Pejabat Negara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Lukman Tomayahu memindahkan halaman Pejabat negara ke Pejabat Negara: huruf kapital |
k Robot: Perubahan kosmetika |
||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
# Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. |
# Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. |
||
==Referensi== |
== Referensi == |
||
{{reflist}} |
{{reflist}} |
||
[[Kategori:Pejabat Negara]] |
[[Kategori:Pejabat Negara]] |
||
Revisi per 29 Oktober 2016 13.34
Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara[1] Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah :
- Presiden dan Wakil Presiden
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial
- Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- Menteri dan jabatan setingkat menteri
- Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
- Gubernur dan wakil gubernur;
- Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.