Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg

Artikel ini adalah bagian dari seri:
Politik dan pemerintahan
Indonesia


Pancasila

UUD 1945



Negara lain · Atlas
 Portal politik

Lembaga Pemerintah Nonkementerian disingkat (LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan.[1]

Daftar Lembaga Nonkementerian[sunting | sunting sumber]

Saat ini terdapat 29 LPNK [2] yakni :

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  3. Badan Intelijen Negara (BIN)
  4. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]
  5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  13. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
  15. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
  16. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  17. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
  18. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  19. Badan Pusat Statistik (BPS)
  20. Badan SAR Nasional (Basarnas)
  21. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  22. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
  23. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  26. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
  27. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
  28. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  29. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Bab VI Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008
  2. ^ Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. ^ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pranala luar[sunting | sunting sumber]