Administrasi Keamanan Transportasi

Administrasi Keamanan Transportasi
	Segel TSA
	Tanda kata TSA
	; Bendera TSA
Informasi lembaga
Dibentuk	19 November 2001; 22 tahun lalu
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Administrasi Penerbangan Federal – Kantor Keamanan Penerbangan Sipil;
Wilayah hukum	Sistem transportasi di dalam, dan terhubung ke Amerika Serikat
Kantor pusat	Springfield, County Fairfax, Virginia A.S.
Pegawai	54,200+ (FY 2020)
Anggaran tahunan	$7.78 miliar (FY 2020)
Pejabat eksekutif	David Pekoske, Administrator; Vacant, Wakil Administrator; Darby LaJoye, Asisten Administrator Eksekutif Operasi Keamanan; Stacy Fitzmaurice, Asisten Eksekutif Administrator Dukungan Operasi; Kim Walton, Asisten Administrator Eksekutif Layanan Perusahaan; Michael Ondocin, Penegakan Hukum/Federal Air Marshal Service Executive Assistant Administrator/Direktur;
Lembaga induk	Kementerian Keamanan Dalam Negeri
Situs web	TSA.gov

Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) adalah sebuah badan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri A.S. yang memiliki wewenang atas keamanan publik yang bepergian di Amerika Serikat. Itu dibuat sebagai tanggapan terhadap serangan 11 September di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush , untuk meningkatkan prosedur keamanan bandara dan memusatkan keamanan perjalanan udara di bawah satu badan federal.^[1]

Terutama berkaitan dengan perjalanan udara , TSA mempekerjakan petugas penyaringan di bandara, Marsekal Udara Federal yang dipersenjatai di pesawat, tim bergerak penangan anjing, dan spesialis bahan peledak. Sebelumnya bagian dari Departemen Perhubungan , TSA menjadi bagian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri pada Maret 2003. Saat ini dipimpin oleh Administrator David Pekoske dan berkantor pusat di Springfield, Virginia. Pada tahun fiskal 2020, TSA beroperasi dengan anggaran sekitar $7,68 miliar dan mempekerjakan lebih dari 47.000 Petugas Keamanan Transportasi, Petugas Deteksi Perilaku, Spesialis Keamanan Transportasi, Marsekal Udara Federal, dan personel keamanan lainnya.^[1]

TSA memiliki beberapa proses dan peraturan penyaringan terkait penumpang dan barang bawaan, termasuk; persyaratan identifikasi, pat-down , pemindai seluruh tubuh, pembatasan perangkat, dan penyaringan bahan peledak. Itu telah menjadi kontroversi sepanjang sejarahnya untuk efektivitas prosedur tersebut, serta pencurian bagasi, keamanan data, dan perlakuan merugikan terhadap kelompok etnis tertentu.^[1]