Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Indonesia


Pancasila

UUD 1945



Negara lain · Atlas
 Portal politik

Lembaga Pemerintah Non Kementerian disingkat (LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Daftar Lembaga Non Kementerian[sunting | sunting sumber]

Saat ini terdapat 28 LPNK [2] yakni :

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  2. Badan Intelijen Negara (BIN)
  3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  12. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  15. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
  17. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  18. Badan Pusat Statistik (BPS)
  19. Badan SAR Nasional (BASARNAS)
  20. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  21. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  22. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  25. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
  26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  27. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
  28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
  2. ^ Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pranala luar[sunting | sunting sumber]