Bjorka (peretas)

Bjorka

Tanggal pendirian	ca  2022
Jenis	Komunitas virtual Asosiasi sukarela
Tujuan	Aktivisme internet Vigilantisme internet
Wilayah layanan	Indonesia

Bjorka adalah nama samaran dari seorang atau sekelompok peretas yang dikenal karena aktivitas peretasan dan pembocoran data di Indonesia sejak tahun 2022. Sosok ini menjadi perhatian publik setelah mengklaim memiliki dan menyebarkan data dari sejumlah lembaga negara, perusahaan, serta individu melalui forum peretasan antarkebangsaan seperti BreachForums.

Latar Belakang dan Aktivitas

Bjorka pertama kali dikenal publik ketika mengunggah data yang diklaim berasal dari lembaga-lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, ia juga mengunggah data yang dikaitkan dengan pejabat publik dan masyarakat umum.

Dalam setiap aksinya, Bjorka sering menampilkan pesan yang menyoroti isu kebebasan informasi, transparansi pemerintah, dan perlindungan data pribadi. Aktivitas tersebut disebarkan melalui forum web gelap, Telegram, dan Twitter, yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan publikasi.

Identitas

Identitas asli Bjorka hingga kini belum diketahui secara pasti. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pihak yang berada di balik nama tersebut. Meskipun beberapa individu sempat disebut terkait dengan kasus ini, tidak ada bukti yang secara resmi mengonfirmasi keterlibatan mereka sebagai Bjorka.

Respons Pemerintah dan Publik

Kasus Bjorka memicu reaksi beragam dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional. BSSN bersama lembaga terkait melakukan audit terhadap sejumlah basis data pemerintah dan memperketat protokol keamanan komputer.

Sementara itu, di ruang publik, kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai kesiapan Indonesia dalam melindungi data pribadi warganya. Banyak pihak menilai bahwa insiden kebocoran data yang diungkap oleh Bjorka mencerminkan lemahnya tata kelola keamanan siber di berbagai institusi.

Pengaruh terhadap Kebijakan Keamanan Siber

Fenomena Bjorka turut mendorong percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kasus ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya kesadaran akan pentingnya regulasi dan infrastruktur keamanan komputer di Indonesia. Pemerintah kemudian menekankan penguatan kebijakan perlindungan data, pengawasan sistem informasi publik, dan peningkatan literasi keamanan komputer di masyarakat.

Lihat juga

• Anonymous
• We Are Legion