Pengembangan masyarakat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Lusaka1GFI.JPG

Pengembangan masyarakat adalah proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerja sasma yang setara.[1] Pengembangan masyarakat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan , partisipasi, kerjasama, dan proses belajar keberlanjutan.[1]

Latar Belakang Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sejarah perkembangan pengembangan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengalaman bangsa Inggris mengembangkan daerah koloni mereka. Istilah pengembangan masyarakat didefinisikan dan diadopsi pada tahun 1948 untuk menggantikan istilah pendidikan (mass education).[2] Model intervensi pengembangan masyarakat mempunyai sejarah yang panjang dan terkait dengan disiplin Ilmu Pendidikan dan Ilmu Kesejahteraan sosial.[2] Di Amerika Serikat, akar dari pengembangan masyarakat, menurut Brokensha dan Hodge, bersumber dari disiplin pendidikan, terutama program perluasan pendidikan di tingkat pedesaan (rural extension program), yang diperkanalkan pada akhir abad ke-18.[2]

Tahap perkembangan pengembangan masyarakat di Amereka Serikat oleh Garvin dan Cox[sunting | sunting sumber]

  • Periode 1865-1914
Pada periode ini dikelompokkan menjadi dua kategori.[2] Yang pertama, adalah aktivitas yang dijalankan oleh individu ataupun institusi tertentu yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang masih ada pada saat ini, charity oragnization societies dan satlement house yang berkembang di Inggris 1869, di Amerika Serikat diawali pada tahun 1973.[2] Ynag bergerak pada bidang sosial ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin.[2] Yang kedua, adalah aktivitas pengorganisasian masyarakat tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pengorganisasian masyarakat yang ada, misalnya kelompok politik, kelompok rasial dan beberapa kelompok aksi.[2]
  • Periode 1915-1929
Pada periode ini terjadi kelanjutan peningkatan institusi yang bergerak dibidang kesejahteraan, peningkatan ini sendiri terkait dengan meningkatnya urbanisasi.[2] Sebagai konsekuensi logis dari semakin berkembangnya beberapa intitusi dibidang pengorganisasian masyarakat, mulai dirasakan pula perlunya suatu koordinasi antara institusi.[2] Pada periode ini terjadi pula peningkatan kebutuhan lembaga terhadap pendanaan, baik pada organisasi profesional maupun filantropi.[2]
  • Periode 1929-1954
Pada periode ini berkembanglah profesi dan pendidikan profesional dibidang pengorganisasian masyarakat mendapatkan waktu luang untuk mengkaji lebih intensif dan mengkonseptualisasikan praktik pengorganisasian masyarakat, karena pada periode ini tidak banyak inovasi dibidang pengorganisasian masyarakat seperti dua periode sebelumnya.[2]
  • Periode 1955-1968
Periode ini ditandai dengan adanya pertumbuhan pada pergerakan hak-hak warga sipil, sperti pergerakan yang dilakukan oleh Martin Luther King, Jr.[2] Pada periode ini, institutsi pengembangan masyarakat ditandai dengan mulai meningkatnya tanggungjawab pemerintah pusat untuk membantu menangani masalah-masalah domestik, yang bantuan utama dilakukan di daerah lokal dan negara-negara bagian.[2]
  • Periode 1969 dan sesudahnya
Tahun ini merupakan tahun awal masuknya Nixon ke Gedung Putih.[2] Nixon memberi dorongan secara lebih lengkap kaitan antara masyarakat dan perencanaan sosial, yang terwujud dalam program bantuan pengembangan masyarakat.[2] Program ini dikembangkan pad masa Presiden Ronald Reagan yang terkait dengan filosofinya untuk mengurangi peranan pemerintah khususnya pemerintah pusat, dalam penanganan masalah sosial atau lokal.[2]

Tujuan Pengembangan Masyarakat[sunting | sunting sumber]

Memberdayakan individu dan kelompok yang melalui pengutan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka.[1] Kapasitas tersebut berkaitan dengan pengutan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial besar berdasarkan agenda bersama.[1] Tujuan dalam pengembangan masyarakat terbagi atas aspek tujuan antara yaitu membangkitkan partispasi penuh warga masyarakat dan tujuan akhir yaitu perwujudan kemampuan dan integrasi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri.[3]

Proses Pengembangan Masyarakat[sunting | sunting sumber]

Aspek terpenting dari proses yaitu bahwa proses harus melibatkan masyrakat itu sendiri.[4] Keterlibatan ini tak akan tercapai tanpa partisipasi penuh.[4] proses pengembangan masyarakat tidak dapat dipaksakan dari luar, dan tidak dapat ditentukan oleh pekerja masyarakat, dewan lokal atau departemen pemerintah.[4] Proses pengembangan masyarakat harus menjadi proses masyarakat yang dimiliki, dikuasai dan dilangsungkan oleh mereka sendiri.[4] Hal ini tidak selalu mudah dicapai, karena orang-orang terbiasa dibebankan, dan menyesuaikan dengan pedoman dasar.[4] Namun tidak mungkin ada pengembangan masyarakat dengan memberikan pembebanan. Setiap masyarakat memilik karakter yang berbeda-beda dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik dan budaya.[4] Segala sesuatu yang berjalan dalam satu masyarakat, tidak akan mungkin bisa sama dengan masyarakat lainnya karena perbedaan karakteristik tersebut.[4] Atau melakukan penerapan kegiatan dan cara intervensi yang sama.[4] Proses dalam pengembangan masyarakat membuat frustasi partisipannya.[4]

Tahapan intervensi[sunting | sunting sumber]

  • Aseessment (Penilaian)
Bertujuan untuk menentukan ketepatan serta efektivitas program dalam upaya pengembangan mmasyarakat.[3] Assessment ini mencakup needs assessment,identifikasi masalah, analisis masalah, dan resources assessment.[3]
  • Plan of treatment (Rencana tindakan)
Adalah sebuah proses dalam mengidentifikasi, memilah, menghubungkan masalah atau kebutuhan dengan sumber-sumber yang dapat didayagunakan untuk memecahkan masalah dan atau memenuhi kebutuhan melalui serangkaian kegiatan.[3]
  • Treatment (Tindakan)
Mencakup atas tindakan monitoring dan evaluasi.[3] Monitoring memberikan dua manfaat yaitu memberikan informasi untuk pegangan sementara programa masih sedang beelangsung.[3] Kemudian dilakukannya tindakan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang ditujukan baik kepada pelaksanaan program (proses ampun hasil), maupun kepada kerjasama di antara semua pelaku.[3]
  • Terminasi (pelepasan)
Merupakan langkah penghentian sementara (sekuennsi) kegiatan pengembangan masyarakat yang mungkin kelak ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya.[3]

Stakeholders[sunting | sunting sumber]

Stakeholders dalam pengembangan masyarakat:

  1. Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana dan menentukan pengalokasian dana, menyediakan pelayanan lansung kepada masyarakat, membangun proyek, membuat kontrak dengan pihak lain untuk membangun hubungan, membuat hukum, penciptaan regulasi sebagai bentuk implementasi hukum yang dibuat, melakukan negosiasi dan persuasif guna mendukung program yang telah direncanakan, memastikan semua pihak mendapatkan hak yang sama didepan hukum kemuian membuat rancangan pembanguan.[5]
  2. Organisasi sebagai salah satu indikator dalam mendukung pemerintah sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.[5]
  3. Masyarakat adalah sebagai penerima manfaat dari upaya yang direncanakan oleh pemerintah.[5]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d Edi Suharto. 2010. CSR & COMDEV. Bandung: Alfabeta. Hal 65,66
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Isbandi Rukminto A. 2012. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hal 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158
  3. ^ a b c d e f g h Budi Wibhawa, Santoso Tri Raharjo & Meilany Budiarti. 2010. Dasar-Dasar Pekerja Sosial. Bandung: Widya Padjadjaran. Hal 111,110
  4. ^ a b c d e f g h i Jim Ife. 2006. Community Development. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal 348,349
  5. ^ a b c Rubin & Rubin. 1992. Community Organizing & Developement. New York: Machmilan Publishing Company.