Lompat ke isi

Daftar ibu kota provinsi di Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Ibu kota provinsi)

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik[1] yang memiliki 38 ibu kota provinsi. Meskipun frasa ibu kota menggunakan kata kota, pada kenyataannya, tidak semua ibu kota provinsi di Indonesia berupa kota. Hal ini terjadi pada ibu kota negara, Jakarta,[2] yang menjadi ibu kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)[3] dan juga merupakan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Selain itu, ibu kota provinsi yang bukan merupakan kota terdapat pula di beberapa provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah yang beribu kotakan kabupaten,[4][5] Kalimantan Utara yang beribu kotakan kecamatan,[6] dan Maluku Utara yang beribu kotakan kelurahan.[7]

Selama sejarah berdirinya Indonesia, telah terjadi beberapa kali pemindahan ibu kota negara, begitu pula yang terjadi di Maluku Utara yang ditandai dengan perpindahan ibu kota dari Ternate ke Sofifi pada 2010.[8] Pemindahan ini dilakukan karena menurut dasar hukum Maluku Utara, UU Nomor 46 Tahun 1999, ibu kota Maluku Utara ialah Sofifi.[9] Namun, karena keterbatasan infrastrukur Sofifi, Ternate dijadikan ibu kota sementara.[10] Provinsi Kalimantan Barat pun telah merencanakan pemindahan ibu kota dari Pontianak dengan melakukan studi kelayakan.[11] Selain itu, sempat ada upaya pemindahan ibu kota Maluku dari Ambon ke Makariki,[12] tetapi tidak terwujudkan.[13]

Jakarta yang sekaligus berperan sebagai ibu kota Provinsi DKI Jakarta[3] dan negara[2] merupakan ibu kota provinsi terbesar di Indonesia dengan penduduk sebesar 10.177.924 jiwa pada 2015,[14] sedangkan ibu kota terkecil adalah Sofifi dengan penduduk sebesar 1.783 jiwa pada 2013.[15]

Daftar ibu kota provinsi di Indonesia ini mengandung peringkat ibu kota, nama provinsi, nama ibu kota, data kependudukan ibu kota (jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk), luas wilayah ibu kota, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ibu kota, dan kepala daerah ibu kota. Di samping itu, daftar ini memiliki fitur warna dan simbol yang maknanya bisa dilihat di tabel keterangan. Setelah itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melihat daftar yang akan disebutkan berikut ini.

Keterangan
Daerah khusus
Daerah istimewa
Ibu kota bukan kota otonom

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki

[sunting | sunting sumber]
  1. Berdasarkan prinsip penyingkatan nama kota SNI.[16]
  2. ↑ Berdasarkan prinsip penyingkatan nama kota SNI.[17]
  3. ↑ Secara de facto, Jakarta Pusat menjadi pusat pemerintahan bagi negara Republik Indonesia. Secara de jure, DKI Jakarta tidak memiliki ibu kota.
  4. ↑ Tanjung Selor merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan.
  5. ↑ Mamuju merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju.
  6. ↑ Sofifi merupakan sebuah kawasan perkotaan yang mencakup wilayah di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
  7. ↑ Kawasan perkotaan Manokwari yang dimaksud adalah gabungan dari Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, dan Manokwari Selatan di Kabupaten Manokwari.
  8. ↑ Kabupaten Merauke merupakan ibu kota resmi dari Papua Selatan, sementara lokasi spesifik pusat pemerintahannya berada di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kurik, Merauke.
  9. ↑ Kabupaten Nabire merupakan ibu kota resmi dari Papua Tengah, sementara lokasi spesifik pusat pemerintahannya berada di Wanggar, Nabire.
  10. ↑ Kabupaten Jayawijaya merupakan ibu kota resmi dari Papua Pegunungan, sementara lokasi spesifik pusat pemerintahannya berada di Gunung Susu, Hubikosi, Jayawijaya
  11. ↑ Istilah Jakarta merujuk pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menurut UU Nomor 29 Tahun 2007, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah otonom pada tingkat provinsi.
  1. ↑ "Undang Undang Dasar 1945". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-05-05. Diakses tanggal 16 April 2018.
  2. 1 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (PDF). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2007. hlm. 1.[pranala nonaktif permanen]
  3. 1 2 Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama :13
  4. ↑ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (PDF). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2004. hlm. 4.
  5. ↑ "Sekilas Papua Barat". Situs Resmi Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-05-19. Diakses tanggal 17 April 2018.
  6. ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (PDF). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2012. hlm. 7.
  7. ↑ Asdhiana, I Made (30 Juni 2014). Asdhiana, I Made (ed.). "Sofifi, Ibu Kota Nan Sepi". Kompas.com. Diakses tanggal 16 April 2018.
  8. ↑ Hiar, Hairil (13 Juli 2017). "Ternate ke Sofifi, Pengalaman Pindah Ibu Kota Maluku Utara". Liputan6.com. Diakses tanggal 21 April 2018.
  9. ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1999.[pranala nonaktif permanen]
  10. ↑ Yuli (4 Agustus 2010). yuli (ed.). "SBY Resmikan Perpindahan Ibu Kota Maluku". Kompas.com. Diakses tanggal 21 April 2018.
  11. ↑ Saragih, Sahat Oloan (8 Desember 2017). "Ibu Kota Provinsi Kalbar Direncanakan Pindah". beritasatu.com. Diakses tanggal 21 April 2018.
  12. ↑ Leonard, Daniel; Tarmizi, Tasrief (20 Agustus 2013). Tarmizi, Tasrief (ed.). "Pemindahan Ibu Kota Provinisi Maluku 24 Agustus". ANTARA News. Diakses tanggal 21 April 2018.
  13. ↑ "Jangan Gegabah Pindah Ibukota Provinsi Maluku". Suara Pembaruan. 17 September 2013. Diakses tanggal 21 April 2018.
  14. ↑ "Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2015". Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 24 Januari 2017. Diakses tanggal 9 April 2018.
  15. ↑ Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama :14
  16. SNI 7657:2010 Singkatan nama kota (PDF). Badan Standardisasi Nasional. 2010. hlm. 2.
  17. ↑ SNI 7657:2010 Singkatan nama kota (PDF). Badan Standardisasi Nasional. 2010. hlm. 2.
  18. 1 2 "Provinsi". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-20. Diakses tanggal 7 April 2018.
  19. ↑ "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". Badan Pusat Statistik. 2021. Diakses tanggal 1 Maret 2022.
  20. ↑ "Provinsi ACEH". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-26. Diakses tanggal 7 April 2018.
  21. ↑ "Provinsi SUMATERA UTARA". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-25. Diakses tanggal 7 April 2018.
  22. ↑ "Provinsi SUMATERA BARAT". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-18. Diakses tanggal 7 April 2018.
  23. ↑ "Provinsi RIAU". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-09-15. Diakses tanggal 7 April 2018.
  24. ↑ "Provinsi JAMBI". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-12. Diakses tanggal 7 April 2018.
  25. ↑ "Provinsi SUMATERA SELATAN". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-28. Diakses tanggal 7 April 2018.
  26. ↑ "Provinsi BENGKULU". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-18. Diakses tanggal 7 April 2018.
  27. ↑ "Provinsi LAMPUNG". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-26. Diakses tanggal 7 April 2018.
  28. ↑ "Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-25. Diakses tanggal 7 April 2018.
  29. ↑ "Provinsi JAWA BARAT". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-16. Diakses tanggal 7 April 2018.
  30. ↑ "Provinsi JAWA TENGAH". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-02-19. Diakses tanggal 7 April 2018.
  31. ↑ "Provinsi DI YOGYAKARTA". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-26. Diakses tanggal 7 April 2018.
  32. ↑ "Provinsi JAWA TIMUR". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-28. Diakses tanggal 7 April 2018.
  33. ↑ "Provinsi BANTEN". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
  34. ↑ "Provinsi BALI". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-26. Diakses tanggal 7 April 2018.
  35. ↑ "Provinsi NUSA TENGGARA BARAT". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
  36. ↑ "Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-07. Diakses tanggal 7 April 2018.
  37. ↑ "Provinsi KALIMANTAN BARAT". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-25. Diakses tanggal 7 April 2018.
  38. ↑ "Provinsi KALIMANTAN TENGAH". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
  39. ↑ "Provinsi KALIMANTAN SELATAN". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-26. Diakses tanggal 7 April 2018.
  40. ↑ "Provinsi KALIMANTAN TIMUR". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-28. Diakses tanggal 7 April 2018.
  41. ↑ "Provinsi SULAWESI UTARA". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-16. Diakses tanggal 7 April 2018.
  42. ↑ "Provinsi SULAWESI TENGAH". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-25. Diakses tanggal 7 April 2018.
  43. ↑ "Provinsi SULAWESI SELATAN". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-28. Diakses tanggal 7 April 2018.
  44. ↑ "Provinsi SULAWESI TENGGARA". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
  45. ↑ "Provinsi GORONTALO". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
  46. ↑ "Provinsi MALUKU". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-25. Diakses tanggal 7 April 2018.
  47. ↑ "Provinsi PAPUA". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-07-08. Diakses tanggal 7 April 2018.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_ibu_kota_provinsi_di_Indonesia&oldid=28802265"