Hukum perdata Brasil

Hukum perdata Brasil adalah naskah hukum yang membangun norma sipil di Republik Federatif Brasil, yaitu Undang-Undang Nomor 10.406, tanggal 10 Januari 2002. Yang mulai berkekuatan hukum sejak 11 Januari 2003, dengan satu tahun masa kekosongan hukum.

Sejarah

Pada 7 September 1822, Brasil menjadi negara merdeka. Hukum yang berlaku masihlah hukum Portugal. Pada tahun 1855, Augusto Teixeira de Freitas menerima permintaan dari pemerintah untuk menyusun-ulang hukum-hukum perdata Portugal dan Brasil, yaitu terhadap apa yang dia terbitkan pada tahun 1857, Consolidaçao das Leis Civis yang sementara berlaku sebagai sumber hukum di Uruguay dan Argentina.

Puas dengan hasil karyanya, pemerintah menitahkan beliau untuk merancang hukum perdata pada tanggal 10 Januari 1859, berjudul Esboço, tetapi pemerintah memutus kontrak dengan beliau pada tahun 1872, oleh sebab keinginan beliau untuk menyatukan rancangan ini ke dalam hukum komersial. Rancangan hukum ini tidak dikembangkan sampai tahun 1899 ketika Clóvis Beviláqua menerima misi penyelesaian proyek, dan diselesaikan selama tujuh bulan. Hasil karya ini diadopsi pada tahun 1916 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1917.

Pada tahun 1969, pemerintah membentuk sebuah panitia untuk menyusun hukum perdata baru yang lebih sosial, dengan hanya memasukkan ketentuan-ketentuan penting dari hukum perdata yang lama. Karya ini juga memuat hukum komersial. Karya ini diadopsi pada tahun 2002 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003.

Struktur

Hukum perdata Brasil sebagian besar diilhami oleh hukum-hukum perdata Eropa, khususnya hukum Napoleon, Bürgerliches Gesetzbuch, dan hukum perdata Portugal. Sumber hukum perdata Brasil sekarang terdiri dari 2.046 pasal, tersusun sebagai berikut:

• Bagian Umum
  • I - Pribadi
  • II - Barang
  • III - Fakta Hukum
• Bagian Khusus
  • Buku I - Hukum Obligasi (tentang Hak dan Kewajiban)
  • Buku II - Hukum Bisnis
  • Buku III - Hukum Harta (tentang Kepemilikan)
  • Buku IV - Hukum Keluarga
  • Buku V - Hukum Waris
• Bagian Penutup dan aturan peralihan

Lihat pula

• Hukum perdata

Pranala luar

• (Portugis) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm