Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Perbedaan revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
k
Bot: Perubahan kosmetika
k (Robot: Perubahan kosmetika)
k (Bot: Perubahan kosmetika)
'''Badan Penyelenggara Jaminan Sosial''' atau '''BPJS''' merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program [[jaminan sosial]] di [[Indonesia]] menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang [[Sistem Jaminan Sosial Nasional]], BPJS merupakan badan hukum nirlaba.
 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan [[Askes|PT Askes Indonesia]] menjadi [[BPJS Kesehatan]] dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan [[Jamsostek|PT Jamsostek]] menjadi [[BPJS Ketenagakerjaan]].<ref>{{cite news|author=Ridwan Max Sijabat|url=http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/30/askes-jamsostek-asked-prepare-transformation.html|title=Askes, Jamsostek asked to prepare transformation|work=The Jakarta Post|date=30 Mei 2012|language=Inggris|accessdate=22 Juli 2013}}</ref> Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<ref>{{cite news|author=Fiki Ariyanti|url=http://bisnis.liputan6.com/read/529467/persiapan-pelaksanaan-bpjs-askes-dan-jamsostek-konsolidasi|title=Persiapan Pelaksanaan BPJS, Askes dan Jamsostek Konsolidasi|work=Liputan6.com|date=7 Maret 2013|accessdate=22 Juli 2013}}</ref>
 
Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.
 
== Kepesertaan Wajib ==
Di tahap awal program BPJS kesehatan, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 15,9 triliun dari APBN untuk menyubsidi asuransi kesehatan 86 juta warga miskin.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2488453_5486.html Kemenkokesra Pesimistis Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Cukup Buat 86 juta Rakyat Miskin ]</ref>
 
Pada September 2012, pemerintah menyebutkan besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp22 ribu per orang per bulan. Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut, kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah.<ref>[http://menkokesra.go.id/content/iuran-bpjs-kesehatan-rp-22-ribu Iuran BPJS Kesehatan Rp 22 Ribu]</ref>.
 
Namun pada Maret 2013, Kementerian Keuangan dikabarkan memotong besaran iuran BPJS menjadi Rp15,500, dengan alasan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2488420_4202.html Kemenkeu: Negara Hanya Mampu Subsidi Iuran BPJS Rp 15 Ribu Per Bulan]</ref>

Menu navigasi