|vicars general and episcopal]], presidents of [[Catholic Church|Catholic]] universities, deans of Catholic departments of theology and canon law, some major superiors elected by all the major superiors in the territory, some rectors of seminaries elected by the rectors of seminaries in the territory, and two members from each cathedral chapter, presbyterial council, or pastoral council in the territory (can. 443).  The convoking authority can also select other members of the faithful (including the laity) to participate in the council in an advisory capacity.