Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Partnership for Governance Reform
KEMITRAAN.jpg
Singkatan PGR
Pembentukan 12 November 2003
Jenis Organisasi Non Pemerintah
Badan hukum Perkumpulan Perdata Nirlaba
Kantor pusat Jakarta
Wilayah layanan Regional
Direktur Eksekutif Wicaksono Sarosa
Situs web Kemitraan (Partnership)

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership) adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan (Partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.[1] Dalam ranah pembaruan tata pemerintahan di Indonesia, Kemitraan adalah organisasi yang paling high profile. Bahkan dalam komunitas global, Kemitraan dinilai unik karena banyak lembaga internasional yang mendukung pendanaannya terfokus pada isu demokrasi dan pembaruan tata pemerintahan dalam satu negara dan dikelola oleh warga negara Indonesia. [2] Pada tahun 2012 Kemitraan (Partnership) mendapatkan Anugerah Manajemen PPM dari PPM Manajemen karena dianggap sebagai salah satu organisasi nirlaba yang berhasil dalam menerapkan good management governance. [3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. [4] Digagas oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, Kemitraan (Partnership) secara resmi diluncurkan pada Oktober 2000. [5] Pengaturan pengelolaan menempatkan Kemitraan (Partnership) sebagai Lembaga Pelaksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.[6] Sejak tahun 2003, Kemitraan (Partnership) menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan Kemitraan (Partnership):[7]

  1. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6
  2. Boediono, Wakil Presiden Indonesia ke-11
  3. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009
  4. Nurcholish Madjid, cendekiawan dan mantan rektor Universitas Paramadina
  5. Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional
  6. Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia
  7. Jacob Elfinus Sahetapy, Ketua Komisi Hukum Nasional
  8. Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia
  9. Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang
  10. Shanti Poesposoetjipto, Komisaris Samudera Indonesia (perusahaan)
  11. Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)
  12. Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan
  13. J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus Menteri Keuangan
  14. Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh
  15. Triyono Budi Sasongko, mantan Bupati Purbalingga Jawa Tengah
  16. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10
  17. Karel Phil Erari, Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli Hak Asasi Manusia di Papua
  18. Djunaedi Hadisumarto, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  19. Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
  20. Makarim Wibisono, mantan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia

Tata Pemerintahan Internal[sunting | sunting sumber]

Dalam menjalankan roda organisasi, Kemitraan (Partnership) dipimpin oleh sebuah Dewan Eksekutif dan Teman Serikat. Teman Serikat memberikan arahan strategis jangka panjang, sedangkan Dewan Eksekutif memantau pelaksanaan keseluruhan. Rapat Teman Serikat adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam di organisasi ini. Para anggota Teman Serikat dan Dewan Eksekutif adalah tokoh-tokoh penting dan terkemuka dalam pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Berikut adalah anggota Teman Serikat sejak Februari 2010:[1]

  1. Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah
  2. Agus Widjojo, mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Deputi Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi RI
  3. Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10
  4. Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia
  5. Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)
  6. Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional
  7. Eva Kusuma Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
  8. Farouk Muhammad, anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
  9. Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia
  10. Frans A. Wospakrik, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua dan mantan Rektor Universitas Cenderawasih
  11. Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
  12. Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
  13. Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009
  14. Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh
  15. Noke Kiroyan, Pendiri Kiroyan Partners
  16. Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan
  17. Nurul Arifin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
  18. Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang
  19. Sylviana Murni, Asisten Sekretaris Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mantan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
  20. Valina Singka Subekti, Ketua Program Pascajarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum
  21. Yopie Hidayat, Juru Bicara Wakil Presiden RI

Kemitraan (Partnership) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang dipilih oleh Dewan Eksekutif. Direktur Eksekutif melaksanakan rencana kerja tahunan dan memberikan kepemimpinan menyeluruh kepada staf. Direktur Eksekutif juga mengkomunikasikan visi organisasi kepada pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat internasional untuk membangun dukungan bagi pembaruan tata pemerinathan. H. S. Dillon, warga negara Indonesia keturunan India yang berpengaruh dan budayawan senior Mohamad Sobary adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership). Staf Kemitraan (Partnership) baik mantan maupun yang masih bekerja adalah pakar di bidangnya, seperti: Dadang Trisasongko, Agung Djojosoekarto, Utama Sandjaja, Laode M. Syarief, Emmy Hafild, Abdul Malik Gismar, Mas Achmad Santosa, Adrianus Meliala, Bambang Widjojanto, Anies Baswedan, Ramlan Surbakti, dan Andi Mallarangeng. Selama lebih dari satu dekade terakhir, Kemitraan (Partnership) telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa[8] menjadi organisasi yang dikelola bangsa Indonesia yang terpercaya, mandiri dan terkemuka.

Fokus[sunting | sunting sumber]

Kemitraan (Partnership) memfokuskan kerjanya ke dalam tujuh kelompok program tematik: Tata Pemerintahan Negara yang Demokratis, Tata Pemerintahan Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Antikorupsi, Penguatan Masyarakat Sipil (dan Pemerintahan Terbuka), Pengentasan Kemiskinan dan Tata Pemerintahan Ekonomi, Tata Pemerintahan Lingkungan yang Berkelanjutan, dan Tata Pemerintahan Swasta.[9]

Pendekatan[sunting | sunting sumber]

Belajar dari proses pembaruan yang sulit di Indonesia, seringkali terhambat oleh berbagai kepentingan, dan tantangan dalam mewujudkan perubahan. Namun, Kemitraan (Partnership) menemukan pendekatan unik yaitu menciptakan keseimbangan antara penguatan kapasitas dari dalam dan penekanan dari luar. Kemitraan (Partnership) bekerja pada dua lini tersebut untuk memastikan efektifitas program: membangun kapasitas internal lembaga negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau lembaga-lembaga tersebut, dan proses pembaruan yang lebih luas. Kemitraan (Partnership) juga sangat efektif dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kunci seperti korupsi, Tujuan Pembangunan Milenium, Tata Kelola Kehutanan, dan Pendidikan Pemilih. Kemitraan (Partnership) meningkatkan efektifitasnya melalui keterlibatan mendalam dengan berbagai jenis pemangku kepentingan. Kemitraan (Partnership) berkomitmen untuk melibatkan mitra-mitra pelaksana dan para penerima hibah dalam rancangan dan evaluasi program.[10]

Donor[sunting | sunting sumber]

Sejak awal berdirinya, Kemitraan (Partnership) telah mendapatkan dukungan dari banyak pemerintah asing, termasuk Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, dan dari organisasi-organisasi internasional, termasuk Bank Pembangunan Asia, Komisi Eropa, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia. Para donor yang saat ini masih terus mendukung antara lain Belanda, Norwegia, Denmark, Australia, Universitas Sydney, Chemonics International, RTI International, The Asia Foundation, Climate and Land Use Alliance (CLUA), Axis, Siemens AG, Amerika Serikat, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan Bank Dunia. Sejak tahun 2000, Kemitraan (Partnership) telah melaksanakan lebih dari 380 proyek dengan total anggaran lebih dari 100 juta Dolar Amerika Serikat.[1]

Jaringan dan Aliansi[sunting | sunting sumber]

Salah satu kekuatan utama Kemitraan (Partnership) adalah aliansi, jaringan dan cakupan geografisnya. Sejak tahun 2000, Kemitraan (Partnership) telah bekerja di 33 provinsi di Indonesia bekerjasama dengan 19 lembaga pemerintah pusat, 29 lembaga pemerintah daerah, 162 lembaga masyarakat sipil, 11 media, 33 lembaga riset dan universitas, 9 lembaga negara independen, dan 3 lembaga swasta. Tidak hanya itu, Kemitraan (Partnership) juga bekerjasama dengan berbagai lembaga internasional seperti Tiri, Nordic Consulting Group, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia dalam melaksanakan proyek dan berbagai lembaga manajemen internasional seperti Chemonics International, Coffey International, GRM International, RTI International, dan ARD dalam rancang dan pengembangan program.[1]

Kompetensi[sunting | sunting sumber]

Berkat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, korporasi, pemerintah, dan masyarakat internasional), Kemitraan (Partnership) berhasil dalam memfasilitasi perbaikan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/amandemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU Antikorupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan Indonesia, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, mendorong kesetaraan gender, memperkuat dan mereformasi lembaga kunci, memberdayakan masyarakat sipil, dan membangun kesadaran melalui penyebarluasan isu-isu tata pemerintahan yang baik.[11] Secara umum, Kemitraan (Partnership) memiliki pengalaman luas dan praktek terbaik dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, desentralisasi, reformasi pemilu, reformasi birokrasi, promosi hak asasi manusia, dan manajemen sumberdaya alam berkelanjutan dan pengembangan ekonomi rakyat.[1]

Publikasi[sunting | sunting sumber]

  1. Melawan Korupsi dari Aceh Sampai Papua
  2. Desain penataan daerah Kalimantan Barat tahun 2012-2025
  3. Lembaga kemasyarakatan kampung
  4. Suara dari Pinggiran
  5. Reformasi terpadu pelayanan publik
  6. Penguatan kapasitas pemerintahan kampung
  7. Ambang Batas Perwakilan
  8. Menagih Janji Ratifikasi
  9. Program pengembangan Agroforestry di Papua
  10. Merancang Sistem Pemilu Demokratis
  11. Alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan
  12. Membangun Indonesia Tanpa Penyiksaan
  13. Penyiksaan di Bumi Cenderawasih
  14. Orang Kampung Melawan Korupsi
  15. Student Go Anticorruption
  16. Anomali Keuangan Partai Politik
  17. Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi
  18. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Papua
  19. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur
  20. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Nusa Tenggara Timur
  21. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Barat
  22. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Riau
  23. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia
  24. Mewujudkan Procurement yang bebas korupsi
  25. Diseminasi Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia Tahun 2010-2025
  26. Enam Modul Tata Kelola Kampung
  27. Memberantas Kemiskinan dari Parlemen
  28. Perempuan Dalam Pemilukada
  29. Reformasi Setengah Matang
  30. Koruptor itu Kafir
  31. Learning from 10 Provinces: Efforts to Achieve the MDGs through Stakeholder Initiatives
  32. Menyatukan Asa, Memperkuat Tindakan
  33. Mengawal Kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (PA)
  34. Pelayanan Publik dalam Persepsi Masyarakat
  35. Ombudsman Kota Makassar
  36. Pedoman Pemantauan Seleksi dan Perekrutan Bintara Polri
  37. Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah
  38. Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025
  39. Panduan Bagi Fasilitator: Citizen Report Card
  40. Kinerja Otonomi Khusus Papua
  41. Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e Profil PGR, lihat brosur resmi.
  2. ^ Gordon Crawford. Partnership or Power? Deconstructing the Partnership for Governance Reform in Indonesia, Third World Quarterly, Vol.24 No.1, hal.145. London: Carfax Publishing, Taylor & Francis Group
  3. ^ Kemitraan menerima penghargaan anugerah manajemen PPM
  4. ^ Sejarah Singkat
  5. ^ Gordon Crawford dan Yulius P. Hermawan, Whose Agenda? "Partnership" and International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, Contemporary Southeast Asia Vol. 24, No. 2 (August 2002), hal. 204. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
  6. ^ Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan, Laporan Tahunan 2008, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.10.
  7. ^ Para Pendiri
  8. ^ Heboh Bantuan Asing untuk LSM, Harian Kompas Senin,30 Juli 2012. Lihat http://cetak.kompas.com/read/2012/07/28/04090611/heboh.bantuan.asing.untuk.lsm
  9. ^ Working Together for Sustainable Impact, Annual Report 2011, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, page 60.
  10. ^ Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan, Laporan Tahunan 2009, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.20
  11. ^ Melestarikan Semangat Reformasi, Laporan Tahunan 2010, Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.59

Pranala luar[sunting | sunting sumber]