Hak asasi manusia di Tiongkok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Keberadaan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di Republik Rakyat Tiongkok ("Tiongkok" atau "RRT") adalah sebuah bahan dari persengketaan antara pemerintahannya dan organisasi-organisasi dan individu-individu di luar pemerintahan tersebut. Otoritas RRT, para pendukungnya, dan lapisan lainnya mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan yang ada menentang pelecehan hak asasi manusia. Namun, negara-negara lainnya dan otoritas-otoritas mereka (seperti Departemen Negara Amerika Serikat, Kanada, India, dan lain-lain), organisasi-organisasi non-pemerintah (ONP) internasional, seperti Human Rights in China dan Amnesty International, dan pihak-pihak yang berseberangan dengan negara tersebut menyatakan bahwa otoritas-otoritas di daratan utama Tiongkok telah membiarkan atau melakukan pelecehan hak asasi manusia.

ONP-ONP seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta institusi-institusi pemerintahan luar negeri seperti Departemen Negara A.S., menyatakan bahwa RRT telah mencederai kebebasan berbicara, pergerakan, dan beragama terhadap para warga sipilnya dan orang-orang lainnya pada yurisdiksinya. Otoritas-otoritas di RRT mengklaim bahwa definisi hak asasi manusia berbeda-beda, seperti yang meliputi hak asasi ekonomi dan sosial serta politik, semuanya berada dalam hubungan terhadap "budaya nasional" dan tingkat perkembangan dari negara tersebut.[1] Otoritas-otoritas di RRT, yang merujuk kepada definisi ini, mengklaim bahwa hak asasi manusia telah diimprovisasikan.[2] Namun, mereka tidak menggunakan definisi yang digunakan oleh kebanyakan negara dan organisasi. Menurut Konstitusi RRT, para politikus RRT menyatakan bahwa "Empat Prinsip Kardinal" memberikan hak-hak kewarganegaraan. Para pejabat RRT menginterpretasikan kebijakan Empat Prinsip Kardinal sebagai basis hukum untuk penangkapan orang yang pemerintah pandang akan meruntuhkan prinsip-prinsip tersebut.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia menerbitkan masalah hak asasi manusia di Tiongkok yang mereka anggap gagal ditangani oleh pemerintahan tersebut, yang meliputi: hukuman mati, kebijakan satu anak, status hukum dan politik Tibet, dan pembatasan kebebasan pers di daratan utama Tiongkok.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Bacaan tambahan[sunting | sunting sumber]

  • Cheng, Lucie, Rossett, Arthur and Woo, Lucie, East Asian Law: Universal Norms and Local Cultures, RoutledgeCurzon, 2003, ISBN 0-415-29735-4
  • Edwards, Catherine, China's Abuses Ignored for Profit, Insight on the News, Vol. 15, 20 December 1999.
  • Foot, Rosemary (2000). Rights beyond Borders: The Global Community and the Struggle over Human Rights in China. Oxford University Press. ISBN 0-19-829776-9. 
  • Jones, Carol A. G. (1994). "Capitalism, Globalization and Rule of Law: An Alternative Trajectory of Legal Change in China". Social and Legal Studies. 3 (2): 195–220. doi:10.1177/096466399400300201. 
  • Klotz, Audie (1995). Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3106-9. 
  • Knight, J.; Song, L. (1999). The Rural-Urban Divide: Economic Disparities and Interactions in China. Oxford University Press. ISBN 0-19-829330-5. 
  • Martin, Matthew D., III (2007). "The Dysfunctional Progeny of Eugenics: Autonomy Gone AWOL". Cardozo Journal of International Law. 15 (2): 371–421. ISSN 1069-3181. 
  • Seymour, James (1984). "Human Rights in Chinese Foreign Relations". Dalam Kim, Samuel S. China and the World: Chinese Foreign Policy Faces the New Millennium. Westview Press. ISBN 0-8133-3414-4. 
  • Sitaraman, Srini, Explaining China's Continued Resistance Towards Human Rights Norms: A Historical Legal Analysis, ACDIS Occasional Paper, Program in Arms Control, Disarmament, and International Security, University of Illinois, June 2008.
  • Svensson, Marina, The Chinese Debate on Asian Values and Human Rights: Some Reflections on Relativism, Nationalism and Orientalism, in Brun, Ole. Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia, Ole Bruun, Michael Jacobsen; Curzon, 2000, ISBN 0-7007-1212-7
  • Wang, Fei-Ling, Organizing through Division and Exclusion: China's Hukou System, Stanford University Press, 2005, ISBN 0-8047-5039-4
  • Zweig, David, Freeing China's Farmers: Rural Restructuring in the Reform Era, M. E. Sharpe, 1997, ISBN 1-56324-838-7
  • The silent majority; China. (Life in a Chinese village), The Economist, April 2005
  • China's Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic, and Social Change
  • Anwar Rahman. Sinicization Beyond the Great Wall: China's Xinjiang Uighur Autonomous Region

Pranala luar[sunting | sunting sumber]