Dewan Negeri Johor

Majelis Legislatif Negara Bagian Johor

*Dewan Negeri Johor*
*ديوان اوندڠن نڬري جوهر*
Majelis Legislatif Negara Bagian Johor ; Dewan Negeri Johor ; ديوان اوندڠن نڬري جوهر
Dewan Negeri Johor Ke - 15
Jenis
Jenis	Unikameral
Jangka waktu	Maksimal 5 Tahun atau kurang dari 5 Tahun
Pimpinan
Sultan	Sultan Ibrahim ; sejak 23 Januari 2010
Ketua Dewan	Mohd Puad Zarkashi, BN - UMNO ; sejak 21 April 2022
Wakil Ketua	Samsolbari Jamali, BN - UMNO ; sejak 21 April 2022
Menteri Besar	Onn Hafiz Ghazi, BN - UMNO ; sejak 15 Maret 2022
Ketua Oposisi	Andrew Chen Kah Eng, PH - DAP ; sejak 11 Desember 2022
Sekretaris	Shubanah Yusuf
Komposisi
Anggota	56 Anggota; Kuorum: 19; Mayoritas Sederhana: 29; Dua Pertiga Mayoritas: 38
Partai & kursi	(Hingga 13 Maret 2022) Pemerintah (40); BN (40) UMNO (33); MCA (4); MIC (3); Didukung oleh : (13); PH (13) DAP (10); AMANAH (1); PKR (1); MUDA (1); Oposisi (3) ; PN (3) BERSATU (2); PAS (1); Ketua Dewan; BN (ADUN dari Rengit)
Komisi	4 Komite Keuangan Publik; Komite Prosedur Aturan; Komite Hak Istimewa; Komite Pemilihan;
Pemilihan
Sistem pemilihan	Plurality: First-past-the-post (56 single-member constituencies)
Pemilihan terakhir	12 March 2022
Pemilihan berikutnya	By 20 June 2027
Tempat bersidang
	Gedung Sultan Ismail, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor
	Sultan Ibrahim Building, Johor Bahru, Johor
Situs web
	www.johor.gov.my
	L • BBantuan penggunaan templat ini

Halaman artikel ini diterjemahkan, sebagian atau seluruhnya, dari halaman di (Tolong cantumkan kode bahasa Wiki sumber terjemahan) yang berjudul (Tolong cantumkan nama artikel sumber terjemahan). Lihat pula [{{localurle:{{{1}}}:|oldid=&action=history}} sejarah suntingan halaman aslinya] untuk melihat daftar penulisnya.

Majelis Legislatif Negara Bagian Johor (Melayu: Dewan Negeri Johor) adalah sebuah lembaga legislatif satu kamar tingkat negara bagian Johor, Malaysia. Majelis ini terdiri 56 anggota yang dipilih untuk mewakili daerah pemilihan yang ada di Negara Bagian Johor. Pemilihan anggota Dewan Negeri Johor diadakan tidak lebih dari lima tahun, dan oleh konvensi politik Malaysia, dilakukan bersamaan dengan pemilihan parlemen federal dan majelis negara bagian lainnya (kecuali Sabah dan Sarawak).

Fungsi dan Peran[sunting | sunting sumber]

Dewan Negeri Johor dulunya bernama Majelis Mesyuarat Negeri dan seiring dengan kemerdekaan Malaysia dari Britania Raya, Majelis Mesyuarat Negeri berubah nama menjadi Dewan Negeri Johor. Fungsi dan peranan Dewan Negeri Johor tidak jauh berbeda seperti Parlemen Federal Malaysia. Dewan Negeri Johor memiliki kekuasaan untuk mengamandemen Konstitusi Negara Bagian Johor, mengusulkan dan meloloskan Rancangan Undang-Undang Negeri (Indonesia: Peraturan Daerahcode: id is deprecated ) untuk selanjutnya dipersembahkan kepada Sultan Johor untuk diratifikasi setelah dituangkan kedalam Lembaran Negeri Johor^[1].

Dibawah Peraturan Kekuasaan, Imunitas dan Hak Istimewa Tahun 1963, setiap anggota Dewan Negeri Johor diberikan hak untuk bebas berdiskusi terhadap masalah yang dikemukakan di dalam Dewan Negeri.

Dewan Eksekutif Negara Bagian Johor dibentuk dengan beranggotakan dari beberapa Anggota Dewan Negeri Johor yang memegang mayoritas untuk membentuk pemerintah negara bagian. Dewan Eksekutif Negara Bagian Johor dipimpin oleh Menteri Besar Johor.

Daftar Referensi[sunting | sunting sumber]

^ "Fungsi Dewan Negeri" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-26.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

dewannegeri.johor.gov.my

[1] "Fungsi Dewan Negeri" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-26.

[1]