Republik Tiongkok (1912–1949)

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Republik Cina (1912-1949))
Lompat ke: navigasi, cari
Republik Tiongkok
中华民国
Chung-hua Min-kuo

1912–1949
 

 

Bendera Republik Tiongkok sejak 1928. Lambang
Lagu kebangsaan
Lagu Kebangsaan Republik Tiongkok (中华民国国歌)
Wilayah Republik Tiongkok sebelum pindah ke pulau Taiwan. Warna hijau adalah wilayah yang diklaim, namun kontrolnya sangat lemah.
Ibu kota Nanking (1912; 1927-1949) Peking (1912-1928), Chungking (1937-1946)
Pemerintahan Pemerintahan satu partai, kediktatoran militer, demokrasi parlementer
Presiden
 -  1912 Sun Yat-sen
 -  1912–1916 Yuan Shikai
 -  1916–1917 Li Yuanhong
 -  1917–1918 Feng Guozhang
 -  1928–31, 1943-49 Chiang Kai-shek
 -  1931–1943 Lin Sen
 -  1949 Li Zongren
Badan legislatif Majelis Nasional
 -  Majelis tinggi Majelis Nasional
 -  Majelis rendah Legislatif Yuan
Era sejarah Abad ke 20
 -  Revolusi Xinhai 10 Oktober 1911
 -  Didirikan 1 Januari 1912
 -  Aturan Nasionalis dari Nanking 18 April 1927
 -  Perang Sino-Jepang II 7 Juli 1937
 -  Adopsi Konsitusi 25 Desember 1947
 -  Pertempuran Huaihai Desember 1948
 -  Pusat pemerntahan pindah ke pulau Taiwan 10 Desember 1949
Luas
 -  1912 11.077.380 km² (4.277.000 mil²)
Populasi
 -  Perk. 1912 432.375.000 
     Kepadatan 39 /km²  (101,1 /mil²)
 -  Perk. 1920 472.000.000 
     Kepadatan 42,6 /km²  (110,4 /mil²)
 -  Perk. 1930 489.000.000 
     Kepadatan 44,1 /km²  (114,3 /mil²)
 -  Perk. 1948 489.000.000 
     Kepadatan 44,1 /km²  (114,3 /mil²)
 -  Perk. 1949 541.670.000 
     Kepadatan 48,9 /km²  (126,6 /mil²)
Mata uang Yuan ,
Dolar Lama Taiwan
Bagian dari seri
中國歷史
Sejarah Tiongkok
Tiga Maharaja dan Lima Kaisar
Dinasti Xia
Dinasti Shang
Dinasti Zhou
Musim Semi dan Gugur
Negara-negara Perang
Dinasti Qin
Dinasti Han Barat
Dinasti Xin
Dinasti Han Timur
Tiga Negara
Dinasti Jìn (晉)
Enam Belas Negara
Dinasti Selatan dan Utara
Dinasti Sui
Dinasti Tang
Lima Dinasti Sepuluh Negara
Dinasti Liao
Dinasti Song
Xia Barat
Dinasti Jīn (金)
Dinasti Yuan
Dinasti Ming
Dinasti Qing
Republik Tiongkok (1912-1949)
Republik Tiongkok (Taiwan)
Republik Rakyat Tiongkok
sunting

Republik Tiongkok (Hanzi tradisional: 中華民國, Hanzi sederhana: 中华民国; Wade–Giles: Chung hua Min-kuo, Tongyong Pinyin: JhongHuá MínGuó, Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó, Dialek Taiwan: Tiong-hoâ Bîn-kok) merujuk pada sebuah negara yang sebelum dimulainya Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, memerintah seluruh wilayah daratan Tiongkok. Semenjak kekalahan republik ini dari kaum Komunis Tiongkok, pemerintahan negara ini pindah ke pulau Taiwan, dan memerintah pulau Taiwan, Kepulauan Pescadores, Quemoy, dan Kepulauan Matsu. Dalam beberapa hal nama "Taiwan" seringkali digunakan sama dengan Tiongkok masa kini, namun nama "Tiongkok" biasanya merujuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), atau daratan Tiongkok termasuk Hong Kong dan Makau.

Artikel ini menjelaskan tentang era pemerintahan Tiongkok di daratan Tiongkok dari tahun 1912, sampai negara ini mengalami kekalahan dari kaum Komunis Tiongkok pada tahun 1949, sehingga pemerintahan ini pindah ke pulau Taiwan. Tiongkok bermula di daratan Tiongkok, setelah terjadinya penggulingan Dinasti Qing pada tahun 1912 melalui Revolusi Xinhai, mengakhiri 2,000 tahun pemerintahan kekaisaran . Pemerintahan republik ini di daratan Tiongkok adalah secara warlordisme. Negara ini pernah terlibat Perang Sino-Jepang Kedua, dan perang saudara. Negara ini berakhir pada tahun 1949 setelah Partai Komunis Tiongkok mengalahkan pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (juga dikenali sebagai Kuomintang) dalam Perang Saudara Tiongkok. Walaupun pada awalnya negara ini menganut pemerintahan berasaskan demokrasi, di selama tempo pemerintahannya di daratan Tiongkok, ia juga menganut paham diktator.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Republik resmi didirikan pada 1 Januari 1912 setelah Revolusi Xinhai, yang dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, menggantikan Dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari dua ribu tahun kekuasaan kekaisaran di Tiongkok[1]. Sejak berdiri sampai tahun 1949 pemerintahannya berpusan di Tiongkok daratan. Otoritas pusat pasang surut dalam menanggapi warlordisme (1915-1928), Invasi Jepang (1937-1945), dan Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), dengan otoritas pusat terkuat terjadi selama Dekade Nanjing (1927-1937), ketika sebagian besar Tiongkok berada di bawah kendali Kuomintang (KMT) dengan bentuk negara otoriter partai tunggal [2] Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Kekaisaran Jepang menyerahkan kekuasaan atas Taiwan dan pulau pulau sekitarnya kepada Sekutu, dan Taiwan ditempatkan di bawah kontrol administratif Republik Tiongkok. Terjadi perdebatan tentang legitimasi transfer ini dan aspek lain dari status politik Taiwan.

Pengambilalihan daratan Tiongkok oleh komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 dan kemudian Hainan, Tachen dan pulau-pulau kecil di awal 1950-an berhasil mengantikan kekuasaan Kuomintang (KMT) yang hanya mempunyai kontrol atas Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan demikian sejak tahun 1949, pemerintah RT mundur ke Taiwan dan KMT menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara[3]. Partai Komunis Tiongkok mengambil alih seluruh daratan Tiongkok[4][5] dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Beijing, yang diklaim sebagai penerus dari Republik Tiongkok dan pemerintah satu-satunya yang sah dari semua "Tiongkok" - klaim juga dibuat oleh pemerintah Republik Tiongkok yang masih memerintah dari Taipei sampai hari ini, meskipun tidak lagi aktif menantang aturan Tiongkok yang menguasai Tiongkok daratan.

Pendirian[sunting | sunting sumber]

Yuan Shikai (kiri) dan Sun Yat-sen (kanan) dengan bendera yang mewakili awal republik.

Pada tahun 1911, setelah lebih dari dua ribu tahun pemerintahan kekaisaran, sebuah republik didirikan di Tiongkok dan monarki digulingkan oleh sekelompok revolusioner[1]. Pada saat itu Dinasti Qing baru saja mengalami abad ketidakstabilan, menderita karena pemberontakan internal dan imperialisme asing[6]. Prinsip-prinsip Neo-Konfusianisme yang pada saat itu dipegang oleh dinasti kini dipertanyakan[7]. Dukungan dinasti kepada kaum Boxer, yang diklaim memiliki kekuatan magis, melawan kekuatan utama dunia adalah kesalahan. Pasukan Qing dikalahkan dan Tiongkok dipaksa untuk memberikan ganti rugi yang sangat besar kepada kekuatan asing, yang setara dengan uang yang harus dibayar selama 39 tahun. Terputus dari populasi dan tidak mampu menghadapi tantangan Tiongkok modern, pemerintah Qing berada di pergolakan akhir. Kurangnya rezim alternatif berkepanjangan menyebabkan keberadaannya hanya sampai tahun 1912[8][9].

Pembentukan republik dikembangkan dari Pemberontakan Wuchang melawan Qing pada tanggal 10 Oktober 1911. Tanggal itu, kini dirayakan setiap tahun sebagai hari nasional RT yang juga dikenal sebagai "Sepuluh Hari ganda". Pada 29 Desember 1911, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden oleh majelis Nanjing mewakili tujuh belas provinsi. Pada tanggal 1 Januari 1912, ia secara resmi dilantik dan berjanji "menjatuhkan pemerintahan despotisme pemerintahan Manchu, mengkonsolidasikan Republik Tiongkok dan berencana untuk mensejatherakan rakyat".

Bagaimanapun Sun tidak memiliki dukungan militer untuk menggulingkan Dinasti Qing. Menyadari hal ini, ia menyerahkan kursi kepresidenan kepada Yuan Shikai, jenderal kekaisaran, yang kemudian memaksa kaisar terakhir, Puyi, untuk turun tahta. Yuan secara resmi terpilih sebagai presiden pada tahun 1913[6][10]. Ia memerintah dengan oleh kekuatan militer dan mengabaikan lembaga republik yang didirikan oleh pendahulunya, mengancam akan mengeksekusi anggota-anggota Senat yang tidak setuju dengan keputusannya. Dia segera menghapuskan kekuasaan Kuomintang (KMT), melarang "organisasi rahasia" (yang secara implisit termasuk KMT), dan mengabaikan konstitusi sementara. Sebuah usaha dalam sebuah pemilu yang demokratis pada tahun 1911 berakhir dengan pembunuhan calon terpilih oleh seorang pria yang direkrut oleh Yuan. Pada akhirnya, Yuan menyatakan dirinya Kaisar Tiongkok pada tahun 1915[11]. Penguasa baru Tiongkok ini mencoba untuk meningkatkan sentralisasi dengan menghapuskan sistem provinsi, namun langkah ini membuat marah bangsawan bersama dengan gubernur provinsi. Banyak provinsi menyatakan kemerdekaan dan menjadi panglima perang negara. Semakin tidak populer dan ditinggalkan oleh pendukungnya, Yuan menyerah menjadi Kaisar pada tahun 1916 dan meninggal setelahnya[12][13].

Tanpa pemerintah bersatu yang kuat, Tiongkok didorong masuk ke periode panglim-panglima wilayah. Sun yang dipaksa ke pengasingan, kembali ke provinsi Guangdong di selatan dengan bantuan panglima perang pada tahun 1917 dan 1922, dan mendirikan pemerintahan tandingan berturut-turut ke Pemerintah Beiyang di Beijing, ia kembali mendirikan KMT pada Oktober 1919. Mimpi Sun adalah untuk menyatukan Tiongkok dengan meluncurkan sebuah ekspedisi ke utara. Namun, ia tidak memiliki dukungan militer dan dana untuk mewujudkannya[14].

Sementara itu, pemerintah Beiyang berjuang untuk mempertahankan kekuasaan, dan debat terbuka dan luas berkembang tentang bagaimana Tiongkok harus menghadapi Barat. Pada tahun 1919, protes mahasiswa terhadap respon yang lemah pemerintah terhadap Perjanjian Versailles, yang dianggap tidak adil oleh intelektual Tiongkok, menyebabkan Gerakan Mei Keempat . Demonstrasi ini ditujukan untuk menyebarkan pengaruh Barat untuk menggantikan budaya Tiongkok. Hal ini juga dalam iklim intelektual ini bahwa pengaruh Marxisme menyebar dan menjadi lebih populer. Ini akhirnya menyebabkan berdirinya Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1920[15].

Dekade Nanjing[sunting | sunting sumber]

Dengan bantuan Jerman industri dan kemiliteran Tiongkok menjadi lebih baik sebelum perang

Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin KMT. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan negara. Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ia segera memecat penasihat Soviet itu. Dia yakin, bukan tanpa alasan, bahwa mereka ingin menyingkirkan KMT (juga dikenal sebagai Nasionalis) dan mengambil alih kendali.[16] Chiang memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dan menghilangkan Komunis, membunuh ribuan jiwa. Pada saat yang sama, konflik kekerasan lain terjadi di China Selatan, di mana kaum Komunis yang lebih populer disana membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, dan akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927[17]. Pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang dan menyatukan seluruh bangsa, setidaknya nominal, memulai Dekade Nanjing.

Menurut teori Sun Yat-sen, tujuan KMT adalah untuk membangun kembali China dalam tiga fase: fase pemerintahan militer di mana KMT akan mengambil alih kekuasaan dan menyatukan kembali Cina dengan kekerasan; fase pengawasan politik; dan akhirnya fase demokrasi konstitusional[18]. Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menyebarkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan"[19].

KMT dikritik karena dianggap memerintah dengan totalitariananisme, tetapi mereka mengklaim berusaha untuk membangun masyarakat demokratis modern. Antara lain, membuat Academia Sinica, Bank Sentral Tiongkok, dan lembaga lainnya. Pada tahun 1932, Tiongkok berhasil mengirimkan tim untuk pertama kalinya ke Olimpiade. Undang-undang disahkan dan kampanye dibuat untuk mempromosikan hak-hak perempuan. Kemudahan dan kecepatan komunikasi juga memungkinkan fokus pada masalah sosial, termasuk orang-orang dari desa-desa. Gerakan Rekonstruksi Pedesaan adalah salah satu dari banyak yang mengambil keuntungan dari kebebasan baru untuk meningkatkan kesadaran sosial.

Sejarawan seperti Edmund Fung berpendapat bahwa membangun demokrasi di China pada waktu itu tidak mungkin. Bangsa ini sedang berperang dan dibagi antara Komunis dan Nasionalis. Korupsi dan kurangnya arah pemerintahan juga mencegah setiap reformasi yang signifikan. Chiang menyadari kurangnya kerja nyata yang dilakukan dalam pemerintahannya dan mengatakan kepada Dewan Negara: "Organisasi kami menjadi lebih buruk dan lebih buruk, banyak anggota staf hanya duduk di meja mereka dan menatap ke ruang angkasa, yang lain membaca surat kabar dan yang lain tidur"[20]. Pemerintah Nasionalis menulis konsep konstitusi pada 5 Mei 1936[21].

Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Sino-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat secara nominal mengendalikan seluruh negara selama periode ini, sebagian besar kawasan China tetap di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang. Aturan Nasionalis terkuat berlangsung di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal yang cukup. Perang Dataran Tengah tahun 1930, agresi Jepang pada tahun 1931 dan Tentara Merah Mars Panjang tahun 1934 menyebabkan lebih banyak kekuatan untuk pemerintah pusat, namun tarik ulur terus berlangsung dan bahkan terjadi pertentangan, seperti dalam Pemberontakan Fujian.

Perang Sino-Jepang Kedua[sunting | sunting sumber]

Beberapa masyarakat Tiongkok punya ilusi tentang keinginan Jepang di negerinya. Dikarenakan kekurangan bahan baku dan ditekan oleh pertumbuhan populasi, Jepang memulai perebutan Manchuria pada bulan September 1931 dan mendirikan Manchukuo dengan mantan kaisar Qing Puyi sebagai kepala negara boneka pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria dan potensi besar untuk pengembangan industri dan industri perang, merupakan pukulan bagi perekonomian Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak dalam menghadapi pembangkangan Jepang.

Jepang mulai menekan dari selatan Tembok Besar ke Tiongkok utara dan provinsi-provinsi pesisir. Kemarahan Tiongkok terhadap Jepang sudah bisa ditebak, tapi kemarahan juga ditujukan terhadap Chiang dan pemerintah Nanking, yang pada saat itu lebih sibuk dengan kampanye pemusnahan anti-Komunis dibandingkan dengan melawan penjajah Jepang. Pentingnya "keutuhan internal sebelum bahaya eksternal" terpaksa dihilangkan pada bulan Desember 1936, ketika Chiang Kai-shek, dalam sebuah acara yang sekarang dikenal sebagai Insiden Xi'an, diculik oleh Zhang Xueliang dan dipaksa untuk bersekutu dengan Komunis untuk melawan Jepang di Pesatuan Kedua KMT-PKT melawan Jepang.

Perlawanan Tiongkok menegang setelah 7 Juli 1937, ketika bentrokan terjadi antara pasukan Tiongkok dan Jepang di luar Beijing (kemudian bernama Beiping) dekat Jembatan Marco Polo. Pertempuran ini menyebabkan pembukaan perang antara Tiongkok dan Jepang, meskipun kedua pihak tidak menyatakan perang. Shanghai jatuh setelah tiga bulan pertempuran di mana Jepang menderita karena korban yang amat banyak, baik dalam tentara dan angkatan laut. Ibu kota Nanjing jatuh pada bulan Desember 1937. Kejatuhan Nanjing diikuti oleh insiden pembunuhan dan perkosaan massal yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Ibu kota negara sementara akhirnya dideklarasikan di Wuhan yang kemudian diganti dalam retret epik menjadi Chongqing yang menjadi pusat pemerintahan sampai 1945. Pada 1940 kolaborator Wang Jingwei mendirikan "Republik Tiongkok" yang bertentangan dengan pemerintah Chiang Kai-shek, meskipun klaim mereka secara signifikan terhambat karena sifatnya sebagai negara boneka Jepang dan mengendalikan wilayah yang terbatas, bersama dengan kekalahan pihaknya pada akhir perang.

Chiang Kai-Shek dan Soong May-ling dengan Joseph Stilwell di Burma (1942).

Front Persatuan antara Kuomintang dan PKT berlangsung dengan efek yang bermanfaat bagi PKT yang terkepung, meskipun kemenangan Jepang menjadi stabil di Tiongkok utara, daerah pesisir dan Lembah Sungai Yangtze di Tiongkok Tengah. Setelah 1940 konflik antara Kuomintang dan Komunis menjadi lebih sering di daerah yang tidak di bawah kendali Jepang. Masuknya Amerika Serikat ke Perang Pasifik setelah 1941 mengubah sifat hubungan mereka. Komunis memperluas pengaruh mereka, dan Kuomintang berusaha untuk menetralisir penyebaran pengaruh komunis. Sementara itu Tiongkok utara telah disusupi secara politik oleh politisi Jepang di Manchukuo yang menggunakan fasilitas seperti Wei Huang Gong.

Pada tahun 1945 Republik Tiongkok muncul dari perang, nominal dengan kekuatan militer yang besar namun sebenarnya ekonomi terpuruk dan di ambang perang saudara habis-habisan. Ekonomi memburuk, dilemahkan oleh tuntutan militer dari perang asing dan perselisihan internal, dengan inflasi spiral, pengambilan keuntungan oleh pihak Nasionalis, spekulasi dan penimbunan. Kelaparan datang setelah perang, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan kondisi tidak menentu di banyak bagian negara. Situasi semakin rumit dengan kesepakatan Sekutu di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 yang membawa pasukan Soviet ke Manchuria untuk mempercepat penghentian perang melawan Jepang. Meskipun Tiongkok tidak pernah hadir di Yalta, mereka telah berkonsultasi dan telah setuju untuk mengizinkan Soviet memasuki perang dengan keyakinan bahwa Uni Soviet hanya akan erurusan dengan pemerintah Kuomintang.

Setelah berakhirnya perang pada bulan Agustus 1945, Pemerintah Nasionalis pindah kembali ke Nanjing. Dengan bantuan Amerika, tentara Nasionalis pindah ke utara seiring menyerahnya Jepang di daerah itu. Uni Soviet, sebagai bagian dari perjanjian Yalta yang memungkinkan pengaruh Soviet di Manchuria, membongkar dan menghancurkan lebih dari setengah peralatan industri yang ditinggalkan di sana oleh Jepang. Kehadiran Soviet di timur laut Tiongkok memungkinkan Komunis untuk bergerak cukup lama untuk mempersenjatai diri dengan peralatan yang diambil dari bekas tentara Jepang. Terjadi masalah yang mengejutkan mengenai rehabilitasi daerah yang sebelumnya diduduki Jepang dan merekonstruksi bangsa dari kerusakan akibat perang berlarut-larut.

Pasca Perang-Dunia II, pengambilalihan, melarikan diri ke Taiwan[sunting | sunting sumber]

Chiang Kai-shek (tengah) dan Mao Zedong (kanan) with diplomat AS Patrick J. Hurley (kiri) (1945)

Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai pemain utama dalam urusan Tiongkok. Persekutuan dimulai pada akhir 1941 dengan program bantuan militer dan keuangan yang besar kepada Pemerintah Nasionalis yang kesulitan. Pada bulan Januari 1943 Amerika Serikat dan Britania memimpin revisi perjanjian dengan Tiongkok, mengakhiri hubungan perjanjian yang tidak setara. Dalam beberapa bulan kemudian kesepakatan baru ditandatangani antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk penempatan tentara Amerika di Tiongkok sebagai upaya perang bersama terhadap Jepang. Pada bulan Desember 1943, Pakta Pengecualian Tiongkok dari tahun 1880-an dan hukum pembatasan imigrasi warga Tiongkok ke Amerika Serikat dicabut.

Kebijakan perang Amerika Serikat awalnya adalah untuk membantu Tiongkok menjadi sekutu yang kuat dan menjadi kekuatan stabilisasi dalam Asia Timur pasca-perang. Konflik antara Kuomintang dan Komunis berlangsung intensif, bagaimanapun, usaha AS untuk mendamaikan keduanya yang awalnya untuk membantu perang anti-Jepang agar lebih baik menemui kegagalan. Setelah menyerahnya Jepang, Taiwan diserahkan dari Jepang kepada Tiongkok pada tanggal 25 Oktober 1945 (Hari Penyerahan Kembali). Menjelang akhir perang, US Marines digunakan untuk menahan Beiping (Beijing) dan Tianjin terhadap kemungkinan serangan Soviet dan dukungan logistik diberikan kepada pasukan Kuomintang di sebelah utara dan timur laut Tiongkok. Untuk membantu tujuan ini, pada 30 September 1945 Divisi Marinir Pertama tiba di Tiongkok dan dibebankan dengan tuntutan keamanan di wilayah Semenanjung Shandong dan bagian timur Provinsi Hebei[22].

Pindahnya kaum Nasionalis ke Taipei: setelah mereka kehilangan Nanjing (Nanking) kemudian mereka pindah ke Guangzhou (Canton), kemudian ke Chongqing (Chungking), Chengdu (Chengtu) dan Xichang (Sichang) sebelum tiba di Taipei.

Melalui pengaruh mediasi Amerika Serikat gencatan senjata militer disepakati pada bulan Januari 1946, namun pertempuran antara Kuomintang dan Komunis malah segera dilanjutkan. Opini publik dari ketidakmampuan administratif pemerintah Republik Tiongkok, meningkat dan terjadi penghasutan oleh kaum Komunis dalam protes mahasiswa terhadap kesalahan penanganan dari perkosaan Shen Chong pada awal tahun 1947 dan protes nasional lain terhadap reformasi moneter akhir tahun itu. Perang Saudara Tiongkok menjadi lebih luas. Amerika Serikat membantu Nasionalis dengan pinjaman ekonomi besar-besaran dan senjata tapi tidak ada dukungan tempur.

Meski terlambat, pemerintah saat itu berusaha untuk meminta dukungan rakyat melalui reformasi internal. sayangnya usaha ini sia-sia karena korupsi merajalela dan kekacauan politik dan ekonomi. Pada akhir 1948 posisi Kuomintang menjadi suram. Demoralisasi dan ketidakdisiplinan pasukan Kuomintang terbukti mengakibatkan kesulitan, dibandingkan Tentara Pembebasan Rakyat Komunis yang termotivasi dan disiplin (sebelumnya dikenal sebagai Tentara Merah). Pihak Komunis malah menjadi lebih baik di utara dan timur laut.

Meskipun Kuomintang memiliki keuntungan dalam jumlah angkatan bersenjata dan senjata, menguasai wilayah dan populasi yang jauh lebih besar dari musuh-musuh mereka dan menikmati dukungan internasional yang cukup besar, mereka kelelahan oleh perang berlarut-larut dengan Jepang dan pertempuran antara berbagai jenderal. Mereka juga mengalami kekalahan dalam perang propaganda melawan Komunis karena masyarakat muak melihat korupsi KMT dan kerinduan untuk perdamaian.

Pada Januari 1949 Beiping diambil alih oleh Komunis tanpa perlawanan, dan namanya diubah kembali ke Beijing. Antara April dan November Kuomintang kehilangan kota-kota besar kepada Komunis dengan perlawanan yang kecil. Dalam kebanyakan kasus pedesaan dan kota-kota kecil sekitarnya telah berada dibawah pengaruh komunis, jauh sebelum kota. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1949, pihak Komunis mendirikan Republik Rakyat Tiongkok.

Setelah 1 Oktober 1949 Chiang Kai-shek dan beberapa ratus ribu tentara RT dan dua juta pengungsi, terutama dari kaum pemerintah dan komunitas bisnis, melarikan diri dari Tiongkok daratan ke Pulau Taiwan meskipun terjadi perlawanan kecil di daerah yang terisolasi. Pada 7 Desember 1949 Chiang menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara Republik Tiongkok.

Selama perang saudara, baik Nasionalis dan Komunis melakukan kekejaman massal dengan jutaan warga sipil dibunuh oleh kedua belah pihak selama perang[23]. Benjamin Valentino memperkirakan kekejaman dalam Perang Saudara Tiongkok mengakibatkan kematian antara 1,8 juta dan 3,5 juta orang antara tahun 1927 dan 1949. Kekejaman termasuk kematian akibat wajib militer paksa dan pembantaian. [24]

Pembagian administratif[sunting | sunting sumber]

Peta divisi administrasi dan klaim Republik Tiongkok.
Provinces and Equivalents of the Republic of China (1949)[25]
Nama Periode (Nama sekarang)
Tradisional
Pinyin Singkatan Ibu kota Hanzi
Provinsi
Antung (Andong) 安東 Āndōng 安 ān Tunghwa (Tonghua) 通化
Anhwei (Anhui) 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hofei (Hefei) 合肥
Chahar (Chahar) 察哈爾 Cháhār 察 chá Changyuan (Zhangjiakou) 張垣(張家口)
Chekiang (Zhejiang) 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangchow (Hangzhou) 杭州
Fukien (Fujian) 福建 Fújiàn 閩 mǐn Foochow (Fuzhou) 福州
Hopeh (Hebei) 河北 Héběi 冀 jì Tsingyuan (Baoding) 清苑(保定)
Heilungkiang (Heilongjiang) 黑龍江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Peian (Bei'an) 北安
Hokiang (Hejiang) 合江 Héjiāng 合 hé Chiamussu (Jiamusi) 佳木斯
Honan (Henan) 河南 Hénán 豫 yù Kaifeng (Kaifeng) 開封
Hupeh (Hubei) 湖北 Húběi 鄂 è Wuchang (Wuchang) 武昌
Hunan (Hunan) 湖南 Húnán 湘 xiāng Changsha (Changsha) 長沙
Hsingan (Xing'an) 興安 Xīng'ān 興 xīng Hailar (Hulunbuir) 海拉爾(呼倫貝爾)
Jehol (Rehe) 熱河 Rèhé 熱 rè Chengteh (Chengde) 承德
Kansu (Gansu) 甘肅 Gānsù 隴 lǒng Lanchow (Lanzhou) 蘭州
Kiangsu (Jiangsu) 江蘇 Jiāngsū 蘇 sū Chingkiang (Zhenjiang) 鎮江
Kiangsi (Jiangxi) 江西 Jiāngxī 贛 gàn Nanchang (Nanchang) 南昌
Kirin (Jilin) 吉林 Jílín 吉 jí Kirin (Jilin) 吉林
Kwangtung (Guangdong) 廣東 Guǎngdōng 粵 yuè Canton (Guangzhou) 廣州
Kwangsi (Guangxi) 廣西 Guǎngxī 桂 guì Kweilin (Guilin) 桂林
Kweichow (Guizhou) 貴州 Guìzhōu 黔 qián Kweiyang (Guiyang) 貴陽
Liaopeh (Liaobei) 遼北 Liáoběi 洮 táo Liaoyuan (Liaoyuan) 遼源
Liaoning (Liaoning) 遼寧 Liáoníng 遼 liáo Shenyang (Shenyang) 瀋陽
Ningsia (Ningxia) 寧夏 Níngxià 寧 níng Yinchuan (Yinchuan) 銀川
Nunkiang (Nenjiang) 嫩江 Nènjiāng 嫩 nèn Tsitsihar (Qiqihar) 齊齊哈爾
Shansi (Shanxi) 山西 Shānxī 晉 jìn Taiyuan (Taiyuan) 太原
Shantung (Shandong) 山東 Shāndōng 魯 lǔ Tsinan (Jinan) 濟南
Shensi (Shaanxi) 陝西 Shǎnxī 陝 shǎn Sian (Xi'an) 西安
Sikang (Xikang) 西康 Xīkāng 康 kāng Kangting (Kangding) 康定
Sinkiang (Xinjiang) 新疆 Xīnjiāng 新 xīn Tihwa (Ürümqi) 迪化(烏魯木齊)
Suiyuan (Suiyuan) 綏遠 Suīyuǎn 綏 suī Kweisui (Hohhot) 歸綏(呼和浩特)
Sungkiang (Songjiang) 松江 Sōngjiāng 松 sōng Mutankiang (Mudanjiang) 牡丹江
Szechwan (Sichuan) 四川 Sìchuān 蜀 shǔ Chengtu (Chengdu) 成都
Taiwan (Taiwan) 臺灣 Táiwān 臺 tái Taipei 臺北
Tsinghai (Qinghai) 青海 Qīnghǎi 青 qīng Sining (Xining) 西寧
Yunnan (Yunnan) 雲南 Yúnnán 滇 diān Kunming (Kunming) 昆明
Daerah Administratif Khusus
Hainan (Hainan) 海南 Hǎinán 瓊 qióng Haikow (Haikou) 海口
Daerah
Mongolia Area (Mongolia Luar) 蒙古 Ménggǔ 蒙 méng Kulun (Ulaanbaatar) 庫倫(烏蘭巴托)
Tibet Area (Daerah Tibet) 西藏 Xīzàng 藏 zàng Lhasa 拉薩
Kota Khusus
Nanking (Nanjing) 南京 Nánjīng 京 jīng (Distrik Xuanwu) 玄武區
Shanghai (Shanghai) 上海 Shànghǎi 滬 hù (Distrik Huangpu) 黄浦區
Peiping or Peking (Beijing) 北平 Běipíng 平 píng (Distrik Xicheng) 西城區
Tientsin (Tianjin) 天津 Tiānjīn 津 jīn (Distrik Heping) 和平區
Chungking (Chongqing) 重慶 Chóngqìng 渝 yú (Distrik Yuzhong) 渝中區
Hankow (Hankou, Wuhan) 漢口 Hànkǒu 漢 hàn (Distrik Jiang'an) 江岸區
Canton (Guangzhou) 廣州 Guǎngzhōu 穗 suì (Distrik Yuexiu) 越秀區
Sian (Xi'an) 西安 Xī'ān 安 ān (Distrik Weiyang) 未央區
Tsingtao (Qingdao) 青島 Qīngdǎo 青 qīng (Distrik Shinan) 市南區
Dairen (Dalian) 大連 Dàlián 連 lián (Distrik Xigang) 西崗區
Mukden (Shenyang) 瀋陽 Shěnyáng 瀋 shěn (Distrik Shenhe) 瀋河區
Harbin (Harbin) 哈爾濱 Hā'ěrbīn 哈 hā (Distrik Nangang) 南崗區

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Refrensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b China, Fiver thousand years of History and Civilization. City University Of Hong Kong Press. 2007. hlm. 116. Diakses 9 September 2014. 
  2. ^ Roy, Denny (2003). Taiwan: A Political History. Ithaca, New York: Cornell University Press. hlm. 55, 56. ISBN 0-8014-8805-2. 
  3. ^ "Taiwan Timeline – Retreat to Taiwan". BBC News. 2000. Diakses 2009-06-21. 
  4. ^ China: U.S. policy since 1945. Congressional Quarterly. 1980. ISBN 0-87187-188-2. "the city of Taipei became the temporary capital of the Republic of China" 
  5. ^ Introduction to Sovereignty: A Case Study of Taiwan. Stanford Program on International and Cross-Cultural Education. 2004. Diakses 2010-02-25 
  6. ^ a b "The Chinese Revolution of 1911". US Department of State. Diakses 2009-05-20. [pranala nonaktif]
  7. ^ Trocki, Carl A. (1999). Opium, empire and the global political economy: a study of the Asian opium trade, 1750–1950. Routledge. hlm. 126. ISBN 0-415-19918-2. 
  8. ^ Fenby 2009, hlm. 89–94
  9. ^ Fairbank; Goldman. China. hlm. 235. ISBN 0-690-07612-6. 
  10. ^ Fenby 2009, hlm. 123–125
  11. ^ Fenby 2009, hlm. 131
  12. ^ Fenby 2009, hlm. 136–138
  13. ^ Meyer, Kathryn; James H Wittebols; Terry Parssinen (2002). Webs of Smoke. Rowman & Littlefield. hlm. 54–56. ISBN 0-7425-2003-X. 
  14. ^ Pak, Edwin; Wah Leung (2005). Essentials of Modern Chinese History. Research & Education Assoc. hlm. 59–61. ISBN 978-0-87891-458-6. 
  15. ^ Guillermaz, Jacques (1972). A History of the Chinese Communist Party 1921–1949. Taylor & Francis. hlm. 22–23. 
  16. ^ Fenby 2009
  17. ^ "南京市". 重編囯語辭典修訂本. Ministry of Education, ROC. "民國十六年,國民政府宣言定為首都,今以臺北市為我國中央政府所在地。(In the 16th Year of the Republic of China [1927], the National Government established [Nanking] as the capital. At present, Taipei is the seat of the central government.)" 
  18. ^ Edmund S. K. Fung. In Search of Chinese Democracy: Civil Opposition in Nationalist China, 1929-1949 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0521771242), p. 30.
  19. ^ Chen, Lifu; Ramon Hawley Myers (1994). In Hsu-hsin Chang, Ramon Hawley Myers. The storm clouds clear over China: the memoir of Chʻen Li-fu, 1900–1993. Hoover Press. hlm. 102. ISBN 0-8179-9272-3. "After the 1930 mutiny ended, Chiang accepted the suggestion of Wang Ching-wei, Yen Hsi-shan, and Feng Yü-hsiang that a provisional constitution for the political tutelage period be drafted." 
  20. ^ (Fung 2000, hal. 5) "Nationalist disunity, political instability, civil strife, the communist challenge, the autocracy of Chiang Kai-shek, the ascendancy of the military, the escalating Japanese threat, and the "crisis of democracy" in Italy, Germany, Poland, and Spain, all contributed to a freezing of democracy by the Nationalist leadership."
  21. ^ 荆, 知仁. (dalam bahasa Chinese). 联经出版公司.  Unknown parameter |script-title= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
  22. ^ Jessup, John E. (1989). A Chronology of Conflict and Resolution, 1945-1985. New York: Greenwood Press. ISBN 0-313-24308-5. 
  23. ^ Rummel, Rudolph (1994), Death by Government.
  24. ^ Valentino, Benjamin A. Final solutions: mass killing and genocide in the twentieth century Cornell University Press. December 8, 2005. p88
  25. ^ National Institute for Compilation and Translation of the Republic of China (Taiwan): Geography Textbook for Junior High School Volume 1 (1993 version): Lesson 10: pages 47 to 49