Hubungan Jepang dengan Korea Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Hubungan Jepang–Korea Utara
Peta memperlihatkan lokasiJapan and North Korea

Jepang

Korea Utara

Hubungan Jepang–Korea Utara saat ini belum memiliki hubungan diplomatik yang resmi, tetapi sudah ada pertemuan diplomatik antara kedua negara untuk membahas masalah warga Jepang yang diculik dan program nuklir Korea Utara. Hubungan antara kedua negara sangat tegang dan saling bermusuhan. Menurut jajak pendapat yang diadakan BBC World Service pada tahun 2014, 91% warga Jepang memandang Korea Utara secara negatif, dengan hanya 1% memandang positif; dan merupakan negara dengan pandangan terhadap Korea Utara paling negatif di dunia. [1]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada awal era berdirinya Korea Utara, hubungan antara dua negara saling bermusuhan. Pada tahun 1949-1950, Korea Utara dengan keras menentang negosiasi ekonomi dan politik antara Jepang dan pemerintahan Syngman Rhee.[2] Namun kemudian, Korea Utara berusaha untuk mengambil keuntungan dari konflik yang meletus antara Jepang dan Korea Selatan atas Garis Syngman Rhee. Sebagai respons dari prakarsa Perdana Menteri Jepang Ichirō Hatoyama yang berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Uni Soviet dan negara komunis lainnya, pada Februari 1955 Menteri Luar Negeri Korea Utara Nam Il mengeluarkan pernyataan untuk menyerukan kerjasama ekonomi dan budaya dengan Jepang. Dari tahun 1955 sampai 1964, hubungan ekonomi Jepang-Korea Utara mengalami pertumbuhan secara bertahap, karena alasan Pyongyang berusaha untuk mencegah hubungan Jepang-Korea Selatan membaik, dan alasan lainya karena Korea Utara mencoba untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Uni Soviet.[3]

Pada tahun 1955, Korea Utara membantu berdirinya Asosiasi Warga Korea di Jepang, Chongryon, yang berfungsi sebagai organisasi advokasi untuk etnis Korea di Jepang yang memihak Korea Utara dan sebagai kedutaan besar de facto Korea Utara di Jepang. Pemulangan sukarela warga Korea dari Jepang ke Korea Utara berjalan lambat namun lancar setelah disepakatinya perjanjian dari Palang Merah tahun 1959. Hingga akhir tahun 1960, hampir 50.000 dari sekitar 600.000 warga Korea telah tiba di Korea Utara. Program pemulangan diperpanjang selama satu tahun pada Oktober 1960 untuk memulangkan 60.000 warga.

Pada tahun 1965, pemerintah Korea Utara mengkritik Perjanjian Mengenai Dasar Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Di era Perdana Menteri Eisaku Satō, hubungan Jepang-Korea Utara memburuk, tetapi pada 1971-1972, proses pendekatan kembali Tiongkok-Jepang menyebabkan perusahaan-perusahaan Jepang memperluas kerjasama ekonomi dengan Korea Utara. Di bawah Perdana Menteri Kakuei Tanaka, pemerintah Jepang mengambil kebijakan menjaga jarak dengan Korea Utara dan Korea Selatan, dan menolak untuk memihak Seoul dan melawan Pyongyang ketika ada percobaan pembunuhan Park Chung-Hee oleh Mun Se-gwang. Namun demikian, Jepang masih tidak mendirikan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Di bawah Takeo Miki dan penerusnya, Jepang beralih memihak Korea Selatan daripada Korea Utara. Korea Utara merasa semakin terisolasi ketika Takeo Fukuda menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan antara Jepang dan Republik Rakyat TIongkok, dan kunjungan Yasuhiro Nakasone ke Korea Selatan pada tahun 1983. Selama masa kerjasama Jepang-Korea Selatan dan perselisihan Jepang-Korea Utara, Pyongyang sering menyatakan ketidakpuasan mereka dengan mengangkat isu sengketa Karang Liancourt.[4]

Sampai akhir 1980-an, kebijakan Korea Utara terhadap Jepang bertujuan untuk meminimalkan kerjasama antara Korea Selatan dan Jepang, dan menghalangi remiliterisasi Jepang. serta mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Jepang. Hal yang penting untuk kebijakan ini dapat berjalan adalah dukungan warga Jepang untuk Korea Utara, terutama di kalangan partai komunis dan sosialis di Jepang dan warga Korea di Jepang.

Hanya saja, Korea Utara melakukan berbagai kesalahan sehingga tidak mampu mendapat dukungan dari warga Jepang yang bersimpati denga Korea Utara. Warga Jepang yang menemani pasangan mereka ke Korea Utara mengalami berbagai kesulitan dan dilarang berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di Jepang. Jepang mengecam Korea Utara yang telah memberikan perlindungan bagi anggota Tentara Merah Jepang, yang dipandang sebagai kelompok teroris di Jepang. Ketidakmampuan atau Penolakan Korea Utara untuk membayar utang kepada para pedagang Jepang juga membuat warga Jepang semakin tidak mau mendukung Korea Utara.

Hubungan Jepang–Korea Utara menjadi lebih buruk di akhir 1980-an. Kedua pemerintah tidak melakukan hubungan diplomatik yang substantif. Namun partai oposisi Partai Sosialis Jepang tetap memiliki hubungan baik dengan Korea Utara. Jepang hanya diperbolehkan berdagang dengan Korea Utara melalui jalur tidak resmi, yang dilaporkan mencapai lebih dari US$200 juta per tahun pada tahun 1980-an.

Salah satu masalah yang membuat hubungan Jepang-Korea Utara tegang adalah media Korea Utara yang menyerang Jepang, pemberlakuan sanksi ekonomi Jepang terhadap Korea Utara atas aksi teroris melawan Korea Selatan pada tahun 1980-an, dan utang Korea Utara yang tidak terbayarkan ke perusahaan Jepang sebesar $50 juta.

Perundingan normalisasi[sunting | sunting sumber]

Pada awal 1990-an, Jepang melakukan negosiasi yang panjang dengan Korea Utara untuk mendirikan hubungan diplomatik dengan Korea Utara namun tetap menjaga hubungan dengan Korea Selatan. Di bulan September 1990 delegasi Jepang yang dipimpin oleh mantan wakil Perdana Menteri Shin Kanemaru dari Partai Liberal Demokrat mengunjungi Korea Utara. Setelah pertemuan privat antara Kanemaru dan pemimpin Korea Utara Kim Il Sung, deklarasi bersama yang dirilis pada 28 September menyerukan Jepang untuk meminta maaf dan untuk memberikan kompensasi kepada Korea Utara untuk penjajahan mereka. Jepang dan Korea Utara sepakat untuk memulai perundingan yang bertujuan untuk mendirikan hubungan diplomatik.

Pada bulan Januari 1991, Jepang memulai perundingan normalisasi dengan Pyongyang dengan permintaan maaf resmi untuk penjajahan Semenanjung Korea pada tahun 1910-45. Negosiasi tersebut terbantu oleh usulan Jepang yang mendukung masuknya Korea Utara dan Korea Selatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa; isu mengenai inspeksi fasilitas nuklir Korea Utara, dan jumlah kompensasi dari Jepang, tetapi, negosiasi tersebut terbukti sulit untuk dilakukan.

Motif Korea Utara untuk menjalin hubungan dengan Jepang berubah untuk memperoleh bantuan karena isolasi diplomatik dan ekonomi yang telah menyebabkan kelangkaan pangan dan energi. Normalisasi hubungan dengan Jepang meningkatkan kemungkinan Korea Utara mendapatkan kompensasi untuk periode penjajahan Jepang (1910-45).

Perundingan normalisasi pertama digelar 30-31 Januari 1991, tetapi berakhir cepat karena masalah kompensasi yang harus dibayar. Pyongyang menuntut kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama penjajahan serta untuk "penderitaan dan kerugian" dalam pasca-Perang Dunia II. Namun Jepang bersikeras bahwa Korea Utara harus menyelesaikan masalah nuklir terlebih dahulu. Poin lain yang menjadi masalah adalah penolakan Korea Utara untuk memberikan informasi tentang warga Jepang yang pindah ke Korea Utara pada tahun 1960-an, dan masalah tentara Jepang yang ditawan oleh Uni Soviet selama Perang Dunia II dan dikirim ke Korea Utara.[5][6]

Penculikan[sunting | sunting sumber]

Penculikan warga Jepang oleh agen pemerintah Korea Utara terjadi selama enam tahun dari 1977 hingga 1983. Selama bertahun-tahun, Korea Utara membantah melakukannya, tetapi akhirnya pada tahun 2002, Korea Utara mengaku telah menculik 13 orang. Salah satunya adalah Yi Un Hee orang Korea yang tinggal di Jepang, diculik ke Korea Utara untuk mengajar bahasa Jepang di sekolah agen spionase.[7] Pada tahun 2002 dan 2004, Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan kunjungan ke Pyongyang untuk menekan Korea Utara agar korban dibebaskan. Korea Utara akhirnya membebaskan lima dari tiga belas korban, mengklaim delapan lainnya telah meninggal.[8][9][10] Membaiknya hubungan kedua negara karena pembebasan tersebut berakhir setelah Jepang menyatakan bahwa tes DNA pada mayat Megumi Yokota, salah satu korban yang diklaim Korea Utara meninggal karena bunuh diri, bukan DNA yang sesungguhnya.[11] Jepang telah menekan Korea Utara untuk memberikan penjelasan mengenai penculikan, tapi Pyongyang menegaskan bahwa masalah telah selesai.

Banyak warga Korea Utara yang bergantung pada uang yang dikirim dari keluarga di Jepang. Beberapa warga Jepang meyakini bahwa pemerintah harus mengancam untuk memotong bantuan yang diberikan agar memaksa Pyongyang membuat konsesi. Sementara yang lain meyakini bahwa pihak sayap kanan di Jepang memanfaatkan isu-isu tersebut untuk agenda mereka.[12]

Aktivitas lain[sunting | sunting sumber]

Terdapat beberapa konfrontasi antara dua negara karena operasi bawah tanah Korea Utara di Jepang selain penculikan, penyelundupan narkoba, perburuan laut, dan aktivitas pengintaian. Uji coba rudal Korea Utara menjadi perhatian serius bagi Jepang karena rudal terkadang melintasi wilayah udara Jepang.

Pada tahun 1998, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik Taepodong-1 yang melintasi Jepang dan mendarat di Samudera Pasifik.[13] Uji coba ini dipandang sebagai tindakan kontroversial karena negosiasi mengenai masa depan program pengembangan nuklir Korea Utara yang sedang berlangsung antara Korea Utara dan Amerika Serikat di New York.[13]

Perundingan enam negara[sunting | sunting sumber]

Pada 13 Februari 2007, perundingan enam negara menghasilkan kesepakatan untuk Korea Utara menonaktifkan fasilitas nuklir Yongbyeon dengan timbal balik bantuan bahan bakar dan langkah-langkah untuk menormalkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang.[14][15]

Pertemuan bilateral terbaru[sunting | sunting sumber]

Kedua negara mengadakan pertemuan bilateral pada September 2007, dan dilanjutkan di Juni 2008.[16]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Hub2014 World Service Poll BBC
  2. ^ Bruce Cumings, The Origins of the Korean War II: The Roaring of the Cataract 1947-1950 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990), pp. 458-459.
  3. ^ Kiwon Chung, Japanese-North Korean Relations Today, Asian Survey, Vol. 4, Issue 4 (April 1964), pp. 788-803.
  4. ^ Balázs Szalontai, "Instrumental Nationalism?
  5. ^ "Russia Acknowledges Sending Japanese Prisoners of War to North Korea".
  6. ^ Kim, Yong Mok (November 1997).
  7. ^ Kim, Pan Suk.
  8. ^ Richard Hanson (2004-11-18).
  9. ^ Kosuke Takahashi (2004-05-25).
  10. ^ Tessa Morris-Suzuki (2007).
  11. ^ Won-Jae Park (2006-01-07).
  12. ^ Victor Fic (2004-01-15).
  13. ^ a b WuDunn, Sheryl (1 September 1998).
  14. ^ "Initial Actions for the Implementation of the Joint Statement".
  15. ^ "Rice hails N Korea nuclear deal".
  16. ^ "Japan and N Korea re-open talks".

Bacaan lebih lanjut[sunting | sunting sumber]

  • Cho Soon Sung (1967) "Japan’s Two Koreas Policy and the Problems of Korean Unification," Asian Survey 7 (10): 703-725.
  • Linus Hagström and Marie Söderberg (2006) North Korea Policy: Japan and the Great Powers, London and New York: Routledge.
  • Linus Hagström and Marie Söderberg (2006) The Other Binary: Why Japan–North Korea Relations Matter, Special Issue of Pacific Affairs 79 (3).
  • Christopher W. Hughes (1999) Japan’s Economic Power and Security: Japan and North Korea. London: Routledge.
  • Kim Hong Nack (2006) "The Koizumi Government and the Politics of Normalizing Japanese-North Korean Relations." Working Paper. Honolulu: East-West Center.
  • Seung K. Ko (1977), "North Korea’s Relations with Japan Since Detente," Pacific Affairs 50 (1): 31-44.