Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Badan Promosi Pariwisata Indonesia BPPI
Gambaran umum
Singkatan	BPPI
Didirikan	1 Agustus 2011
Dasar hukum pendirian	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011
Sifat	berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kantor pusat
Wisma Nugra Santana Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220

Badan Promosi Pariwisata Indonesia merupakan lembaga swasta Indonesia yang bersifat mandiri. Lembaga ini bertugas meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia.

Selain itu, BPPI juga mempunyai meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber APBN dan APBD, serta melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Kepengurusan

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Unsur penentu kebijakan

Unsur penentu kebijakan diusulkan oleh Menteri Pariwisata dengan masa jabatan maksimal 4 tahun. Unsur ini berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

• wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
• wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
• wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
• pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Struktur organisasi BPPI terdiri atas:

• Ketua
• Wakil Ketua
• Komisi-Komisi
  • Komisi 1/ Low Season Tourism
  • Komisi 2/ Creative Tourism
  • Komisi 3/ Green Tourism
• Sekretaris
• Anggota

BPPI periode 2011–2015
Jabatan	Nama	Perwakilan
Ketua	S. B. Wiryanti Sukamdani
Wakil Ketua	Bernada Sukma Harahap
Sekretaris	Retno Kusumayant
Komisi 1 Low Season Tourism	Didien Junaedy
	Tengku Burhanudin
Komisi 2 Creative Tourism	Hermawan Kartajaya
	I Nyoman Kandia
Komisi 3 Green Tourism	Krishna Nur Pribadi

Unsur pelaksana

Unsur pelaksana BPPI dibentuk oleh unsur penentu kebijakan. Unsur ini dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan dengan masa bakti selama 3 tahun.

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten disebut Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pengurus BPPD dikukuhkan oleh kepala daerah masing-masing (Gubernur, Wali Kota/Bupati). BPPD daerah bertugas untuk menyinergikan program dan melakukan kegiatan promosi terhadap pasar dan segmen wisatawan asing disesuaikan dengan karakter dan daya tarik pariwisata di daerah.