Hak asasi manusia di Tiongkok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari

Keberadaan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di Republik Rakyat Tiongkok ("Tiongkok" atau "RRT") adalah sebuah bahan dari persengketaan antara pemerintahannya dan organisasi-organisasi dan individu-individu di luar pemerintahan tersebut. Otoritas RRT, para pendukungnya, dan lapisan lainnya mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan yang ada menentang pelecehan hak asasi manusia. Namun, negara-negara lainnya dan otoritas-otoritas mereka (seperti Departemen Negara Amerika Serikat, Kanada, India, dan lain-lain), organisasi-organisasi non-pemerintah (ONP) internasional, seperti Human Rights in China dan Amnesty International, dan pihak-pihak yang berseberangan dengan negara tersebut menyatakan bahwa otoritas-otoritas di daratan utama Tiongkok telah membiarkan atau melakukan pelecehan hak asasi manusia.

ONP-ONP seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta institusi-institusi pemerintahan luar negeri seperti Departemen Negara A.S., menyatakan bahwa RRT telah mencederai kebebasan berbicara, pergerakan, dan beragama terhadap para warga sipilnya dan orang-orang lainnya pada yurisdiksinya. Otoritas-otoritas di RRT mengklaim bahwa definisi hak asasi manusia berbeda-beda, seperti yang meliputi hak asasi ekonomi dan sosial serta politik, semuanya berada dalam hubungan terhadap "budaya nasional" dan tingkat perkembangan dari negara tersebut.[1] Otoritas-otoritas di RRT, yang merujuk kepada definisi ini, mengklaim bahwa hak asasi manusia telah diimprovisasikan.[2] Namun, mereka tidak menggunakan definisi yang digunakan oleh kebanyakan negara dan organisasi. Menurut Konstitusi RRT, para politikus RRT menyatakan bahwa "Empat Prinsip Kardinal" memberikan hak-hak kewarganegaraan. Para pejabat RRT menginterpretasikan kebijakan Empat Prinsip Kardinal sebagai basis hukum untuk penangkapan orang yang pemerintah pandang akan meruntuhkan prinsip-prinsip tersebut.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia menerbitkan masalah hak asasi manusia di Tiongkok yang mereka anggap gagal ditangani oleh pemerintahan tersebut, yang meliputi: hukuman mati, kebijakan satu anak, status hukum dan politik Tibet, dan pembatasan kebebasan pers di daratan utama Tiongkok.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Catatan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Bacaan tambahan[sunting | sunting sumber]

  • Cheng, Lucie, Rossett, Arthur and Woo, Lucie, East Asian Law: Universal Norms and Local Cultures, RoutledgeCurzon, 2003, ISBN 0-415-29735-4
  • Edwards, Catherine, China's Abuses Ignored for Profit, Insight on the News, Vol. 15, 20 December 1999.
  • Foot, Rosemary (2000). Rights beyond Borders: The Global Community and the Struggle over Human Rights in China. Oxford University Press. ISBN 0-19-829776-9. 
  • Jones, Carol A. G. (1994). "Capitalism, Globalization and Rule of Law: An Alternative Trajectory of Legal Change in China". Social and Legal Studies 3 (2): 195–220. doi:10.1177/096466399400300201. 
  • Klotz, Audie (1995). Norms in International Relations: The Struggle against Apartheid. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3106-9. 
  • Knight, J.; Song, L. (1999). The Rural-Urban Divide: Economic Disparities and Interactions in China. Oxford University Press. ISBN 0-19-829330-5. 
  • Martin, Matthew D., III (2007). "The Dysfunctional Progeny of Eugenics: Autonomy Gone AWOL". Cardozo Journal of International Law 15 (2): 371–421. ISSN 1069-3181. 
  • Seymour, James (1984). "Human Rights in Chinese Foreign Relations". Di Kim, Samuel S. China and the World: Chinese Foreign Policy Faces the New Millennium. Westview Press. ISBN 0-8133-3414-4. 
  • Sitaraman, Srini, Explaining China's Continued Resistance Towards Human Rights Norms: A Historical Legal Analysis, ACDIS Occasional Paper, Program in Arms Control, Disarmament, and International Security, University of Illinois, June 2008.
  • Svensson, Marina, The Chinese Debate on Asian Values and Human Rights: Some Reflections on Relativism, Nationalism and Orientalism, in Brun, Ole. Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representations in Asia, Ole Bruun, Michael Jacobsen; Curzon, 2000, ISBN 0-7007-1212-7
  • Wang, Fei-Ling, Organizing through Division and Exclusion: China's Hukou System, Stanford University Press, 2005, ISBN 0-8047-5039-4
  • Zweig, David, Freeing China's Farmers: Rural Restructuring in the Reform Era, M. E. Sharpe, 1997, ISBN 1-56324-838-7
  • The silent majority; China. (Life in a Chinese village), The Economist, April 2005
  • China's Geography: Globalization and the Dynamics of Political, Economic, and Social Change
  • Anwar Rahman. Sinicization Beyond the Great Wall: China's Xinjiang Uighur Autonomous Region

Pranala luar[sunting | sunting sumber]