Lompat ke isi

Daftar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korea Utara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Dubes AS untuk PBB Warren Austin menunjukkan sebuah senapan mesin buatan Soviet kepada Dewan Keamanan pada Perang Korea.
Perserikatan Bangsa-Bangsa Korea Utara
Dewan Keamanan PBB
1 sampai 100 (1946–1953)
101 sampai 200 (1953–1965)
201 sampai 300 (1965–1971)
301 sampai 400 (1971–1976)
401 sampai 500 (1976–1982)
501 sampai 600 (1982–1987)
601 sampai 700 (1987–1991)
701 sampai 800 (1991–1993)
801 sampai 900 (1993–1994)
901 sampai 1000 (1994–1995)
1001 sampai 1100 (1995–1997)
1101 sampai 1200 (1997–1998)
1201 sampai 1300 (1998–2000)
1301 sampai 1400 (2000–2002)
1401 sampai 1500 (2002–2003)
1501 sampai 1600 (2003–2005)
1601 sampai 1700 (2005–2006)
1701 sampai 1800 (2006–2008)
1801 sampai 1900 (2008–2009)
1901 sampai 2000 (2009–2011)
2001 sampai 2100 (2011–2013)
2101 sampai 2200 (2013–2015)
2201 sampai 2300 (2015–2016)
2301 sampai 2400 (2016–2018)
2401 sampai 2500 (2018–2019)
2501 sampai 2600 (2019–2021)
2601 sampai 2700 (2021–2023)
2701 sampai 2800 (2023–sekarang)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) telah mengadopsi 21 resolusi mengenai Korea Utara. Lima resolusi diadopsi dalam Perang Korea pada 1950an.

  Terkait Perang Korea
  Terkait keanggotaan PBB
  Terkait non-proliferasi
Resolusi Isi Tanggal Ref
S/RES/82 Menyatakan bahwa invasi Korea Selatan oleh Korea Utara dalam Perang Korea menandakan "penodaan perdamaian" dan menuntut penindakan langsung terhadap pertikaian. Tuntutan tersebut adalah untuk mengakhiri invasi Korsel oleh Korut. 25 Juni 1950 [1][2]
S/RES/83 Merekomendasikan negara-negara anggota PBB untuk memberi bantuan kepada Korsel dalam Perang Korea untuk menumpas serangan Korut dan merestorasi perdamaian dan keamanan.

Korut tak mempermasalahkan RDK 82. Dewan tersebut meminta Korut untuk menarik angkatan bersenjata ke paralel ke-38.

27 Juni 1950 [1][3]
S/RES/84 Mendirikan komando bersatu pimpinan Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan upaya perang sekutu Korsel dalam Perang Korea.

Invasi Republik Korea oleh Korut adalah ancaman keamanan dan perdamaian mancanegara.

7 Juli 1950 [3]
S/RES/85 Koordinasi pemulihan bagi para korban Perang Korea. Menyatakan bahwa invasi Korsel oleh Korut dalam perang tersebut sebagai "serangan melanggar hukum". 31 Juli 1950 [2][3]
S/RES/90 Menghapuskan Perang Korea dari agenda Dewan Keamanan. 31 Januari 1951 [2][3]
S/RES/702 Merekomendasikan keanggotaan PBB kepada Korut dan Korsel. 8 Agustus 1991 [4]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. 1 2 Schrijver, Nico (2015). "The Ban on the Use of Force in the UN Charter". Dalam Weller, Marc (ed.). The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law (Edisi 1). Oxford: Oxford University Press. hlm. 478. ISBN 978-0-19-165391-9.
  2. 1 2 3 Klabbers, Jan (2015). "Intervention, Armed Intervention, Armed Attack, Threat to Peace, Act of Aggression, and Threat or Use of Force: What's the Difference?". Dalam Weller, Marc (ed.). The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law (Edisi 1). Oxford: Oxford University Press. hlm. 494. ISBN 978-0-19-165391-9.
  3. 1 2 3 4 Wellens, Karel C., ed. (1990). Resolutions and Statements of the United Nations Security Council: (1946–1989) ; a Thematic Guide. Dordrecht: BRILL. hlm. 251. ISBN 0-7923-0796-8.
  4. "UN Documents for DPRK (North Korea): Security Council Resolutions [View All Security Council Resolutions]". securitycouncilreport.org. Diakses tanggal 2 October 2015.
  5. "UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 1718 (2006) - Work and mandate". New York, USA: United Nations Security Council. Diarsipkan dari asli tanggal 8 April 2017. Diakses tanggal April 8, 2017.
  6. Salomon, Salem (March 22, 2017). "Sanctioned and Shunned, North Korea Finds Arms Deals in Africa". Voice of America. USA. Diarsipkan dari asli tanggal 22 March 2017. Diakses tanggal April 2, 2017.
  7. Berger, Andrea (March 16, 2017). "A Familiar Story: The New UN Report on North Korean Sanctions Implementation". 38 North, U.S.-Korea Institute at Johns Hopkins University's Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. USA. Diarsipkan dari asli tanggal 16 March 2017. Diakses tanggal April 8, 2017.
  8. Davenport, Kelsey (March 1, 2016). "UN Security Council Resolutions on North Korea". Washington, D.C., USA: Arms Control Association. Diarsipkan dari asli tanggal 15 April 2017. Diakses tanggal April 23, 2017.
  9. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2371(2017)
  10. Templat:UN doc
  11. Gladstone, Rick (August 5, 2017). "U.N. Security Council imposes punishing new sanctions on North Korea". The New York Times. USA. Diakses tanggal August 8, 2017.
  12. Sengupta, Somini (September 11, 2017). "After U.S. Compromise, Security Council Strengthens North Korea Sanctions". The New York Times. USA. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-11. Diakses tanggal September 11, 2017.
  13. "Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Including Bans on Natural Gas Sales, Work Authorization for Its Nationals - Resolution 2375 (2017) Also Takes Humanitarian Situation into Account as Members Urge Resumed Talks on Denuclearizing Korean Peninsula". New York, USA: United Nations Security Council. September 11, 2017. Diakses tanggal September 11, 2017.
  14. United States Mission to the United Nations (September 11, 2017). "FACT SHEET: Resolution 2375 (2017) Strengthening Sanctions on North Korea". U.S.A.: United States Department of State. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-12. Diakses tanggal September 12, 2017.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]