Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Logo PU (RGB).jpg
Basuki Hadimuljono
Situs web
www.pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disingkat Kemenpupera (dahulu Departemen Pekerjaan Umum, biasa disebut Departemen PU dan Kementerian Pekerjaan Umum, biasa disebut Kementerian PU), sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Era Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaat swerken. Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Depertemen ini.

Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat,dengan onder afdelingen. : Lands gebouwen, Wegen, Irrigatie & Assainering, Water Kracht, Constructie burreau (untuk jembatan). Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan),afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan)dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil).

Organisasi P.U (Open-bare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut :

  • Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi yang disebut :Provinciale Waterstaatdienst" dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W)
  • Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (yogya) "Rijkswerken" (Surakarta), Mangkunegaranwerken". Disamping itu di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst", Regentschap Werken" dan "Gremeente werken".
  • Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat" dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der B.O.W". dan kepala dinas ini biasa disebut "E.A.Q" (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar).

Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "A.W.R". 1936 B.W.R 1934 dan "W.V.O/W.V.V.".

Era Jepang[sunting | sunting sumber]

Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan "Kotubu Bunsitsu", sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disampinmg "Doboku" lazim dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Indonesia[sunting | sunting sumber]

Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

  • Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
  • Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu:

  • Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
  • Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw
  • Departemen Van Scheepvaart

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

  • Departemen Listrik dan Ketenagaan
  • Departemen Bina Marga
  • Departemen Cipta Karya Konstruksi
  • Departemen Pengairan Dasar
  • Departemen Jalan Raya Sumatera

Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas dan Fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat[sunting | sunting sumber]

Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas: menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[1]

Fungsi 
  1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum.
  2. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
  3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah.
  5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Organisasi[sunting | sunting sumber]

Direktorat Jenderal Penataan Ruang[sunting | sunting sumber]

Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai fungsi antara lain: merumuskan kebijakan di bidang penataan ruang, pelaksanaan kebijakan yang meliputi perwujudan tata ruang nasional, penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, serta penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional; menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang; serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan ruang.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air[sunting | sunting sumber]

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai fungsi antara lain: merumuskan kebijakan di bidang sumber daya air, melaksanakan kebijakan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam; menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya air; serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya air yang meliputi pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan pemberdayaan masyarakat.

Direktorat Jenderal Bina Marga[sunting | sunting sumber]

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga, yang mempunyai fungsi antara lain: merumuskan kebijakan yang meliputi penyelenggaraan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa; melaksanakan kebijakan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota dan desa, serta penanggulangan darurat serta rehabilitasi kerusakan jalan akibat bencana alam; menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina marga; serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina marga.

Direktorat Jenderal Cipta Karya[sunting | sunting sumber]

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya sesuai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai fungsi antara lain: merumuskan kebijakan yang meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase, serta bangunan gedung dan rumah negara; melaksanakan kebijakan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta fasilitasi kegiatan strategis nasional, termasuk penanggulangan bencana dan kerusuhan sosial; menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cipta karya; serta pembinaan teknis dan evaluasi di bidang cipta karya.

Sekretariat Jenderal[sunting | sunting sumber]

Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat Jenderal[sunting | sunting sumber]

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Badan Pembinaan Konstruksi[sunting | sunting sumber]

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi, yang mempunyai fungsi antara lain: menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur yang meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetisi dan pelatihan konstruksi; melaksanakan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan, penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetisi dan pelatihan konstruksi; pemantauan, evaluasi dan dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembinaan konstruksi dan investasi di bidang infrastruktur.

Badan Penelitian dan Pengembangan[sunting | sunting sumber]

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, yang mempunyai fungsi antara lain: menyusun kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan; melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)[sunting | sunting sumber]

Lingkup tugasnya antara lain adalah memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan strategi, membantu pemerintah dalam penerapan norma, standar pedoman, dan manual oleh penyelenggara dan masyarakat, memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap penyimpangan standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan, dan mendukung dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyelenggaraan SPSPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) oleh koperasi dan badan usaha swasta.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)[sunting | sunting sumber]

Lingkup tugasnya antara lain adalah pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri, pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya, pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah, dan pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]