Rusli Zainal

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Muhammad Rusli Zainal
Rusli Zainal
Gubernur Riau ke-13
Masa jabatan
21 November 2008 – 12 November 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Deputi Mambang Mit
Didahului oleh Wan Abubakar
Digantikan oleh Mambang Mit (Plt.)
Gubernur Riau ke-11
Masa jabatan
21 November 2003 – 31 Juli 2008
Presiden Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Deputi Wan Abubakar
Didahului oleh Saleh Djasit
Digantikan oleh Wan Abubakar
Informasi pribadi
Lahir 3 Desember 1957
Mandah, Indragiri Hilir, Riau
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Golongan Karya
Suami/istri Septina Primawati Rusli
Tempat tinggal Pekanbaru
Alma mater Universitas Riau
Pekerjaan Politisi
Agama Islam

Rusli Zainal (lahir 3 Desember 1957; umur 57 tahun) adalah Gubernur Riau ke-11. Ia diangkat sebagai gubernur menggantikan Saleh Djasit, sebelum menjabat sebagai gubernur Rusli Zainal pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hilir periode 1999-2003. Rusli Zainal sendiri menjabat sebagai Gubernur Riau selama 2 periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.

Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]

Rusli Zainal menikah dengan Septina Primawati dan memiliki tiga yang pada saat sidang status anak-anak tersebut dipertentangkan apakah anak kandung mereka, anak angkat, atau anak hasil perkawinan Rusli Zainal dari wanita lain.[1][2] Pada saat persidangan sengeketa pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru yang diikuti oleh Septina Primawati, menurut Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum lawan dari pasangan Septima Promawati dan Erizal Muluk mengatakan bahwa Rusli Zainal juga memilki tiga istri lainnya yang dinikahi secara hukum Islam dan ada yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat.[1]

Kasus korupsi[sunting | sunting sumber]

Kasus korupsi izin pembalakan liar[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2008, Rusli Zainal pernah menjadi saksi atas kasus korupsi pemberian izin pembalakan kayu secara liar.[3] Pada kasus tersebut tidak dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta pada kasus ini menjerat dua bupati di Riau yaitu Bupati Kabupaten Pelalawan, Burhanuddin Husin dan Bupati Kabupaten Siak, Arwin AS.[3]

Kasus korupsi PON XVIII Riau[sunting | sunting sumber]

Rusli Zainal menjadi saksi pada persidangan kasus korupsi pada tanggal 7 Agustus 2012 mengenai kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional XVIII yang akan dilaksanakan di Riau pada tahun 2012.[4] Dan Rusli Zainal telah dicekal ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.[3] Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2012 mengatakan bahwa KPK telah membidik Rusli Zainal dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.[5] Dalam kasus dugaan suap PON Riau ini, nama Rusli Zainal juga kerap disebut. Dalam surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Eka Dharma Putra, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau disebut sebagai pihak yang diduga ikut menyuap. Pada kasus ini Rusli Zainal diduga memberikan suap kepada anggota DPRD Riau sebesar 900 juta rupiah dari 1,8 miliar yang dijanjikan untuk anggota DPRD Riau.[5] Masa pencegahan ke luar negeri Rusli Zainal oleh KPK yang dimulai sejak tanggal 6 April 2012 selama 6 bulan akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2012.[6]

Pada tanggal 25 Januari 2013, Rusli Zainal kembali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembangunan dan pengadaan sarana olahraga Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau pada tahun 2012.[7][8]

Penetapan sebagai tersangka[sunting | sunting sumber]

Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional ke-18 di Pekanbaru, Riau.[9] Rusli Zainal diduga menerima suap dan diduga kuat serta memberikan persetujuan dalam pemberian suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau. Rusli disebutkan menerima 500 juta rupiah di rumah dinasnya.[9] Selain dijadikan tersangka dalam kasus korupsi PON XVIII, Rusli Zainal juga dijadikan tersangka dalam dua kasus korupsi lainnya yaitu kasus yang juga berkaitan dengan peraturan daerah akan tetapi perannya yang berbeda yaitu Rusli Zainal diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau.[10] Sedangkan kasus korupsi lainnya yang menjerat Rusli Zainal yaitu kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau. Rusli diduga menyalahgunakan kewenangannya dan perbuatan melawan hukum sebagai Gubernur Riau.[10][11]

Pasca menjadi tersangka[sunting | sunting sumber]

Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rusli Zainal langsung dinonaktifkan oleh partai Golkar.[12] Selain itu partai Golkar tidak akan membantu Rusli Zainal dan tidak akan membela dan menyediakan penasehat hukum bagi Rusli Zainal.[13] Elit partai Golkar juga mengkhawatirkan turunnya popularitas partai Golkar akibat ditetapkanya Rusli Zainal sebagai tersangka.[14] Pada 14 Juni 2013, Rusli Zainal akhirnya ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa penahanan 20 hari pertama. Penahanan dirinya terkait dengan tiga perkara tindak pidana korupsi.[15]. Terkait dengan penahanan Rusli, Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, tugas gubernur dijalankan oleh wakil gubernur sampai Rusli Zainal resmi dinonaktifkan.[16]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan pemerintahan
Didahului oleh:
?
Bupati Indragiri Hilir
1999-2003
Diteruskan oleh:
?
Didahului oleh:
Saleh Djasit
Gubernur Riau
21 November 2003 - 31 Juli 2008
Diteruskan oleh:
Wan Abubakar
Didahului oleh:
Wan Abubakar
Gubernur Riau
21 November 2008 - 12 November 2013
Diteruskan oleh:
Mambang Mit (Plt.)