Badan usaha milik daerah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan "organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik."[1] Banyak BUMD yang beroperasi dengan retribusi yang membuatnya berbeda dengan pajak dari lembaga pemerintahan.[2] BUMD berbeda dengan birokrasi pemerintahan daerah terkait pendanaan, biaya transaksi, hak-hak pekerja, pengawasan keuangan, izin untuk beroperasi di luar yurisdiksinya, dan terkadang dalam keadaan tertentu, hak untuk meraup untung dan menyatakan bangkrut.[3]

Dampak dan pengaruh dari BUMD dapat saja berbeda dengan badan usaha milik negara (BUMN). Korporatisasi dari sebuah badan layanan umum dapat dimanfaatkan secara lokal daripada nasional sebagai cara melayani publik secara hibrid dan fleksibel seperti kemitraan publik-swasta dan kerja sama antarpemerintahan darah. BUMD dapat mengenakan retribusi.[2] Pengaruhnya bisa berbeda karena keahlian regulator dan kapasitas kontrak yang rendah untuk pemerintah kota,[2][4] dan nilai ekonomi yang tinggi. Riset termutakhir menunjukkan bahwa BUMD lebih efisien daripada birokrasi tetapi memiliki laju kerugian yang tinggi karena otonomi hukum dan manajerialnya.[1] Masalah tambahannya lagi, fakta bahwa BUMD dapat saja dimiliki oleh dua atau lebih Pemda berbeda, dan konflik kepemilikan membuat berkurangnya output BUMD karena banyaknya spillover.[5]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Di bawah Manajemen Publik Baru, korporatisasi menjadi salah satu langkah menuju swastanisasi.[6][7] Kelak korporatisasi ini bertujuan untuk menggabungkan kontrol pemerintah dengan penyampaian pelayanan secara efisien dan sakelek, yang sebelumnya sangat kurang efisien dalam layanan yang hanya dilakukan oleh birokrasi. Sebagai hasilnya, BUMN kemudian memiliki struktur organisasi mirip perusahaan swasta, tetapi bedanya adalah pemerintah memiliki saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.[8]

BUMN kemudian mempengaruhi pemerintahan daerah untuk membentuk perusahaan serupa, yaitu BUMD. BUMD mengikuti proses eksternalisasi yang memerlukan keahlian dan orientasi baru dari pemerintah daerah terkait, dan mengikuti perubahan yang biasa terjadi dalam lingkup pelayanan publik.[6] BUMD pun bertambah jumlahnya terutama pada 1990-an hingga 2000-an di Eropa dan Amerika Serikat.[1][6][7][9][10]

Alasan dan pengaruhnya[sunting | sunting sumber]

BUMD berguna untuk mengefisienkan pelayanan publik (dengan sukses yang beragam) atau sebagai langkah (parsial) menuju swastanisasi atau hibridiasasi. Alasan dan pengaruhnya mirip dengan lembaga negara yang dikorporatisasi.[7][9][11]

Peningkatan efisiensi[sunting | sunting sumber]

Tujuan penting korporatisasi dalah eksternalisasi.[6] BUMD menyediakan layanan yang bersifat otonom dan dijamin secara hukum maupun manajerial karena peranan politisi tidak digantungkan dan masyarakat dapat dilindungi dari eksploitasi politik. Namun, tujuannya menjadi tidak efisien karena otonomi BUMD mengurangi pengawasan pemerintah daerah terkait untuk mengawasi perusahaan. Meski korporatisasi bermanfaat bergantung apa pelayanan yang dikorporatisasi, otonomi dapat menjadi kurang bermanfaat untuk pelayanan yang rumit atau dipolitisasi.[1] Pada tingkatan daerah, biaya transaksi dapat saja mahal, karena rendahnya kapasitas kontrak.[2][4]

Langkah menuju swastanisasi[sunting | sunting sumber]

Jika ada jawatan yang dikorporatisasi, terkadang dapat saja diswastakan (secara parsial) dengan menjual saham pemerintah lewat bursa efek.[8] Sehingga langkah ini menjadi langkah menuju swastanisasi.[8] Korporatisasi juga dapat menjadi pembuka menuju pelayanan hibrid, seperti kemitraan publik-swasta atau kerja sama antarpemerintah daerah, yang biasanya relevan pada tingkatan daerah karena ada peluang untuk membina ekonomi lemah.[1][2]

Mengurangi tekanan fiskal[sunting | sunting sumber]

BUMD dibentuk oleh Pemda dalam rangka mengurangi tekanan fiskal.[6][7][9][11][12][13] Korporatisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk "melepaskan kewajibannya di sektor tertentu dengan mengalokasikannya ke perusahaannya" atau "mengorporasikan sektor tersebut (…) sebagai sumber pendapatan perusahaan itu."[6]

Masalah[sunting | sunting sumber]

Ada masalah yang terjadi terkait kepemilikan BUMD oleh lebih dari satu Pemda, yang terkadang menjadi kurang efisien, adil, ataupun akuntabel[14] atau memiliki laju kerugian yang tinggi.[1] Hal ini dikarenakan prosedur pemantauan dan pengarahan yang berbeda antara Pemda yang satu dan yang lain, sehingga biayanya makin mahal. Jika ada heterogenitas kepentingan antara pemerintah-pemerintah daerah itu, kemungkinan dapat menimbulkan keambiguan sehingga menurunkan akuntabilitas dan efisiensinya.[14] Mewakilkan tiap-tiap pemerintah daerah dengan salah satu partai terpilih dalam Pemilu dapat menjadi salah satu solusi atas masalah ini.[14]

Pemakaian[sunting | sunting sumber]

BUMD umumnya bergerak di bidang:[1][2][5]

  • Air (PDAM dan pengolahan limbah)
  • Layanan transportasi darat daerah (angkot/bus)
  • Pemungutan sampah
  • Perumahan
  • Pendidikan dan kebudayaan
  • Sosial
  • Kesehatan

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e f g Voorn, Bart, Marieke L. Van Genugten, and Sandra Van Thiel (2017) (2017). "The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review". Local Government Studies. 43 (5): 820–841. doi:10.1080/03003930.2017.1319360alt=Dapat diakses gratis. hdl:2066/176125. 
  2. ^ a b c d e f Tavares, Antonio F., and Pedro J. Camões (2007) (2007). "Local service delivery choices in Portugal: A political transaction costs network". Local Government Studies. 33 (4): 535–553. doi:10.1080/03003930701417544. 
  3. ^ Bel, Germa, and Xavier Fageda (2010) (2010). "Partial Privatization in Local Service Delivery: An Empirical Analysis of the Choice of Mixed Firms". Local Government Studies. 36: 129–149. doi:10.1080/03003930903435856. 
  4. ^ a b Brown, Trevor, and Matthew Potoski (2003). "Transaction Costs and Institutional Explanations for Government Service Production Decisions" (PDF). Journal of Public Administration Research and Theory. 
  5. ^ a b Voorn, Bart, Marieke van Genugten, and Sandra van Thiel (2018). "Background, Autonomy, Steering, and Corporate Governance: Determinants of the Effectiveness of (Governance of) Municipal Corporations". Lausanne: EGPA. 
  6. ^ a b c d e f Grossi, Giuseppe, and Christoph Reichard (2008) (2008). "Municipal corporatization in Germany and Italy". Public Management Review. 10 (5): 597–617. doi:10.1080/14719030802264275. 
  7. ^ a b c d Voorn, Bart, Sandra Van Thiel, and Marieke van Genugten (2018) (2018). "Debate: Corporatization as more than a recent crisis-driven development". Public Money & Management. 38 (7): 481–482. doi:10.1080/09540962.2018.1527533. 
  8. ^ a b c Marra, Alessandro (2007). "Internal regulation by mixed enterprises: the case of the Italian water sector". Annals of Public and Cooperative Economics, 78(2): 245-275. 
  9. ^ a b c Ferry, Laurence, Rhys Andrews, Chris Skelcher, and Piotr Wegorowski (2018) (2018). "New development: Corporatization of local authorities in England in the wake of austerity 2010–2016" (PDF). Public Money & Management. 38 (6): 477–480. doi:10.1080/09540962.2018.1486629. 
  10. ^ Florio, Massimo, and Fabienne Fecher (2011). "The future of public enterprises: Contributions to a new discourse". Annals of Public and Cooperative Economics, 82(4): 361-373. 
  11. ^ a b António F. Tavares (2017) (2017). "Ten years after: revisiting the determinants of the adoption of municipal corporations for local service delivery". Local Government Studies. 43 (5): 697–706. doi:10.1080/03003930.2017.1356723. 
  12. ^ Citroni, Giulio, Andrea Lippi, and Stefania Profeti (2013) (2013). "Remapping the State: Inter-Municipal Cooperation through Corporatisation and Public-Private Governance Structures". Local Government Studies. 39 (2): 208–234. doi:10.1080/03003930.2012.707615. 
  13. ^ Sorensen, Rune J. (2007). "Does dispersed public ownership impair efficiency? The case of refuse collection in Norway". Public Administration,85(4): 1045-1058. CiteSeerX 10.1.1.551.5414alt=Dapat diakses gratis. 
  14. ^ a b c Voorn, B., Van Genugten, M., & Van Thiel, S. (2019). "Multiple principals, multiple problems: Implications for effective governance and a research agenda for joint service delivery". Public Administration. 97 (3): 671–685. doi:10.1111/padm.12587alt=Dapat diakses gratis.