Majelis Ulama Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari MUI)
Langsung ke: navigasi, cari
Majelis Ulama Indonesia
Logo MUI.png
Logo MUI
Pembentukan 26 Juli 1975
Jenis Organisasi (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Tujuan Keagamaan Islam
Kantor pusat Jl. Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Wilayah layanan Indonesia
Ketua Umum Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.
Situs web Official Website MUI


MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Berdirinya MUI[sunting | sunting sumber]

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:[rujukan?]

  • memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
  • memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
  • menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
  • meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lima peran MUI[sunting | sunting sumber]

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

  1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
  2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
  3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
  4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
  5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia[sunting | sunting sumber]

Majelis Ulama Indonesia
Logo MUI.png
Lambang Majelis Ulama Indonesia
Menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih satu kali jabatan
Pemegang pertama Prof. Dr. KH. Abdul Malik Karim Amrullah
Dibentuk 26 Juli 1975
Situs web Situs web resmi MUI


No. Foto Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan Tempat Musyawarah Keterangan Refrensentatif
1. Buya Hamka.jpg Prof. Dr. KH. Abdul Malik Karim Amrullah 1975 1981 Jakarta Munas MUI ke-1 1975 Masjumi - Muhammadiyah
2. - KH. Syukri Ghozali 1981 1983 Jakarta Munas MUI ke-2 1981 NU
3. Hasan Basri MUI.jpg KH. Hasan Basri 1983 1985 Fait Accompli Masjumi - Muhammadiyah
1985 1990 Jakarta Munas MUI ke-3 1985
4. Pak-kiai-aliyafie.jpg Dr. KH. Muhammad Ali Yafie 1990 2000 Jakarta Munas MUI ke-4 1990 NU
5. Achmad sahal mahfudz.jpg Dr (HC). KH. Mohammad Achmad Sahal Mahfudz 2000 2014 Jakarta Munas MUI ke-6 2000 Masjumi - NU
6. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin.jpg Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A. 2014 Petahana Jakarta Fait Accompli Muhammadiyah


Hubungan dengan pihak eksternal[sunting | sunting sumber]

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian -- dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh -- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Kontroversi Fatwa Haram mengucapkan selamat natal[sunting | sunting sumber]

Pada bulan Desember 2012, MUI mengeluarkan suatu fatwa yang menggemparkan. Fatwa itu ialah fatwa haram ucapan Selamat Natal kepada umat kristen di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Ketua MUI bidang agama, Maruf Amin yang mengatakan bahwa sebaiknya umat islam tidak usah ucapkan selamat natal kepada umat kristen. Walaupun mengundang pro dan kontra, fatwa ini sudah berdasarkan pada kajian yang mendalam.

Pada masa kepemimpinan Buya Hamka, MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram pengucapan selamat natal. Ketika itu, MUI hanya mengharamkan umat muslim untuk merayakan natal bersama, selogika dengan tidak diperbolehkannya umat kristiani merayakan sholat Idul Fitri di Hari Raya Idul Fitri.[1] Meski demikian, fatwa tersebut tetap mengundang kontroversi karena di masa orde baru masih umum terjadi jika umat muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas ikut merayakan hari raya agama lain.[2]

Fatwa-fatwa MUI[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]