Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional
 Dewan Polkam | |
|---|---|
| Gambaran umum | |
| Singkatan | Dewan Polkam |
| Didirikan | 04 Februari 1974 |
| Dasar hukum pendirian | Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1974[1] |
| Dibubarkan | 29 Maret 1978 |
| Dasar hukum pembubaran | Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 |
| Lembaga pengganti | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan |
| Struktur | |
| Ketua | Presiden Indonesia[2] |
| Wakil Ketua | Wakil Presiden Indonesia |
| Sekretaris | Menteri/ Sekretaris Negara |
Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional adalah badan/lembaga nonstruktural yang melakukan koordinasi untuk menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dalam bidang politik dan keamanan. Lembaga ini dibentuk pada 4 Februari 1974.[1]
Lembaga ini adalah cikal bakal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang terbentuk pada 29 Maret 1978.[3]
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Pembentukan Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional dilatarbelakangi terganggunya stabilitas politik dan keamanan, khususnya di peristiwa Malari, demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan yang menewaskan 11 orang.
Atas peristiwa tersebut, Presiden Soeharto menyadari bahwa koordinasi antar-lembaga keamanan lemah, ini ditunjukkan dengan pengambilan keputusan lembaga-lembaga tersebut terhadap 1 peristiwa beragam.
Dewan Polkam terbentuk 3 pekan setelah peristiwa Malari, dan fokus pertamanya yakni pemulihan pasca peristiwa tersebut. Selain peristiwa Malari, Dewan Polkam juga dikenal menangani Integrasi Timor Timur melalui Operasi Seroja
Susunan anggota
[sunting | sunting sumber]Susunan anggota Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional, antara lain:
- Ketua: Presiden Indonesia
- Wakil Ketua: Wakil Presiden Indonesia
- Sekretaris: Menteri/ Sekretaris Negara
- Anggota:
- Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima ABRI
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Luar Negeri
- Menteri Kehakiman
- Menteri Penerangan
- Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Kepala Bappenas
- Menteri/Sekretaris Negara
- Jaksa Agung
- Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Referensi
[sunting | sunting sumber]- 1 2 "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Dewan Stabilisasi Politik dan Kemanan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 4 Februari 1974. Diakses tanggal 20 Juli 2025.
- ↑ "Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional". Kompas.com. 5 Februari 1974.
- ↑ Sejarah Kemenko Polkam RI (mp4). Youtube.com. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 15 Maret 2025. Diakses tanggal 20 Juli 2025.