Konflik Keraton Surakarta: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi 'thumb|[[Pakubuwana XIII|Hangabehi bersama Tedjowulan di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta.]] '''Konflik Keraton Surakarta''' atau...' |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[Berkas:1645600316tejowulan.jpg|thumb|[[Pakubuwana XIII|Hangabehi]] bersama [[Tedjowulan]] di Gedung DPR-MPR RI, [[Jakarta]] |
[[Berkas:1645600316tejowulan.jpg|thumb|[[Pakubuwana XIII|Hangabehi]] bersama [[Tedjowulan]] di Gedung DPR-MPR RI, [[Jakarta]]]] |
||
'''Konflik Keraton Surakarta''' atau '''konflik Keraton Solo''' adalah sebuah perebutan tahta atas [[Keraton Solo]] antara [[Paku Buwono XIII|Hangabehi]] dan [[Tedjowulan]] yang bermula pada tanggal 11 Juni 2004 saat [[Paku Buwono XII]] wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota.<ref>[http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/keluarga/ ''Keluarga Raja/Sunan'', diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.]</ref> |
'''Konflik Keraton Surakarta''' atau '''konflik Keraton Solo''' adalah sebuah perebutan tahta atas [[Keraton Solo]] antara [[Paku Buwono XIII|Hangabehi]] dan [[Tedjowulan]] yang bermula pada tanggal 11 Juni 2004 saat [[Paku Buwono XII]] wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota.<ref>[http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/keluarga/ ''Keluarga Raja/Sunan'', diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.]</ref> |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.<ref name="republika.co.id">[http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/12/06/04/m531ui-konflik-keraton-surakarta-berakhir ''Konflik Keraton Surakarta Berakhir'', diakses dari situs Republika Online]</ref> |
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.<ref name="republika.co.id">[http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/12/06/04/m531ui-konflik-keraton-surakarta-berakhir ''Konflik Keraton Surakarta Berakhir'', diakses dari situs Republika Online]</ref> |
||
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.<ref>[http://www.harianjogja.com/baca/2012/05/25/konflik-keraton-solo-penjagaan-polisi-dikurangi-hangabehi-tedjowulan-tunda-masuki-keraton-188657?replytocom=59452 ''KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton'', diakses dari situs Harian Jogja]</ref> [[Walikota Surakarta]] [[Joko Widodo]] (kemudian [[Presiden Indonesia]]) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.<ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/316930-jokowi-pantau-konflik-raja-vs-bangsawan-solo ''Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo'', diakses dari Situs VivaNews]</ref> Pada tanggal [[4 Juni]] [[2012]], akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.<ref name="republika.co.id"/> |
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.<ref>[http://www.harianjogja.com/baca/2012/05/25/konflik-keraton-solo-penjagaan-polisi-dikurangi-hangabehi-tedjowulan-tunda-masuki-keraton-188657?replytocom=59452 ''KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton'', diakses dari situs Harian Jogja]</ref> [[Walikota Surakarta]] [[Joko Widodo]] (kemudian [[Presiden Indonesia]]) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.<ref>[http://nasional.news.viva.co.id/news/read/316930-jokowi-pantau-konflik-raja-vs-bangsawan-solo ''Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo'', diakses dari Situs VivaNews]</ref> Pada tanggal [[4 Juni]] [[2012]], akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.<ref name="republika.co.id" /> |
||
Konflik tersebut kembali muncul saat Hangabehi dituduh melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang gadis [[SMK]] berusia 15 tahun<ref>https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/raja-pakubuwana-xiii-hangabehi-lecehkan-remaja-15-tahun</ref> tidak pernah menjalankan atau mengikuti upacara adat, serta mengangkat pemberontak menjadi pejabat<ref name="merdeka">https://www.merdeka.com/peristiwa/13-tahun-kisruh-keraton-solo-seolah-tak-berujung.html</ref> sehingga [[Lembaga Adat Keraton]] memberhentikannya dan mengangkat GPH Puger sebagai Pelaksana jabatan raja.<ref name="merdeka" /> Tak digubris Hangabehi, Tedjowulan dan kerabat lainnya, seperti GPH Suryo Wicaksono, GPH Benowo dan GPH Dipokusumo, menyingkirkan Hangabehi dari keraton dan menempati Sasana Narendra menggalang kekuatan untuk melawan Lembaga Dewan Adat yang menguasai keraton.<ref name="merdeka" /> |
Konflik tersebut kembali muncul saat Hangabehi dituduh melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang gadis [[SMK]] berusia 15 tahun<ref>https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/raja-pakubuwana-xiii-hangabehi-lecehkan-remaja-15-tahun</ref> tidak pernah menjalankan atau mengikuti upacara adat, serta mengangkat pemberontak menjadi pejabat<ref name="merdeka">https://www.merdeka.com/peristiwa/13-tahun-kisruh-keraton-solo-seolah-tak-berujung.html</ref> sehingga [[Lembaga Adat Keraton]] memberhentikannya dan mengangkat GPH Puger sebagai Pelaksana jabatan raja.<ref name="merdeka" /> Tak digubris Hangabehi, Tedjowulan dan kerabat lainnya, seperti GPH Suryo Wicaksono, GPH Benowo dan GPH Dipokusumo, menyingkirkan Hangabehi dari keraton dan menempati Sasana Narendra menggalang kekuatan untuk melawan Lembaga Dewan Adat yang menguasai keraton.<ref name="merdeka" /> |
||
| Baris 15: | Baris 15: | ||
Pada 18 Oktober 2017, seorang pembantu dari Timoer bernama Sriyatun atau Mbah Atun diusir tujuh pria berbadan besar suruhan pamannya, KGPH Benowo, dari keraton.<ref>http://jabar.tribunnews.com/2017/10/19/keraton-solo-kisruh-pembantu-putri-raja-solo-diusir-tujuh-pria-berbadan-besar</ref> |
Pada 18 Oktober 2017, seorang pembantu dari Timoer bernama Sriyatun atau Mbah Atun diusir tujuh pria berbadan besar suruhan pamannya, KGPH Benowo, dari keraton.<ref>http://jabar.tribunnews.com/2017/10/19/keraton-solo-kisruh-pembantu-putri-raja-solo-diusir-tujuh-pria-berbadan-besar</ref> |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{reflist}} |
{{reflist|2}} |
||
[[ |
[[Category:Surakarta]] |
||
Revisi per 19 Oktober 2017 08.24
Konflik Keraton Surakarta atau konflik Keraton Solo adalah sebuah perebutan tahta atas Keraton Solo antara Hangabehi dan Tedjowulan yang bermula pada tanggal 11 Juni 2004 saat Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota.[1]
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.[2]
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.[3] Walikota Surakarta Joko Widodo (kemudian Presiden Indonesia) akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.[4] Pada tanggal 4 Juni 2012, akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.[2]
Konflik tersebut kembali muncul saat Hangabehi dituduh melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang gadis SMK berusia 15 tahun[5] tidak pernah menjalankan atau mengikuti upacara adat, serta mengangkat pemberontak menjadi pejabat[6] sehingga Lembaga Adat Keraton memberhentikannya dan mengangkat GPH Puger sebagai Pelaksana jabatan raja.[6] Tak digubris Hangabehi, Tedjowulan dan kerabat lainnya, seperti GPH Suryo Wicaksono, GPH Benowo dan GPH Dipokusumo, menyingkirkan Hangabehi dari keraton dan menempati Sasana Narendra menggalang kekuatan untuk melawan Lembaga Dewan Adat yang menguasai keraton.[6]
Pada 27 Agustus 2013, sebuah mobil Hardtop Land Cruiser milik mantan Bupati Wonogiri, Begug Purnomosidi ditabrakkan ke pintu gerbang Keraton Solo dengan alasan bahwa PB XIII terkunci dalam keraton.[7] Anggota polisi dan TNI terpaksa diturunkan bersiaga, menjaga agar tidak terjadi bentrok fisik.[8]
Pada 15 Maret 2017, Hangabehi digugat oleh salah satu anaknya, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dan keponakan bernama BRM Aditya Soerya Harbanu dengan alasan "telah melakukan tindakan melanggar hukum".[9] Pada 15 April 2017, Putri Raja Keraton Solo, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikurung di dalam keputren atau kediaman putri-putri raja terkait konflik keraton Solo.[10]
Pada 18 Oktober 2017, seorang pembantu dari Timoer bernama Sriyatun atau Mbah Atun diusir tujuh pria berbadan besar suruhan pamannya, KGPH Benowo, dari keraton.[11]
Referensi
- ^ Keluarga Raja/Sunan, diakses dari situs Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
- ^ a b Konflik Keraton Surakarta Berakhir, diakses dari situs Republika Online
- ^ KONFLIK KERATON SOLO: Penjagaan Polisi Dikurangi, Hangabehi-Tedjowulan Tunda Masuki Keraton, diakses dari situs Harian Jogja
- ^ Jokowi Pantau Konflik Raja vs Bangsawan Solo, diakses dari Situs VivaNews
- ^ https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/raja-pakubuwana-xiii-hangabehi-lecehkan-remaja-15-tahun
- ^ a b c https://www.merdeka.com/peristiwa/13-tahun-kisruh-keraton-solo-seolah-tak-berujung.html
- ^ https://nasional.tempo.co/read/507680/mobil-hardtop-jebol-pintu-keraton-surakarta
- ^ http://www.viva.co.id/indepth/fokus/439386-kisruh-panjang-keraton-solo-apa-sebabnya
- ^ http://wartakota.tribunnews.com/2017/04/21/konflik-keraton-solo-mulai-dari-putrei-yang-dikurung-sampai-rajanya-digugat-anak-sendiri
- ^ http://regional.kompas.com/read/2017/04/17/13244911/konflik.keraton.solo.seorang.putri.terkurung.di.keputren
- ^ http://jabar.tribunnews.com/2017/10/19/keraton-solo-kisruh-pembantu-putri-raja-solo-diusir-tujuh-pria-berbadan-besar