Bundesrat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Gedung Bundesrat

Bundesrat (Majelis Federal) adalah Parlemen pemerintah-pemerintah negara bagian (Parlament der Laenderregierungen). Bundesrat merupakan sebuah lembaga legislatif dalam Parlemen Jerman yang terdiri dari perwakilan negara-negara bagian. Bundesrat didirikan pada tanggal 23 Mei 1949. Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Begitu pula dengan anggota Bundesrat tidak dipilih langsung oleh rakyat. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintahan tersebut. Berbeda dengan sistem senat di federasi atau negara lain seperti Amerika Serikat, Swiss atau Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemungutan suara untuk Bundesrat, setiap rakyat di negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan tetapi keputusan siapa yang akan menjadi perwakilan di Bundesrat tetap menjadi hak pemerintah negara bagian.

Bundesrat bersama Bundestag bertugas dalam membuat undang-undang dan administrasi Negara Federal Jerman. Lebih dari setengah undang-undang Jerman memerlukan persetujuan Bundesrat. Undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa persetujuan Bundesrat terutama undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya undang-undang keuangan atau kewenangan administrasi negara bagian tersebut. Begitu pula dengan perubahan undang-undang juga memerlukan persetujuan Bundesrat. Dalam memutuskan maupun mengubah undang-undang, Bundesrat dan Bundestag harus mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan, seringkali Bundesrat berbenturan bendapat dengan Bundestag. Seringkali 2/3 anggota Bundesrat menolak suara mayoritas di Bundestag. Jika terjadi hal demikian, maka Bundestag juga harus menangkisnya dengan 2/3 suara juga. Jika tidak, maka Komisi Perantara Jerman (Vermittlungsausschuss) yang mengambil alih persidangan. Anggota Komisi Perantara Jerman terdiri dari beberapa anggota Bundesrat maupun Bundestag.[1] Bundesrat juga berhak berpartisipasi mengangkat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Jerman.[2]

Di Bundesrat, seringkali kepentingan negara bagian didahulukan dan mengesampingkan kepentingan partai. Setiap negara bagian mendahulukan kepentingannya masing-masing dan berkoalisi dengan negara bagian lain yang bertujuan sama untuk meraih kepentingannya tanpa peduli apapun partai mereka. Akibatnya, partai yang berkuasa di Bundesrat kurang berpengaruh. Seringkali kepentingan partai terabaikan. Bahkan keputusan yang diambil di Bundesrat belum tentu mendukung kebijakan Pemerintah Federal Jerman meskipun partai penguasa di Bundesrat merupakan partai yang menguasai pemerintah federal. Hal ini karena Bundesrat merupakan lembaga legislatif yang menyokong kepentingan negara bagian.[3]

Komposisi perwakilan[sunting | sunting sumber]

Bundesrat beranggotakan 69 perwakilan yang duduk di parlemen daerah sekaligus di pemerintahan daerah. Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir dari perwakilan negara bagian untuk masa jabatan setahun dan disebut juga Perdana Menteri Negara Bagian. Anggota Bundesrat tidak boleh berasal dari partai oposisi. Dalam aturannya, setiap negara bagian memiliki jumlah perwakilan yang berbeda. Tergantung dari jumlah penduduk di negara bagian tersebut. Semakin banyak jumlah penduduknya maka semakin banyak perwakilannya di Bundesrat. Setiap negara bagian minimal mempunyai tiga perwakilan dan maksimal enam perwakilan.[4][5] Adapun komposisinya sebagai berikut:

  1. Negara bagian dengan penduduk di bawah 2 juta memiliki 3 perwakilan,
  2. negara bagian dengan jumlah penduduk antara 2 juta hingga 6 juta memiliki 4 perwakilan,
  3. negara bagian dengan jumlah penduduk antara 6 juta hingga 7 juta memiliki 5 perwakilan, dan
  4. negara bagian dengan jumlah penduduk di atas 7juta memiliki 6 perwakilan

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Konrad, Reuter, (2003). Bundesrat und Bundesstaat : der Bundesrat der Bundesrepublik Deutschland (edisi ke-12. Aufl). Bonn. ISBN 3923706227. OCLC 249699197. 
  2. ^ Kartawidjaja, Pipit R.; Aminuddin, M. Faishal (2015-02-15). Demokrasi Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Sindikasi Indonesia. ISBN 9786027045903. 
  3. ^ Setiawan, Yuli. "Sistem Politik Republik Federal Jerman". Direktorat Pembinaan SMK. Diakses tanggal 2017-10-16. 
  4. ^ "Latar belakang". Facts about Germany. Diakses tanggal 2017-10-16. 
  5. ^ Kartawidjaja, Pipit R.; Aminuddin, M. Faishal (2015-02-15). Demokrasi Elektoral (Bagian II): Sistem dan Perbandingan Pemerintahan. Sindikasi Indonesia. ISBN 9786027045903.