Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)
Bendera
Area yang tercakup dalam garis putus-putus hitam adalah wilayah Kosovo berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244.
Ibu kota Pristina
Pemerintah
 -  Perwakilan Khusus PBB Farid Zarif
 -  Komandan KFOR Erhard Bühler (NATO)
 -  Presiden PISG lowong [butuh klarifikasi]
 -  Kepala EULEX Xavier Bout de Marnhac (EU)
Protektorat PBB atas Provinsi Otonomi Kosovo dan Metohija (APKiM)
 -  Resolusi DK PBB 1244
10 Juni 1999 
 -  Kerangka kerja PISG Mei 2001 
 -  EULEX 16 Februari 2008 
Mata uang Euro (EUR)

Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo (bahasa Inggris: United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) atau disingkat UNMIK, adalah suatu misi penjaga perdamaian di Kosovo yang mendapat mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNMIK bahwa mandat tersebut bertujuan "membantu Dewan Keamanan mencapai suatu tujuan menyeluruh, yaitu memastikan kondisi-kondisi demi terciptanya suatu kehidupan yang damai dan normal untuk seluruh penduduk Kosovo dan meningkatkan stabilitas di wilayah Balkan Barat."[1]

UNMIK dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1244[2] yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1999. Dalam Resolusi tersebut, PBB memutuskan untuk "[menempatkan] di Kosovo, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, [suatu kehadiran] sipil dan keamanan internasional".

UNMIK masih bertugas hingga kini, namun tugas hariannya relatif minim setelah Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan menerapkan sebuah konstitusi baru,[3] serta berdirinya Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX), yang juga bertugas dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan 1244 tersebut.[4] EULEX membantu dan mendukung pemerintahan Kosovo dalam menerapkan aturan-aturan di bidang hukum, khususnya dalam bidang kepolisian, peradilan, dan kepabeanan.[5][6]

Pada suatu sesi pertemuan Majelis Kosovo, sebagian besar anggotanya dan perwakilan lainnya dari rakyat Kosovo telah bertindak di luar kerangka kerja dari Institusi Sementara Pemerintahan Sendiri (PISG) yang dibentuk oleh UNMIK (PISG tidak mewakili Majelis Kosovo atau perwakilan kelompok lainnya),[7] yaitu memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo pada tanggal 17 Februari 2008;[8][9] yang mana para anggota parlemen Kosovo dari etnis Serbia memboikot sesi tersebut.

Kosovo adalah subyek sengketa politik dan wilayah yang berkepanjangan antara pemerintah Serbia (sebelumnya juga dengan Yugoslavia) dengan penduduk mayoritas Kosovo yang beretnis Albania. Sebagian besar penduduk Kosovo mendukung kemerdekaan Kosovo. Secara internasional, 98 dari 193 negara anggota PBB (termasuk sebagian besar negara-negara Eropa) telah mengakui kemerdekaan Kosovo.

Kepala UNMIK adalah Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB berdasarkan saran dari negara-negara anggota PBB. Farid Zarif, seorang diplomat Afghanistan, telah menjabat posisi tersebut sejak 11 Oktober 2011.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

  • R. Bruce Hitchner and Paul Williams, "Op-Ed: A Defining Moment", (March 23, 2004), The Baltimore Sun.
  • Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGFA), Wegweiser zur Geschichte, Kosovo, 3. Auflage, 2008, ISBN 978-3-506-75665-7.
  • D. Rossbacher, Friedenssicherung am Beispiel der Interimsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo (UNMIK), Die Zivilverwaltung als neue Form der Friedenssicherung, 2004, ISBN 3-8300-1280-2.
  • K. Hassine, Housing and Property Directorate/Claims Commission in Kosovo (HPD/CC), Eine Studie zur Modellwirkung von HPD/CC für den internationalen Eigentumsschutz Privater, mit einem Vorwort von Dr. Veijo Heiskanen, Studienreihe des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte, Band 21, Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2009, ISBN 978-3-7083-0620-9.
  • H.-J. Stromeyer, Collapse and Reconstruction of a Judicial System: The United Nations Missions in Kosovo and East Timor, in: American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, S. 46-63.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]