Lompat ke isi

Insurgensi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Seorang pemberontak dari Armia Krajowa di samping poster propaganda pada Pemberontakan Warsawa 1944
Bagian dari seri artikel mengenai
Perang
Sejarah
Ruang pertempuran
Senjata
Taktik
Operasional
Strategi
Strategi utama
Organisasi
Logistik
Terkait
Daftar
Terorisme
Ideologi
Agama
Berkepentingan khusus / Isu tunggal
Topik terkait
Struktur
  • Metode
  • Taktik
Kelompok teroris
Penganut
Terorisme negara
Terorisme yang disponsori negara
Perang terorisme
Bagian dari seri artikel mengenai
Revolusi
French Revolution
Tipe
Metode
Sebab
Contoh

Insurgensi adalah pemberontakan bersenjata dalam bentuk perlawanan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kecil dengan persenjataan ringan yang menggunakan taktik perang gerilya melawan kekuasaan yang lebih besar.[1][2][3] Ciri utama dari pemberontakan jenis ini adalah sifatnya yang tidak seimbang (asimetris): pasukan kecil yang tidak teratur berhadapan dengan kekuatan militer negara yang besar, terlatih, dan memiliki perlengkapan lengkap.[4] Karena ketidakseimbangan tersebut, para pemberontak berusaha menghindari pertempuran langsung berskala besar, dan memilih berbaur dengan penduduk sipil (sering kali di wilayah pedesaan) sambil memperluas pengaruh wilayah dan kekuatan militernya secara bertahap.[4] Keberhasilan pemberontakan sering kali bergantung pada kemampuan mengendalikan serta bekerja sama dengan penduduk setempat.[4][5]

Sebuah gerakan insurgensi dapat dihadapi melalui penumpasan insurgensi, serta dengan berbagai tindakan politik, ekonomi, dan sosial lainnya.[6] Karena para pemberontak sering membaur dengan penduduk sipil, konflik insurgensi biasanya melibatkan kekerasan yang besar terhadap warga sipil, baik oleh pihak negara maupun para pemberontak.[4] Upaya pemerintah untuk menekan gerakan insurgensi sering kali menyebabkan kekerasan tanpa pandang bulu, sementara penguasaan wilayah oleh pemberontak juga kerap disertai tindakan kekerasan terhadap penduduk setempat.[5] Insurgensi berbeda dari terorisme, karena tujuannya adalah menguasai kekuasaan politik, bukan semata-mata menggunakan kekerasan tanpa sasaran yang jelas,[7] meskipun dalam praktiknya insurgensi dapat melibatkan taktik terorisme.

Apabila suatu pemberontakan berbentuk perlawanan bersenjata, hal itu tidak selalu dianggap sebagai insurgensi jika telah terjadi keadaan perang (belligerency) antara satu atau lebih negara berdaulat dengan pasukan pemberontak. Sebagai contoh, selama Perang Saudara Amerika, Negara Konfederasi Amerika memang tidak diakui sebagai negara berdaulat, tetapi diakui sebagai pihak yang berperang (belligerent). Oleh karena itu, kapal perang Konfederasi memperoleh hak yang sama dengan kapal perang Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan luar negeri.[8][9][10]

Kadang-kadang, dalam suatu negara dapat terjadi dua atau lebih gerakan insurgensi secara bersamaan (disebut multipolar). Contohnya adalah insurgensi di Irak, yang memperlihatkan pemerintah yang diakui secara sah berhadapan dengan banyak kelompok pemberontak sekaligus.[a] Beberapa insurgensi dalam sejarah, seperti Perang Saudara Rusia, juga bersifat multipolar, bukan sekadar konflik sederhana antara dua pihak yang saling berlawanan. Selama Perang Saudara Angola, terdapat dua kekuatan utama, yaitu MPLA dan UNITA, tetapi pada saat yang sama muncul pula gerakan separatis yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah Cabinda di bawah pimpinan FLEC. Konsep multipolaritas memperluas pengertian insurgensi hingga mencakup situasi di mana tidak ada otoritas yang diakui secara resmi, seperti yang terjadi dalam Perang Saudara Somalia, khususnya pada periode 1998 hingga 2006, ketika negara tersebut terpecah menjadi beberapa wilayah kecil yang bersifat semi-otonom, dan saling berperang dengan membentuk aliansi yang terus berubah.

Definisi

[sunting | sunting sumber]
Pemberontak kuruc yang melawan Habsburg di Hungaria antara 1671 dan 1711.

James Fearon dan David Laitin mendefinisikan insurgensi sebagai “suatu bentuk konflik militer yang ditandai oleh kelompok-kelompok kecil bersenjata ringan yang menjalankan perang gerilya dari basis di daerah pedesaan.”[1][11] Austin Long mendefinisikan insurgensi sebagai “penggunaan cara-cara politik dan militer oleh pasukan tidak teratur untuk mengubah tatanan politik yang ada. Pasukan semacam ini biasanya berbaur dengan penduduk sipil untuk bersembunyi dari kekuatan yang mempertahankan tatanan tersebut.”[12] Menurut Matthew Adam Kocher, Thomas Pepinsky, dan Stathis Kalyvas, tujuan utama dalam insurgensi adalah menguasai penduduk sipil.[4] Untuk melaksanakan penguasaan tersebut, kelompok bersenjata menerapkan berbagai cara, seperti beragam bentuk kekerasan, penyelesaian sengketa, pemungutan pajak, pengaturan pergerakan, pengendalian akses terhadap bantuan dan jasa, serta penerapan aturan sosial.[13]

Insurgensi dan perang saudara

[sunting | sunting sumber]

Menurut James Fearon, perang memiliki penjelasan yang bersifat rasional, yaitu alasan mengapa para pemimpin lebih memilih mengambil risiko berperang daripada mencapai kesepakatan damai.[14] Fearon menjelaskan bahwa kompromi di tingkat menengah sulit dilakukan, karena nasionalisme membuat negara-negara tidak mudah menukar wilayahnya.[14] Selain itu, perang juga dapat muncul dalam bentuk perang saudara. Dalam artikelnya Why Bad Governance Leads to Civil Wars, Barbara F. Walter mengemukakan sebuah teori tentang peran lembaga-lembaga yang kuat dalam mencegah pemberontakan yang dapat berkembang menjadi perang saudara. Walter berpendapat bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat berkontribusi pada empat tujuan utama.[15]

Lembaga-lembaga negara bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menciptakan berbagai jalur damai untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah, mendorong pemerintah agar berpegang pada kesepakatan politik yang menjamin perdamaian, serta membangun kondisi di mana kelompok pemberontak tidak perlu membentuk milisi.[15] Selain itu, Walter menambahkan bahwa jika terjadi konflik antara pemerintah dan pemberontak dalam bentuk perang saudara, hal itu dapat menghasilkan pemerintahan baru yang lebih bertanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas, dan mendorong terjadinya kompromi dalam kesepakatan politik. Menurut Walter, keberadaan lembaga-lembaga yang kuat dan berpengaruh dapat membantu mencegah terulangnya perang saudara, tetapi pemerintahan otoriter cenderung menolak munculnya lembaga semacam itu, karena lembaga yang kuat dapat membatasi praktik korupsi dan hak-hak istimewa pemerintah.

Dalam bukunya Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador, Elisabeth Jean Wood menjelaskan bahwa para peserta gerakan aktivisme berisiko tinggi sangat menyadari biaya dan manfaat dari keterlibatan mereka dalam perang saudara.[16] Wood mencontohkan bahwa peserta kampanye Freedom Summer tahun 1964 di wilayah selatan Amerika Serikat menghadapi risiko besar terhadap keselamatan fisik mereka ketika menentang praktik diskriminasi rasial yang telah lama berlaku di Mississippi. Terdapat berbagai pemicu tertentu yang mendorong munculnya pemberontakan dan gerakan kekerasan terhadap rezim politik otoriter. Misalnya, pemberontak dapat menyediakan rasa aman sebagai bentuk keuntungan material, yang menghapuskan eksploitasi oleh pemerintah, dan dengan demikian menjadi salah satu pendorong utama gerakan tersebut. Selain itu, kekuatan revolusioner dapat membentuk jaringan sosial-politik yang kemudian membuka akses terhadap peluang politik bagi berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang memiliki identitas kolektif dan kesamaan budaya. Perang saudara dan pemberontakan juga dapat memberikan lapangan kerja serta akses terhadap layanan dan sumber daya yang sebelumnya dikuasai oleh rezim otoriter.[16]

Taktik

[sunting | sunting sumber]

Pemberontakan dalam bentuk insurgensi berbeda-beda dalam taktik dan metode yang digunakan. Dalam sebuah artikel tahun 2004, Robert R. Tomes menyebutkan empat unsur yang biasanya terdapat dalam suatu gerakan pemberontakan, yaitu:[17]

  1. Jaringan sel yang berfungsi menjaga kerahasiaan.
  2. Tindakan terorisme yang digunakan untuk menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat dan mendorong mereka mencari perlindungan kepada pihak pemberontak.
  3. Upaya beragam untuk membangun dukungan dari masyarakat umum, sering kali dengan cara melemahkan pemerintahan baru yang berkuasa.
  4. Serangan langsung terhadap pemerintah.

Definisi yang diberikan oleh Tomes merupakan contoh yang tidak mencakup semua bentuk pemberontakan. Misalnya, Revolusi Prancis tidak memiliki sistem jaringan sel, dan dalam Revolusi Amerika, hampir tidak ada upaya untuk menebar teror kepada warga sipil. Dalam dua kudeta berturut-turut di Pakistan pada tahun 1977 dan 1999, tindakan awal justru berfokus pada pengambilalihan kekuasaan di dalam pemerintahan, bukan pada mencari dukungan luas dari masyarakat. Meskipun definisi Tomes cocok dengan Tahap I dalam teori Mao, definisi tersebut kurang sesuai untuk menggambarkan perang saudara berskala besar. Mao sendiri beranggapan bahwa terorisme biasanya muncul pada tahap awal pemberontakan, tetapi tidak selalu menjadi bagian dari setiap pemberontakan revolusioner.

Tomes memberikan definisi tidak langsung tentang pemberontakan, yang diambil dari definisi kontra-pemberontakan menurut Trinquier, yaitu “Suatu sistem tindakan yang saling berkaitan—meliputi aspek politik, ekonomi, psikologis, dan militer—yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah mapan di suatu negara dan menggantinya dengan rezim lain.”[18]

Steven Metz[19] mencatat bahwa model-model pemberontakan di masa lalu tidak sepenuhnya cocok dengan bentuk pemberontakan modern, karena pemberontakan masa kini cenderung memiliki sifat multinasional atau transnasional, berbeda dengan yang terjadi di masa lampau. Beberapa pemberontakan modern merupakan bagian dari konflik yang lebih kompleks, yang melibatkan “kekuatan ketiga” (kelompok bersenjata seperti milisi yang memengaruhi hasil konflik) dan “kekuatan keempat” (kelompok tidak bersenjata seperti media internasional yang juga berpengaruh terhadap hasil konflik). Kedua jenis kekuatan ini berbeda dari pemberontak utama maupun pemerintah yang diakui secara resmi. Metz juga mencatat bahwa dukungan terbuka dari negara semakin jarang terjadi, sementara dukungan dari kelompok transnasional justru makin umum. Ia menyebut bahwa pemberontakan kini sering terjadi di dalam konflik yang rumit, yang berkaitan dengan kelemahan atau kegagalan negara. Menurut Metz, pemberontakan masa kini melibatkan partisipasi yang jauh lebih kompleks dan dinamis dibandingkan perang tradisional, di mana para pihak yang berkonflik biasanya berupaya mencapai kemenangan strategis yang jelas.

Penumpasan

[sunting | sunting sumber]
Pasukan penumpasan pemberontakan dari Angkatan Bersenjata Nigeria sedang memperagakan taktik yang digunakan untuk melawan kelompok Boko Haram, 2016

Sebelum menghadapi suatu insurgensi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Secara historis, contoh penumpasan pemberontakan yang paling berhasil adalah upaya Inggris dalam menghadapi Kedaruratan Malaya[20] dan pemerintah Filipina dalam menumpas pemberontakan Hukbalahap. Dalam Perang Filipina–Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat berhasil menundukkan pemberontak Filipina pada tahun 1902, meskipun taktik yang digunakan saat itu dianggap tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat modern.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Catatan

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ Keterpihakan selama masa pertempuran paling sengit dalam Perang Irak sangatlah rumit, karena sebagian milisi mendukung koalisi antara pemerintah baru Irak dan Amerika Serikat, sementara sebagian lainnya mendapat dukungan dari negara ketiga, seperti kelompok Sunni yang didukung Arab Saudi, yaitu Negara Islam di Irak (Islamic State in Iraq).

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. 1 2 Fearon, James D.; Laitin, David D. (2003). "Ethnicity, Insurgency, and Civil War". American Political Science Review (dalam bahasa Inggris). 97 (1): 75–90. doi:10.1017/S0003055403000534. ISSN 1537-5943. S2CID 8303905.
  2. ↑ Lewis, Janet I. (2020). How Insurgency Begins: Rebel Group Formation in Uganda and Beyond. Cambridge University Press. hlm. 17–18. doi:10.1017/9781108855969. ISBN 978-1-108-47966-0. S2CID 225014676.
  3. ↑ Kalyvas, Stathis N.; Balcells, Laia (2010). "International System and Technologies of Rebellion: How the End of the Cold War Shaped Internal Conflict". The American Political Science Review. 104 (3): 415–429. doi:10.1017/S0003055410000286. hdl:10261/45454. ISSN 0003-0554. JSTOR 40863761. S2CID 17605053.
  4. 1 2 3 4 5 Kocher, Matthew Adam; Pepinsky, Thomas B.; Kalyvas, Stathis N. (2011). "Aerial Bombing and Counterinsurgency in the Vietnam War". American Journal of Political Science (dalam bahasa Inggris). 55 (2): 201–218. doi:10.1111/j.1540-5907.2010.00498.x. ISSN 1540-5907.
  5. 1 2 Kalyvas, Stathis N. (2006). The Logic of Violence in Civil War. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511818462. ISBN 978-0-521-85409-2. S2CID 14897960.
  6. ↑ These points are emphasized in many works on insurgency, including Peter Paret, French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria: The Analysis of a Political and Military Doctrine, Pall Mall Press, London, 1964.
  7. ↑ "The A to Z of military terms". The Economist (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-12-18.
  8. ↑ Hall, Kermit L. The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions, Oxford University Press US, 2001, ISBN 978-0-19-513924-2 p. 246 "In supporting Lincoln on this issue, the Supreme Court upheld his theory of the Civil War as an insurrection against the United States government that could be suppressed according to the rules of war. In this way the United States was able to fight the war as if it were an international war, without actually having to recognize the de jure existence of the Confederate government."
  9. ↑ Staff. Bureau of Public Affairs: Office of the Historian -> Timeline of U.S. Diplomatic History -> 1861–1865:The Blockade of Confederate Ports, 1861–1865, U.S. State Department. "Following the U.S. announcement of its intention to establish an official blockade of Confederate ports, foreign governments began to recognize the Confederacy as a belligerent in the Civil War. Great Britain granted belligerent status on May 13, 1861, Spain on June 17, and Brazil on August 1. Other foreign governments issued statements of neutrality."
  10. ↑ Goldstein, Erik; McKercher, B. J. C. Power and stability: British foreign policy, 1865–1965, Routledge, 2003, ISBN 978-0-7146-8442-0. p. 63
  11. ↑ Kalyvas, Stathis N.; Kocher, Matthew Adam (2007). "How "Free" Is Free Riding in Civil Wars? Violence, Insurgency, and the Collective Action Problem". World Politics. 59 (2): 177–216. doi:10.1353/wp.2007.0023. ISSN 0043-8871. JSTOR 40060186. S2CID 55598769.
  12. ↑ Long, Austin (2018), Gheciu, Alexandra; Wohlforth, William C. (ed.), "Counter Insurgency", The Oxford Handbook of International Security (dalam bahasa Inggris), Oxford University Press, hlm. 546–561, doi:10.1093/oxfordhb/9780198777854.013.36, ISBN 978-0-19-877785-4
  13. ↑ Bahiss, Ibraheem; Jackson, Ashley; Mayhew, Leigh; Weigand, Florian (2022). "Rethinking armed group control: Towards a new conceptual framework" (PDF). ODI / Centre on Armed Groups.
  14. 1 2 Fearon, James (Summer 1995). "Rationalist Explanations for War". International Organization. 49 (3): 379–414. doi:10.1017/s0020818300033324. JSTOR 2706903. S2CID 38573183.
  15. 1 2 Walter, Barbara (March 31, 2014). "Why Bad Governance Leads to Repeat Civil War". Conflict Resolutions. 59 (7): 1242–1272. doi:10.1177/0022002714528006. S2CID 154632359.
  16. 1 2 Wood, Elisabeth (2003). Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador. New York: Cambridge University Press. hlm. 1–30. ISBN 978-0-511-80868-5.
  17. ↑ Tomes, Robert R. (2004), "Relearning Counterinsurgency Warfare" (PDF), Parameters
  18. ↑ Trinquier, Roger (1961), Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency, Editions de la Table Ronde, diarsipkan dari asli tanggal 2008-01-12
  19. ↑ Metz, Steven (5 June 2007), Rethinking Insurgency, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, diarsipkan dari asli tanggal June 9, 2007
  20. ↑ Thomas Willis, "Lessons from the past: successful British counterinsurgency operations in Malaya 1948–1960", July–August 2005, Infantry Magazine.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Insurgensi&oldid=28495838"